Cara Lapor SPT Badan Online PPh 21 Ditanggung Pemerintah

Cara Lapor SPT Badan Online PPh 21 Ditanggung Pemerintah

Bagi Anda yang telah memanfaatkan insentif pajak dampak Covid-19 berupa Pajak Penghasilan Pasal 21 DTP, jangan lupa melaporkan realisasinya. Ketahui cara lapor SPT Badan online PPh 21 Ditanggung Pemerintah ini.

Ditjen Pajak terus melakukan reformasi perpajakan salah satunya simplifikasi pembayaran dan pelaporan pajak. Tidak perlu lagi datang langsung ke Kantor Pelayanan Perpajakan (KPP), bayar dan lapor pajak cukup lewat aplikasi secara daring (online).

Seperti apa cara lapor SPT Badan online realisasi dari pemanfaatan PPh 21 DTP ini, berikut ulasan dari Klikpajak by Mekari.

Apa itu Insentif PPh 21 DTP?

Demi meringankan beban Wajib Pajak (WP) menghadapi pandemi Virus Corona (Civid-19), pemerintah pada 27 April 2020 mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44/PMK.07/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi COVID-19, yang salah satunya mencakup insentif Pajak Penghasilan (PPh) 21 DTP. 

PMK-44/2020 sendiri merupakan PMK pengganti dari peraturan tentang pemberian insentif dampak Covid-19 sebelumnya yang tertuang dalam PMK No. 23/PMK.03/2020.

Terbaru, stimulus fiskal dampak pandemi Covid-19 ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 110/PMK.03/2020 tentang Perubahan Atas PMK No. 86/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Namun tidak mencabut PMK 86/2020.

PMK No. 86/2020 sendiri merupakan pengganti PMK No. 44/PMK.03/2020 yang dicabut karena dianggap sudah tidak tepat. Melalui PMK 86/2020 ini pula jumlah sektor usaha yang menerima insentif pajak dampak Covid-19 ditambah.

Note: Untuk mengetahui jenis-jenis usaha atau Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yang bisa mengajukan insentif PPh 21 DTP, selengkapnya cek di SINI.

PPh Pasal 21 DTP adalah pajak penghasilan pasal 21 yang terutang oleh WP tetapi dibayarkan oleh pemerintah ke dalam kas negara. Sehingga karyawan akan menerima PPh 21 secara tunai setiap bulannya pada saat pembayaran gaji.

PPh 21 sendiri merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan bentuk apapun yang diperoleh WP Orang Pribadi.

Artinya, pemerintah akan menanggung PPh 21 bagi WP karyawan/pegawai dari perusahaan yang memenuhi kriteri penerima PPh 21 DTP untuk penyampaian SPT masa pajak April 2020 (atau tergantung waktu pengajuan insentif) yang telah diperpanjang hingga masa pajak Desember 2020.

Ilustrasi karyawan yang menerima insentif PPh 21 DTP

Siapa yang Berhak Menerima Insentif PPh 21 DTP?

PPh 21 DTP ini akan diberikan kepada pekerja dengan syarat-syarat sebagai berikut:

  • Menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja yang terdaftar pada Kode Lapangan Usaha (KLU) dan telah ditetapkan sebagai perusahaan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE).
  • Memiliki Nomor Peserta Wajib Pajak, yang dapat dibuat secara online.
  • Pada Masa Pajak terkait memperoleh Penghasilan Bruto bersifat tetap dan teratur yang apabila disetahunkan tidak lebih dari Rp200 juta rupiah.

Note: Belum punya NPWP? Ketahui syarat dan cara mudah membuat NPWP secara daring. Cara membuat NPWP online, cek di SINI.

Selama April hingga Desember 2020, pekerja akan menerima kembali potongan PPh 21 yang sebelumnya dibayarkan, bersamaan dengan penghasilan bulanan.

Ilustrasi perusahaan yang memanfaatkan insentif pajak dampak Covid dan melaporkan SPT PPh 21 DTP

Cara Lapor SPT Badan PPh 21 DTP

Perusahaan harus melaporkan realisasi SPT Badan PPh 21 DTP melalui situs DJP Online paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Cara menyampaikan laporan realisasi insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah adalah:

  1. Login pada website  www.pajak.go.id.
  2. Pilih menu Layanan
  3. Memilih Info KSWP
  4. Memilih Profil Pemenuhan Kewajiban Saya

Berikut langkah-langkahnya:

  1. Pertama silakan login di laman https://djponline.pajak.go.id/account/login  DJP Online. Isi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), password dan kode keamanan (captcha).
  2. Lalu WP akan diarahkan ke halaman utama DJP Online. Lalu pilih menu Layanan. Setelah itu pilih kolom e-reporting insentif COVID-19. Bila kolom e-reporting insentif COVID-19 tak ditemukan, maka mengaktifkan fitur layanan tersebut terlebih dahulu.                                                                                                
  3. Caranya, klik menu Profil. Kemudian klik Aktivasi Fitur Layanan. Di sebelah kanan akan muncul menu-menu yang bisa diaktifkan. Centang menu e-reporting, lalu klik Ubah Fitur Layanan.

Jika berhasil, maka ada notifikasi bahwa perubahan profil berhasil, lalu Anda akan diarahkan untuk login ulang.

1. Usai login kembali, cek menu Layanan. Kemudian, klik e-reporting. Klik Tambah. Pilih PPh Pasal 21 DTP.

2. Sebelum menyampaikan laporan realisasi pajak, baca petunjuk untuk memastikan apakah Anda berhak mendapatkan fasilitas insentif tersebut.

3. Di kolom pelaporan realisasi pembebasan PPh Pasal 21 DTP, Anda diarahkan untuk mengisi masa pajak dan mengunggah file pelaporan realisasi dengan format yang ditetapkan DJP.

4. Lalu, baca petunjuk dari DJP yang terpampang di sebelah kiri layar Anda. Setelah itu, buat pelaporan realisasi dengan format xls dengan meng-klik format pelaporan realisasi dari DJP di sebelah kiri layar.

5. Anda akan diminta untuk mengisi pelaporan realisasi lewat

6. Microsoft Excel. Ada 6 informasi yang harus diisikan, yakni i nomor, nama pegawai, NPWP, NIK, penghasilan bruto dan PPh Pasal 21 DTP.

7. Kemudian perhatikan beberapa masalah soal penginputan data, seperti:

8. Pengisian nomor dalam format angka harus berurutan.

  • Pengisian nama pegawai maksimal 255 karakter.
  • NPWP diisi dalam format angka 15 digit tanpa tanda baca.
  • NIK diisi dalam format angka tanpa tanda baca.
  • NPWP/NIK wajib diisi salah satu atau boleh keduanya.
  • Penghasilan bruto dan PPh Pasal 21 DTP wajib diisi dengan format angka.
  • PPh Pasal 21 DTP tidak boleh melampaui besaran penghasilan bruto.

9. Klik Validasi dan save dalam folder komputer. 

10. Selanjutnya, unggah file tersebut. 

11. Sebelum mengunggah, file laporan realisasi diberi nama sesuai dengan format yang telah ditentukan yaitu AAAAAAAAAAAAAAA_BBCC_DDDD_EE_FF.xls.

Catatan: A: nomor NPWP, B: masa pajak awal, C: masa pajak akhir, D: tahun pajak, E: kode pelaporan realisasi, F: 2 nomor kode Pembetulan. Berikut contoh format penamaan file: 065788556423000_0404_2020_01_00.xlsx.

12. Gunakan 02 sebagai kode pelaporan realisasi PPh Pasal 21 DTP.

13. Kemudian, unggah file pelaporan realisasi yang sudah dibuat sebelumnya sesuai dengan masa pajak. Lalu klik Submit.

Dengan begitu proses pelaporan realisasi PPh Pasal 21 DTP sudah selesai. Bukti penerimaan surat atas validasi laporan realisasi yang selesai dapat diunduh pada menu dashboard.

Setelah memanfaatkan insentif PPh 21 DTP dan melaporkan realisasinya, sekarang waktunya mempersiapkan untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan 2020 yang batas akhir pelaporannya jatuh pada 30 April 2021.

Agar lebih mudah melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Anda, lakukan secara daring dengan memanfaatkan teknologi komputasi awan atau cloud computing.

Ilustrasi teknologi cloud yang membantuk aktivitas online

Teknologi Cloud Memudahkan Urusan Perpajakan

Cloud adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna.

Teknologi ini memudahkan penggunanya untuk menjalankan program tanpa harus memasang (instal) aplikasi terlebih dahulu.

Sistem cloud juga memudahkan dalam mengakses data dan informasi melalui internet secara cepat.

Klikpajak.id didukung dengan teknologi berbasis cloud atau komputasi awan yang bisa menyimpan berbagai riwayat pembayaran atau bukti pelaporan pajak Anda dengan aman.

Sehingga Anda tidak perlu khawatir lagi bukti bayar atau lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop.

Dengan mengadopsi teknologi cloud ini pula, Anda bisa urus pajak melalui aplikasi Klikpajak.id hanya dengan ponsel (smartphone).

Klikpajak.id adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Ilustrasi lapor pajak online di e-Filing Klikpajak

Lapor Pajak ‘Online’ Mudah di Klikpajak

Anda akan mendapatkan kemudahan cara lapor SPT Tahunan/Masa pajak dengan menggunakan aplikasi e-Filing Klikpajak karena akan dipandu dengan langkah-langkah yang mudah.

Selain itu, melaporkan seluruh jenis SPT melalui e-Filing Klikpajak gratis selamanya dan bisa dilakukan kapan saja serta di mana saja, seperti:

  • Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Badan
  • SPT Masa (Bulanan) Pajak
  • SPT Tahunan Pajak Pribadi

Note: Langkah-langkah mudah menyampaikan SPT pajak melalui e-Filing Klikpajak, bisa Anda lihat di SINI.

Setelah menyampaikan SPT Pajak, Anda akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP, yang berisi:

  • Informasi Nama Wajib Pajak (WP)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Tanggal pembuatan BPE
  • Jam pembuatan BPE
  • Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

Melalui Klikpajak, Anda juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Ilustrasi fitur lengkap Klikpajak

Fitur Lengkap Klikpajak: Buat Kode Billing, e-Faktur, Bukti Potong

“Klikpajak memiliki fitur lengkap sebagai aplikasi pajak online yang membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Anda para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Anda yang bekerja pada bagian keuangan atau sebagai tax officer di perusahaan.”

Anda dapat nyaman menggunakan aplikasi Klikpajak karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin.

Sebab Klikpajak sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standar Internasional ISO yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Apa saja fitur lengkap Klikpajak yang semakin memudahkan Anda dalam melakukan aktivitas perpajakan?

Contoh BPE yang diterbitkan Klikpajak resmi dari DJP

e-Billing Klikpajak

Sistem e-Billing akan membimbing Anda mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi.

Sebelum menyetor pajak, Anda perlu mendapatkan Kode Billing atau ID Billing terlebih dahulu dari DJP melalui e-Billing.

Anda bisa membuat ID Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan masa pajak yang diinginkan.

Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) juga akan disimpan dengan rapi dan aman pada Arsip Pajak di Klikpajak.

Contoh membuat Faktur Pajak di e-Faktur Klikpajak

e-Faktur Klikpajak

Melalui fitur e-Faktur yang terintegrasi dalam satu platform, Anda dapat mengelola administrasi perpajakan mulai dari:

  • Faktur Pajak Masukan
  • Faktur Pajak Keluaran
  • Membuat Faktur Pajak Retur
  • Mengelola Faktur Pajak Masukan, Keluaran, dan Retur

Anda akan dipandu dengan langkah-langkah penggunaan fitur e-Faktur yang mudah dan sederhana.

Panduan langkah-langkah cara membuat e-Faktur dan contoh perhitungan PPN serta pelaporan SPT Masa PPN selengkapnya bisa lihat di SINI.

Fitur e-Faktur Klikpajak juga memudahkan Anda mengelola Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) dan memperoleh Surat Pemberitahuan (Pajak Pertambahan Nilai) PPN sesuai data yang diunggah ke DJP.

Note: Anda juga dapat menginput data Faktur Masukan menggunakan Scan QR Code e-Faktur Klikpajak secara gratis. Langkah-langkah input Faktur Pajak Masukan lewat handphone selengkapnya lihat di SINI.

Contoh membuat Bukti Potong PPh 23/26 di e-Bupot Klikpajak

e-Bupot Klikpajak

Klikpajak juga dilengkapi fitur e-Bupot yang memudahkan Anda menerbitkan Bukti Potong dan mengelola bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah.

Seperti diketahui, melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-269/PJ/2020, mulai 1 Agustus 2020 setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama seluruh Indonesia, harus membuat bukti potong pajak dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23/26 secara elektronik melalui aplikasi e-Bupot.

Kini, penerapan wajib e-Bupot secara nasional berlaku mulai 1 September 2020 melalui KEP-368/PJ/2020 yang menyebutkan:

“Semua wajib pajak yang telah memenuhi ketentuan Pasal 6 dari PER-04/PJ/2017 sudah langsung diwajibkan membuat SPT masa PPh Pasal 23/26 dan membuat bukti pemotongan secara elektronik melalui e-Bupot mulai September 2020.”

Keunggulan e-Bupot Klikpajak

e-Bupot Klikpajak memiliki keunggulan yang bisa Anda manfaatkan untuk membantu bisnis perusahaan, di antaranya:

  • Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efisien dan ramah penggunaan (user friendly).
  • Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26.
  • Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi.
  • Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah.
  • Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan aman, baik di PJAP dan DJP karena Klikpajak menggunakan teknologi cloud. Sehingga tak perlu khawatir bukti potong dan lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop karena Anda tetap bisa mengaksesnya di mana pun.
  • Keamanan dan kerahasiaan data terjamin karena Klikpajak sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standar Internasional ISO, yang menjadi standar keamanan sistem teknologi informasi.
  • e-Bupot Klikpajak juga terintegrasi dengan sistem pembukuan akuntansi online Jurnal.id, sehingga semakin mudah dalam pembuatan bukti potong.
  • e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale up sesuai kebutuhan.
  • Layanan support pajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui.
  • Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data faktur pajak atas transaksi yang dilakukan.

Note: Langkah-langkah membuat bukti potong PPh Pasal 23/26 dan penjelasan lengkap mengenai bukti pemotongan, baca di SINI.

Contoh fitur aplikasi akuntansi online Jurnal.id

Terintegrasi dengan Aplikasi Akuntansi ‘Online’

Kelebihan lain Klikpajak adalah bisa menarik data langsung dari laporan keuangan pengguna aplikasi akuntansi online. Salah satunya adalah Jurnal.id.

Anda semakin mudah dalam membuat dan mengelola e-Faktur serta e-Bupot karena Klikpajak bisa menarik data langsung dari laporan keuangan pengguna aplikasi akuntansi online seperti Jurnal by Mekari – Simple Online Accounting Software.

Ini adalah teknologi canggih berbasis API integration yang membuat proses pengolahan data pajak dari bagian accounting (keuangan) lebih cepat dan mudah.

Sehingga proses pengelolaan pajak jadi makin gampang dan tepat hanya dengan Klikpajak.

Ketahui Batas Waktu Bayar dan Lapor SPT Pajak

Agar terhindar dari keterlambatan pembayaran dan pelaporan SPT pajak, miliki kalender saku pajak yang mudah untuk dicek kapan pun dan di mana pun Anda berada.

Lihat semua jadwal pembayaran dan pelaporan pajak di Kalender Pajak Klikpajak.

Tim ‘Support’ Klikpajak Siap Membantu Anda!

Sebagai mitra resmi DJP, KlikPajak akan membantu Anda dalam menghitung, membayar hingga melaporkan kegiatan perpajakan. Tinggal klik, semua urusan pajak Anda selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis Anda dalam membuat Faktur Pajak secara efektif yang dapat menghemat banyak waktu Anda?

“Kami senang berbicara dengan Anda. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya. Klikpajak mengerti yang Anda butuhkan.”

Cukup daftarkan email Anda di www.klikpajak.id dan manfaatkan kemudahan dalam mengurus perpajakan Anda mulai dari menghitung, membayar hingga melaporkan pajak hanya dalam satu platform.

 


PUBLISHED20 Sep 2020
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: