Ketentuan dan Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak Gabungan Yang Perlu Diketahui - Klikpajak

Ketentuan dan Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak Gabungan Yang Perlu Diketahui

Landasan hukum yang mengatur tentang Faktur Pajak Gabungan adalah Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN). Pada Pasal 13 UU PPN tersebut, disebutkan bahwa Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat membuat satu faktur yang meliputi keseluruhan penyerahan kepada pembeli atau penerima Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak, disebutkan bahwa Faktur Pajak Gabungan harus dibuat paling lambat pada akhir bulan penyerahan BKP/JKP. Apabila terdapat pembayaran sebelum penyerahan BKP/JKP, atau sebelum faktur dibuat, maka faktur yang dimaksud harus dibuat secara tersendiri waktu terjadinya pembayaran.

Pengertian Faktur Pajak Gabungan

Faktur Pajak Gabungan merupakan faktur yang dibuat oleh PKP yang meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli BKP/JKP yang sama selama 1 (satu) bulan kalender. Faktur ini merupakan pajak masukan bagi PKP sebagai pengguna (sebagai pembeli BKP atau pengguna JKP). Perhatikan contoh berikut ini:

  • CV Pangestu sebagai PKP telah melakukan penjualan semen kepada CV Anugerah. Penjualan tersebut terjadi pada tanggal 2, 3, 6, 8,14, 21, 26, 27  dan 31 Agustus 2018. Tetapi sampai dengan tanggal 31 Agustus 2018 belum ada pembayaran atas penjualan semen tersebut. Maka CV Pangestu diperkenankan membuat 1 (satu) buah faktur meliputi seluruh penyerahan yang dilakukan pada bulan Agustus 2018, yaitu paling lama tanggal 31 Agustus 2018.
  • CV Gunung Emas sebagai PKP telah melakukan Jasa Service AC kepada CV Air Mancur. Penyerahan JKP tersebut dilakukan pada tanggal 4, 7, 8, 13, 15, 17, 24, 27 dan 30 November 2018. Pada tanggal 27 November 2018 terdapat pembayaran oleh CV Air Mancur atas penyerahan tanggal 4 November 2018.  Dalam hal CV Gunung Emas menerbitkan faktur, maka harus dibuat pada tanggal 31 November 2018 yang meliputi seluruh penyerahan yang terjadi pada bulan November 2018.

Cara Membuat Faktur Pajak Gabungan

Tata cara pembuatan faktur ini dapat mengikuti tata cara pembuatan dan pelaporan faktur masukan biasa yang memuat sejumlah keterangan sebagai berikut:

  • Nama, alamat, NPWP PKP (yang menyerahkan BKP atau JKP).
  • Nama, alamat dan NPWP pembeli atau penerima BKP atau pengguna JKP.
  • Jenis barang atau jasa, besaran harga jual atau penggantian serta potongan harga (jika ada).
  • Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipungut.
  • Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) yang telah dipungut.
  • Kode, nomor seri, serta tanggal pembuatan faktur. Untuk tanggal penyerahan, pada Faktur Pajak Gabungan harus diisi dengan tanggal awal penyerahan BKP/JKP sampai dengan tanggal terakhir dari periode dibuatnya faktur tersebut. Setiap Wajib Pajak juga harus melampirkan daftar tanggal penyerahan dari setiap faktur penjualan.
  • Tanda tangan dan nama terang yang berhak menandatangani faktur.

Membuat Faktur Lewat e-Faktur

Faktur Pajak Gabungan dan Faktur Standar hanya dibedakan berdasarkan cara penulisannya. Jika pada faktur keluaran biasa hanya terdapat satu transaksi, maka pada Faktur Pajak Gabungan terdapat beberapa transaksi kepada satu pihak yang sama. Pada saat pembuatan faktur ini, PKP menyertakan invoice atau faktur penjualan. Invoice yang disiapkan hanya satu, yang berisikan sejumlah transaksi disertai Surat Jalan. Tanggal yang tertera pada Surat Jalan juga harus sama dengan tanggal pada invoice dan tanggal faktur. Selain itu, faktur yang dibuat melalui e-Faktur juga berisi kuantitas barang yang ditransaksikan beserta nominalnya. Tata cara penulisan faktur menggunakan e-Faktur tersebut berlaku selama bulan yang sama dan kepada pembeli atau penerima BKP/JKP yang sama. Faktur ini juga hanya menggunakan satu Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP).

Dengan adanya Faktur Pajak Gabungan, maka pencatatan pun menjadi lebih mudah. PKP tidak harus membuat faktur setiap kali terjadi transaksi. Karena, apabila PKP harus membuat satu faktur untuk setiap transaksi penyerahan BKP/JKP, maka jumlah yang harus dibuat banyak sekali. Hal tersebut tentu saja akan sangat merepotkan dalam pembuatan hingga penyimpanannya. Itulah berbagai informasi tentang Faktur Pajak Gabungan yang perlu Anda ketahui. Sebagai PKP, Anda harus memiliki pengetahuan yang luas seputar perpajakan. Dengan begitu, Anda akan lebih mudah dalam melaksanakan kewajiban Anda dalam urusan perpajakan. Untuk mendapatkan informasi lain tentang perpajakan, langsung kunjungi website Klikpajak, atau registrasi sekarang juga disini!


PUBLISHED31 Jan 2019
Ageng Prabandaru
Ageng Prabandaru

SHARE THIS ARTICLE: