Pajak Penghasilan Pasal 21: Klikpajak PPh 21 & Buku Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan Pasal 21

Memahami tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 menjadi poin penting yang wajib diketahui oleh WP Badan selaku pemotong/pemungut PPh 21. Klikpajak by Mekari akan menunjukkan penjelasan lengkap dari buku PPh 21 sebagai buku pajak penghasilan yang juga tersedia dalam bentuk eBook pajak penghasilan dan solusi Klikpajak PPh 21 Sobat Klikpajak.

Pajak Penghasilan Pasal 21 atau juga sering disebut PPh 21 merupakan pajak pemotongan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh seorang Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam negeri atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukannya.

PPh 21 dipotong dari penghasilan yang diterima oleh seseorang, sementara di sisi lain, PPh 23 dipotong dari penghasilan yang diterima oleh suatu badan.

Temukan cara kelola e-Faktur yang mudah & cepat dengan menarik data langsung dari akuntansi online hanya di e-Faktur Klikpajak by Mekari. Coba dan buktikan sekarang!

Umumnya, PPh 21 ini berkaitan dengan pajak yang digunakan pada sistem penggajian suatu Perusahaan.

Namun, sebenarnya PPh 21 juga digunakan secara luas untuk berbagai kegiatan lainnya.

Perlakuan atas PPh 21 sangat bervariasi tergantung pada jenis penghasilannya.

Ada berbagai kategori jenis penghasilan yang dikenakan PPh 21, seperti:

  1. Penghasilan bagi Pegawai Tetap
  2. Penghasilan bagi Pegawai Tidak Tetap
  3. Penghasilan bagi Bukan Pegawai
  4. Penghasilan yang dikenakan PPh 21 Final
  5. Penghasilan Lainnya

Sebelum melanjutkan pembahasan Pajak Penghasilan Pasal 21, seperti biasa Klikpajak.id akan selalu mengingatkan pentingnya mengelola pajak dan keuangan bisnis yang efektif dan efisien untuk mendukung kinerja usaha.

“Ikuti demo online cara mengelola perpajakan dan keuangan perusahaan yang mudah dan cepat hanya di Klikpajak Demo Jurnal, kami dapat menyesuaikan waktu Sobat Klikpajak.”

Pajak Penghasilan Pasal 21: Klikpajak PPh 21 & Buku Pajak Penghasilan

Klikpajak by Mekari adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Melalui Klikpajak.id, Sobat Klikpajak dapat menghitung, membayar, melaporkan pajak kapan saja dan di mana pun, serta menyimpan arsip perpajakan dengan aman dalam satu platform aplikasi pajak online berbasis web yang terintegrasi.

Dengan Klikpajak, kelola e-Faktur maupun e-Bupot juga lebih mudah dan cepat karena terintegrasi dengan fitur akuntansi perpajakan online Jurnal.id.

Temukan kemudahan kelola pajak dari integrasi Klikpajak dan Jurnal.id ini.

Jurnal by Mekari adalah software akuntansi online berbasis cloud dengan laporan keuangan lengkap, seperti:

  • Neraca keuangan
  • Arus kas
  • Laba-rugi

Kembangkan bisnis tanpa batas dengan software akuntansi terintegrasi Jurnal by Mekari. Coba Gratis 14 hari sekarang!

Bukan hanya itu, Sobat Klikpajak juga dapat mengelola karyawan dengan mudah melalui sistem HRIS (Human Resources Information System) Talenda by Mekari.

Melalui HRIS Talenta.co, segala urusan payroll dan manajemen HR (Human Resources) lebih mudah dan praktis.

Jaga bisnis tetap produktif dengan software payroll dan HRIS terautomasi Talenta by Mekari. Coba Talenta Gratis sekarang!

“Serahkan semua urusan perpajakan, keuangan perusahaan dan manajemen SDM melalui support system yang lengkap dan terintegrasi guna mendukung kinerja perusahaan serta perkembangan bisnis Sobat Klikpajak.”

Ketentuan & Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 21

Dasar hukum yang menjadi ketentuan dari Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sebagai berikut:

  • Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang diubah dengan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
  • Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi
  • Peraturan Dirjen Pajak No. PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi
  • PMK No. 102/PMK.010/2016 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan
  • Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 Tahun 2009 tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus
  • PMK No. 16/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus
  • UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengubah dan menambah beberapa pasal perpajakan salah satunya dari UU PPh No. 36 Tahun 2008

Baca juga Daftar Subjek dan Objek Pajak yang Dikecualikan dari PPh

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 & Tarif PPh 21

Bagaimana cara menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21?

Caranya, mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak atau jumlah bruto penghasilan.

Dari penghasilan tersebut akan dikurangi dengan komponen pengurang pajak sesuai peraturan yang berlaku.

Begini gambarannya:

PPh 21 = Tarif Pajak x Penghasilan Kena Pajak (Penghasilan – Pengurang)

 

Berapa tarif Pajak Penghasilan Pasal 21?

Tarif PPh 21 diatur dalam UU PPh Pasal 17 ayat (1), kecuali yang ditetapkan lainnya berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP).

Tarif PPh 21 Pasal 17 ayat (1) adalah tarif pajak penghasilan progresif dengan rincian sebagai berikut:

  • 5% untuk penghasilan sampai dengan Rp50.000.000
  • 15% untuk penghasilan di atas Rp50.000.000 – Rp250.000.000
  • 25% untuk penghasilan di atas Rp250.000.000 – Rp500.000.000
  • 30% untuk penghasilan di atas Rp500.000.000

Jika tidak punya NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) akan dikenakan 20% lebih tinggi dibanding yang memiliki NPWP.

Perhitungan PPh 21 bagi yang tidak memiliki NPWP ini dilakukan dengan mengalikan 120% dengan total pajak yang terutang.

Begini perhitungan tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi yang tidak memiliki NPWP:

PPh 21 yang harus dibayar : 120% x PPh 21 Terutang

 

Pajak Penghasilan Pasal 21: Klikpajak PPh 21 & Buku Pajak PenghasilanIlustrasi menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 dan buku pajak penghasilan

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan Status

Proses perhitungan dan tarif PPh 21 sangat beragam karena sifat dari setiap kategori penghasilan.

Selain itu juga terdapat ketentuan hukum lain yang mengatur perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 ini.

Berikut perhitungan PPh 21 sesuai dengan tatus wajib pajak:

a. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai tetap

Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap berupa:

  • Penghasilan teratur

Penghasilan teratur adalah penghasilan bagis pegawai tetap berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan, dan imbalan dengan nama apa pun yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja termasuk uang lembur.

Dengan kata lain, penghasilan teratur merupakan penghasilan yang pasti diterima oleh pegawai tetap secara rutin.

  • Penghasilan Tidak Teratur

Penghasilan tidak teratur adalah penghasilan bagi pegawai tetap selain penghasilan yang bersifat teratur, yang diterima sekali dalam satu tahun atau periode lainnya.

Antara lain berupa bonus, THR (Tunjangan Hari Raya), jasa produksi, tantiem, gratifikasi, atau imbalan sejenis lainnya dengan nama apa pun.

Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pegawai tetap merupakan jenis pajak yang dikenakan per bulan.

Perhitungan PPh 23 dan Contoh Menghitung Pajaknya

Namun perhitungannya dilakukan, baik per bulan (berupa perhitungan estimasi) maupun pada akhir tahun (berupa perhitungan aktual).

Perhitungan PPh 21 per bulan masih merupakan perhitungan estimasi, karena dasar nilai penghasilan yang digunakan adalah jumlah penghasilan per bulan yang disetahunkan lalu dikurangi dengan pengurang yang disetahunkan.

Kemudian dibagi dengan 12 bulan.

Sementara itu, pada keadaan aktualnya, penghasilan setiap bulan dapat saja berbeda-beda dan pegawai bisa saja berhenti bekerja sebelum akhir tahun.

Dengan demikian, perhitungan aktual baru dapat diperoleh pada akhir tahun yang bersangkutan.

Perhitungan aktual baru dapat diperoleh pada akhir tahun yang bersangkutan.

Perhitungan estimasi dan aktual akan dibandingkan pada akhir tahun untuk menentukan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk bulan terakhir.

Begini gambarannya:

Perbandingan Akhir Tahun

Perbandingan Akhir Tahun  
PPh 21 (Jan-Des) xxx (Berdasarkan perhitungan aktual akhir tahun)
-/- PPh 21 (Jan-Nov) xxx (Berdasarkan perhitungan estimasi setiap bulan)
PPh 21 (Des) xxx (Selisih perhitungan aktual dan estimasi yang menjadi nilai PPh 21 pasa periode terakhir)
   

 

PPh 21 setahun : Tarif Pasal 17 UU PPh x Penghasilan Kena Pajak disetahunkan
PPh 21 sebulan : PPh 21 setahun / 12 bulan
Tarif Pajak
Tarif Pasal 17 UU PPh berlaku progresif berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima, semakin banyak jumlah penghasilan, maka tarif pajak yang dikenakan semakin tinggi.
– 5% untuk penghasilan s.d. Rp50 juta
– 15% untuk penghasilan di atas Rp50 juta – Rp250 juta
– 25% untuk penghasilan di atas Rp250 juta – Rp500 juta
– 30% untuk penghasilan di atas Rp500 juta
Pengusaha Kena Pajak disetahunkan : Penghasilan Bruto disetahunkan – Pengurang disetahunkan

 

Penghasilan Bruto
Gaji, tunjangan, uang lembur, jaminan dari BPJS, dan asuransi atau tunjangan lainnya yang dibayarkan oleh pemberi kerja
Pengurang
– Biaya Jabatan (sebesar 5% maksimal Rp6.000.000 per tahun)
– Iuran Pensiun (yang ditanggung oleh karyawan)
– Iuran Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua (yang ditanggung oleh karyawan)
PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)

 

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk penghasilan teratur dan tidak teratur bagi pegawai tetap hampir sama.

Hanya saja perhitungan untuk PPh 21 penghasilan tidak teratur diperoleh dengan mengurangi jumlah PPh 21 atas total penghasilan pegawai (penghasilan teratur dan tidak teratur) dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan teratur saja.

PPh 21 (Penghasilan Tidak Teratur) : PPh 21 (Total Penghasilan) – PPh 21 (Penghasilan teratur)

Pajak Penghasilan Pasal 21: Klikpajak PPh 21 & Buku Pajak PenghasilanIlustrasi karyawan atau pegawai tetap yang dikenakan pajak penghasilan pasal 21

b. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Bukan Pegawai

Lalu, bagaimana dengan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) bagi bukan pegawai atau bukan karyawan?

Temukan penjelasan lebih detail mengenai PPh 21, termasuk PPh 21 bukan pegawai, mulai dari tarif, perhitungan, pembayaran, dan pelaporan PPh 21 dengan men-download ebook-nya di pada banner di bawah ini:

Pajak Penghasilan Pasal 21: Klikpajak PPh 21 & Buku Pajak Penghasilan

Itulah penjelasan tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 atau PPh 21 yang dapat Sobat Klikpajak jadikan panduan dalam menghitung PPh Pasal 21 yang mejadi kewajiban pemotong/pemungut PPh 21.

Berikutnya, Sobat Klikpajak dapat melakukan urusan pajak dengan lebih mudah melalui aplikasi pajak online Klikpajak by Mekari.

Cara Mudah & Cepat Kelola Pajak dengan Klikpajak by Mekari

Jika bisa praktis, kenapa harus menggunakan cara-cara yang dapat menyita banyak waktu dan tenaga Sobat Klikpajak untuk urusan perpajakan?

Sobat Klikpajak dapat menemukan semua kemudahan mengurus dan melakukan administrasi perpajakan ini melalui Klikpajak.

“Karena Klikpajak didukung dengan teknologi cloud yang memudahkan Sobat Klikpajak melakukan aktivitas perpajakan hanya dalam satu platform dan mengaksesnya di mana pun serta kapan saja Sobat Klikpajak inginkan.”

Cloud computing atau komputasi awan adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna.

Melalui teknologi cloud, Sobat Klikpajak bisa menggunakan aplikasi tanpa harus mengunduh (download) dan memasang (install) aplikasi terlebih dahulu.

Sebab sistem cloud yang berbasis web ini memudahkan Sobat Klikpajak dalam mengakses data dan informasi melalui internet secara cepat.

Baca juga Perbedaan e-Faktur Client Desktop, Web Based, Host to Host dan Penggunaannya

Melalui Klikpajak, Sobat Klikpajak dapat mengurus berbagai kewajiban perpajakan dengan mudah dan cepat karena dapat dilakukan dalam satu platfrom, sebab Klikpajak memiliki fitur lengkap.

Klikpajak by Mekari adalah cara simpel untuk melakukan berbagai aktivitas perpajakan Sobat Klikpajak, mulai dari menghitung, membayar dan cara lapor pajak dalam satu platform.

“Klikpajak akan menghitung kewajiban pajak dengan tepat dan akurat sehingga Sobat Klikpajak terhindar dari kesalahan penghitungan yang dapat menyebabkan pengenaan sanksi denda pajak.”

Tentu saja bukan hanya menghitung, membayar dan melaporkan pajak saja, fitur lengkap Klikpajak by Mekari yang semakin memudahkan aktivitas perpajakan Sobat Klikpajak mulai dari membuat Faktur Pajak elektronik hingga Bukti Potong elektronik.

Temukan kemudahan urus perpajakan lainnya dengan Klikpajak by Mekari di bawah ini:

Buat e-Faktur dan Lapor SPT Masa PPN Langsung di Klikpajak by Mekari

A. Mudah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT Masa PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Seperti diketahui, baik WP Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun Non-PKP yang melakukan transaksi yang mengharuskan membuat bukti pemotongan PPh 23/26 wajib menggunakan e-Bupot mulai 1 Oktober untuk masa pajak September 2020.

Wajib e-Bupot bagi WP PKP dan Non-PKP ini diatur dalam Kepdirjen Nomor KEP-368/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23/26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Berdasarkan PER-04/PJ/2017.

Klikpajak juga dilengkapi dengan fitur e-Bupot yang semakin memudahkan Sobat Klikpajak membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23/26 dan melaporkan SPT PPh 23/26 melalui e-Bupot dengan menarik data langsung dari laporan keuangan elektronik.

Langkah-Langkah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Keunggulan e-Bupot Klikpajak

Berikut keunggulan e-Bupot Klikpajak yang dapat membantu bisnis perusahaan:

  • Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efektif dan ramah penggunaan (user friendly).
  • Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26.
  • Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi.
  • Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah.
  • Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan aman, baik di Klikpajak dan DJP.
  • e-Bupot Klikpajak juga terintegrasi dengan sistem pembukuan akuntansi online Jurnal by Mekari, sehingga semakin mudah membuat bukti potong.
  • e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale upsesuai kebutuhan.
  • Layanan supportpajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui.
  • Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data Faktur Pajak atas transaksi yang dilakukan.

Pajak Penghasilan Pasal 21: Klikpajak PPh 21 & Buku Pajak Penghasilan

B. Buat e-Faktur dan Lapor SPT Masa PPN Tanpa ‘Install’ Aplikasi

Seperti diketahui, DJP telah mewajibkan pengguna e-Faktur untuk melakukan update e-Faktur 3.0 menggantikan e-Faktur 2.2 mulai 1 Oktober 2020.

Wajib Pajak (WP) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang selama ini menggunakan aplikasi e-Faktur Client Desktop DJP, harus install dan download patch terbaru untuk update e-Faktur 3.0 pada perangkat komputernya agar bisa menggunakan aplikasi yang dilengkapi dengan fitur prepopulated ini.

Dengan fitur prepopulated e-Faktur 3.0, maka DJP sudah menyiapkan data yang dibutuhkan untuk kemudian PKP tinggal mencocokkan saja saat pembuatan e-Faktur maupun pelaporan SPT Masa PPN-nya.

Ingat, meskipun PKP pengguna e-Faktur Client Desktop sudah update e-Faktur 3.0, tapi tetap harus berpindah ke aplikasi e-Faktur Web Based DJP di web-efaktur.pajak.go.id saat akan melaporkan SPT Masa PPN.

Karena DJP telah menutup pelaporan SPT Masa PPN di e-Filing dan e-SPT. Tapi lapor SPT Masa PPN wajib di aplikasi e-Faktur.

Update sistem terbaru e-Faktur 3.0 DJP ini juga harus dilakukan pada server PJAP mitra resmi DJP, seperti Klikpajak.id.

Jadi, ketika Sobat Klikpajak menggunakan e-Faktur Klikpajak, bukan hanya dapat langsung memanfaatkan fitur prepopulated e-Faktur untuk membuat Faktur Pajaknya, tapi juga bisa lapor SPT Masa PPN di e-Faktur tanpa keluar atau pindah platform.

“Langsung saja gunakan aplikasinya, biar Klikpajak.id yang mengurus sistemnya untuk mempermudah pembuatan e-Faktur, pembayaran PPN, hingga pelaporan SPT Masa PPN Sobat Klikpajak dengan mudah hanya dalam satu langkah.”

Ingin langsung menggunakan aplikasi e-Faktur 3.0 tanpa install aplikasinya? Langsung saja daftar dan aktifkan akun e-Faktur Sobat Klikpajak di https://my.klikpajak.id/register.

Kenapa urus Faktur Pajak lebih mudah di Klikpajak?

Melalui Klikpajak.id, Sobat Klikpajak dapat membuat berbagai macam Faktur pajak, mulai dari Faktur Pajak Pengganti, Retur, bahkan dapat menghapus draft Faktur Pajak, hingga bayar PPN dan lapor SPT Masa PPN dengan langkah-langkah yang mudah hanya dalam satu platform.

Bahkan administrasi e-Faktur semakin cepat dan praktis karena Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Sehingga Sobat Klikpajak dapat menarik data laporan keuangan yang akan dibuat Faktur Pajaknya dengan sangat mudah dan simpel.

Pajak Penghasilan Pasal 21: Klikpajak PPh 21 & Buku Pajak Penghasilan

C. Lapor SPT Pajak di Klikpajak, Gratis!

Lapor SPT pajak penghasilan melalui e-Filing Klikpajak sangat cepat karena Sobat Klikpajak akan dipandu dengan langkah-langkah yang mudah.

Melalui e-Filing Klikpajak, Sobat Klikpajak dapat melaporkan berbagai jenis SPT Tahunan/Masa PPh dengan langkah-langkah yang mudah.

“Lapor SPT di e-Filing Klikpajak juga gratis selamanya!”

Setelah menyampaikan SPT Pajak, Sobat Klikpajak akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP, yang berisi:

  • Informasi Nama Wajib Pajak (WP)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Tanggal pembuatan BPE
  • Jam pembuatan BPE
  • Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

Sobat Klikpajak juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Sebelum menyampaikan SPT pajak, terlebih dahulu Sobat Klikpajak harus melakukan daftar pajak online.

Setelah melalui tahap cara menghitung pajak penghasilan perusahaan, berikut cara lapor SPT pajak di e-Filing:

Sobat Klikpajak juga dapat mengetahui cara lapor SPT PPh Pribadi berikut ini:

Selengkapnya tutorial lapor SPT pajak lainnya:

D. Buat Kode Billing dan Setor Pajak hanya Satu Platform di e-Billing

Sebelum menyetor pajak, harus mendapatkan Kode Billing atau ID Billing terlebih dahulu dari DJP sebagai syarat untuk membayar pajak.

Setelah mendapatkan Kode Billing dari DJP, selanjutnya membayar/menyetor pajak melalui ATM, internet banking atau teller bank/pos persepsi.

Melalui e-Billing Klikpajak, Sobat Klikpajak dapat membuat Kode Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan Masa Pajak yang diinginkan.

Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) akan disimpan dengan rapi dan aman pada fitur Arsip Pajak di Klikpajak.

Sistem e-Billing akan membimbing Sobat Klikpajak mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi.

Klikpajak.id akan menerbitkan ID Billing Sobat Klikpajak resmi dari DJP dan Sobat Klikpajak dapat langsung membayar Pajak tanpa keluar dari platform. Karena e-Billing Klikpajak terintegrasi dengan bank persepsi yang ditunjuk DJP untuk menerima pembayaran/setoran pajak.”

Setelah pembayaran pajak selesai, Sobat Klikpajak akan langsung menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Langkah-Langkah Cara Membuat Kode Billing dan Bayar Billing di e-Billing

Pajak Penghasilan Pasal 21: Klikpajak PPh 21 & Buku Pajak Penghasilan

E. Dilengkapi Fitur ‘Multi Users dan Multi NPWP’ Unlimited, Gratis!

Klikpajak.id juga dilengkapi dengan fitur Multi Users dan Multi Company (NPWP) yang semakin membuat aktivitas perpajakan Sobat Klikpajak lebih efektif.

Fitur ‘Multi Users’ Klikpajak adalah fitur yang memungkinkan Sobat Klikpajak untuk dapat mengatur siapa saja cdan berapa banyak pengguna yang dapat mengakses akun aplikasi Klikpajak.id di bawah nama perusahaan yang sama.

Sedangkan fitur ‘Multi Company/NPWP’ adalah fitur yang memungkinkan Sobat Klikpajak untuk mengelola beberapa perusahaan dalam satu akun Klikpajak.

Lebih jelasnya, berikut cara kerja fitur Multi Users dan Multi Company.

Pajak Penghasilan Pasal 21: Klikpajak PPh 21 & Buku Pajak Penghasilan

Keamanan Data Terlindungi

Tenang, Sobat Klikpajak dapat menyimpan berbagai riwayat pembayaran atau bukti pelaporan pajak maupun aktivitas pajak lainnya dengan nyaman, karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin.

Sistem keamanan yang berlapis dan menjaga data Sobat Klikpajak dengan aman adalah menjadi komitmen utama.

Klikpajak.id sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standar Internasional ISO yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Sehingga Sobat Klikpajak tidak perlu khawatir kehilangan bukti bayar atau lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan maupun kehilangan komputer atau laptop.

data protectionKeamanan data adalah yang utama

Ketahui Aturan Tarif Sanksi Pajak Terbaru

Perlu diingat, aturan pengenaan sanksi denda telat lapor atau bayar pajak sudah berubah.

Terbaru, ketentuan tarif sanksi pajak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Berlaku tarif bunga sanksi administrasi pajak yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang perhitungannya mengacu pada suku bunga bank sentral Indonesia (Bank Indonesia/BI 7 days repo reserve rate).

Tarif bunga sanksi administrasi pajak yang ditetapkan Kementerian Keuangan ini digunakan sebagai dasar untuk menghitung besar sanksi pajak yang akan dikenakan pada wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan perpajakan berlaku.

“Jadi, tarif sanksi denda ini akan berbeda-beda setiap bulannya tergantung besar tarif bunga sanksi administrasi pajak yang ditetapkan Menkeu.”

Berikut dasar perhitungan sanksi denda pajak terbaru:

1. Sanksi denda terkait Surat Pemberitahuan (SPT)

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 5% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dikenakan pada Wajib Pajak (WP) yang:

  • Melakukan pembetulan SPT sendiri dan membuat utang pajak jadi lebih besar
  • Kurang bayar karena pembetulan SPT Tahunan/Masa
  • Terlambat membayar PPh Pasal 29 SPT Tahunan
  • Terlambat membayar SPT Masa

2. Sanksi denda tidak melunasi SPT kurang bayar

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 10% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Baca juga Ulasan Lengkap PPh Pasal 29: Pengertian, Subjek, Tarif, Contoh dan Cara Bayar

3. Sanksi denda tidak melunasi pajak kurang bayar dan mendapat SKPKB

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 15% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dikenakan pada WP yang tidak melunasi pajak kurang bayar dan telah mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

4. Sanksi denda tidak lapor SPT dan mengisi SPT tidak benar

Untuk sanksi denda ini tidak menggunakan tarif fluktuatif yang mengacu pada suku bunga acuan BI.

Sanksi denda tidak lapor SPT atau mengisi SPT dengan tidak benar atau tidak lengkap, maupun melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang bayar saat pengungkapan pelaporan pajak tidak benar.

5. Sanksi administratif PPh PKP kurang bayar

Sanksi administratif berupa bunga yang ditetapkan Menteri Keuangan dihitung sejak terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak hingga diterbitkannya Surat Tagihan (STP).

Temukan ketentuan terbaru tentang perpajakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 pada e-Book “Susunan dalam Satu Naskah UU Perpajakan (UU Cipta Kerja)”.

Setiap pembayaran dan pelaporan SPT pajak ada batas waktunya.

Untuk menghindari sanksi denda telat bayar pajak ataupun terlambat lapor SPT pajak, Klikpajak menyediakan kalender saku di Kalender Klikpajak.

Sobat Klikpajak dapat mengecek jadwal lapor ataupun bayar pajak kapan saja lebih mudah dan terhindar dari sanksi denda akibat terlambat bayar dan lapor pajak.

Tim ‘Support’ Klikpajak by Mekari Selalu Siap Membantu Anda!

“Fitur lengkap Klikpajak membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Sobat Klikpajak para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Sobat Klikpajak yang berprofesi pada bagian keuangan atau sebagai tax officer di perusahaan.”

Sebagai mitra resmi DJP, Klikpajak akan membantu Sobat Klikpajak dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak Sobat Klikpajak dengan mudah.

Tinggal klik, semua urusan pajak Sobat Klikpajak selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis atau aktivitas Sobat Klikpajak dalam membuat Faktur Pajak, Bukti Pemotongan Pajak, penyampaian SPT Tahunan/Masa PPh dan PPN, serta berbagai aktivitas perpajakan lainnya secara efektif menghemat banyak waktu Sobat Klikpajak?

klikpajak support

“Jangan segan menghubungi kami, karena kami senang berbicara dengan Sobat Klikpajak. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya untuk memudahkan urusan perpajakan Sobat Klikpajak. Klikpajak by Mekari mengerti yang Sobat Klikpajak butuhkan.”

Cukup daftarkan email Sobat Klikpajak di www.klikpajak.id dan temukan bagaimana Sobat Klikpajak dapat melakukan urusan pajak dengan sangat menyenangkan. Lebih mudah dari sekadar yang dibayangkan.

Sudah tahu buku pajak penghasilan & paham tentang Pajak Penghasilan Pasal 21, ‘kan?

Kini saatnya Sobat Klikpajak juga dapat mengetahui pemahaman tentang berbagai aktivitas pajak mulai dari cara menghitung, bayar dan lapor pajak secara komprehensif melalui Mekari University.

Asah kemampuan Sobat Klikpajak tentang perpajakan melalui kursus online di Mekari University, gratis!

Setelah menyelesaikan kursus online pajak ini, Sobat Klikpajak akan mendapatkan sertifikat dari Mekari University yang bisa menjadi portofolio Sobat Klikpajak di bidang perpajakan.

Karena belajar pajak itu mudah!

Tak perlu bayar, kemampuan pajak bisa bertambah melalui Kursus Pajak Online bersama Mekari University.

Jangan lupa, jika Sobat Klikpajak ingin lebih mudah melakukan pengelolaan pajak dan keuangan bisnis, gunakan aplikasi pajak online Klikpajak.id yang terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Klik banner di bawah ini untuk menjadwalkan demo online bersama tim konsultan kami.

EFIN Pajak Pribadi: Apa itu EFIN Pajak Pribadi & Syarat EFIN Pribadi

Kategori : Tips Pajak

PUBLISHED04 May 2021
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: