Piutang Dagang dan Cara Menghitungnya

Piutang dagang merupakan anggaran yang harus dicatatkan oleh perusahaan meski belum ada pembayaran. Sebagai pelaku usaha, perlu memahami apa itu utang dagang, cara mengelola, dan kaitannya dengan pajak.

Agar lebih memudahkan Anda mengenal piutang dagang dan kaitannya dengan perpajakan, Mekari Klikpajak akan membahasnya untuk memudahkan pengelolaan piutang dagang dalam akuntansi pada perusahaan.

Pengertian Piutang Dagang

Merujuk penjelasan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK No. 71 (2018), dapat diartikan bahwa Piutang Dagang adalah uang yang harus dibayar oleh pelanggan kepada perusahaan untuk barang atau jasa yang telah diberikan tetapi belum dibayar.

Piutang dagang juga diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2022. Standar dan ketentuan tersebut menetapkan pedoman mengenai pengakuan dan pengukuran dalam laporan keuangan.

Hal itu termasuk bagaimana perusahaan harus mencatat dan melaporkan piutang dagang, serta risiko yang terkait dengan piutang tersebut.

Poin Utama Piutang Dagang

Berikut poin utama seputar piutang datang yang penting untuk dipahami:

Baca Juga: Perbedaan Laporan Keuangan Fiskal dan Komersial serta Contoh

Pentingnya Penerapan Manajemen Piutang Dagang

Mengingat piutang dagang memiliki potensi risiko pada arus kas dan kelangsungan bisnis yang dijalankan, maka perusahaan perlu menerapkan fungsi manajemen piutang. yaitu:

• Perencanaan: Merencanakan anggaran atau pos apa saja menggunakan pembayaran kredit
• Pengorganisasian: Menciptakan kebijakan atau prosedur penagihan piutang agar berjalan secara efektif.
• Penerapan atau pengarahan: Menerapkan kebijakan atau aturan yang telah dibuat sehingga perusahaan mampu mengetahui mana piutang tertagih dan tidak tertagih.
• Pengawasan: Perusahaan mampu mengevaluasi kebijakan piutang yang telah dijalankan. Apakah pengelolaan piutang berjalan efektif atau justru merugikan.

Pun demikian, piutang dagang memiliki fungsi atau kegunaan yang penting bagi perusahaan, di antaranya:

1. Sumber pendapatan, jika pelanggan membayar tepat waktu.
2. Sebagai alat pemasaran, karena pelanggan dapat membeli dengan cara kredit sehingga berpotensi memperoleh banyak pelanggan.
3. Menjadi indikator kesehatan keuangan perusahaan, karena saldo piutang dagang mencerminkan potensi aliran kas di masa depan, sehingga membantu dalam analisis likuditas perusahaan.

Tujuan Manajemen Piutang

Pengelolaan atau manajemen piutang dilakukan agar perusahaan terhindar dari risiko-risiko terhadap pendapatan perusahaan yang berasal dari pemasukan kredit, di antaranya:

1. Menghindari piutang tak tertagih

Piutang tidak tertagih terjadi ketika semua piutang tidak bisa ditagih sama sekali. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya pengawasan, pemilihan pelanggan yang salah, atau situasi negara yang tidak stabil.

2. Menghindari piutang yang belum dibayar

Jika piutang tidak dibayarkan, maka akan langsung memengaruhi pencatatan keuangan dan mengurangi laba perusahaan.

3. Mengantisipasi pelunasan piutang melewati jatuh tempo

Apabila piutang tidak dibayar tepat waktu, perusahaan akan mengalami beban tambahan. Jika hal ini terjadi terus-menerus, bisa merugikan perusahaan.

4. Menekan perputaran piutang yang rendah

Jika perputaran piutang rendah, modal yang diinvestasikan dalam piutang akan semakin besar dan dapat membuat modal kerja menjadi tidak produktif.

5. Menghindari kecurangan

Kecurangan ini termasuk kegagalan dalam menagih piutang karena pelanggan yang tidak bertanggung jawab atau pencurian uang kas.

6. Terhindar dari kesalahan teknis

Kesalahan dalam penagihan atau saat memasukkan data dapat menyebabkan masalah.

7. Data pelacakan hilang atau rusak

Kehilangan atau kerusakan data pelacakan piutang dapat menyulitkan pengelolaan piutang.

8. Kinerja SDM penagih piutang yang buruk

Jika tenaga kerja yang bertanggung jawab untuk menagih piutang tidak berkinerja baik, ini dapat menyebabkan masalah dalam pengelolaan piutang.

Memiliki strategi yang tepat dalam pengelolaan piutang dagang menjadi kunci kesehatan arus kas perusahaan dan kelangsungan bisnis. Anda dapat mengelola piutang dalam dagang dan laporan keuangan perusahaan lebih mudah dan cepat menggunakan software akuntansi Mekari Jurnal, karena Anda dapat melakukan berbagai kebutuhan pengelolaannya secara otomatis.

Kebijakan Manajemen Piutang

Manajemen piutang mampu mengontrol siklus piutang mulai dari terjadinya piutang hingga penagihan, sehingga tidak mengganggu aliran kas perusahaan.

Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan dalam penerapan manajemen piutang, di antaranya:

1. Analisis Standar Kredit

Standar kredit merupakan kualitas minimal yang digunakan untuk menilai apakah peminjam layak untuk diberikan kredit atau pinjaman.

Dengan menentukan standar kredit, perusahaan bisa menentukan besaran pemberian kredit serta jangka waktu yang diberikan untuk melakukan pelunasan.

Ada beberapa versi kriteria dalam menganalisis standar kredit yaitu 5C, 5P, dan 3R. Adapun analisis standar kredit 5C sebagai berikut:

1. Characteristic: Perilaku pemohon pinjaman yang meliputi kejujuran, keterbukaan, pengalaman dalam meminjam, dan perilaku umum lainnya.
2. Capability: Kemampuan pemohon pinjaman dalam mengelola usahanya.
3. Capital: Utang yang diberikan bukan satu-satunya sumber daya. Namun pemohon juga harus memiliki modal.
4. Collateral: Pemohon harus bisa memberikan jaminan pinjaman.
5. Condition: Keadaan yang terjadi ketika adanya transaksi atau permohonan piutang baik secara makro maupun mikro.

Sedangkan analisis 5P meliputi:

1. Party: Pengelompokan calon pemohon pinjaman.
2. Purpose: Tujuan pemohon pinjaman. Apa yang akan dilakukan dan digunakan dari dana pinjaman tersebut.
3. Prospect: Memprediksi efektivitas hasil dari pinjaman yang diberikan.
4. Protection: Adanya perlindungan atau jaminan atas aset atau uang yang dipinjamkan.
5. Payment: Menganalisis apakah kredit yang dipinjamkan mampu dikembalikan atau tidak.

Di sisi lain, prinsip analisis kredit 3R dijabarkan lebih sederhana namun cukup menggambarkan aspek-aspek sebelumnya yaitu:

1. Return: Tingkat keberhasilan dari aktivitas piutang baik bagi peminjam maupun pemohon pinjaman.
2. Repayment: Kemampuan pemohon pinjaman untuk melunasi pinjamannya.
3. Risk: Kemampuan pemohon dalam menanggung risiko apabila tidak mampu mengembalikan hutangnya.

2. Persyaratan Kredit

Persyaratan kredit yang dimaksud adalah meliputi ketentuan-ketentuan yang dibuat perusahaan dalam mengelola piutangnya.

Syarat kredit meliputi penentuan periode kredit, potongan tunai, penetapan bunga dan syarat-syarat lain yang diberikan kepada pemohon pinjaman.

Umumnya, syarat kredit sangat dipengaruhi dengan jenis usaha yang dijalankan, bentuk kerjasama, kondisi kreditur maupun debitur, nilai ekonomis produk, dan sifat relatif lainnya.

3. Kebijakan Penagihan

Kebijakan penagihan utang sangat tergantung pada aturan kredit yang telah disepakati, seperti jumlah pinjaman, jangka waktu, dan syarat lainnya.

Perusahaan harus hati-hati dalam memilih cara untuk menagih utang. Mereka perlu memutuskan apakah akan menggunakan email, menagih langsung, atau melalui agen.

Hal penting yang harus diperhatikan adalah strategi penagihan. Jika perusahaan terlalu agresif dalam menagih utang, pelanggan mungkin akan berpindah ke pesaing.

Untuk pinjaman karyawan, jika kebijakan pinjaman terlalu rumit dan memberatkan, perusahaan bisa kehilangan karyawan terbaik, yang berdampak negatif pada kinerja.

4. Mengandalkan Pihak Ketiga

Dalam persaingan yang ketat, menggunakan pihak ketiga bisa menjadi solusi yang baik.

Pihak ketiga ini adalah orang atau perusahaan di luar organisasi yang membantu mengelola piutang, seperti layanan teknologi keuangan atau konsultan bisnis.

Mengandalkan pihak ketiga menjadi investasi jangka panjang yang efektif untuk mengelola keuangan, khususnya piutang.

Misalnya, Anda bisa menggunakan teknologi akuntansi yang terintegrasi dengan pajak untuk mempercepat proses penagihan dan pemantauan data.

Selain itu, jasa konsultan bisnis juga bisa membantu perusahaan mengelola keuangan dan piutang dengan lebih baik.

Dengan bantuan konsultan, perusahaan dapat menerima saran berharga tentang pengelolaan keuangan saat ini dan rencana di masa depan.

Penilaian dan Pelaporan

Untuk pelaporan, piutang dinilai berdasarkan jumlah yang diharapkan bisa diterima. Jumlah ini mungkin berbeda dari yang tertera secara resmi, karena ada kemungkinan pelanggan tidak dapat membayar.

Jika piutang diperkirakan tidak dapat ditagih, maka akan dicatat sebagai beban. Dengan penilaian ini, piutang dilaporkan sesuai dengan uang yang diharapkan akan diterima.

Meskipun telah dinilai bersih (setelah dikurangi penyisihan untuk piutang tak tertagih), kedua jumlah tersebut biasanya tetap ditampilkan.

Akun piutang tak tertagih adalah akun kontra, yang berarti meskipun saldo normalnya kredit, akun ini digunakan untuk mengurangi nilai aktiva terkait. Dalam neraca, piutang dagang ditampilkan terpisah dari piutang lainnya.

Namun, jika ada pos piutang lain yang jumlahnya cukup besar, pos tersebut akan disajikan secara terpisah. Umumnya, piutang dagang termasuk dalam kategori aktiva lancar.

Baca Juga: Rekonsiliasi Fiskal Penting untuk Pelaporan Pajak. Mengapa?

Masalah Akuntansi yang Berhubungan dengan Piutang Dagang

Terkadang piutang dagang menimbulkan suatu masalah yang berhubungan dengan akuntansi. Masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pengakuan Piutang Dagang

Piutang dagang dapat diakui atau dicatat ketika perusahaan mendapatkan piutang dagang tersebut dengan cara melakukan transaksi penjualan kredit, terjadinya potongan harga dan retur, dan terdapat pelunasan piutang dagang oleh perusahaan.

2. Penilaian Piutang Dagang

Berdasarkan prinsip akuntansi Indonesia, piutang dagang harus tercatat dan dilaporkan pada neraca sebesar nilai kas bersih (neto) yang dapat diperoleh dengan jumlah piutang sesudah dikurangi cadangan kerugian piutang Tak tertagih.

3. Pengalihan Piutang Dagang

Pengalihan piutang adalah proses di mana perusahaan menjual piutang usaha kepada pihak lain, seperti bank atau lembaga keuangan, untuk mempercepat penerimaan uang.

Ada beberapa alasan mengapa perusahaan memilih untuk mengalihkan piutangnya, di antaranya:

• Perusahaan mungkin mengalami kesulitan mendapatkan pinjaman dan menghadapi bunga yang tinggi, sehingga perlu mengubah piutang menjadi kas.
• Penagihan piutang dari pelanggan seringkali memakan waktu lama dan bisa memerlukan biaya tambahan, sehingga perusahaan lebih memilih menerima uang tunai meskipun jumlahnya lebih kecil daripada total piutang.

Jenis-Jenis Piutang Dagang

Metode Pencatatan Piutang Dagang

Berikut metode pencatatan piutang dagang:

• Debitkan Piutang Dagang: Ketika mengirimkan faktur kepada pelanggan.
• Kreditkan Piutang Dagang: Ketika menerima pembayaran faktur dari pelanggan.

Pada saat perusahaan menjual barang/jasa kepada pelanggan, segera buatkan faktur yang tertera nominal total harga barang/jasa yang kita berikan dan juga jangka waktu pembayaran yang telah disepakati dengan pelanggan (misal: 30 hari).

Ketika perusahaan memberikan faktur tersebut, maka nominal pembayaran didebitkan di piutang dagang (Account Receivable) dan dikreditkan pada persediaan (Inventory).

Kemudian, pada saat pelanggan melakukan pembayaran tunai sebelum masa jatuh tempo kepada perusahaan, maka jumlah nominal didebitkan di Kas (Cash) dan dikreditkan pada Account Receivable.

Dengan pencatatan ini, maka perusahaan dapat melihat saldo Piutang Dagang untuk setiap pelanggan.

Cara Menaksir Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Ada dua metode untuk menaksir jumlah penyisihan piutang tak tertagih:

1. Penyisihan Berdasarkan Saldo Piutang

Metode ini menghitung penyisihan piutang tak tertagih dengan menetapkan persentase tertentu dari saldo piutang. Biasanya, saldo yang digunakan adalah rata-rata antara saldo piutang awal dan akhir periode.

Contoh: Jika saldo piutang pada 1 Januari 2025 adalah Rp 8.750 dan pada 31 Desember 2025 adalah Rp 12.250, dan penyisihan ditetapkan sebesar 3% dari saldo rata-rata, maka penyisihan pada 31 Desember 2025 adalah:

• Saldo rata-rata = (Rp8.750 + Rp12.250) / 2 = Rp10.500.
• Penyisihan = 3% x Rp10.500 = Rp315.

Jumlah penyisihan Rp315 harus dicatat di neraca sebagai pos penyisihan piutang tak tertagih. Untuk menghitung beban piutang tak tertagih, perhatikan saldo awal penyisihan. Jika sebelumnya saldo kreditnya Rp145, maka beban piutang tak tertagih selama tahun 2025 adalah:

• Beban = Rp315 – Rp145 = Rp170.

Jurnal penyesuaian:

• (D) Beban piutang tak tertagih Rp170.
• (K) Penyisihan piutang tak tertagih Rp170.

Setelah jurnal ini, saldo penyisihan akan menjadi Rp315.

Jika sebelum penyesuaian, akun penyisihan bersaldo debit Rp57, maka beban piutang tak tertagih menjadi:

• Beban = Rp315 + Rp57 = Rp372.

Jurnal penyesuaian:

• (D) Beban piutang tak tertagih Rp372.
• (K) Penyisihan piutang tak tertagih Rp372.

Setelah jurnal ini, saldo penyisihan menjadi Rp372.

Selain berdasarkan rata-rata saldo piutang, penyisihan juga dapat dihitung berdasarkan persentase tertentu dari umur piutang.

2. Penyisihan Berdasarkan Saldo Penjualan

Metode ini menghitung penyisihan dengan menetapkan persentase dari total penjualan, terutama penjualan kredit. Jika sulit mendapatkan angka penjualan kredit, total penjualan juga bisa digunakan.

Contoh: Jika penjualan kredit selama tahun 2025 adalah Rp170.400 dan perusahaan menetapkan penyisihan sebesar ¼%, maka perhitungannya adalah:

• Penyisihan = ¼% x Rp170.400 = Rp426.

Jumlah ini dicatat sebagai beban piutang tak tertagih.

Jurnal penyesuaian:

• (D) Beban piutang tak tertagih Rp426.
• (K) Penyisihan piutang tak tertagih Rp426.

Dalam metode ini, beban piutang tak tertagih tidak dipengaruhi oleh saldo akun penyisihan sebelum penyesuaian.

Jika setelah beberapa waktu terlihat bahwa saldo penyisihan terlalu besar dibandingkan jumlah yang dihapuskan, persentase yang digunakan mungkin perlu disesuaikan.

Baca Juga: Apa Itu Cash Basis dan Perbedaannya dengan Accrual Basis

Kaitan Piutang Dagang dengan Perpajakan

Piutang dagang dan pajak memiliki hubungan yang erat dalam pengelolaan keuangan perusahaan serta kewajiban perpajakan.

Kedua elemen ini berperan penting dalam menjaga stabilitas finansial perusahaan sekaligus memastikan kepatuhan terhadap peraturan pajak yang berlaku.

Sebab perusahaan harus melaporkan pendapatan yang diakui meskipun belum menerima pembayaran.

Kondisi tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi akrual, yakni pendapatan dari penjualan barang/jasa secara kredit langsung diakui meski pembayaran belum diterima.

Hal ini memengaruhi perhitungan pajak penghasilan karena pendapatan yang diakui tetap dikenakan pajak meskipun belum ada penerimaan uang tunai.

Oleh karena itu, perusahaan harus memastikan pencatatan pendapatan sesuai dengan standar akuntansi agar tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan pajak.

Selain itu, apabila piutang tidak dapat ditagih karena pelanggan bangkrut, maka perusahaan dapat mengklaim kerugian tersebut sebagai pengurang penghasilan bruto dalam perhitungan Pajak Penghasilan (PPh).

Kesimpulan

Piutang dagang merupakan jumlah uang yang harus dibayar oleh pelanggan kepada perusahaan atas barang atau jasa yang telah diberikan, namun belum dilunasi. Piutang ini dicatat oleh penjual sebagai aset lancar dalam neraca perusahaan, yang mencerminkan hak perusahaan untuk menerima pembayaran dari pelanggan.

Pengelolaan piutang dagang diatur oleh PSAK No. 71 dan PP No. 28/2022, yang memberikan pedoman tentang pengakuan dan pengukuran dalam laporan keuangan.

Pengelolaan piutang dagang sangat penting untuk menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Dengan manajemen yang tepat, perusahaan dapat meminimalkan risiko piutang tak tertagih dan memastikan kelancaran arus kas.

Strategi seperti evaluasi standar kredit dan kebijakan penagihan yang terstruktur dapat membantu perusahaan mengelola piutang secara lebih efektif.

Piutang dagang juga memiliki kaitan erat dengan perpajakan. Berdasarkan prinsip akuntansi akrual, pendapatan dari piutang tetap harus dilaporkan meskipun pembayaran belum diterima.

Jika piutang tidak dapat ditagih, perusahaan berhak mengklaim kerugian tersebut sebagai pengurang penghasilan bruto dalam perhitungan pajak penghasilan.

Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang piutang dagang dan dampaknya terhadap perpajakan menjadi hal yang penting bagi pelaku usaha. Maka, Anda dapat mengelola akuntansi perusahaan dan perpajakannya lebih praktis melalui aplikasi pajak online Mekari Klikpajak karena dilengkapi dengan fitur e-Bupot API dan e-Faktur API.

Referensi

Database Peraturan JDIH BPK. “Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2022 tentang Pengurangan Piutang Negara oleh Panitia Urusan Piutang Negara”
IAI Global.or.id. “Berita Pengesahan ED PSAK 71: Instrumen Keuangan”
IAI Global.or.id. “PSAK 71“