Bagaimana Cara Input Pajak Masukan Prepopulated di e-Faktur 3.0?

Bagaimana Cara Input Pajak Masukan Prepopulated di e-Faktur 3.0?

Sebagian Wajib Pajak (WP) mungkin masih bingung bagaimana cara input Pajak Masukan prepopulated di e-Faktur 3.0. Sebab prepopulated Pajak Masukan dan Pemberitahuan Impor Barang e-Faktur 3.0 adalah fitur terbaru pada e-Faktur desktop.

Sebelum e-Faktur 3.0 diberlakukan secara nasional pada Oktober 2020 lalu, WP menggunakan e-Faktur client desktop masih disuguhkan pada sistem 2.2.

Dalam e-Faktur yang lama tersebut, setiap kali WP mendapat Faktur Pajak atas perolehan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) dari lawan transaksi, maka WP masih harus input data secara manual.

Akan tetapi dalam e-Faktur 3.0 ini ada sedikit perubahan, yang memungkinkan WP Pengusaha Kena Pajak (PKP) tidak perlu lagi input Faktur Pajak Masukan secara manual.

Sebab e-Faktur 3.0 sudah dilengkapi fitur prepopulated alias pengisian otomatis.

membuat efaktur

e-Faktur 3.0 akan menyediakan data Pajak Masukan yang dapat dikreditkan by system supaya WP tidak lagi perlu melakukan input secara manual ke aplikasi e-Faktur.

Sedangkan untuk prepopulated Surat Pemberitahuan (SPT), pelaporan SPT Masa PPN tidak lagi dilakukan melalui aplikasi e-Faktur Client Desktop, namun menggunakan aplikasi e-Faktur Web Based.

Walhasil, seluruh data Pajak Keluaran dan Pajak Masukan untuk dilaporkan di SPT Masa PPN akan disediakan melalui e-Faktur Web Based tersebut.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan tujuan dilakukannya prepopulated Pajak Masukan dan SPT ini adalah untuk memberikan pelayanan tambahan kepada PKP di dalam menyampaikan SPT Masa PPN secara lengkap, benar dan jelas, khususnya terkait pengisian di formulir 1111 B1.

Diharapkan dengan adanya prepopulated Pajak Masukan ini, kesalahan input yang dapat menyebabkan kerugian pada WP, bisa dieliminasi.

Lalu, bagaimana cara input Pajak Masukan prepopulated pada e-Faktur 3.0, berikut ulasan dari Klikpajak by Mekari.

Sekilas tentang Pajak Masukan 

Sebelum membahas bagaimana cara input Pajak Masukan prepopulated e-Faktur 3.0, kita ingat kembali apa itu Pajak Masukan.

Pajak Masukan atau input tax atau input value add tax (VAT) adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dibayar seorang wajib pajak PKP untuk mendapatkan barang dan jasa yang akan digunakan untuk usaha.

Secara sederhana, Pajak Masukan adalah PPN yang telah dipungut oleh PKP pada saat penyerahan BKP atau JKP dalam masa pajak tertentu.

Dalam praktiknya, apabila barang dan jasa tersebut digunakan untuk transaksi kena pajak, maka Pajak Masukan umumnya dapat dikreditkan.

Sebaliknya, jika barang dan jasa tersebut digunakan untuk tujuan yang dikecualikan dari pengenaan pajak, maka Pajak Masukan biasanya tidak dapat dikreditkan.

Dalam pasal 1 angka 24 Undang-Undang PPN, dijelaskan Pajak Masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena perolehan BKP, perolehan JKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean, atau impor BKP.

Namun ada ketentuan baru mengenai pembuatan Faktur Pajak maupun dalam pengkreditan Pajak Masukan.

Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dalam UU Cipta Kerja tersebut terdapat klaster perpajakan yang mengubah 4 undang-undang, yakni UU KUP, UU PPh, UU PPN & PPnBM, dan UU PDRD.

Note: Untuk mengetahui aturan baru membuat e-Faktur dan mengkreditkan PPN, selengkapnya baca Aturan Baru Membuat e-Faktur dan Cara Mengkreditkan Pajak Masukan di UU Cipta Kerja.

pajak usaha ekspedisiIlustrasi transaksi BKP/JKP yang nantinya dilakukan input pajak masukan prepopulated di e-Faktur 3.0 desktop

Pajak Masukan Terutang dan Tidak Terutang

Dalam setiap aktivitas bisnis selalu ada transaksi serah-terima barang yang masuk kategori terutang pajak dan tidak terutang pajak.

Penyerahan barang atau jasa terutang pajak adalah penyerahan barang maupun jasa yang dikenai PPN.

Sedangkan penyerahan barang atau jasa tidak terutang pajak merupakan transaksi yang bukan termasuk BKP atau JKP sehingga bebas dari PPN.

Dengan demikian, PKP yang dalam suatu Masa Pajak melakukan penyerahan barang yang terutang pajak dan penyerahan barang yang tidak terutang pajak, bisa mengkreditkan Pajak Masukan terkait penyerahan yang terutang pajak.

Hanya saja, penyerahan barang atau jasa terutang pajak itu harus jelas status dan kondisinya.

Hal ini juga harus masuk ke pembukuan PKP sebagai pembuktian.

faktur pajakIlustrasi faktur yang sekarang bisa input pajak masukan prepopulated di e-Faktur 3.0 desktop

Contoh Kasus Pajak Masukan 

Pak Kelik adalah seorang PKP membeli mesin penggiling kacang dari PKP lain yakni CV AAA seharga Rp15.000.000. Tarif PPN adalah 10%.

Dengan begitu, total yang harus dibayarkan Pak Kelik kepada CV AAA untuk membeli mesin penggiling kacang itu adalah Rp15.000.000 x Rp2.250.00 (tarif PPN) = Rp17.250.000.

Dari transaksi ini, CV AAA akan menerbitkan Faktur Keluaran untuk Pak Kelik karena CV AAA telah memungut PPN dari transaksi tersebut.

PPN yang telah dibayarkan Pak Kelik ke CV AAA pada saat pembelian mesin penggiling kacang merupakan Pajak Masukan untuk Pak Kelik.

Pajak masukan tersebut dapat digunakan Anwar untuk mengkreditkan Pajak Masukan dengan cara mengurangkan terhadap Pajak Keluaran terlebih dahulu.

Apa saja syarat mengkreditkan Pajak Masukan?

Dalam perpajakan Indonesia, Pak Kelik secara mekanisme dapat mengkreditkan Pajak Masukan yang dibayarkannya atas perolehan barang dan jasa dengan Pajak Keluaran yang dipungut ketika melakukan penyerahan barang.

Jika ternyata Pajak Keluaran lebih besar dari Pajak Masukan, maka kelebihan Pajak Keluaran tersebut harus disetorkan ke kas negara.

Sebaliknya, jika Pajak Masukan lebih besar dari Pajak Keluaran, maka kelebihan Pajak Masukan tersebut bisa dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau bahasa lainnya direstitusi.

Dasar-dasar pengkreditan Pajak Masukan ini diatur dalam Pasal 9 ayat UU PPN. Terbaru, mengenai mengkreditkan Pajak Masukan diatur dalam UU Cipta Kerja.

Untuk menjadi catatan, tidak semua Pajak Masukan dapat dikreditkan, walau Pajak Masukan dapat dijadikan pengurangan untuk mengetahui berapa besaran pajak yang harus disetor.

Pengkreditan Pajak Masukan juga menjadi mekanisme yang dapat menjamin beban PPN tidak ditanggung oleh PKP melainkan konsumen akhir.

Sebab tujuan pengenaan PPN untuk mengenakan pajak atas konsumsi pribadi yang dilakukan konsumen di urutan paling akhir.

input Pajak MasukanIlustrasi mengkreditkan Pajak Masukan dan input Pajak Masukan prepopulated di e-Faktur

Cara Input Pajak Masukan ‘Prepopulated’ 

Secara umum, cara input Pajak Masukan 3.0 ini kurang lebih sama seperti pada aplikasi e-Faktur 2.2 sebelumnya.

Hanya saja ada perbedaan untuk sistem otomatis atau prepopulated pada e-Faktur 3.0, di mana PKP dapat memilih untuk tidak input data secara manual lagi di e-Faktur desktop.

Berikut cara input Pajak Masukan perpopulated pada e-Faktur 3.0: 

1. Buka aplikasi e-Faktur 3.0. 

Pada menu utama aplikasi, klik menu Faktur, lalu pilih Pajak Masukan dan klik Administrasi Faktur.

 2. Akan melihat Daftar Faktur Pajak Masukan, lalu klik Rekam Faktur.

Masukkan data yang diminta, seperti nomor faktur, NPWP lawan transaksi, tanggal faktur, masa pajak, dan nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP). 

3. Selanjutnya, klik Simpan 

Rekam faktur yang dibuat ini nanti akan terlihat dalam Daftar Faktur Pajak Masukan.

Dalam daftar tersebut, faktur yang direkam terlihat memiliki status Belum Approve atau belum terunggah (terupload). 

4. Ubah ke status faktur Approved

Jika ingin mengubah status tersebut menjadi Approval Sukses, bisa klik Faktur Pajak yang dibuat tersebut, lalu klik Upload Faktur.

5. Upload Faktur Sekaligus

Anda dapat meng-upload Faktur Pajak Masukan yang dibuat sekaligus.

Caranya, tinggal mem-blok atau highlight faktur-faktur Pajak Masukan dalam daftar tersebut bersamaan, selanjutnya klik Upload Faktur.

6. Pilih dikreditkan

PKP juga bisa memilih Faktur Pajak Masukan yang dibuat tersebut akan dikreditkan atau tidak dikreditkan.

Caranya pilih Faktur Pajak, lalu klik Ubah Faktur.

Selanjutnya Anda bisa memilih dikreditkan atau tidak dikreditkan. Klik Simpan.

7. Upload Faktur 

Berikutnya, Anda akan mendapatkan notifikasi Faktur Pajak siap diproses oleh Uploader. Klik OK.

8. Faktur Pajak Masukan Siap Approve

Selanjutnya, masuk ke menu Management Upload yang ada di atas layar.

Klik Upload Faktur, berikutnya klik Start Uploader.

9. Isi kode keamanan (captcha) dan password e-NOFA

Jika sudah, klik Submit. Selanjutnya Anda akan melihat notifikasi Uploader Berjalan

10. Klik Perbarui pada Daftar Pajak Masukan yang berada paling kanan atas layar.

11. Status Faktur Pajak Masukan yang dibuat berubah menjadi Approval Sukses. Selesai.

Ingat, untuk bisa menggunakan e-Faktur 3.0 ini, pengguna aplikasi e-Faktur Client Desktop DJP harus install dan download patch terbaru untuk update e-Faktur 3.0 pada perangkat komputernya.

Belum tahu cara update e-Faktur 3.0?

Namun, bagi pengguna e-Faktur Client Desktop DJP tetap harus berpindah ke aplikasi e-Faktur 3.0 Web Based DJP di https://web-efaktur.pajak.go.id/ ketika ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Update e-Faktur 3.0 ini juga diharuskan bagi Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) mitra resmi DJP seperti Klikpajak.id.

Jadi, ketika Anda menggunakan aplikasi e-Faktur Klikpajak.id, bukan hanya dapat langsung memanfaatkan fitur prepopulated e-Faktur 3.0 DJP untuk membuat Faktur Pajaknya, tapi juga bisa lapor SPT Masa PPN di e-Faktur tanpa keluar platform.

“Langsung gunakan aplikasinya, biar Klikpajak.id yang mengurus sistemnya untuk memudahkan pembuatan e-Faktur dan pelaporan SPT Masa PPN Anda.”

Dengan fitur prepopulated e-Faktur 3.0 ini, artinya DJP sudah menyiapkan data yang dibutuhkan untuk kemudian WP PKP tinggal mencocokkan saja dan bisa langsung dibuat Faktur Pajaknya atau pelaporan SPT Masa PPN-nya.

Ingin langsung menggunakan aplikasi e-Faktur 3.0 tanpa install aplikasinya, daftar dan aktifkan akun e-Faktur Anda di https://my.klikpajak.id/register.

Kenapa Lebih Mudah di Klikpajak?

Melalui Klikpajak, Anda dapat membuat Faktur Pajak Keluaran, Faktur Pajak Pengganti, Faktur Pajak Retur, dapat menghapus draft Faktur Pajak, hingga bayar PPN dan lapor SPT Masa PPN dengan mudah hanya dalam satu platform.

  1. Cara Impor Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0
  2. Alur Pembuatan Faktur Pajak, Bayar PPN dan Lapor SPT Masa PPN di e-Faktur
  3. Tutorial Membuat Berbagai Jenis Faktur pajak di e-Faktur

Bahkan pembuatan Faktur Pajak semakin cepat dan praktis karena Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id, sehingga dapat menarik data laporan keuangan yang akan dibuat Faktur Pajaknya.

e-Faktur KlikpajakFitur membuat Faktur Pajak dalam lapor SPT Masa PPN di e-Faktur Klikpajak

Fitur Lengkap Klikpajak yang Terintegrasi

Bukan hanya kemudahan melakukan pembuatan Faktur Pajak dan lapor SPT Masa PPN dalam satu platform, Anda juga dapat mengurus berbagai kewajiban perpajakan lainnya karena Klikpajak memiliki fitur lengkap.

Apa saja fitur lengkap Klikpajak yang dapay memudahkan urusan perpajakan Anda?

a. Mudah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT Masa PPh 23/26 di e-Bupot

Klikpajak juga dilengkapi fitur e-Bupot yang memudahkan Anda menerbitkan Bukti Potong PPh Pasal 23/26 dan mengelola bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah.

Melalui fitur e-Bupot Klikpajak, Anda juga dapat langsung menarik data laporan keuangan elektronik yang akan dibuatkan bukti pemotongan pajaknya maupun penyampaian SPT PPh Pasal 23/26.

Wajib e-Bupot

Seperti diketahui, baik WP Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun Non-PKP yang melakukan transaksi mengharuskan membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23/26, wajib menggunakan e-Bupot mulai 1 Oktober untuk Masa Pajak September 2020.

Wajib e-Bupot bagi WP PKP dan Non-PKP ini diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-368/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23/26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh 23/26 Berdasarkan PER-04/PJ/2017.

Note: Tutorial Langkah-Langkah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT PPh Pasal 23/26 di e-Bupot.

Keunggulan e-Bupot Klikpajak

Berikut keunggulan e-Bupot Klikpajak yang dapat membantu bisnis perusahaan:

  • Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efektif dan ramah penggunaan (user friendly)
  • Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26
  • Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi
  • Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah
  • Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan aman, baik di Klikpajak dan DJP
  • e-Bupot Klikpajak juga terintegrasi dengan sistem pembukuan akuntansi online Jurnal.id, sehingga semakin mudah membuat bukti potong
  • e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale up sesuai kebutuhan
  • Layanan support pajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui
  • Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data Faktur Pajak atas transaksi yang dilakukan

e-Bupot KlikpajakFitur membuat bukti potong dan lapor SPT PPh Pasal 23/26 di e-Bupot Klikpajak

c. Bisa Membuat Kode Billing Sekaligus Bayar Pajak di e-Billing

Sebelum menyetor pajak, harus mendapatkan Kode Billing atau ID Billing terlebih dahulu dari DJP sebagai syarat untuk membayar pajak.

Setelah mendapatkan Kode Billing, berikutnya harus mambayar billing ke pos atau bank persepsi melalui ATM atau internet banking maupun teller bank.

Tahukah, Anda dapat membuat Kode Billing sekaligus bayar pajaknya hanya dalam satu platform di e-Billing Klikpajak.id

Melalui e-Billing Klikpajak, Anda dapat membuat Kode Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan Masa Pajak yang diinginkan.

Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) akan disimpan dengan rapi dan aman pada fitur Arsip Pajak di Klikpajak.

Sistem e-Billing akan membimbing Anda mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi.

“Klikpajak akan menerbitkan ID Billing Anda resmi dari DJP dan Anda dapat langsung membayar pajak tanpa keluar dari platform. Karena e-Billing Klikpajak terintegrasi dengan bank persepsi yang ditunjuk DJP untuk menerima pembayaran/setoran pajak.”

Setelah pembayaran pajak selesai, Anda akan langsung menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) resmi dari Direkorat Jenderal Pajak (DJP).

Note: Langkah-Langkah Cara Membuat Kode Billing dan Bayar Billing di e-Billing

e-Billing KlikpajakFitur membuat kode billing dan bayar billing di e-Billing Klikpajak

d. Lapor SPT Pajak di e-Filing Klikpajak Gratis!

Melalui e-Filing Klikpajak, Anda dapat melaporkan semua jenis SPT Tahunan/Masa dengan langkah-langkah yang mudah.

Lapor SPT pajak di e-Filing Klikpajak juga gratis selamanya, seperti:

  • SPT Tahunan Pajak Badan
  • SPT Masa (Bulanan) Pajak
  • SPT Tahunan Pajak Pribadi

Setelah menyampaikan SPT pajak, Anda akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP yang berisi:

  • Informasi Nama Wajib Pajak (WP)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Tanggal pembuatan BPE
  • Jam pembuatan BPE
  • Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

Melalui Klikpajak.id, Anda juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Untuk mengetahui cara lapor SPT PPh Badan, dapat melihat tutorialnya pada video berikut ini:

Mudah Lihat Batas Waktu Bayar dan Lapor Pajak

Tidak perlu bingung kapan waktunya harus membayar dan melaporkan pajak Anda tepat waktu.

Hindari sanksi atau denda terlambat bayar dan lapor pajak, lebih mudah lihat semua jadwal pembayaran dan pelaporan SPT pada kalender saku di Kalender Pajak Klikpajak.

kalender pajak terbaru

e. Dilengkapi Fitur ‘Multi Users dan Multi NPWP’ Unlimited dan Gratis!

Klikpajak.id juga dilengkapi dengan fitur Multi Users dan Multi Company (NPWP) yang semakin membuat aktivitas perpajakan Anda lebih efektif.

Fitur ‘Multi Users’ Klikpajak adalah fitur yang memungkinkan Anda untuk dapat mengatur siapa saja dan berapa banyak pengguna yang dapat mengakses akun aplikasi Klikpajak.id di bawah nama perusahaan yang sama.

Sedangkan fitur ‘Multi Company/NPWP’ adalah fitur yang memungkinkan Anda untuk mengelola beberapa perusahaan dalam satu akun Klikpajak.

Note: Pelajari lebih jelasnya bagaimana cara kerja fitur Multi Users dan Multi Company dari Klikpajak.id disini!

klikpajak multi npwp

f. Administrasi Perpajakan Makin Cepat dengan Integrasi Jurnal.id

Agar semakin mudah dan praktis dalam melakukan administrasi perpajakan Anda, gunakan juga pembukuan dan laporan keuangan dalam aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Karena aplikasi pajak online Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Anda dapat menarik data transaksi dalam laporan keuangan untuk langsung dibuatkan Faktur Pajaknya maupun Bukti Potong Pajaknya secara langsung, dan saat diperlukan untuk melaporkan SPT pajaknya dengan cepat dalam satu platform.

Integrasi dengan Jurnal by Mekari ini merupakan teknologi canggih berbasis API integration yang membuat proses pengolahan data pajak dari bagian keuangan (accounting) lebih cepat dan mudah.

Jurnal.id adalah software akuntansi online berbasis cloud dengan laporan keuangan lengkap, seperti:

  • Neraca keuangan
  • Arus kas
  • Laba-rugi

Dan lainnya yang memudahkan Anda mengelola faktur, biaya, stok barang, cash link atau transfer langsung dalam aplikasi, hingga melihat ringkasan bisnis dari smartphone Anda.

Note: Ketahui lebih lanjut bagaimana integrasi aplikasi akuntansi online Jurnal.id dan aplikasi pajak online Klikpajak.id ini semakin memudahkan urusan perpajakan Anda!

memudahkan administrasi perpajakanIntegrasi Jurnal.id dan Klikpajak.id semakin memudahkan administrasi perpajakan Anda

Keamanan Data Telindungi

Tenang, Anda dapat menyimpan berbagai riwayat pembayaran atau bukti pelaporan pajak maupun aktivitas pajak lainnya dengan nyaman, karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin.

Sistem keamanan yang berlapis dan menjaga data Anda dengan aman adalah menjadi komitmen utama.

Klikpajak.id sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standar Internasional ISO yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Sehingga Anda tidak perlu khawatir kehilangan bukti bayar atau lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan maupun kehilangan komputer atau laptop.

Keamanan data adalah yang utamaKeamanan data adalah yang utama

Tim ‘Support’ Klikpajak Selalu Siap Membantu Anda!

“Fitur lengkap Klikpajak membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Anda para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Anda yang berprofesi pada bagian keuangan atau sebagai tax officer di perusahaan.”

Sebagai mitra resmi DJP, Klikpajak akan membantu Anda dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak Anda dengan mudah.

Tinggal klik, semua urusan pajak Anda selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis atau aktivitas Anda dalam membuat Faktur Pajak, Bukti Pemotongan Pajak, penyampaian SPT Tahunan/Masa PPh dan PPN, serta berbagai aktivitas perpajakan lainnya secara efektif menghemat banyak waktu Anda?

cs pajak

“Jangan segan menghubungi kami, karena kami senang berbicara dengan Anda. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya untuk memudahkan urusan perpajakan Anda. Klikpajak mengerti yang Anda butuhkan.”

Cukup daftarkan email Anda di www.klikpajak.id dan temukan bagaimana Anda dapat melakukan urusan pajak dengan sangat menyenangkan. Lebih mudah dari sekadar yang Anda bayangkan.

ebook pajak lengkap

Kategori : Berita Regulasi

PUBLISHED07 Dec 2020
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: