Pemindahbukuan Pajak: Ketentuan dan Tata Cara Pbk Pajak bagi Pebisnis

Ketentuan Pbk dan Tata Cara Pemindahbukuan Pajak bagi Pebisnis

Pemindahbukuan mungkin sekilas terdengar sepele, namun nyatanya tidak bisa dianggap remeh apalagi pemindahbukuan pajak untuk pebisnis. Klikpajak by Mekari akan mengulas ketentuan Pbk dan tata cara pemindahbukuan (Pbk) untuk Sobat Klikpajak.

Dalam perpajakan, pemindahbukuan merupakan pembayaran utang pajak, bunga, denda administrasi dan kenaikan yang dapat dilakukan melalui perhitungan dengan setoran pajak yang lain atas nama Wajib Pajak (WP) yang sama atau WP lain.

Sebelum lebih lanjut membahas tentang Pbk atau pemindahbukuan pajak, Klikpajak.id akan kembali mengingatkan Sobat Klikpajak cara mudah kelola pajak dan keuangan usaha.

Ingin tahu cara kelola pajak dan keuangan bisnis dengan praktis?

Ikuti demo online cara mengelola perpajakan dan keuangan perusahaan atau usaha di Klikpajak Demo Jurnal, kami dapat menyesuaikan waktu Sobat Klikpajak.

Secara ringkas, pemindahbukuan dapat dilakukan untuk empat hal berikut ini:

  1. Antar jenis pajak yang sama atau berbeda
  2. Dari masa atau tahun pajak yang sama atau berbeda
  3. Untuk WP yang sama atau berbeda
  4. Dalam satu Kantor Pelayanan Pajak yang sama atau beda

Bagaimana ketentuan Pbk dan tata cara pemindahbukuan pajak yang wajib dipahami bagi pebisnis, Sobat Klikpajak dapat menyimak ulasan dari Klikpajak by Mekari berikut ini.

Tentang Pbk atau Pemindahbukuan Pajak

Sesuai dengan kode KPP pada Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)/SSP (Surat Setoran Pajak), pihak yang berwenang melaksanakan pemindahbukuan adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Ketika pemindahbukuan sudah dilakukan, Kepala KPP nantinya akan menerbitkan Bukti Pemindahbukuan (Bukti Pbk) sebagai bukti telah dilakukan pemindahbukuan.

Lalu, SSP dan Bukti Pemindahbukuan yang telah dipindahbukukan akan dicap dan ditandatangani oleh Kepala KPP yang bersangkutan. 

Kegiatan pemindahbukuan pun hanya boleh dilakukan untuk alasan tertentu.

Note: Fungsi SSPCP dan Penggunaannya bagi Eksportir & Importir

a. Kondisi Dapat Dilakukannya Pemindahbukuan pajak

Berikut faktor-faktor yang bisa dilakukannya pemindahbukuan:

1. Ada kejelasan Surat Setoran Pajak (SSP) sebagai hasil penelusuran yang semula diadministrasikan dalam Bermacam-macam Penerimaan Pajak (BPP).

2. Ada kekeliruan dalam mengisi SSP, baik itu yang menyangkut WP sendiri maupun WP lain.

Kesalahan dalam pengisian formulir SSP ini contohnya, kesalahan dalam pengisian NPWP, NOP atau letak objek pajak, kode akun pajak atau kode jenis setoran, Masa Pajak atau Tahun Pajak, nomor ketetapan atau jumlah pembayaran

3. Ada pemecahan setoran pajak yang berasal dari satu SSP menjadi setoran dalam beberapa jenis pajak atau setoran dari beberapa WP

4. Adanya pelimpahan PPh Pasal 22 dalam rangka impor atas dasar inden sebelum berlakunya KMK Nomor 539/KMK.04/1990 tentang PPh Pasal 22, PPN dan atau PPnBM untuk kegiatan usaha di bidang impor atas dasar inden.

5. Adanya kesalahan dalam pengisian formulir Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP), baik menyangkut Wajib Pajak sendiri maupun Wajib Pajak lain.

Kesalahan dalam pengisian formulir SSPCP contohnya salah mengisi NPWP pemilik barang di dalam Daerah Pabean, Masa Pajak atau Tahun Pajak, atau jumlah pembayaran pajak.

6. Ada kesalahan dalam pengisian data pembayaran pajak yang dilakukan melalui sistem pembayaran pajak secara elektronik sebagaimana tertera dalam Bukti Penerimaan Negara (BPN).

Contohnya salah mengisi data mengisi nomor NPWP, NOP atau letak objek pajak, kode akun pajak atau kode jenis setoran, Masa Pajak atau Tahun Pajak, nomor ketetapan, atau jumlah pembayaran.

7. Ada kesalahan perekaman atas SSP dan SSPCP, yang dilakukan Bank Persepsi, Pos Persepsi dan Lembaga Persepsi lainnya.

Biasanya kesalahan perekaman terjadi jika data yang tertera pada lembar asli SSP, SSPCP, berbeda dengan data pembayaran yang telah disahkan oleh Bank Persepsi, Pos Persepsi atau Lembaga Persepsi Lainnya

8. Ada kesalahan perekaman atau pengisian Bukti Pbk oleh pegawai DJP.

Biasanya kesalahan ini terjadi karena data yang tertera dalam Bukti Pbk berbeda dengan permohonan Pemindahbukuan WP

9. Jumlah pembayaran pada SSP, BPN, atau Bukti Pbk ternyata lebih besar daripada pajak yang terutang dalam Surat Pemberitahuan, surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Surat Ketetapan Pajak PBB atau Surat Tagihan Pajak PBB

10. Pemindahbukuan karena alasan lain yang diatur oleh DJP.

Note: Cara Mudah Bayar Pajak Online di e-Billing

Berdasarkan poin-poin tersebut diatas, yang paling umum terjadi adalah pemindahbukuan karena ada kekeliruan atau kesalahan memasukkan data atau informasi.

Ketika terjadi kesalahan, WP bisa mengajukan permohonan Pemindahbukuan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui KPP tempat pembayaran diadministrasikan, termasuk kesalahan saat pembayaran atau penyetoran pajak.

 

 

b. Kondisi yang Tidak Dapat Dilakukan Pemindahbukuan

Seperti dijelaskan sebelumnya, pemindahbukuan ada aturannya. Untuk pembayaran pajak dengan SSP, SSPCP, BPN, dan Bukti Pbk tidak dapat dilakukan pemindahbukuan jika dalam kondisi sebagai berikut : 

  • Pemindahbukuan untuk SSP yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak, yang tidak dapat dikreditkan
  • Pemindahbukuan ke pembayaran PPN untuk objek pajak yang harus dibayar sendiri oleh WP menggunakan SSP yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak
  • Pemindahbukuan untuk pelunasan Bea Meterai, namun dilakukan dengan membubuhkan tanda Bea Meterai Lunas dengan mesin teraan meterai digital
  • Pemindahbukuan dalam Mata USD. Sebab pemindahbukuan untuk WP yang melakukan pembayaran dalam mata uang USD cuma dapat dilakukan antar pembayaran pajak, yang dilakukan dalam mata uang serupa

Pemindahbukuan Pajak: Ketentuan dan Tata Cara Pbk bagi PebisnisIlustrasi melakukan pemindahbukuan pajak atau Pbk

Cara Pemindahbukuan Pajak

Berikut cara menyampaikan permohonan pemindahbukuan:

  1. Silakan gunakan surat permohonan Pemindahbukuan, yang ditujukan ke DJP. 
  2. Surat tersebut, lalu diantar langsung ke KPP tempat pembayaran diadministrasikan; atau bisa juga melalui pos atau jasa pengiriman yang ada bukti pengirimannya.

Note: Cara Pembetulan SPT Badan di e-Filing

Siapa yang berhak mengajukan permohonan pemindahbukuan?

Ini akan tergantung pada penyebab dilakukannya pemindahbukuan.

Lebih detailnya, seperti dijelaskan dalam tabel berikut:

Alasan dilakukan pemindahbukuan  Pihak yang harus mengajukan permohonan 
Ada kesalahan pembayaran atau penyetoran. WP penyetor
Ditemukan kesalahan perekaman atau pengisian Bukti Pbk Dapat dilakukan oleh Pejabat yang melaksanakan Pemindahbukuan atau berdasarkan permohonan WP yang mengajukan permohonan Pemindahbukuan.
SSP, SSPCP, BPN, dan Bukti Pbk yang mencantumkan NPWP dari WP cabang yang ternyata sudah dihapus WP pusat
Ketika SSP, SSPCP, BPN, dan Bukti Pbk yang mencantumkan NPWP dari WP yang menggabungkan usaha atau merger. Surviving company, entitas baru hasil merger, atau pihak yang menerima penggabungan.

 

Dokumen apa yang harus dilampirkan? 

Pembayaran pajak dalam SSP, SSPCP, BPN atau Bukti Pbk dapat diajukan permohonan Pemindahbukuan pajak jika pembayaran tersebut belum diperhitungkan dengan pajak yang terutang dalam:

  • Surat Pemberitahuan (SPT)
  • Surat Tagihan Pajak atau surat ketetapan pajak
  • Surat Pemberitahuan Pajak Terutang
  • Surat Tagihan Pajak PBB atau Surat Ketetapan Pajak PBB
  • Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
  • Dokumen cukai
  • Atau surat tagihan/surat penetapan

Note: KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) dan Fungsinya bagi Eksportir

Ketika mengajukan surat permohonan Pbk atau Pemindahbukuan pajak, maka Sobat Klikpajak harus melengkapinya dengan lampiran.

Berikut contoh kasus alasan pemindahbukuan dan dokumen apa yang harus dilampirkan:

Alasan dilakukan pemindahbukuan  Dokumen yang harus dilampirkan 
Asli SSP (lembar ke-1) 

Asli SSPCP (lembar ke-1) 

Asli Bukti Pbk (lembar ke-1) 

Dokumen BPN atau asli bukti pembayaran Pajak Penghasilan dalam mata uang USD yang dimohonkan untuk dipindahbukukan

Untuk pemindahbukuan yang diajukan karena kesalahan perekaman oleh petugas Bank Persepsi, Pos Persepsi, Bank Devisa Persepsi, Bank Persepsi Mata Uang Asing. Surat pernyataan asli kesalahan perekaman dari pimpinan Bank Persepsi, Pos Persepsi, Bank Devisa Persepsi, Bank Persepsi mata uang asing tempat pembayaran
permohonan Pemindahbukuan diajukan untuk SSPCP; Dokumen asli pemberitahuan pabean impor, cukai, atau asli surat tagihan atau surat penetapan
Untuk permohonan Pemindahbukuan SSP, SSPCP, BPN, atau Bukti Pbk yang tidak mencantumkan NPWP atau mencantumkan angka 0 (nol) pada 9 (sembilan) digit pertama NPWP; Cukup lampirkan fotokopi KTP penyetor atau pihak penerima Pemindahbukuan
Penyetor melakukan kesalahan pengisian NPWP Lampirkan fotokopi KTP  penyetor atau dokumen identitas wakil badan
Nama dan NPWP pemegang asli SSP (yang mengajukan permohonan Pemindahbukuan) berbeda dengan nama dan NPWP yang tercantum dalam SSP. Lampirkan surat pernyataan dari WP yang nama dan NPWP-nya tercantum dalam SSP. Surat pernyataan itu menyatakan bahwa SSP tersebut sebenarnya bukan pembayaran pajak untuk kepentingannya sendiri dan tidak keberatan dipindahbukukan

 

Itulah tadi penjelasan tentang Pbk atau Pemindahbukuan pajak yang perlu pahami demi kelancaran memenuhi kewajiban perpajakan Sobat Klikpajak.

Agar lebih mudah hitung, bayar dan lapor SPT pajak Sobat Klikpajak, gunakan aplikasi pajak online Klikpajak by Mekari.

Klikpajak by Mekari adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) mitra resmi Ditjen Pajak yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Pemindahbukuan Pajak: Ketentuan dan Tata Cara Pbk bagi Pebisnis

Kelola Pajak Lebih Cepat & Mudah dengan Klikpajak by Mekari

Klikpajak.id memiliki fitur lengkap dan terintegrasi yang semakin memudahkan Sobat Klikpajak melakukan aktivitas perpajakan.

Klikpajak akan menghitung kewajiban pajak dengan tepat dan akurat sehingga Sobat Klikpajak terhindar dari kesalahan penghitungan yang dapat menyebabkan pengenaan sanksi denda pajak.

Bahkan, Sobat Klikpajak juga dapat kelola pajak lebih mudah dan cepat karena Klikpajak.id terhubung dengan software akuntansi online Jurnal.id.

Sehingga, dapat menarik data laporan keuangan untuk langsung dibuatkan Faktur Pajak maupun Bukti Potong pajaknya dan langsung bisa mengambil datanya saat diperlukan untuk lapor SPT Pajak dengan cepat dalam satu platform.

Integrasi dengan Jurnal by Mekari ini merupakan teknologi canggih berbasis API integration yang membuat proses pengolahan data pajak dari bagian keuangan (accounting) lebih cepat dan mudah.

Jurnal.id adalah software akuntansi online berbasis cloud dengan laporan keuangan lengkap, seperti:

  • Neraca keuangan
  • Arus kas
  • Laba-rugi

Note: Temukan kemudahan kelola pajak dari integrasi Klikpajak dan Jurnal.id.

Pemindahbukuan Pajak: Ketentuan dan Tata Cara Pbk bagi Pebisnis

Fitur lengkap apa saja yang membuat pengelolaan perpajakan Sobat Klikpajak lebih efektif dan efisien?

A. Mudah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT Masa PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Seperti diketahui, baik WP Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun Non-PKP yang melakukan transaksi yang mengharuskan membuat bukti pemotongan PPh 23/26 wajib menggunakan e-Bupot mulai 1 Oktober untuk masa pajak September 2020.

Wajib e-Bupot bagi WP PKP dan Non-PKP ini diatur dalam Kepdirjen Nomor KEP-368/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23/26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Berdasarkan PER-04/PJ/2017.

Klikpajak juga dilengkapi dengan fitur e-Bupot yang semakin memudahkan Sobat Klikpajak membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23/26 dan melaporkan SPT PPh 23/26 melalui e-Bupot dengan menarik data langsung dari laporan keuangan elektronik.

Note: Langkah-Langkah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Keunggulan e-Bupot Klikpajak

Berikut keunggulan e-Bupot Klikpajak yang dapat membantu bisnis perusahaan:

  • Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efektif dan ramah penggunaan (user friendly).
  • Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26.
  • Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi.
  • Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah.
  • Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan aman, baik di Klikpajak dan DJP.
  • e-Bupot Klikpajak juga terintegrasi dengan sistem pembukuan akuntansi online Jurnal.id, sehingga semakin mudah membuat bukti potong.
  • e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale up sesuai kebutuhan.
  • Layanan support pajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui.
  • Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data Faktur Pajak atas transaksi yang dilakukan.

Pemindahbukuan Pajak: Ketentuan dan Tata Cara Pbk bagi Pebisnis

B. Membuat e-Faktur dan Lapor SPT Masa PPN Tanpa ‘Install’ Aplikasi

Seperti diketahui, DJP telah mewajibkan pengguna e-Faktur untuk melakukan update e-Faktur 3.0 menggantikan e-Faktur 2.2 mulai 1 Oktober 2020.

Wajib Pajak (WP) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang selama ini menggunakan aplikasi e-Faktur Client Desktop DJP, harus install dan download patch terbaru untuk update e-Faktur 3.0 pada perangkat komputernya agar bisa menggunakan aplikasi yang dilengkapi dengan fitur prepopulated ini.

Dengan fitur prepopulated e-Faktur 3.0, maka DJP sudah menyiapkan data yang dibutuhkan untuk kemudian PKP tinggal mencocokkan saja saat pembuatan e-Faktur maupun pelaporan SPT Masa PPN-nya.

Ingat, meskipun PKP pengguna e-Faktur Client Desktop sudah update e-Faktur 3.0, tapi tetap harus berpindah ke aplikasi e-Faktur Web Based DJP di web-efaktur.pajak.go.id saat akan melaporkan SPT Masa PPN.

Karena DJP telah menutup pelaporan SPT Masa PPN di e-Filing dan e-SPT. Tapi lapor SPT Masa PPN wajib di aplikasi e-Faktur.

Update sistem terbaru e-Faktur 3.0 DJP ini juga harus dilakukan pada server PJAP mitra resmi DJP, seperti Klikpajak.id.

Jadi, ketika Sobat Klikpajak menggunakan e-Faktur Klikpajak, bukan hanya dapat langsung memanfaatkan fitur prepopulated e-Faktur untuk membuat Faktur Pajaknya, tapi juga bisa lapor SPT Masa PPN di e-Faktur tanpa keluar atau pindah platform.

“Langsung saja gunakan aplikasinya, biar Klikpajak by Mekari yang mengurus sistemnya untuk mempermudah pembuatan e-Faktur, pembayaran PPN, hingga pelaporan SPT Masa PPN dengan mudah hanya dalam satu langkah.”

Ingin langsung menggunakan aplikasi e-Faktur 3.0 tanpa install aplikasinya? Langsung saja daftar dan aktifkan akun e-Faktur Sobat Klikpajak di https://my.klikpajak.id/register.

Kenapa urus Faktur Pajak lebih mudah di Klikpajak?

Sebab Sobat Klikpajak dapat membuat berbagai macam Faktur pajak, mulai dari Faktur Pajak Pengganti, Retur, bahkan dapat menghapus draft Faktur Pajak, hingga bayar PPN dan lapor SPT Masa PPN dengan langkah-langkah yang mudah hanya dalam satu platform.

Bahkan administrasi e-Faktur semakin cepat dan praktis karena Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Sehingga Sobat Klikpajak dapat menarik data laporan keuangan yang akan dibuat Faktur Pajaknya dengan sangat mudah dan simpel.

Lihat beberapa tutorial penggunaan aplikasi e-Faktur Klikpajak berikut ini:

  1. Alur Pembuatan Faktur Pajak, Bayar PPN dan Lapor SPT Masa PPN di e-Faktur
  2. Tutorial Membuat Berbagai Jenis Faktur Pajak di e-Faktur
  3. Cara Menggunakan Prepopulated Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0

Pemindahbukuan Pajak: Ketentuan dan Tata Cara Pbk bagi Pebisnis

C. Setor Pajak dengan Cara Praktis di e-Billing

Sebelum menyetor pajak, harus mendapatkan Kode Billing atau ID Billing terlebih dahulu dari DJP sebagai syarat untuk membayar pajak.

Setelah mendapatkan Kode Billing dari DJP, selanjutnya membayar/menyetor pajak melalui ATM, internet banking atau teller bank/pos persepsi.

Sobat Klikpajak dapat dengan mudah membuat Kode Billing dan bayar billing di e-Billing Klikpajak.

“e-Billing Klikpajak akan menerbitkan ID Billing resmi dari DJP dan Sobat Klikpajak dapat langsung membayar Pajak tanpa keluar dari platform. Karena e-Billing Klikpajak terintegrasi dengan bank persepsi yang ditunjuk DJP untuk menerima pembayaran/setoran pajak.”

Sistem e-Billing akan membimbing Sobat Klikpajak mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi.

Sobat Klikpajak bisa membuat ID Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan masa pajak yang diinginkan.

Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) juga akan disimpan dengan rapi dan aman pada Arsip Pajak di Klikpajak.

Hanya dalam satu platform, membuat Kode Billing dan bayar billing selesai dalam sekejap lewat e-Billing Klikpajak.

Setelah pembayaran pajak selesai, Sobat Klikpajak akan langsung menerima Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) resmi dari DJP.

Note: Cara Mudah Bayar Pajak Online di e-Billing

D. Lapor SPT Pajak di e-Filing Klikpajak, Gratis!

Melalui Klikpajak, Sobat Klikpajak dapat melaporkan berbagai jenis SPT Tahunan/Masa PPh dengan langkah-langkah yang mudah.

“Lapor SPT di e-Filing Klikpajak juga gratis selamanya!”

Sobat Klikpajak bisa melaporkan semua jenis SPT mulai dari SPT Tahunan Pajak Badan, SPT Masa (Bulanan) Pajak, dan SPT Tahunan Pajak Pribadi.

Setelah menyampaikan SPT Pajak, Sobat Klikpajak akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP, yang berisi:

  • Informasi Nama Wajib Pajak (WP)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Tanggal pembuatan BPE
  • Jam pembuatan BPE
  • Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

Sobat Klikpajak juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Tutorial cara lapor SPT Tahunan PPh Pribadi dan SPT Tahunan PPh Badan baca di bawah ini:

Perlu diingat, ketentuan pengenaan sanksi pajak terbaru diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mana berlaku tarif bunga sanksi administrasi pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang perhitungannya mengacu suku bunga bank sentral Indonesia (Bank Indonesia/BI).

Temukan ketentuan terbaru tentang perpajakan dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada e-Book “Susunan dalam Satu Naskah UU Perpajakan (UU Cipta Kerja)”, di bawah ini:

Tarf Sanksi Pajak Terbaru

Bicara sanksi pajak, besar tarif sanksi terbaru diatur dalam Undang-U No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Berikut tarif bunga sanksi administrasi pajak sebagai komponen untuk menghitung besarnya sanksi atau denda pajak:

1. Sanksi denda terkait Surat Pemberitahuan (SPT)

Rumus perhitungannya: (Tarif bunga sanksi pajak + 5% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dikenakan pada Sobat Klikpajak yang:

  • Melakukan pembetulan SPT sendiri dan membuat utang pajak jadi lebih besar
  • Kurang bayar karena pembetulan SPT Tahunan/Masa
  • Terlambat membayar PPh Pasal 29 SPT Tahunan
  • Terlambat membayar SPT Masa

2. Sanksi denda tidak melunasi SPT kurang bayar

Rumus perhitungannya: (Tarif bunga sanksi pajak + 10% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Note: Ketentuan dan Syarat Lapor PPh 23 Online Terbaru

3. Sanksi denda tidak melunasi pajak kurang bayar dan mendapat SKPKB

Rumus perhitungannya: (Tarif bunga sanksi pajak + 15% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dijatuhkan pada WP yang tidak mau melunasi pajak kurang bayar dan WP sudah mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

4. Sanksi denda terkait tindak pidana karena pengungkapan ketidakbenaran

Untuk tarif sanksi denda ini, tidak menggunakan tarif fluktuatif yang mengacu pada suku bunga acuan BI.

Tarif sanksi dijatuhkan karena pengungkapan ketidakbenaran atau ketidaksesuaian data dalam konteks tindak pidana perpajakan, maupun melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang bayar saat pengungkapan pelaporan pajak tidak benar.

Note: Tahapan Pengenaan Sanksi Pajak: Pemeriksaan & Penyelesaiannya

5. Penghentian Penyidikan

Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan cuma bisa dilakukan setelah melunasi semua utang pajak yang tidak/kurang bayar/seharusnya dikembalikan.

Sobat Klikpajak juga harus menyelesaikan sanksi administrasi berupa denda sebesar 3 kali jumlah pajak yang tidak/kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan.

Ketahui Batas Waktu Bayar dan Lapor SPT Pajak

Tak perlu bingung kapan waktunya harus bayar lapor pajak untuk menghindari sanksi atau denda telat bayar dan lapor pajak.

Lebih mudah lihat semua jadwal pembayaran dan pelaporan pajak pada kalender saku di Kalender Pajak Klikpajak.

E. Dilengkapi Fitur ‘Multi Users dan Multi NPWP’ Unlimited dan Gratis!

Klikpajak.id juga dilengkapi dengan fitur Multi Users dan Multi Company (NPWP) yang semakin membuat aktivitas perpajakan lebih efektif.

Fitur ‘Multi Users’ Klikpajak adalah fitur yang memungkinkan Sobat Klikpajak untuk dapat mengatur siapa saja dan berapa banyak pengguna yang dapat mengakses akun aplikasi Klikpajak.id di bawah nama perusahaan yang sama.

Sedangkan fitur ‘Multi Company/NPWP’ adalah fitur yang memungkinkan Sobat Klikpajak untuk mengelola beberapa perusahaan dalam satu akun Klikpajak.

Note: Lebih jelasnya begini cara kerja fitur Multi Users dan Multi Company.

Pemindahbukuan Pajak: Ketentuan dan Tata Cara Pbk bagi Pebisnis

Data Sobat Klikpajak Terlindungi

Tenang, Sobat Klikpajak dapat menyimpan berbagai riwayat pembayaran atau bukti pelaporan pajak maupun aktivitas pajak lainnya dengan aman, karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin.

Sebab Klikpajak.id sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standarisasi Internasional ISO (International Organization for Standardization) yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Sehingga Sobat Klikpajak tidak perlu khawatir kehilangan bukti bayar atau lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop.

Karena Klikpajak merupakan aplikasi pajak berbasis web (web based) yang didukung dengan teknologi cloud, semakin memudahkan Sobat Klikpajak melakukan semua aktivitas perpajakan hanya dalam satu platform kapan pun dan di mana saja.

Baca Juga: Perbedaan e-Faktur Client Desktop, Web Based, Host to Host dan Penggunaannya

Cloud computing atau komputasi awan adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna.

Melalui teknologi cloud, Sobat Klikpajak bisa menggunakan aplikasi tanpa harus mengunduh (download) dan memasang (install) aplikasi terlebih dahulu.

Sebab sistem cloud yang berbasis web ini memudahkan dalam mengakses data dan informasi melalui internet secara cepat.

Pemindahbukuan Pajak: Ketentuan dan Tata Cara Pbk bagi PebisnisKeamanan data adalah yang utama

Tim ‘Support’ Klikpajak by Mekari Siap Membantu Sobat Klikpajak!

“Fitur lengkap Klikpajak membantu mempermudah urusan perpajakan bagi para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Sobat Klikpajak yang berprofesi pada bagian keuangan atau sebagai tax officer di perusahaan.”

Sebagai mitra resmi DJP, Klikpajak akan membantu dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak dengan mudah.

Tinggal klik, semua urusan pajak Sobat Klikpajak selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis atau aktivitas Sobat Klikpajak dalam membuat Faktur Pajak, Bukti Pemotongan Pajak, penyampaian SPT Tahunan/Masa PPh dan PPN, serta berbagai aktivitas perpajakan lainnya secara efektif menghemat banyak waktu Anda?

Pemindahbukuan Pajak: Ketentuan dan Tata Cara Pbk bagi Pebisnis

“Jangan segan menghubungi kami, karena kami senang berbicara dengan Sobat Klikpajak. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya untuk memudahkan urusan perpajakan Anda. Klikpajak by Mekari mengerti yang Sobat Klikpajak butuhkan.”

Cukup daftarkan email Sobat Klikpajak di www.klikpajak.id dan temukan bagaimana Sobat Klikpajak dapat melakukan urusan pajak dengan sangat menyenangkan. Lebih mudah dari sekadar yang Anda bayangkan.

Pahami cara Pbk atau pembukuan pajak untuk kelancaran pajak Sobat Klikpajak

Kini saatnya Sobat Klikpajak juga dapat mengetahui pemahaman tentang berbagai aktivitas pajak mulai dari cara menghitung, bayar dan lapor pajak secara komprehensif melalui Mekari University.

Asah kemampuan Sobat Klikpajak tentang perpajakan melalui kursus online di Mekari University, gratis!

Setelah menyelesaikan kursus online pajak ini, Sobat Klikpajak akan mendapatkan sertifikat dari Mekari University yang bisa menjadi portofolio Sobat Klikpajak di bidang perpajakan.

Karena belajar pajak itu mudah!

Tak perlu bayar, kemampuan pajak bisa bertambah melalui Kursus Pajak Online bersama Mekari University.

Ingin tahu cara kelola pajak dan keuangan bisnis dengan mudah dan praktis? Klik banner di bawah ini.

Kategori : Perencanaan Pajak

PUBLISHED01 Mar 2021
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: