Fiskal Positif, Apa Saja Biaya-Biaya yang Harus Dikoreksi Fiskal Positif?

Apa Saja Biaya-Biaya yang Harus Dikoreksi Fiskal Positif?

Dalam dunia laporan keuangan, tentu tidak asing lagi dengan istilah koreksi fiskal. Ketahui apa saja biaya-biaya yang harus dikoreksi fiskal positif.

Rekonsiliasi fiskal dalam ilmu akuntansi adalah salah satu cara untuk mencocokkan beberapa perbedaan dalam laporan keuangan komersial.

Laporan keuangan itu disusun berdasarkan sistem keuangan akuntansi dan berdasarkan penyusunan sistem fiskal.

Biasanya, laporan keuangan ini dibuat berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia, yang kadang belum tentu sama dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada di Indonesia.

Dalam perpajakan, rekonsiliasi fiskal dilakukan untuk menyusun laporan keuangan suatu perusahaan atau badan, yang harus sesuai dengan peraturan fiskal dan kemudian dijadikan dasar untuk pembuatan SPT PPh suatu perusahaan.

Surat Penyampaian (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) itu nantinya akan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak.

Ingin lebih mudah mengelola perpajakan sekaligus keuangan perusahaan?

Ikuti demo online cara kelola pajak dan laporan keuangan bisnis di Klikpajak Demo Jurnal, kami dapat menyesuaikan waktu Anda.

Rekonsiliasi fiskal yang terdapat dalam perpajakan, berbentuk lampiran SPT Tahunan PPh Badan yang berisi tentang penyesuaian data laba rugi komersial.

Dihitung sebelum adanya pajak dengan laba rugi dan sudah dihitung ketentuan perpajakannya, yang juga disusun atas keseluruhan pengeluaran atau beban dan pendapatannya.

Koreksi fiskal bisa menyebabkan penambahan penghasilan kena pajak dan Pajak Penghasilan (PPh) terutang.

Lalu, apa saja biaya-biaya yang harus dikoreksi fiskal positif dalam SPT Tahunan Badan ini? Klikpajak by Mekari akan mengulasnya.

Tentang Koreksi Fiskal Positif 

Dalam koreksi fiskal, ada koreksi positif dan koreksi negatif. Namun kali ini Klikpajak akan memfokuskan pembahasan pada koreksi fiskal positif.

Koreksi Positif dilakukan terhadap Laporan Laba Rugi Komersial Wajib Pajak (WP) Badan dan WP Orang Pribadi yang melakukan pembukuan untuk menghitung berapa Penghasilan Kena Pajak dan PPh terutang.

Ada pula istilah koreksi positif biaya, artinya koreksi yang menyebabkan penghasilan neto lebih besar.

Akibat biaya pengurangan penghasilan bruto berkurang (dicoret), maka penghasilan neto lebih besar dan PPh terutang lebih besar.

Note: Rekonsiliasi Fiskal PPh Badan: Begini Contoh Hitungannya

Secara sederhana, koreksi positif adalah koreksi apapun yang menyebabkan pajak terutang bertambah. Ini kebalikan dari koreksi negatif.

Koreksi negatif merupakan koreksi apapun yang menyebabkan pajak terutang berkurang.

Selanjutnya terkait SPT Tahunan, dalam lampiran I WP diharuskan memberikan ringkasan laporan keuangan secara komersial.

Apabila laporan keuangan tersebut diaudit, maka ringkasan laporan keuangan tersebut tentunya harus sama dengan laporan keuangan audited.

Note: Benefit Perusahaan Korporasi Menggunakan Klikpajak

Berikutnya, selain ringkasan laporan keuangan, ada koreksi fiskal.

Koreksi fiskal ada yang positif, dan ada yang negatif.

Setelah koreksi fiskal maka penghasilan neto fiskal.

Fiskal Positif, Apa Saja Biaya-Biaya yang Harus Dikoreksi Fiskal Positif?Ilustrasi koreksi fiskal positif

Contoh Biaya Koreksi Fiskal Positif dalam SPT Tahunan Badan

Berikut ini contoh formulir 1771-I yang memperlihatkan ringkasan laporan keuangan dan koreksi fiskal:

Fiskal Positif, Apa Saja Biaya-Biaya yang Harus Dikoreksi Fiskal Positif?Contoh koreksi fiskal positif dalam halaman SPT Tahunan PPh Badan 

Dalam formulir itu, di bagian bawah merupakan penyesuaian fiskal positif dan fiskal lainnya.

Note: Inilah Jenis-Jenis Biaya yang Membuat Koreksi Fiskal Positif

Maka berikut contoh biaya-biaya yang harus dilakukan koreksi fiskal positif agar dapat dimasukkan ke koreksi fiskal lainnya:

a. Pengeluaran tidak sesuai 3M

1. Membeli karangan bunga. Alasannya karena tidak ada hubungannya dengan 3M (Mendapatkan, Menagih, Memelihara) penghasilan.

2. Pembelian parsel lebaran, ucapan selamat hari raya, hari peringatan kenegaraan atau keagamaan. Alasannya karena tidak ada hubungannya dengan 3M.

b. Biaya dikoreksi sesuai KEP-220/PJ/2002

1. Biaya penggunaan kendaraan dikoreksi 50%

2. Biaya penggunaan internet dikoreksi 50%

c. Biaya dikoreksi sesuai UU PPh

1. Biaya bunga atas pinjaman untuk investasi saham. Dikoreksi semua (dasar aturannya Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh)

2. Biaya riset di luar negeri (dasar aturannya pasal 6 ayat (1) huruf f UU PPh)

3. Biaya untuk mendapatkan penghasilan yang dikenai PPh Final atau penghasilan bukan objek (dasar aturannya pasal 9 ayat (1) huruf h UU PPh)

4. Pengeluaran makan dan minum di restoran bagi pegawai terkait keperluan khusus (dasar aturannya pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh)

5. Pengeluaran untuk olahraga pegawai (dasar aturannya Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh)

6. Pengeluaran untuk rekreasi, berlibur, acara keakraban keluarga karyawan, dan sejenisnya (dasar aturannya pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh)

Note: Apa itu Penyusutan Fiskal dan Amortisasi?

7. Program CSR yang diberikan oleh perusahaan kepada pegawai (dasar aturannya pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh)

8. Pemberian natura kepada pegawai, selain uang (dasar aturannya pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh)

Natura bisa berbentuk barang atau hiburan seperti liburan.

Natura bentuk barang seperti paket sembilan bahan pokok (sembako), peralatan rumah tangga, kendaraan subsidi, rumah dinas yang diberikan kepada pegawai. 

d. Biaya entertainment dan piutang

4. Biaya menjamu klien dan karyawan yang tidak ada daftar nominatif (dasar aturannya SE-27/PJ.22/1986)

5. Kerugian Piutang Tidak Tertagih yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 207/PMK.010/2015.

Fiskal Positif, Apa Saja Biaya-Biaya yang Harus Dikoreksi Fiskal Positif?Ilustrasi koreksi fiskal positif

Contoh Lain Masuk Kategori Koreksi Fiskal Positif

Selain contoh di atas, berikut ini juga masuk kategori Koreksi Fiskal Positif:

1. Pajak Penghasilan.

2. Premi asuransi jiwa, kesehatan, kecelakaan, dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh WP OP.

Kecuali dibayar pemberi kerja dan premi dihitung sebagai penghasilan bagi WP yang bersangkutan.

3. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Pembagian laba ini seperti dividen.

Dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi.

4. Imbalan untuk pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan hiburan.

Ini kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta imbalan dalam bentuk natura dan hiburan di daerah tertentu, yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur berdasarkan PMK.

5. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.

Note: Bagaimana Cara Penghitungan Biaya Penyusutan Fiskal?

6. Harta yang di hibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan (sesuai Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b).

Kecuali sumbangan seperti yang diatur dalam pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m.

Termasuk pula zakat yang diterima oleh badan amil zakat yang disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

Dasar aturannya adalah Peraturan Pemerintah (PP).

7. Biaya yang ditangguhkan pengakuannya.

8. Simpanan yang jumlahnya melebihi jumlah berdasarkan metode penghitungan yang sudah ditetapkan dalam pasal 10 UU No. 36 Tahun 2008 tentang PPh.

9. Gaji yang disetorkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.

10. Penyusutan yang jumlahnya melebihi jumlah berdasarkan metode penghitungan yang sudah ditetapkan dalam pasal 10 UU PPh No. 36 Tahun 2008.

11. Jumlah yang melebihi kewajaran yang di bayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan.

Note: Mengapa Rekonsiliasi Fiskal Penting untuk Pelaporan Pajak?

12. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi WP atau orang yang menjadi tanggungannya.

13. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan

14. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali:

  • Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang.
  • Cadangan usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh BPJS.
  • Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan.
  • Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan.
  • Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan.
  • Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri.

Setelah memahami tentang biaya yang harus dikoreksi fiskal positif, berikutnya adalah menyusun laporan keuangan sekaligus mengurus kewajiban perpajakan dengan cara yang mudah.

Ikuti demo online cara mengelola pajak dan keuangan bisnis melalui Klikpajak Demo Jurnal, kami dapat menyesuaikan waktu Anda.

Lebih Mudah Urus Perpajakan dengan Klikpajak

Klikpajak.id memiliki fitur lengkap dan terintegrasi yang memudahkan Anda melakukan berbagai aktivitas perpajakan, mulai dari menghitung, membayar pajak, hingga melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan/Masa PPh dengan mudah.

Bukan hanya itu, melalui Klikpajak Anda juga mudah membuat e-Faktur dan melaporkan SPT Masa PPN (Pajak Pertambahan Nilai), serta membuat bukti potong dan pelaporan SPT PPh Pasal 23/26 di e-Bupot lebih mudah.

Berikut penjelasan fitur lengkap Klikpajak yang memudahkan urusan perpajakan Anda.

A. Mudah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT Masa PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Seperti diketahui, baik WP Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun Non-PKP yang melakukan transaksi yang mengharuskan membuat bukti pemotongan PPh 23/26 wajib menggunakan e-Bupot mulai 1 Oktober untuk masa pajak September 2020.

Wajib e-Bupot bagi WP PKP dan Non-PKP ini diatur dalam Kepdirjen Nomor KEP-368/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23/26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Berdasarkan PER-04/PJ/2017.

Klikpajak juga dilengkapi dengan fitur e-Bupot yang semakin memudahkan Anda membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23/26 dan melaporkan SPT PPh 23/26 melalui e-Bupot dengan menarik data langsung dari laporan keuangan elektronik.

Note: Langkah-Langkah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Keunggulan e-Bupot Klikpajak

Berikut keunggulan e-Bupot Klikpajak yang dapat membantu bisnis perusahaan:

  • Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efektif dan ramah penggunaan (user friendly).
  • Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26.
  • Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi.
  • Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah.
  • Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan aman, baik di Klikpajak dan DJP.
  • e-Bupot Klikpajak juga terintegrasi dengan sistem pembukuan akuntansi online Jurnal.id, sehingga semakin mudah membuat bukti potong.
  • e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale up sesuai kebutuhan.
  • Layanan support pajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui.
  • Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data Faktur Pajak atas transaksi yang dilakukan.

Fiskal Positif, Apa Saja Biaya-Biaya yang Harus Dikoreksi Fiskal Positif?

B. Membuat e-Faktur dan Lapor SPT Masa PPN Tanpa ‘Install’ Aplikasi

Seperti diketahui, DJP telah mewajibkan pengguna e-Faktur untuk melakukan update e-Faktur 3.0 menggantikan e-Faktur 2.2 mulai 1 Oktober 2020.

Wajib Pajak (WP) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang selama ini menggunakan aplikasi e-Faktur Client Desktop DJP, harus install dan download patch terbaru untuk update e-Faktur 3.0 pada perangkat komputernya agar bisa menggunakan aplikasi yang dilengkapi dengan fitur prepopulated ini.

Dengan fitur prepopulated e-Faktur 3.0, maka DJP sudah menyiapkan data yang dibutuhkan untuk kemudian PKP tinggal mencocokkan saja saat pembuatan e-Faktur maupun pelaporan SPT Masa PPN-nya.

Ingat, meskipun PKP pengguna e-Faktur Client Desktop sudah update e-Faktur 3.0, tapi tetap harus berpindah ke aplikasi e-Faktur Web Based DJP di web-efaktur.pajak.go.id saat akan melaporkan SPT Masa PPN.

Karena DJP telah menutup pelaporan SPT Masa PPN di e-Filing dan e-SPT. Tapi lapor SPT Masa PPN wajib di aplikasi e-Faktur.

Update sistem terbaru e-Faktur 3.0 DJP ini juga harus dilakukan pada server PJAP mitra resmi DJP, seperti Klikpajak.id.

 

Jadi, ketika Anda menggunakan e-Faktur Klikpajak, bukan hanya dapat langsung memanfaatkan fitur prepopulated e-Faktur untuk membuat Faktur Pajaknya, tapi juga bisa lapor SPT Masa PPN di e-Faktur tanpa keluar atau pindah platform.

“Langsung saja gunakan aplikasinya, biar Klikpajak.id yang mengurus sistemnya untuk mempermudah pembuatan e-Faktur, pembayaran PPN, hingga pelaporan SPT Masa PPN Anda dengan mudah hanya dalam satu langkah.”

Ingin langsung menggunakan aplikasi e-Faktur 3.0 tanpa install aplikasinya? Langsung saja daftar dan aktifkan akun e-Faktur Anda di https://my.klikpajak.id/register.

Kenapa urus Faktur Pajak lebih mudah di Klikpajak?

Melalui Klikpajak.id, Anda dapat membuat berbagai macam Faktur pajak, mulai dari Faktur Pajak Pengganti, Retur, bahkan dapat menghapus draft Faktur Pajak, hingga bayar PPN dan lapor SPT Masa PPN dengan langkah-langkah yang mudah hanya dalam satu platform.

Bahkan administrasi e-Faktur semakin cepat dan praktis karena Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Sehingga Anda dapat menarik data laporan keuangan yang akan dibuat Faktur Pajaknya dengan sangat mudah dan simpel.

Lihat beberapa tutorial penggunaan aplikasi e-Faktur Klikpajak berikut ini:

  1. Alur Pembuatan Faktur Pajak, Bayar PPN dan Lapor SPT Masa PPN di e-Faktur
  2. Tutorial Membuat Berbagai Jenis Faktur Pajak di e-Faktur
  3. Cara Menggunakan Prepopulated Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0

Fiskal Positif, Apa Saja Biaya-Biaya yang Harus Dikoreksi Fiskal Positif?

C. Lapor SPT di e-Filing Klikpajak Gratis!

Anda dapat memanfaatkan fitur e-Filing Klikpajak untuk melaporkan berbagai jenis SPT Tahunan/Masa PPh dengan langkah-langkah yang mudah.

Lapor SPT juga gratis selamanya melalui e-Filing Klikpajak.

Anda bisa melaporkan semua jenis SPT mulai dari SPT Tahunan Pajak Badan, SPT Masa (Bulanan) Pajak, dan SPT Tahunan Pajak Pribadi.

Setelah menyampaikan SPT Pajak, Anda akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP, yang berisi:

  • Informasi Nama Wajib Pajak (WP)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Tanggal pembuatan BPE
  • Jam pembuatan BPE
  • Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

Melalui Klikpajak, Anda juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Tutorial lapor SPT PPh Badan dapat Anda lihat pada video berikut:

Cara lapor SPT PPh Pribadi selengkapnya lihat video di bawah ini:

Aturan Baru Sanksi Tidak/Telat Lapor SPT Pajak

DJP telah menentukan kapan batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) maupun PPN.

WP yang tidak lapor atau terlambat melakukan pelaporan pajak, harus bersiap menghadapi sanksi atau denda keterlambatan.

Sebelumnya, pengenaan sanksi terlambat dan kurang bayar pajak sebesar 2% per bulan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) No. 6/1983 yang diubah dengan UU 16/2009.

Namun ketentuan diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menjadi disesuaikan dengan tingkat atau tarif suku bunga acuan per bulan.

Hasil penghitungan sanksi telat lapor SPT dan kurang bayar pajak terbaru pengenaan sanksi terkait pelaporan SPT jumlahnya bisa lebih rendah dibanding sanksi sebelumnya.

Note: Poin-Poin UU Cipta Kerja Klaster Perpajakan 

Berikut rincian aturan sanksi dan denda terkait pelaporan SPT pajak dalam UU Cipta Kerja:

1. Sanksi denda berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5% dibagi 12 berlaku pada tanggal dimulai penghitungan sanksi, paling lama 24 bulan pada WP yang;

  • Melakukan pembetulan SPT sendiri dan membuat utang pajak menjadi lebih besar
  • Kurang bayar karena pembetulan SPT Tahunan/Masa
  • Terlambat membayar PPh Pasal 29 SPT tahunan
  • Terlambat membayar SPT Masa

2. Jika tidak melunasi SPT kurang bayar => Sanksi denda berdasarkan suku bunga acuan ditambah 10% dibagi 12, paling lama 24 bulan

3. Jika tidak melunasi pajak kurang bayar dan mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) => Sanksi denda berdasarkan suku bunga acuan ditambah 15% dibagi 12, paling lama 24 bulan

4. Jika tidak menyampaikan SPT atau mengisi SPT dengan tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar => Akan didenda sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang bayar saat pengungkapan pelaporan pajak tidak benar.

Jumlah ini lebih rendah dari yang tertulis di UU KUP, sebesar 150%.

5. Jika PPh PKP kurang bayar, sanksi administratif berupa bunga yang ditetapkan Menkeu dihitung sejak terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai diterbitkannya Surat Tagihan Pajak (STP).

Note: Aturan Baru Membuat e-Faktur dan Mengkreditkan PPN di UU Cipta Kerja

Temukan ketentuan terbaru tentang perpajakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 pada e-Book “Susunan dalam Satu Naskah UU Perpajakan (UU Cipta Kerja)”, berikut ini:

Ketahui Batas Waktu Bayar dan Lapor SPT Pajak

Tak perlu bingung kapan waktunya harus bayar lapor pajak untuk menghindari sanksi atau denda telat bayar dan lapor pajak.

Lebih mudah lihat semua jadwal pembayaran dan pelaporan pajak pada kalender saku di Kalender Pajak Klikpajak.

D. Bisa Membuat Kode Billing Sekaligus Bayar Pajak di e-Billing

Sebelum menyetor pajak, harus mendapatkan Kode Billing atau ID Billing terlebih dahulu dari DJP sebagai syarat untuk membayar pajak.

Setelah mendapatkan Kode Billing dari DJP, selanjutnya membayar/menyetor pajak melalui ATM, internet banking atau teller bank/pos persepsi.

Melalui e-Billing Klikpajak, Anda dapat membuat Kode Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan Masa Pajak yang diinginkan.

Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) akan disimpan dengan rapi dan aman pada fitur Arsip Pajak di Klikpajak.

Sistem e-Billing akan membimbing Anda mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi.

Klikpajak.id akan menerbitkan ID Billing Anda resmi dari DJP dan Anda dapat langsung membayar Pajak tanpa keluar dari platform. Karena e-Billing Klikpajak terintegrasi dengan bank persepsi yang ditunjuk DJP untuk menerima pembayaran/setoran pajak.”

Setelah pembayaran pajak selesai, Anda akan langsung menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Note: Langkah-Langkah Cara Membuat Kode Billing dan Bayar Billing di e-Billing

Fiskal Positif, Apa Saja Biaya-Biaya yang Harus Dikoreksi Fiskal Positif?

E. Dilengkapi Fitur ‘Multi Users dan Multi NPWP’ Unlimited dan Gratis!

Klikpajak.id juga dilengkapi dengan fitur Multi Users dan Multi Company (NPWP) yang semakin membuat aktivitas perpajakan Anda lebih efektif.

Fitur ‘Multi Users’ Klikpajak adalah fitur yang memungkinkan Anda untuk dapat mengatur siapa saja dan berapa banyak pengguna yang dapat mengakses akun aplikasi Klikpajak.id di bawah nama perusahaan yang sama.

Sedangkan fitur ‘Multi Company/NPWP’ adalah fitur yang memungkinkan Anda untuk mengelola beberapa perusahaan dalam satu akun Klikpajak.

Note: Lebih jelasnya bagaimana cara kerja fitur Multi Users dan Multi Company ini, selengkapnya lihat di SINI.

Fiskal Positif, Apa Saja Biaya-Biaya yang Harus Dikoreksi Fiskal Positif?

F. Terintegrasi Jurnal.id: Administrasi Perpajakan Makin Mudah dan Cepat

Agar semakin mudah dan praktis dalam melakukan administrasi perpajakan Anda, gunakan juga pembukuan dan laporan keuangan dalam aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Karena aplikasi pajak online Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Anda dapat menarik data transaksi dalam laporan keuangan untuk langsung dibuatkan Faktur Pajaknya maupun Bukti Potong Pajaknya secara langsung, dan saat diperlukan untuk melaporkan SPT pajaknya dengan cepat dalam satu platform.

Integrasi dengan Jurnal by Mekari ini merupakan teknologi canggih berbasis API integration yang membuat proses pengolahan data pajak dari bagian keuangan (accounting) lebih cepat dan mudah.

Jurnal.id adalah software akuntansi online berbasis cloud dengan laporan keuangan lengkap, seperti:

  • Neraca keuangan
  • Arus kas
  • Laba-rugi

Dan lainnya yang memudahkan Anda mengelola faktur, biaya, stok barang, cash link atau transfer langsung dalam aplikasi, hingga melihat ringkasan bisnis dari smartphone Anda.

Note: Ketahui bagaimana integrasi aplikasi akuntansi online Jurnal.id dan aplikasi pajak online Klikpajak.id ini semakin memudahkan urusan perpajakan Anda, selengkapnya temukan di SINI.

Fiskal Positif, Apa Saja Biaya-Biaya yang Harus Dikoreksi Fiskal Positif?

Data Anda Terlindungi

Tenang, Anda dapat menyimpan berbagai riwayat pembayaran atau bukti pelaporan pajak maupun aktivitas pajak lainnya dengan aman, karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin.

Sebab Klikpajak.id sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standarisasi Internasional ISO (International Organization for Standardization) yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Sehingga Anda tidak perlu khawatir kehilangan bukti bayar atau lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop.

Karena Klikpajak merupakan aplikasi pajak berbasis web (web based) yang didukung dengan teknologi cloud, semakin memudahkan Anda melakukan semua aktivitas perpajakan hanya dalam satu platform kapan pun dan di mana saja.

Baca Juga: Perbedaan e-Faktur Client Desktop, Web Based, Host to Host dan Penggunaannya

Cloud computing atau komputasi awan adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna.

Melalui teknologi cloud, Anda bisa menggunakan aplikasi tanpa harus mengunduh (download) dan memasang (install) aplikasi terlebih dahulu.

Sebab sistem cloud yang berbasis web ini memudahkan Anda dalam mengakses data dan informasi melalui internet secara cepat.

Fiskal Positif, Apa Saja Biaya-Biaya yang Harus Dikoreksi Fiskal Positif?Keamanan data adalah yang utama

Tim ‘Support’ Klikpajak Selalu Siap Membantu Anda!

“Fitur lengkap Klikpajak membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Anda para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Anda yang berprofesi pada bagian keuangan atau sebagai tax officer di perusahaan.”

Sebagai mitra resmi DJP, Klikpajak akan membantu Anda dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak Anda dengan mudah.

Tinggal klik, semua urusan pajak Anda selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis atau aktivitas Anda dalam membuat Faktur Pajak, Bukti Pemotongan Pajak, penyampaian SPT Tahunan/Masa PPh dan PPN, serta berbagai aktivitas perpajakan lainnya secara efektif menghemat banyak waktu Anda?

“Jangan segan menghubungi kami, karena kami senang berbicara dengan Anda. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya untuk memudahkan urusan perpajakan Anda. Klikpajak.id mengerti yang Anda butuhkan.”

Cukup daftarkan email Anda di www.klikpajak.id dan temukan bagaimana Anda dapat melakukan urusan pajak dengan sangat menyenangkan. Lebih mudah dari sekadar yang Anda bayangkan.

Sudah paham soal biaya yang dikoreksi fiskal positif?

Kini saatnya Anda melakukan pengelolaan pajak dan keuangan perusahaan dengan cara yang mudah dan simpel.

Temukan caranya dengan mengikuti demo online cara kelola pajak dan keuangan bisnis di Klikpajak Demo Jurnal, kami dapat menyesuaikan waktu Anda.


PUBLISHED10 Jan 2021
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: