PPh Pribadi: Cara Hitung, Bayar dan Lapor SPT Pribadi Karyawan Swasta

PPh Pribadi: Cara Hitung, Bayar dan Lapor SPT Pribadi Karyawan Swasta

Sebagai pekerja yang memiliki kewajiban pajak, setiap penghasilan bulanan yang diterimanya akan dipotong pajak. Ketahui penjelasan lengkap tentang PPh Pribadi, mulai dari cara menghitung pajaknya, cara bayar dan lapor SPT Pribadi karyawan swasta.

Pemberi Kerja Sebagai Pemotong Pajak

Karena statusnya sebagai karyawan swasta, maka pajak penghasilan dari gaji itu dipotong oleh perusahaan pemberi kerja.

Kemudian perusahaan yang memotong pajak dari gaji karyawan/pekerja akan membayarkan atau menyetorkannya ke kas negara setiap bulannya.

Artinya, karyawan akan menerima gaji yang telah terpotong Pajak Penghasilan (PPh) oleh perusahaan.

Lebih jelasnya mengenai PPh Pribadi karyawan swasta ini, selengkapnya Klikpajak by Mekari akan mengulasnya untuk Anda.

Pengertian PPh Pribadi

Apa itu PPh?

PPh adalah pajak yang dibebankan atas suatu penghasilan yang diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri.

Sedangkan PPh Pribadi adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak orang pribadi atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak.

a. PPh Pribadi Berdasarkan Subjek Pajaknya

Jika berdasarkan subjeknya, maka PPh Pribadi ini terbagi menjadi beberapa kategori Wajib Pajak (WP), diantaranya:

  • WP Pribadi pekerja formal atau karyawan
  • WP Pribadi pekerja bebas
  • WP Pribadi pekerja sekaligus memiliki usaha
  • WP Pribadi pengusaha

Kesemuanya itu memiliki ketentuan yang berbeda-beda terkait tarif dan penghitungan pajak, bahkan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) pajaknya.

Note: Penjelasan mengenai macam-macam PPh, baca Ulasan Lengkap Pajak Penghasilan: Jenis-Jenis PPh, Objek, Subjek, Tarif dan Contoh

b. PPh Pribadi Berdasarkan Objek Pajaknya

Sementara itu, berdasarkan objek pajaknya, PPh Pribadi ini juga bermacam-macam mulai dari penghasilan yang diperoleh dari gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, hadiah, dan lainnya.

Jadi, ada banyak macam PPh Orang Pribadi, tapi Klikpajak.id hanya akan mengulas khusus tentang PPh Pribadi Karyawan Swasta.

Artinya, pajak penghasilan yang atas gaji yang diperoleh karyawan.

Ilustrasi karyawan yang dikenakan PPh karyawan

Jenis PPh untuk Karyawan Swasta

Penghasilan seorang karyawan dikenakan jenis PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26.

Lalu, apa perbedaan antara PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 26 ini?

a. PPh Pasal 21 Karyawan

PPh Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan pada wajib pajak orang pribadi yang merupakan subjek pajak dalam negeri sebagai karyawan.

b. PPh Pasal 26 Karyawan

PPh Pasal 26 pajak penghasilan yang dikenakan pada wajib pajak orang pribadi luar negeri (WNA/Warga Negara Asing) yang merupakan subjek pajak dalam negeri sebagai karyawan.

Ilustrasi penghasilan yang dikenakan PPh karyawan

Besar Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Tidak semua penghasilan yang diterima karyawan itu jadi dasar dari pemotongan pajak penghasilan.

Berdasarkan UU PPh, WP Orang Pribadi juga memiliki hak untuk mendapatkan nilai penghasilan yang tidak dikenakan PPh.

Ini disebut sebagai Penghasilan Tidak Kena Pajak atau PTKP.

Note: Inilah Daftar Subjek dan Objek Pajak yang Dikecualikan dari PPh

Berapa besar PTKP WP Orang Pribadi?

Besar PTKP memang diatur dalam UU PPh No. 36/2008 tentang Pajak Penghasilan.

Namun besar PTKP ini bisa berubah-ubah disesuaikan dengan kondisi yang ada dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai aturan pelaksanaannya.

Sesuai PMK Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, berikut besar PTKP Orang Pribadi:

  • Rp54.000.000: PTKP untuk WP Orang Pribadi
  • Rp4.500.000: Tambahan PTKP untuk WP yang kawin
  • Rp54.000.000: Tambahan PTKP untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 1 UU No. 7/1983 tentang PPh yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 36/2008)
  • Rp4.500.000: Tambahan PTKP untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga

Berikut rincian besar PTKP 2020 sesuai dengan status pajak yang dimiliki oleh WP Orang Pribadi:

Golongan Kode Tarif PTKP
Tidak Kawin (TK)
  • TK/0 (tanpa tanggungan)
  • TK/1 (punya 1 tanggungan)
  • TK/2 (punya 2 tanggungan)
  • TK/3 (punya 3 tanggungan)
  • Rp54.000.000
  • Rp58.500.000
  • Rp63.000.000
  • Rp67.500.000
Kawin (K)
  • K/0 (tanpa tanggungan)
  • K/1 (punya 1 tanggungan)
  • K/2 (punya 2 tanggungan)
  • K/3 (punya 3 tanggungan)
  • Rp58.500.000
  • Rp63.000.000
  • Rp67.500.000
  • Rp72.000.000
Kawin dengan penghasilan istri digabung (K/I)
  • K/I/0 (tanpa tanggungan)
  • K/I/1 (punya 1 tanggungan)
  • K/I/2 (punya 2 tanggungan)
  • K/I/3 (punya 3 tanggungan)
  • Rp112.500.000
  • Rp117.000.000
  • Rp121.500.000
  • Rp126.000.000

Dasar Penghitungan PPh Pribadi Karyawan Swasta

Untuk menghitung berapa besar PPh karyawan adalah dihitung dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk PPh Pribadi dalam PPh 21/26.

Dasar Pengenaan Pajak untuk PPh 21/16 ini adalah Penghasilan Neto dikurangi dengan PTKP.

Rumus:

DPP = Penghasilan Neto – PTKP

Hasil dari DPP inilah yang nantinya akan dikenakan pajak atau biasa disebut Penghasilan Kena Pajak.

Penghasilan Kena Pajak ini kemudian dikalikan dengan tarif PPh 21/26.

Note: Cara Menghitung DPP (Dasar Pengenaan Pajak) PPh dan PPN

a. Penghasilan Kena Pajak

Mengacu pada Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015, Penghasilan Kena Pajak adalah penghasilan WP yang dijadikan dasar untuk menghitung PPh dalam satu tahun.

Bagi karyawan tetap, rumus Penghasilan Kena Pajak adalah penghasilan neto dikurangi PTKP terbaru.

Asal tahu saja, sedangkan karyawan tidak tetap, bakal dikenakan Penghasilan Kena Pajak dengan rumus:

Penghasilan Kena Pajak = Penghasilan Bruto – PTKP

Ilustrasi menghitung PPh karyawan

b. Tarif PPh 21/26

Sesuai Pasal 17 ayat (1) huruf a No. 36/2008 UU PPh, untuk tarif PPh Pasal 21/26 karyawan menggunakan tarif pajak progresif.

Jadi, tarif progresif yang akan dikalikan dengan Penghasilan Kena Pajak pada Pasal 21/26 karyawan diantaranya:

  • 5% untuk penghasilan kena pajak hingga Rp50.000.000 per tahun
  • 15% untuk penghasilan kena pajak Rp50.000.000 sampai dengan Rp250.000.000 per tahun
  • 25% untuk penghasilan kena pajak Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000 per tahun
  • 30% untuk penghasilan kena pajak di atas Rp500.000.000 per tahun

Dari hasil mengalikan Penghasilan Kena Pajak dengan persentase tarif progresif PPh 21/26 tersebut, kemudian dijumlahkan dan hasilnya dibagi 12 bulan.

c. Jika Karyawan Tidak Punya NPWP

Akan tetapi, jika ternyata karyawan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka setelah jumlah Penghasilan Kena Pajaknya dikalikan dengan tarif progresif, masih akan ditambahkan dengan tarif 20% lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP.

Ilustrasi NPWP yang harus dimiliki oleh wajib pajak dalam pengenaan PPh karyawan

Cara Menghitung PPh Karyawan

Berikutnya adalah bagaimana cara menghitung pajak penghasilan karyawan swasta ini.

Sebelum ke tahap cara penghitungan PPh karyawan, ketahui lebih dulu metode yang digunakan untuk penghitungannya.

a. Metode Penghitungan PPh

Dalam menghitung PPh karyawan, terbagi menjadi tiga metode penghitungan, yakni:

  • Metode ‘Nett’

Menghitung PPh dengan metode nett (net) adalah pemotongan pajak yang dilakukan perusahaan, dimana perusahaanlah yang menanggung pajak karyawan tersebut.

Jadi, gaji yang terima karyawan sudah bersih atau tidak termasuk dipotong pajak penghasilan.

  • Metode ‘Gross’

PPh dengan metode gross (bruto) cara menghitung pajak penghasilan dengan membebankan pajak pada karyawan.

Hal ini berarti gaji yang diterima karyawan tersebut belum termasuk potongan pajak penghasilan.

  • Metode ‘Gross up’

Penghitungan PPh dengan metode gross up adalah dengan memberikan tunjangan kepada karyawan sejumlah potongan pajak yang ditentukan.

Note: Untuk mengetahui contoh penghitungan dari ketiga metode tersebut, selengkapnya baca di SINI.

b. Cara Penghitungan PPh

Penghitungan PPh Karyawan ini dibagi menjadi dua, yakni ketika yang bersangkutan memiliki NPWP dan yang tidak punya NPWP.

Berikut contoh penghitungannya:

Note: Untuk mengetahui cara menghitung PPh Pribadi profesi Pengusaha atau Freelancer/Pekerja Bebas bisa baca Pemahaman Pajak Profesi dan Rumus Perhitungan Pajak Penghasilannya

c. Cara Hitung PPh 21/26 Karyawan yang Memiliki NPWP

Pak Kelik sebagai karyawan swasta di PT AAA dengan gaji setiap bulan sebesar Rp10.000.000 per bulan atau Rp120.000.000 per tahun pada tahun pajak 2020. Status Pajak Kelik adalah belum kawin dan tidak memiliki tanggungan (TK/0) dan memiliki NPWP.

Gaji 1 bulan   = Rp10.000.000
Biaya Jabatan (tidak ada)   = Rp0                    (-)
Penghasilan Neto Sebulan   = Rp10.000.000
Penghasilan Neto Setahun = Rp10.000.000 x 12 bulan = Rp120.000.000
PTKP (TK/0)   = Rp54.000.000 (-)
Penghasilan Kena Pajak   = Rp66.000.000
PPh Terutang:    
5% x Rp50.000.000 = Rp2.500.000  
15% x Rp16.000.000 = Rp2.400.000 (+)  
Total PPh Terutang setahun   = Rp4.900.000
PPh Pasal 21 sebulan = Rp4.900.000/12 bulan = Rp408.333

 

Dengan demikian, Pak Kelik setiap bulannya menerima gaji sebesar Rp10.000.000 – Rp408.333 = Rp9.591.667

d. Cara Hitung PPh 21 Karyawan Tidak Punya NPWP

Dari contoh perhitungan di atas, jika Pak Kelik tidak memiliki NPWP, maka dari total PPh terutang tersebut jumlahnya akan lebih besar 20% dari jumlah tersebut.

Maka penghitungannya adalah:

Tambahan PPh Terutang setahun = Rp4.900.000 x 20% = Rp980.000

Sehingga total PPh Terutang 1 tahun adalah Rp4.900.000 + Rp980.000 = Rp5.880.000

PPh Pasal 21 setiap bulannya adalah Rp5.880.000/12 bulan = Rp490.000

Berapa Batas Perhitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak?Ilustrasi penghasilan yang dikenakan PPh karyawan

Cara Bayar PPh Karyawan Swasta

Sebelum menyetor pajak, Anda perlu mendapatkan Kode Billing atau ID Billing terlebih dahulu dari DJP sebagai syarat untuk membayar pajak.

Bagi Anda yang berprofesi di bidang keuangan (finance) di sebuah perusahaan, lebih mudah melakukan pembayaran PPh karyawan melalui e-Billing Klikpajak.

Klikpajak.id adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resmi DJP yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Melalui e-Billing Klikpajak, Anda dapat dengan mudah membuat Kode Billing dan langsung membayar billing-nya dalam aplikasi ini tanpa keluar masuk platform yang berbeda.

“Klikpajak akan menerbitkan ID Billing Anda resmi dari DJP dan Anda dapat langsung membayar pajak tanpa harus keluar dari platform. Karena e-Billing Klikpajak terintegrasi dengan bank persepsi yang ditunjuk DJP untuk menerima pembayaran/setoran pajak.”

Melalui e-Billing Klikpajak, Anda dapat membuat Kode Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan masa pajak yang diinginkan.

Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) juga akan disimpan dengan rapi dan aman pada Arsip Pajak di Klikpajak.

Sistem e-Billing akan membimbing Anda mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi.

Setelah pembayaran pajak selesai, Anda akan langsung menerima Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) resmi dari DJP.

Note: Langkah-langkah cara membuat Kode Billing dan Bayar Billing, selengkapnya lihat di SINI.

Contoh fitur membuat Kode Billing dan bayar billing di e-Billing Klikpajak

Persiapan Lapor SPT Pribadi Karyawan Swasta

Setelah menyetorkan PPh 21/26 yang telah dipotong dari gaji bulanannya karyawan, selanjutnya Anda harus melaporkan pemotongan tersebut sebagai bukti bahwa perusahaan telah memotong PPh 21 karyawan.

Anda juga dapat melaporkan pemotongan PPh 21 karyawan oleh perusahaan melalui e-Filing Klikpajak.

Bahkan, melalui e-Filing Klikpajak Anda dapat melaporkan semua jenis SPT Tahunan/Masa pajak dengan langkah-langkah yang mudah dan gratis selamanya, seperti:

  • SPT Tahunan Pajak Badan
  • SPT Masa (Bulanan) Pajak
  • SPT Tahunan Pajak Pribadi

Setelah menyampaikan SPT Pajak, Anda akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP, yang berisi:

  • Informasi Nama Wajib Pajak (WP)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Tanggal pembuatan BPE
  • Jam pembuatan BPE
  • Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

Melalui Klikpajak, Anda juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Note: Tutorial cara lapor SPT Tahunan di e-Filing

a. Cara Menyampaikan dan Mengisi SPT Tahunan Pribadi Karyawan Swasta

Karena PPh 21 karyawan ini dipungut dan disetorkan oleh perusahaan, bukan berarti karyawan yang bersangkutan tidak ada kewajiban dalam hal PPh-nya.

WP Orang Pribadi karyawan tetap memiliki kewajiban untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh dari gaji yang telah dipotong oleh perusahaan tersebut untuk tahun pajak, yakni mulai dari 1 Januari hingga 31 Maret setiap tahunnya.

Bagaimana cara lapor SPT dan mengisi SPT pribadi?

b. Cara Lapor dan Mengisi SPT Pribadi

Langkah-langkah mengisi SPT Pribadi karyawan selengkapnya baca Jenis-Jenis Formulir SPT Tahunan Orang Pribadi dan Cara Mengisi SPT

Note: Cara Lapor SPT Badan Online PPh 21 Ditanggung Pemerintah

Ilustrasi lapor SPT PPh

Mudah Urus Perpajakan Lainnya di Klikpajak

Sebagai orang yang bertanggung jawab pada bagian keuangan (accounting) tentu tidak hanya mengurusi soal gaji karyawan saja, tapi juga pengadministrasian perpajakan lainnya, seperti PPh Badan dari perusahaan, Faktur Pajak, bukti pemotongan pajak dari berbagai PPh, dan lainnya.

Bukan hanya e-Billing dan e-Filing saja yang dapat Anda manfaatkan untuk membayar dan melaporkan pajak, Anda juga dapat menggunakan e-Faktur serta e-Billing Klikpajak.

Fitur lengkap Klikpajak ini akan semakin memudahkan Anda melakukan administrasi perpajakan tanpa membuang banyak waktu dan tenaga.

Karena Klikpajak didukung dengan teknologi cloud yang memudahkan Anda melakukan aktivitas perpajakan hanya dalam satu platform dan mengaksesnya di mana pun serta kapan saja Anda inginkan.

a. Dapat Membuat e-Faktur Tanpa ‘Install’ Aplikasi

Karena berbasis web, Anda dapat membuat e-Faktur tanpa harus melakukan update atau menginstal aplikasi terlebih dahulu.

Seperti diketahui, mulai 1 Oktober 2020 DJP telah mewajibkan pengguna e-Faktur client desktop harus update e-Faktur 3.0 karena e-Faktur versi 2.2 telah ditutup.

Note: Ini perbedaan e-Faktur 3.0 dan e-Faktur 2.2.

Melalui e-Faktur Klikpajak, Anda tidak perlu repot-repot download patch terbaru e-Faktur ini karena Anda bisa langsung menggunakannya dan memanfaatkan fitur prepopulated e-Faktur pada versi 3.0 ini.

“Gunakan aplikasinya, biar Klikpajak yang mengurus sistemnya untuk mempermudah pembuatan e-Faktur hingga pelaporan SPT Masa PPN Anda.”

Di e-Faktur Klikpajak, Anda juga dapat mengelola Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) dan memperoleh Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN sesuai data yang diunggah ke DJP.

Bahkan pembuatan dan pengelolaan e-Faktur Anda semakin cepat karena salah satu kelebihan Klikpajak adalah terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal by MekariSimple Online Accounting Software.

Anda dapat menarik data langsung dari pembukuan atau laporan keuangan Jurnal.id tanpa harus keluar masuk platform lagi.

Tentu saja, hal ini semakin menghemat waktu Anda, bukan?

Untuk mengetahui bagaimana cara membuat e-Faktur, bayar PPN dan melaporkan SPT Masa PPN, lihat tutorialnya di SINI

Lebih jelasnya bagaimana cara membuat:

  • Cara membuat Faktur Keluaran
  • Membuat Faktur Pengganti
  • Cara membuat Faktur Pajak Pembatalan
  • Membuat Faktur Pajak Retur
  • Cara menghapus ‘Draft’ Faktur Pajak

Berikut panduan langkah-langkah membuat berbagai jenis Faktur Pajak melalui e-Faktur ‘Online’.

Contoh fitur membuat Faktur Pajak di e-Faktur Klikpajak

b. Bisa Membuat Bukti Potong PPh 23/26 di e-Bupot Klikpajak

Klikpajak juga dilengkapi fitur e-Bupot yang memudahkan Anda menerbitkan Bukti Potong dan mengelola bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah.

Bahkan melalui fitur e-Bupot Klikpajak, Anda dapat langsung menarik data laporan keuangan elektronik yang akan dibuatkan bukti pemotongan pajaknya maupun pelaporan SPT PPh 23/26.

Wajib e-Bupot

Seperti diketahui, baik WP Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun Non-PKP yang melakukan transaksi yang mengharuskan membuat bukti pemotongan PPh 23/26 wajib menggunakan e-Bupot mulai 1 Oktober untuk masa pajak September 2020.

Wajib e-Bupot bagi WP PKP dan Non-PKP ini diatur dalam Kepdirjen Nomor KEP-368/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23/26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Berdasarkan PER-04/PJ/2017.

Note: Tutorial Langkah-Langkah Membuat Bukti Potong PPh 23/26

Keunggulan e-Bupot Klikpajak

Berikut keunggulan e-Bupot Klikpajak yang dapat membantu bisnis perusahaan:

  • Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efisien dan ramah penggunaan (user friendly).
  • Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26.
  • Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi.
  • Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah.
  • Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan aman, baik di Klikpajak dan DJP.
  • e-Bupot Klikpajak juga terintegrasi dengan sistem pembukuan akuntansi online Jurnal.id, sehingga semakin mudah dalam pembuatan bukti potong.
  • e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale up sesuai kebutuhan.
  • Layanan support pajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui.
  • Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data faktur pajak atas transaksi yang dilakukan.

Contoh fitur membuat bukti potong PPh 23/26 di e-Bupot Klikpajak

Mudah Lihat Batas Waktu Bayar dan Lapor Pajak

Tak perlu bingung kapan waktunya harus membayar dan melaporkan pajak Anda tepat waktu.

Hindari sanksi atau denda telat bayar dan lapor pajak, lebih mudah lihat semua jadwal pembayaran dan pelaporan pajak pada kalender saku di Kalender Pajak Klikpajak.

Bagaimana dengan keamanan data?

Tenang, Anda dapat menyimpan berbagai riwayat pembayaran atau bukti pelaporan pajak maupun aktivitas pajak lainnya dengan nyaman, karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin.

Sebab Klikpajak sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standar Internasional ISO yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Sehingga Anda tidak perlu khawatir kehilangan bukti bayar atau lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop.

Ilustrasi sistem keamanan cloud yang berlapis

Makin Mudah Lakukan Administrasi Perpajakan karena Terhubung Jurnal.id

Agar semakin mudah dan praktis dalam melakukan administrasi perpajakan Anda, gunakan juga pembukuan dan laporan keuangan dalam aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Karena aplikasi pajak online Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Anda dapat menarik data transaksi dalam laporkan keuangan untuk langsung dibuatkan Faktur Pajaknya maupun Bukti Pemotongan pajaknya serta langsung saat diperlukan untuk melaporkan SPT pajaknya dengan cepat dalam satu platform.

Integrasi dengan Jurnal by Mekari ini merupakan teknologi canggih berbasis API integration yang membuat proses pengolahan data pajak dari bagian keuangan (accounting) lebih cepat dan mudah.

Jurnal.id adalah software akuntansi online berbasis cloud dengan laporan keuangan lengkap seperti:

  • Neraca keuangan
  • Arus kas
  • Laba-rugi

Dan lainnya yang memudahkan Anda mengelola faktur, biaya, stok barang, cash link atau transfer langsung dalam aplikasi, hingga melihat ringkasan bisnis dari smartphone Anda.

Note: Ingin mengetahui bagaimana integrasi aplikasi akuntansi online Jurnal.id dan aplikasi pajak online Klikpajak.id ini semakin mempermudah urusan Anda, selengkapnya lihat di SINI.

Contoh fitur aplikasi akuntansi online Jurnal.id yang terintegrasi dengan aplikasi pajak online Klikpajak.id

Tim ‘Support’ Klikpajak Selalu Siap Membantu Anda!

“Fitur Klikpajak membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Anda para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Anda yang berprofesi pada bagian keuangan atau sebagai tax officer di perusahaan.”

Sebagai mitra resmi DJP, Klikpajak akan membantu Anda dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak Anda.

Tinggal klik, semua urusan pajak Anda selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis atau aktivitas Anda dalam membuat Faktur Pajak, Bukti Pemotongan pajak, penyampaian SPT Tahunan/Masa PPh dan PPN, serta berbagai aktivitas perpajakan lainnya secara efektif yang dapat menghemat banyak waktu Anda?

“Jangan segan menghubungi kami, karena kami senang berbicara dengan Anda. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya untuk memudahkan Anda. Klikpajak mengerti yang Anda butuhkan.”

Cukup daftarkan email Anda di www.klikpajak.id dan temukan bagaimana Anda dapat melakukan urusan pajak dengan sangat menyenangkan. Lebih mudah dari sekadar yang Anda bayangkan.


PUBLISHED30 Oct 2020
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: