Cara Mengisi Kolom Harta saat Lapor SPT Tahunan

Cara Mengisi Kolom Harta saat Lapor SPT Tahunan

Tahukah, jika semua investasi yang Sobat Klikpajak miliki itu wajib dilaporkan dalam SPT pajak pada kolom harta. Karena pelaporan SPT Tahunan dilakukan setahun sekali, sering kali lupa cara mengisinya. Klikpajak by Mekari akan mengingatkan kembali cara mengisi kolom harta saat lapor SPT Tahunan.

Produk-produk pasar modal seperti saham, obligasi, dan reksa dana tentunya sudah tidak asing lagi di telinga dan menjadi salah satu instrumen investasi pilihan banyak orang.

Namun sayangnya, masih banyak pula yang belum tahu kalau penghasilan dari investasi di pasar modal ini juga perlu dilaporkan dalam SPT Pajak.

Seperti apa cara mengisi kolom harta saat lapor SPT Tahunan guna memberitahukan harta dalam bentuk investasi yang Sobat Klikpajak miliki, sebelum itu Klikpajak.id akan kembali mengingatkan pentingnya pengelolaan pajak dan laporan keuangan usaha untuk menunjang aktivitas bisnis.

Ingin kelola pajak dan keuangan usaha dengan cara mudah dan praktis?

Ikuti demo online cara mengelola perpajakan dan laporan keuangan perusahaan atau usaha di Klikpajak Demo Jurnal, kami dapat menyesuaikan waktu Sobat Klikpajak kapan saja.

Perlu dipahami, keuntungan yang diperoleh dari produk-produk pasar modal, masuk kategori penghasilan yang bersifat progresif.

Apa itu penghasilan progresif?

Jika Sobat Klikpajak masih bingung dengan istilah penghasilan yang bersifat progresif, penggambaran sederhananya seperti ini:

Ketika seorang Wajib Pajak (WP) membeli emas batangan atau emas dalam bentuk perhiasan 15 tahun lalu, kemudian menjualnya saat ini.

Tentu harganya sudah berubah atau mengalami kenaikan dari harga pembelian pertama.

Nah, keuntungan dari selisih tersebut harus dibayarkan pajaknya.

Untuk harta berbentuk emas, maka besarnya pajak atas keuntungan dari penjualan emas bersifat progresif.

Sedangkan untuk WP Orang Pribadi atau WP OP, maka besar tarif pajak yang dikenakan maksimal 30% jika total Penghasilan Kena Pajak WP tersebut dalam satu tahun lebih dari Rp500 juta.

Semua penghasilan yang bersifat progresif seperti gaji, bonus, THR, komisi, royalti, honor, termasuk keuntungan dari penjualan aset seperti emas, dikenai pajak.

Maka ketika WP memasukkan keuntungan dari penjualan emas atau penghasilan yang bersifat progresif lainnya, biasanya akan muncul notifikasi kurang bayar dalam e-Filling SPT Elektronik WP tersebut.

Pada SPT Elektronik terdapat kolom dengan nama “Keuntungan dari Penjualan atau Pengalihan Harta”.

Pada kolom inilah, jika ada keuntungan dari penjualan harta, harus dimasukkan jumlah keuntungannya.

Bagaimana cara mengisi kolom harta saat lapor SPT Tahunan?

Sebelum itu, Klikpajak by Mekari akan menjabarkan terlebih dahulu penjelasan tentang pajak pasar modal.

Dengan memahami tentang pajak dari investasi ini, diharapkan dapat membantu memperlancar pelaporan SPT Sobat Klikpajak.

Pajak di Pasar Modal 

Dari aspek pajak, produk investasi pasar modal memiliki keunggulan karena pajaknya ada yang bersifat final seperti saham dan obligasi.

Namun ada pula yang bersifat bukan objek pajak, seperti produk pengelolaan investasi dengan bentuk hukum Kontrak Investasi Kolektif (KIK) contohnya reksa dana.

Untuk produk pasar modal yang bersifat final, biasanya sudah ditetapkan besarannya dalam persentase tertentu dan tidak naik, seperti halnya pajak pada gaji.

Sedangkan untuk yang bukan objek pajak, maka Sobat Klikpajak tidak perlu membayar pajak atas keuntungan dari produk investasi tersebut.

Cara Mengisi Kolom Harta saat Lapor SPT TahunanIlustrasi kepemilikan investasi yang harus dilaporkan dalam cara mengisi kolom harta

 

a. Cara Mengisi Kolom Harta di SPT Tahunan untuk Obligasi

Seperti dijelaskan sebelumnya, di antara penghasilan yang bersifat final selain saham adalah obligasi, termasuk Obligasi Pemerintah dan Obligasi Korporasi/Swasta.

Penghasilan yang bersifat final ini, besaran tarifnya 15 persen.

Lalu bagaimana tata cara pelaporan penghasilannya?

Berikut ini simulasinya:

Pak Kelik adalah seorang investor yang membeli obligasi senilai Rp200 juta dengan kupon 10% atau Rp20 juta per tahun.

Maka atas penghasilan ini dilaporkan pada: 

* Bagian A. Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan atau bersifat Final 

– Sumber/Jenis Penghasilan:

  1. Bunga Deposito, Tabungan, Diskonto SBI, Surat Berharga Negara (jika obligasi negara) 
  2. Bunga/Diskonto Obligasi (jika obligasi korporasi) 

Dasar Pengenaan Pajak (DPP)/Penghasilan Bruto: 

Rp20.000.000 (10% x nilai pokok Rp200 juta) 

– PPh Terutang: Rp3.000.000 (15% x kupon Rp20.000)

Investor pada kenyataannya menerima Rp17 juta, yang secara logika akan melaporkan jumlah yang diterima tersebut.

Akan tetapi, cara yang betul sebenarnya adalah Rp20 juta untuk DPP dan Rp3 juta untuk PPh Terutang.

Walaupun namanya PPh Terutang, sebenarnya ketika investor menerima kupon – itu sudah dipotong oleh agen penjual.

Mengenai hal ini biasanya dijelaskan dalam email yang dikirimkan agen penjual kepada investor.

Email ini tidak perlu dilampirkan saat lapor SPT Tahunan karena tidak ada kewajiban menyertakannya.

Hanya saja, sebaiknya disiapkan jika suatu saat diperiksa. 

Cara Mengisi Kolom Harta saat Lapor SPT TahunanIlustrasi investasi yang harus dilaporkan dalam cara mengisi kolom harta pada SPT

b. Cara Mengisi Kolom Harta di SPT Tahunan untuk Diskonto Obligasi 

Dalam dunia pajak, diskonto obligasi disebut dengan diskonto.

Sedangkan investor atau pelaku pasar ada yang sering menyebutnya capital gain.

Besarnya pajak untuk diskonto sama dengan kupon obligasi yaitu 15%.

Dalam investasi obligasi, capital gain dapat berasal dari 2 sumber, yakni:

1. Dari transaksi jual beli 

Contohnya, jika investor membeli produk pasar modal pada harga Rp200 juta lalu menjualnya di harga Rp210 juta sehingga dari selisih inilah diperoleh keuntungan.

2. Dari pembelian obligasi 

Misalkan investor membeli obligasi pada harga Rp200 juta dan memegangnya hingga jatuh tempo sehingga menerima Rp220 juta.

Diskonto obligasi dilaporkan pada saat tahun diterima.

Dengan begitu, misalkan investor membeli obligasi pada 2020 dan menjualnya pada 2021, maka diskonto dilaporkan pada 2021 (bukan 2020).

Sedangkan untuk obligasi yang beli hingga jatuh tempo, maka dilaporkan pada tahun jatuh tempo.

Berikut ini contoh pelaporan pajak untuk transaksi jual beli dalam SPT Tahunan: 

* Bagian A. Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan atau bersifat Final 

* Sumber/Jenis Penghasilan: 

  1. Bunga Deposito, Tabungan, Diskonto SBI, Surat Berharga Negara (jika obligasi negara) 
  2. Bunga/Diskonto Obligasi (jika obligasi korporasi)

* Dasar Pengenaan Pajak (DPP)/Penghasilan Bruto : 

Rp6.000.000 (Rp206 juta – Rp200 juta) 

* PPh Terutang: Rp900.000 (Rp6 juta x 15%)

Ketika investor membeli di Rp100 juta dan menjual di angka Rp103 juta, maka yang akan diterima seperti ini:

Rp206 juta – pajak Rp900.000 = Rp205.100.000 ditambah accrued interest (bunga berjalan) kalau ada.

Untuk penerimaan accrued interest, pelaporannya akan mengacu ke contoh pelaporan kupon obligasi tersebut diatas.

Lalu, bagaimana jika rugi?

Contohnya, beli Rp200 juta dan menjual di Rp190 juta.

Jika kondisi seperti ini yang terjadi, maka tidak perlu dilaporkan dalam bagian diskonto.

Untuk menjadi catatan, kerugian investasi di pasar modal juga tidak mengurangi kewajiban pajak secara keseluruhan.

Cara Mengisi Kolom Harta saat Lapor SPT TahunanIlustrasi cara mengisi kolom harta jika investasi rugi

c. Cara Mengisi Kolom Harta di SPT Tahunan untuk Saham

Banyak orang, termasuk investor, yang masih suka salah paham tentang pelaporan saham perusahaan Tbk.

Dalam transaksi penjualan saham itu: 

  1. Pajak saham Tbk bersifat final
  2. Cukup nilai penjualannya saja yang dilaporkan
  3. Besaran pajak atas penjualan saham hanya 0,1% dari nilai transaksi
  4. Nilai biasanya sudah dibayarkan oleh investor dalam biaya jual beli saham. Angka ini juga yang menjadi dasar selisih biaya transaksi beli dan jual. Misalkan beli 0,2% dan jual 0,3%
  5. Untuk transaksi yang belum dijual, tidak perlu dilaporkan pajaknya
  6. Untung atau rugi penjualan saham di bursa efek tidak relevan dalam hal pajak karena yang dilaporkan merupakan nilai penjualan bukan keuntungan.
  7. Untuk angka PPh terutang harus dibayarkan

Selanjutnya, untuk pelaporan pada kolom Harta di SPT Tahunan sebagai berikut: 

* Bagian A. Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan atau bersifat Final 

* Sumber/Jenis Penghasilan:

  • Penjualan saham di bursa efek

* Dasar Pengenaan Pajak (DPP)/ Penghasilan Bruto berasal dari selisih beli dan jual saham

* PPh Terutang, tinggal dikali 0,1%

Trade Confirmation dari perusahaan sekuritas sebagai lampiran sebaiknya disimpan untuk berjaga-jaga jika sewaktu-waktu diperiksa kendati tidak perlu dilampirkan pada saat membuat SPT. 

Cara Mengisi Kolom Harta saat Lapor SPT TahunanIlustrasi pajak final dalam cara mengisi kolom harta pada SPT

Kode Harta dalam SPT untuk Panduan Cara Mengisi Kolom Harta

Berikut ini kode – kode harta yang terdapat dalam SPT adalah sebagai berikut:

a. Kas dan Setara Kas 

011 : Uang tunai

012 : Tabungan 

013 : Giro

014 : Deposito

015 : Setara kas lain

b. Piutang 

021 : Piutang

022 : Piutang afiliasi atau piutang kepada instansi yang memiliki hubungan istimewa (pasal 18 ayat 4 UU PPh)

029 : Piutang lain

Note: PPh Pasal 4 ayat 2: Objek, Subjek, Tarif dan Contoh

c. Investasi 

031 : Saham yang dibeli untuk dijual kembali

032 : Saham

033 : Obligasi perusahaan

034 : Obligasi pemerintah, seperti Obligasi Ritel Indonesia (ORI) maupun Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

035 : Surat utang lain

036 : Reksadana

037 : Instrumen derivatif seperti rights, waran, kontrak berjangka dan sebagainya

038 : Penyertaan modal perusahaan lain seperti penyertaan modal pada CV, firma, dan sebagainya

039 : Investasi lainnya

Cara Mengisi Kolom Harta saat Lapor SPT TahunanIlustrasi arus kas dalam cara mengisi kolom harta pada SPT

d. Alat Transportasi 

041: Sepeda

042 : Sepeda motor

043 : Mobil

049 : Alat transportasi lain

e. Harta Bergerak Lain 

051 : Logam mulia seperti emas batangan, perhiasan, platina batangan, platina perhiasan dan logam mulia lain

052 : Batu mulia seperti intan, berlian dan batu mulia lain

053 : Barang seni dan antik

054 : Kapal pesiar, pesawat terbang, helikopter, jet ski, dan peralatan olahraga khusus

055 : Peralatan elektronik dan furnitur

059 : Harta bergerak lainnya

Note: Benefit Perusahaan Korporasi Menggunakan Klikpajak

f. Harta Tidak Bergerak 

061 : Tanah maupun bangunan tempat tanggal

062 : Tanah maupun bangunan usaha seperti toko, pabrik, gudang dan sebagainya

063 : Tanah atau lahan untuk usaha seperti lahan pertanian, perkebunan, perikanan darat dan sebagainya

069 : Harta tidak bergerak lainnya

g. Obligasi

  • Kode : 034 (pemerintah) atau 033 (korporasi) 
  • Nama Harta : Obligasi (tidak perlu sampai seri-serinya jika banyak) 
  • Tahun Perolehan : ….. (disesuaikan)
  • Harga Perolehan :  ….. (harga beli, bukan harga pasar) 
  • Keterangan : diisi nama dan nomor rekening di perusahaan tempat bertransaksi. Jika ada banyak seri, nilai harga perolehan bisa digabung. Saham 
  • Kode : 031 (Saham Tbk) atau 032 (saham non tbk ? dalam konteks ini tidak digunakan) 
  • Nama Harta : Saham (tidak perlu sampai nama per saham) 
  • Tahun Perolehan : ….. 
  • Harga Perolehan : ….  (saham XXXX yang dibeli terakhir, bukan harga pasar) 
  • Keterangan : disii nama dan nomor rekening di perusahaan sekuritas 

Cara Mengisi Kolom Harta saat Lapor SPT TahunanIlustrasi obligasi dalam cara mengisi kolom harta pada SPT pajak

h. Reksa Dana

  • Kode : 036 
  • Nama Harta : Reksa Dana (tidak perlu per nama) 
  • Tahun Perolehan :  …. (isi disesuaikan) 
  • Harga Perolehan :  …… ( harga beli Reksa Dana Terproteksi dan Reksa Dana Pasar Uang yang masih belum dijual, tidak menggunakan nilai pasar) 
  • Keterangan : diisi nama dan nomor rekening di perusahaan sekuritas, manajer investasi atau bank agen penjual.

Itulah penjelasan tentang cara mengisi kolom harta dalam pelaporan SPT Tahunan pajak penghasilan.

Agar pelaporan SPT pajak lancar, Sobat Klikpajak dapat menggunakan e-Filing Klikpajak.

Klikpajak.id adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resmi Ditjen Pajak yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Melalui Klikpajak, Sobat Klikpajak dapat melaporkan berbagai jenis SPT Tahunan/Masa PPh dengan langkah-langkah yang mudah.

Lapor SPT di e-Filing Klikpajak juga gratis selamanya!

Sobat Klikpajak bisa melaporkan semua jenis SPT mulai dari SPT Tahunan Pajak Badan, SPT Masa (Bulanan) Pajak, dan SPT Tahunan Pajak Pribadi.

Setelah menyampaikan SPT Pajak, Sobat Klikpajak akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP, yang berisi:

  • Informasi Nama Wajib Pajak (WP)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Tanggal pembuatan BPE
  • Jam pembuatan BPE
  • Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

Sobat Klikpajak juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Tutorial cara lapor SPT Tahunan PPh Pribadi dan SPT Tahunan PPh Badan baca di bawah ini:

Cara Mengisi Kolom Harta saat Lapor SPT Tahunan

Tarf Sanksi Pajak Terbaru

Bicara sanksi pajak, besar tarif sanksi terbaru diatur dalam Undang-U No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Berikut tarif bunga sanksi administrasi pajak sebagai komponen untuk menghitung besarnya sanksi atau denda pajak:

1. Sanksi denda terkait Surat Pemberitahuan (SPT)

Rumus perhitungannya: (Tarif bunga sanksi pajak + 5% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dikenakan pada Sobat Klikpajak yang:

  • Melakukan pembetulan SPT sendiri dan membuat utang pajak jadi lebih besar
  • Kurang bayar karena pembetulan SPT Tahunan/Masa
  • Terlambat membayar PPh Pasal 29 SPT Tahunan
  • Terlambat membayar SPT Masa

2. Sanksi denda tidak melunasi SPT kurang bayar

Rumus perhitungannya: (Tarif bunga sanksi pajak + 10% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Note: Cara Mudah Bayar Pajak Online di e-Billing

3. Sanksi denda tidak melunasi pajak kurang bayar dan mendapat SKPKB

Rumus perhitungannya: (Tarif bunga sanksi pajak + 15% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dijatuhkan pada WP yang tidak mau melunasi pajak kurang bayar dan WP sudah mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

4. Sanksi denda terkait tindak pidana karena pengungkapan ketidakbenaran

Untuk tarif sanksi denda ini, tidak menggunakan tarif fluktuatif yang mengacu pada suku bunga acuan BI.

Tarif sanksi dijatuhkan karena pengungkapan ketidakbenaran atau ketidaksesuaian data dalam konteks tindak pidana perpajakan, maupun melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang bayar saat pengungkapan pelaporan pajak tidak benar.

Note: Tahapan Pengenaan Sanksi Pajak: Pemeriksaan & Penyelesaiannya, UMKM Wajib Tahu

5. Penghentian Penyidikan

Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan cuma bisa dilakukan setelah melunasi semua utang pajak yang tidak/kurang bayar/seharusnya dikembalikan.

Sobat Klikpajak juga harus menyelesaikan sanksi administrasi berupa denda sebesar 3 kali jumlah pajak yang tidak/kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan.

Temukan ketentuan terbaru tentang perpajakan dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada e-Book “Susunan dalam Satu Naskah UU Perpajakan (UU Cipta Kerja)”, di bawah ini:

Terintegrasi, Kelola Pajak Lebih Cepat & Mudah dengan Klikpajak by Mekari

Klikpajak.id memiliki fitur lengkap dan terintegrasi yang semakin memudahkan Sobat Klikpajak melakukan aktivitas perpajakan.

Klikpajak akan menghitung kewajiban pajak dengan tepat dan akurat sehingga Sobat Klikpajak terhindar dari kesalahan penghitungan yang dapat menyebabkan pengenaan sanksi denda pajak.

Bahkan, Sobat Klikpajak juga dapat kelola pajak lebih mudah dan cepat karena Klikpajak.id terhubung dengan software akuntansi online Jurnal.id.

Sehingga, dapat menarik data laporan keuangan untuk langsung dibuatkan Faktur Pajak maupun Bukti Potong pajaknya dan langsung bisa mengambil datanya saat diperlukan untuk lapor SPT Pajak dengan cepat dalam satu platform.

Integrasi dengan Jurnal by Mekari ini merupakan teknologi canggih berbasis API integration yang membuat proses pengolahan data pajak dari bagian keuangan (accounting) lebih cepat dan mudah.

Jurnal.id adalah software akuntansi online berbasis cloud dengan laporan keuangan lengkap, seperti:

  • Neraca keuangan
  • Arus kas
  • Laba-rugi

Note: Temukan kemudahan kelola pajak dari integrasi Klikpajak dan Jurnal.id di SINI.

Cara Mengisi Kolom Harta saat Lapor SPT Tahunan

Fitur lengkap apa saja yang membuat pengelolaan perpajakan Sobat Klikpajak lebih efektif dan efisien?

A. Mudah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT Masa PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Seperti diketahui, baik WP Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun Non-PKP yang melakukan transaksi yang mengharuskan membuat bukti pemotongan PPh 23/26 wajib menggunakan e-Bupot mulai 1 Oktober untuk masa pajak September 2020.

Wajib e-Bupot bagi WP PKP dan Non-PKP ini diatur dalam Kepdirjen Nomor KEP-368/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23/26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Berdasarkan PER-04/PJ/2017.

Klikpajak juga dilengkapi dengan fitur e-Bupot yang semakin memudahkan Sobat Klikpajak membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23/26 dan melaporkan SPT PPh 23/26 melalui e-Bupot dengan menarik data langsung dari laporan keuangan elektronik.

Note: Langkah-Langkah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Keunggulan e-Bupot Klikpajak

Berikut keunggulan e-Bupot Klikpajak yang dapat membantu bisnis perusahaan:

  • Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efektif dan ramah penggunaan (user friendly).
  • Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26.
  • Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi.
  • Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah.
  • Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan aman, baik di Klikpajak dan DJP.
  • e-Bupot Klikpajak juga terintegrasi dengan sistem pembukuan akuntansi online Jurnal.id, sehingga semakin mudah membuat bukti potong.
  • e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale up sesuai kebutuhan.
  • Layanan support pajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui.
  • Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data Faktur Pajak atas transaksi yang dilakukan.

Cara Mengisi Kolom Harta saat Lapor SPT Tahunan

B. Membuat e-Faktur dan Lapor SPT Masa PPN Tanpa ‘Install’ Aplikasi

Seperti diketahui, DJP telah mewajibkan pengguna e-Faktur untuk melakukan update e-Faktur 3.0 menggantikan e-Faktur 2.2 mulai 1 Oktober 2020.

Wajib Pajak (WP) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang selama ini menggunakan aplikasi e-Faktur Client Desktop DJP, harus install dan download patch terbaru untuk update e-Faktur 3.0 pada perangkat komputernya agar bisa menggunakan aplikasi yang dilengkapi dengan fitur prepopulated ini.

Dengan fitur prepopulated e-Faktur 3.0, maka DJP sudah menyiapkan data yang dibutuhkan untuk kemudian PKP tinggal mencocokkan saja saat pembuatan e-Faktur maupun pelaporan SPT Masa PPN-nya.

Ingat, meskipun PKP pengguna e-Faktur Client Desktop sudah update e-Faktur 3.0, tapi tetap harus berpindah ke aplikasi e-Faktur Web Based DJP di web-efaktur.pajak.go.id saat akan melaporkan SPT Masa PPN.

Karena DJP telah menutup pelaporan SPT Masa PPN di e-Filing dan e-SPT. Tapi lapor SPT Masa PPN wajib di aplikasi e-Faktur.

Update sistem terbaru e-Faktur 3.0 DJP ini juga harus dilakukan pada server PJAP mitra resmi DJP, seperti Klikpajak.id.

Jadi, ketika Sobat Klikpajak menggunakan e-Faktur Klikpajak, bukan hanya dapat langsung memanfaatkan fitur prepopulated e-Faktur untuk membuat Faktur Pajaknya, tapi juga bisa lapor SPT Masa PPN di e-Faktur tanpa keluar atau pindah platform.

“Langsung saja gunakan aplikasinya, biar Klikpajak.id yang mengurus sistemnya untuk mempermudah pembuatan e-Faktur, pembayaran PPN, hingga pelaporan SPT Masa PPN dengan mudah hanya dalam satu langkah.”

Ingin langsung menggunakan aplikasi e-Faktur 3.0 tanpa install aplikasinya? Langsung saja daftar dan aktifkan akun e-Faktur Sobat Klikpajak di https://my.klikpajak.id/register.

Kenapa urus Faktur Pajak lebih mudah di Klikpajak?

Sebab Sobat Klikpajak dapat membuat berbagai macam Faktur pajak, mulai dari Faktur Pajak Pengganti, Retur, bahkan dapat menghapus draft Faktur Pajak, hingga bayar PPN dan lapor SPT Masa PPN dengan langkah-langkah yang mudah hanya dalam satu platform.

Bahkan administrasi e-Faktur semakin cepat dan praktis karena Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Sehingga Sobat Klikpajak dapat menarik data laporan keuangan yang akan dibuat Faktur Pajaknya dengan sangat mudah dan simpel.

Lihat beberapa tutorial penggunaan aplikasi e-Faktur Klikpajak berikut ini:

  1. Alur Pembuatan Faktur Pajak, Bayar PPN dan Lapor SPT Masa PPN di e-Faktur
  2. Tutorial Membuat Berbagai Jenis Faktur Pajak di e-Faktur
  3. Cara Menggunakan Prepopulated Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0

Cara Mengisi Kolom Harta saat Lapor SPT Tahunan

C. Setor Pajak dengan Cara Praktis di e-Billing

Sebelum menyetor pajak, harus mendapatkan Kode Billing atau ID Billing terlebih dahulu dari DJP sebagai syarat untuk membayar pajak.

Setelah mendapatkan Kode Billing dari DJP, selanjutnya membayar/menyetor pajak melalui ATM, internet banking atau teller bank/pos persepsi.

Sobat Klikpajak dapat dengan mudah membuat Kode Billing dan bayar billing di e-Billing Klikpajak.

“e-Billing Klikpajak akan menerbitkan ID Billing resmi dari DJP dan Sobat Klikpajak dapat langsung membayar Pajak tanpa keluar dari platform. Karena e-Billing Klikpajak terintegrasi dengan bank persepsi yang ditunjuk DJP untuk menerima pembayaran/setoran pajak.”

Sistem e-Billing akan membimbing Sobat Klikpajak mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi.

Sobat Klikpajak bisa membuat ID Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan masa pajak yang diinginkan.

Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) juga akan disimpan dengan rapi dan aman pada Arsip Pajak di Klikpajak.

Hanya dalam satu platform, membuat Kode Billing dan bayar billing selesai dalam sekejap lewat e-Billing Klikpajak.

Setelah pembayaran pajak selesai, Sobat Klikpajak akan langsung menerima Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) resmi dari DJP.

E. Dilengkapi Fitur ‘Multi Users dan Multi NPWP’ Unlimited dan Gratis!

Klikpajak.id juga dilengkapi dengan fitur Multi Users dan Multi Company (NPWP) yang semakin membuat aktivitas perpajakan lebih efektif.

Fitur ‘Multi Users’ Klikpajak adalah fitur yang memungkinkan Sobat Klikpajak untuk dapat mengatur siapa saja dan berapa banyak pengguna yang dapat mengakses akun aplikasi Klikpajak.id di bawah nama perusahaan yang sama.

Sedangkan fitur ‘Multi Company/NPWP’ adalah fitur yang memungkinkan Sobat Klikpajak untuk mengelola beberapa perusahaan dalam satu akun Klikpajak.

Note: Lebih jelasnya bagaimana cara kerja fitur Multi Users dan Multi Company ini, selengkapnya lihat di SINI.

Cara Mengisi Kolom Harta saat Lapor SPT Tahunan

Data Sobat Klikpajak Terlindungi

Tenang, Sobat Klikpajak dapat menyimpan berbagai riwayat pembayaran atau bukti pelaporan pajak maupun aktivitas pajak lainnya dengan aman, karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin.

Sebab Klikpajak.id sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standarisasi Internasional ISO (International Organization for Standardization) yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Sehingga Sobat Klikpajak tidak perlu khawatir kehilangan bukti bayar atau lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop.

Karena Klikpajak merupakan aplikasi pajak berbasis web (web based) yang didukung dengan teknologi cloud, semakin memudahkan Sobat Klikpajak melakukan semua aktivitas perpajakan hanya dalam satu platform kapan pun dan di mana saja.

Baca Juga: Perbedaan e-Faktur Client Desktop, Web Based, Host to Host dan Penggunaannya

Cloud computing atau komputasi awan adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna.

Melalui teknologi cloud, Sobat Klikpajak bisa menggunakan aplikasi tanpa harus mengunduh (download) dan memasang (install) aplikasi terlebih dahulu.

Sebab sistem cloud yang berbasis web ini memudahkan dalam mengakses data dan informasi melalui internet secara cepat.

Cara Mengisi Kolom Harta saat Lapor SPT TahunanKeamanan data adalah yang utama

Tim ‘Support’ Klikpajak Selalu Siap Membantu Sobat Klikpajak!

“Fitur lengkap Klikpajak membantu mempermudah urusan perpajakan bagi para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Sobat Klikpajak yang berprofesi pada bagian keuangan atau sebagai tax officer di perusahaan.”

Sebagai mitra resmi DJP, Klikpajak akan membantu dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak dengan mudah.

Tinggal klik, semua urusan pajak Sobat Klikpajak selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis atau aktivitas Sobat Klikpajak dalam membuat Faktur Pajak, Bukti Pemotongan Pajak, penyampaian SPT Tahunan/Masa PPh dan PPN, serta berbagai aktivitas perpajakan lainnya secara efektif menghemat banyak waktu Anda?

Cara Mengisi Kolom Harta saat Lapor SPT Tahunan

“Jangan segan menghubungi kami, karena kami senang berbicara dengan Sobat Klikpajak. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya untuk memudahkan urusan perpajakan Anda. Klikpajak.id mengerti yang Sobat Klikpajak butuhkan.”

Cukup daftarkan email Sobat Klikpajak di www.klikpajak.id dan temukan bagaimana Sobat Klikpajak dapat melakukan urusan pajak dengan sangat menyenangkan. Lebih mudah dari sekadar yang Anda bayangkan.

Kini saatnya Sobat Klikpajak juga dapat mengetahui pemahaman tentang berbagai aktivitas pajak mulai dari cara menghitung, bayar dan lapor pajak secara komprehensif melalui Mekari University.

Asah kemampuan Sobat Klikpajak tentang perpajakan melalui kursus online di Mekari University, gratis!

Setelah menyelesaikan kursus online pajak ini, Sobat Klikpajak akan mendapatkan sertifikat dari Mekari University yang bisa menjadi portofolio Sobat Klikpajak di bidang perpajakan.

Karena belajar pajak itu mudah!

Tak perlu bayar, kemampuan pajak bisa bertambah melalui Kursus Pajak Online bersama Mekari University.

Ingin tahu cara kelola pajak dan keuangan bisnis dengan mudah dan praktis? Klik banner di bawah ini.

 


PUBLISHED22 Feb 2021
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: