Cara Membuat Faktur Pajak jika Pembeli Tidak Punya NPWP

Cara Membuat Faktur Pajak jika Pembeli Tidak Punya NPWP

Setiap PKP wajib membuat Faktur Pajak dari transaksi barang dan jasa kena pajak yang dilakukan. Salah satu syarat identitas untuk bisa memenuhi kewajiban perpajakan adalah NPWP. Lalu, bagaimana cara membuat Faktur Pajak jika pembeli tidak punya NPWP?

Pengusaha Kena Pajak (PKP) tetap harus membuat Faktur Pajak dari transaksi Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) meski pembelinya tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Istilah ini disebut NPWP 000.

Bagaimana cara membuat Faktur Pajak jika pembeli atau lawan transaksi ternyata tidak memiliki NPWP? Berikut ulasan Klikpajak by Mekari.

Aturan Faktur Pajak Tanpa NPWP Pembeli

Mengingat pentingnya Faktur Pajak bagi PKP, Direktorat Jenderal Pajak (DJP menerbitkan aturan untuk setiap transaksi dengan pembeli tanpa NPWP.

Ketentuan ini tertuang dalam Perdirjen-pajak Nomor PER-26/PJ/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik.

Note: Ketahui selengkapnya mengenai Kode Faktur Pajak dan Format Penggunaannya

Jika pembeli BKP atau JKP adalah orang pribadi yang tidak punya NPWP, maka dalam kolom e-Faktur harus diisi sebagai berikut:

  • Kolom NPWP pembeli diisi dengan 00.000.000.0-000.000
  • Harus menyertakan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
  • Atau nomor paspor bagi Warga Negara Asing (WNA)

Untuk e-Faktur yang sudah terlanjur dibuat dan tidak mencantumkan NIK, disarankan untuk segera dilakukan pembetulan untuk menghindari kemungkinan dikenai sanksi.

Khusus bagi PKP yang merupakan pedagang eceran, diizinkan tetap menggunakan faktur pajak sederhana sehingga tidak perlu mencantumkan NIK atau nomor paspor pembeli.

pajak usaha ekspedisiIlustrasi pembelian BKP yang tetap harus dibuat Faktur Pajak jika pembeli tidak punya NPWP

Cara Pembuatan Faktur Pajak Tanpa NPWP Pembeli

Pada dasarnya cara pembuatan Faktur Pajak untuk transaksi dengan pembeli tanpa NPWP sama saja dengan pembeli yang memiliki NPWP.

Bedanya hanya pada pengisian identitas pembeli. Ketentuan pengisian identitas pembeli tanpa NPWP diatur dalam Pasal 4A ayat 2 Perdirjen-Pajak No.PER-26/PJ/2017 yang berisi:

  1. Nama dan alamat pembeli BKP atau JKP diisi dengan nama dan alamat sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau paspor
  2.  NPWP pembeli BKP atau JKP diisi dengan NPWP 00.000.000.0-000.000 dan wajib mencantumkan NIK atau nomor paspor untuk WNA dalam kolom referensi aplikasi e-Faktur

Ketentuan yang dikeluarkan oleh DJP secara tegas mewajibkan PKP menerbitkan Faktur Pajak meski pembeli tidak memiliki NPWP.

Pembeli tanpa NPWP wajib memberikan identitas diri berupa:

  • Nama
  • Alamat
  • NIK
  • Atau nomor paspor untuk WNA

Jika tidak menyertakan identitas pembeli dan keterangan sesuai syarat, maka e-Faktur tidak bisa diterbitkan.

Note: Ingin mengetahui lebih dalam terkait e-Faktur dan PPN, selengkapnya bisa Anda temukan di Alur Pembuatan e-Faktur: Bayar PPN dan Pelaporan SPT Masa PPN

Mengenai e-Faktur yang sudah diterbitkan tanpa menyertakan identitas pembeli yang sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, e-Faktur tersebut termasuk e-Faktur yang diterbitkan tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.

Format serta bentuk formulir Faktur Pajak harus sesuai keperluan PKP. DJP tidak mengeluarkan aturan baku mengenai format, ukuran, atau bentuk Faktur Pajak.

Oleh sebab itu, dapat digunakan bon, kuitansi, surat invoice, dan bukti transaksi sejenis sebagai Faktur Pajak karena statusnya setara atau disamakan dengan Faktur Pajak.

Semua berkas tersebut disebut setara dengan Faktur Pajak karena sudah ditegaskan dalam Surat Edaran Dirjen Pajak no. SE-56/PJ/2010 dengan syarat telah memenuhi aturan Pasal 13 ayat 5 UU tentang PPN.

Berkas transaksi dianggap setara dengan Faktur Pajak apabila di dalamnya terdapat:

  • Jenis BKP atau JKP dan jumlah harga jual atau penggantian dan potongan harga
  • Jumlah PPN yang dipungut
  • Pajak penjualan atas barang mewah yang dipungut
  • Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak serta nama atau tanda tangan pihak yang berhak menandatangani Faktur Pajak

Ilustrasi mudahnya membuat Faktur Pajak jika pembeli tidak punya NPWP di Klikpajak

Membuat Faktur Pajak Praktis di Klikpajak

Setelah mengetahui cara dan aturan pembuatan Faktur Pajak jika pembeli tidak memiliki NPWP, Anda dapat langsung membuat e-Faktur di Klikpajak.id.

Klikpajak.id adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang disahkan dengan Surat Keputusan DJP No. KEP-169/PJ/2018.

Klikpajak merupakan aplikasi pajak online lengkap dan terintegrasi dalam satu platform yang memungkinkan Anda bisa mengelola administrasi perpajakan, mulai dari:

  • Membuat Faktur Pajak Masukan
  • Membuat Faktur Pajak Keluaran
  • Membuat Faktur Pajak Retur
  • Mengelola Faktur Pajak Masukan, Keluaran, dan Retur

Anda akan dipandu dengan langkah-langkah penggunaan fitur e-Faktur yang mudah dan sederhana.

Fitur e-Faktur Klikpajak juga memudahkan Anda mengelola Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) dan memperoleh Surat Pemberitahuan (Pajak Pertambahan Nilai) PPN sesuai data yang diunggah ke DJP.

Contoh membuat Faktur Pajak di e-Faktur Klikpajak

Fitur Lengkap Klikpajak

Klikpajak berbasis cloud yang memudahkan Anda mengelola administrasi perpajakan dengan baik kapan pun dan di mana pun.

“Klikpajak memiliki fitur lengkap sebagai aplikasi pajak online yang membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Anda para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Anda yang bekerja sebagai tax officer di perusahaan.”

Anda dapat nyaman menggunakan aplikasi Klikpajak karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin. Sebab Klikpajak sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standar Internasional ISO yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

e-Billing

Anda juga bisa membuat ID Billing sebagai syarat yang harus dipenuhi pada saat Anda akan melakukan pembayaran pajak. Buat ID Billing di e-Billing Klikpajak, karena Klikpajak.id juga menerbitkan ID Billing resmi dari DJP

Sistem e-Billing akan membimbing Anda mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi. Sebelum menyetor pajak, Anda perlu mendapatkan Kode Billing atau ID Billing terlebih dahulu dari DJP melalui e-Billing.

Anda bisa membuat ID Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan masa pajak yang diinginkan. Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) juga akan disimpan dengan rapi dan aman pada Arsip Pajak di Klikpajak.

Selain e-Faktur, Klikpajak lengkap dengan e-Bupot

e-Bupot

Klikpajak juga dilengkapi fitur e-Bupot yang memudahkan Anda menerbitkan Bukti Potong dan mengelola bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah. Karena alur yang efisien dan ramah penggunaan (user friendly).

Seperti diketahui, pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 23/26 wajib menggunakan e-Bupot yang berlaku mulai 1 Agustus 2020 yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-269/PJ/2020.

Membuat dan mengelola e-Faktur serta e-Bupot juga semakin mudah dan cepat karena Klikpajak bisa menarik data langsung dari laporan keuangan pengguna aplikasi akuntansi online seperti Jurnal by Mekari – Simple Online Accounting Software.

Ini adalah teknologi canggih berbasis API integration yang membuat proses pengolahan data pajak dari bagian accounting (keuangan) lebih cepat dan mudah. Sehingga proses pengelolaan pajak jadi makin gampang dan tepat hanya dengan Klikpajak.

Contoh bukti penerimaan elektronik resmi dari DJP

e-Filing

Anda bisa melaporkan seluruh jenis SPT secara gratis selamanya melalui fitur e-Filing Klikpajak kapan saja dengan mudah.

Setelah menyampaikan SPT Pajak, Anda akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP, yang berisi:

  • Informasi Nama Wajib Pajak (WP)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Tanggal pembuatan BPE
  • Jam pembuatan BPE
  • Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

Melalui Klikpajak, Anda juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Note: Langkah-langkah membuat ID Billing dan Lapor SPT Pajak melaluie-Filing selengkapnya bisa dilihat di SINI

Semua jenis SPT bisa dilaporkan melalui e-Filing di Klikpajak, di antaranya:

  • SPT Tahunan Pajak Badan
  • SPT Masa (Bulanan) Pajak
  • SPT Tahunan Pajak Pribadi

Semua itu bisa dilakukan dengan mudah dan cepat karena panduan pengisian SPT yang simpel.

Ketahui Batas Waktu Lapor SPT Tahunan/Masa

Hindari sanksi atau denda telat bayar dan lapor pajak, lebih mudah lihat semua jadwal pembayaran dan pelaporan pajak pada kalender saku di Kalender Pajak Klikpajak

Tim Support Klikpajak Siap Membantu Anda!

Sebagai mitra resmi DJP, KlikPajak akan membantu Anda dalam menghitung, membayar hingga melaporkan kegiatan perpajakan. Tinggal klik, semua urusan pajak Anda selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis Anda dalam membuat Faktur Pajak secara efektif yang dapat menghemat banyak waktu Anda? Kami senang berbicara dengan Anda. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya.

Ilustrasi tim support Klikpajak akan selalu siap membantu Anda

Cukup daftarkan email Anda di www.klikpajak.id dan manfaatkan kemudahan dalam mengurus perpajakan Anda mulai dari menghitung, membayar hingga melaporkan pajak hanya dalam satu platform.


PUBLISHED20 Aug 2020
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: