Tarif Kode HS (HS Code), Cara Mencari Kode Harmonized System

Harmonized System dan Cara Mencari Tarif Kode HS (HS Code) bagi Importir-Eksportir

Bagi yang berkecimpung di bidang ekspor impor pasti tidak akan asing lagi dengan Harmonized System (HS). Tapi yang baru mengenal istilah ini, jangan khawatir, Klikpajak by Mekari akan mengulasnya dan cara mendapatkan Kode HS serta mencari tarif Kode HS untuk memudahkan penghitungan perpajakan Anda.

Melalui Kode HS ini, eksportir maupun importir dapat mengetahui berapa besar pajak (tax and duty) yang harus dibayarkan dengan mengetahui tarif Kode HS terlebih dahulu dalam penghitungannya.

Jadi, tarif pada Kode HS ini merupakan tarif Bea Masuk impor barang.

Untuk menghitung berapa besar pajak impor, harus mengetahui tarif Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh) dan Larangan atau Pembatasan (Lartas) yang tertera pada setiap Kode HS dari klasifikasi barang.

Harmonized System ini erat kaitannya dengan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) sebagai gerbang perdagangan internasional.

Setiap barang yang keluar atau masuk Indonesia memiliki tarif perpajakan yang berbeda, tergantung klasifikasi barang yang ditetapkan tarifnya.

Ingin mudah kelola pajak dan keuangan bisnis?

Ikuti demo online cara mengelola perpajakan dan keuangan perusahaan/usaha di Klikpajak Demo Jurnal, kami dapat menyesuaikan waktu Anda.

Klasifikasi barang adalah daftar penggolongan barang yang dibuat secara sistematis untuk mempermudah pentarifan perdagangan, administrasi pengangkutan, dan pengumpulan statistik

Maka, sudah pasti bagi Anda dengan bisnis bergerak di bidang ekspor impor wajib mengetahui Tarif Kode HS ini.

Untuk mengetahui berapa tarif Harmonized System pada suatu produk impor, Anda dapat mencarinya pada portal Bea Cukai.

Lalu, apa itu Harmonized System dan berapa tarif Kode HS?

Bagaimana cara mencari tarif Kode HS atau HS Code dari setiap produk impor untuk menghitung besar pajaknya?

Berikut ulasan dari Klikpajak.id cara mencari Kode HS dan dan tarifnya serta penjelasan lengkapnya untuk memudahkan penghitungan kewajiban pajak impor Anda.

Tentang ‘Harmonized System’ dan Kode HS (HS Code)

Sesuai namanya, Harmonized Commodity Description and Coding System atau lebih dikenal sebagai Harmonized System (HS) adalah standar internasional atas sistem penamaan dan penomoran yang digunakan untuk mengklasifikasikan produk perdagangan serta turunannya.

Harmonized System atau biasa disebut Kode HS ini dikelola oleh World Custom Organization (WCO).

Indonesia mulai menerapkan Kode HS ini melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 1988 dan diwujudkan dalam bentuk Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI).

Namun Indonesia baru meratifikasi konvensi HS dengan Keputusan Presiden (Keppres) No. 35 Tahun 1993 dan pada 1994 melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 81/KMK.05/1994, struktur klasifikasi barang dalam BTBMI/BTKI (Buku Tarif Kepabeanan Indonesia) mengacu pada sistem klasifikasi dari HS Convention.

Note: Cara Menghitung Bea Masuk dan Pajak Impor Belanja Online

a. Pengkodean Pos Tarif HS

Seluruh barang yang dapat diperdagangkan dikelompokkan ke dalam 21 bagian dan 97 bab.

Setiap bab (2 digit pertama) akan dibagi kembali dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil, disebut pos (4 digit pertama).

Dan setiap pos akan dibagi ke dalam sub-sub pos (6 digit).

Jumlah keseluruhan sub pos WCO sekira 5.300 sub pos yang mencakup keseluruhan barang yang umum diperdagangkan di seluruh dunia.

Kode yang terdapat pada Harmonized System ini terdiri dari 6 angka yang disertai deskripsi barang, yakni:

  • 4 digit pertama adalah Pos WCO

Kode ini sebagai tanda secara global, di mana semua HS di dunia memiliki barang yang sama pada pos tarif ini.

  • 2 digit berikutnya

Dua digit berikutnya atau digit kelima dan keenam ini adalah subpos WCO.

6 digit kode HS ini terdiri dari:

KUMHS, Catatan Bagian, Catatan Bab dan Catatan Subpos yang mengatur ketentuan pengklasifikasian barang.

Tarif Kode HS (HS Code), Cara Mencari Kode Harmonized SystemIlustrasi eksportir dan importir yang selalu membutuhkan tarif Kode HS atau HS Code

b. Ketentuan Harmonized System atau Kode HS (HS Code)

Dari ketentuan yang berlaku secara global, artinya setiap negara yang mengadopsi Harmonized System ini, dilarang mengubah terkait penjelasan Pos atau Sub Pos WCO dari HS ini.

Namun, masing-masing negara anggota dapat memperluas atau menambah penomoran pada HS untuk keperluan secara umum pada tingkat urutan digit ke-8 atau digit ke-10.

c. Subpos AHTN untuk ASEAN

Sementara itu, untuk wilayah ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) dikenal dengan subpos AHTN (ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature) pada digit ke-7 dan digit ke-8.

Negara-negara ASEAN dapat memperluas atau mengubah penomoran pada subpos AHTN pada digit ke-9 dan digit ke-10.

Indonesia melakukan penambahan sub kategori dalam sistem klasifikasi barang yang diperdagangkan di dunia.

Sistem klasifikasi yang terdapat dalam BTKI terdiri dari 10 digit kode angka.

,Ini merupakan pengembangan dari 6 digit kode angka WCO dan 8 digit kode angka AHTN.

Note: Hal yang Harus Dipahami Pengusaha Ekspor-Impor dengan Bea Cukai Adalah..

d. Kode HS untuk ASEAN Terbaru Berlaku 2022

AHTN adalah sistem klasifikasi barang yang diterapkan secara seragam pada penomoran barang hingga 8 digit di seluruh negara-negara ASEAN.

Saat ini, klasifikasi barang yang digunakan dalam wilayah ASEAN adalah AHTN 2017 atau di Indonesia disebut BTKI 2017 yang ditetapkan dalam PMK No. 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pebebanan Bea Masuk atas Barang Impor.

Buku Tarif Kepabeanan Indonesia atau BTKI adalah yang memuat sistem klasifikasi barang yang berlaku di Indonesia, meliputi:

  • Ketentuan untuk Menginterpretasi Harmonized System (KUMHS)
  • Catatan
  • Struktur Klasifikasi Barang yang disusun berdasarkan HS dan AHTN

Jadi, klasifikasi barang yang ekspor dan diimpor harus sesuai dengan Pos Tarif/HS yang ada dalam Sistem Klasifikasi Barang Tahun 2017.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam media center yang dirilisnya menyebutkan ASEAN sepakat mengkaji ulang (review) pada AHTN 2017 menjadi AHTN 2022, yang mengubah beberapa klasifikasi pada HS 20217.

Indonesia akan mengimplementasikan AHTN 2022 sepenuhnya pada BTKI 2021 yang berlaku mulai 1 Januari 2022.

e. Batas Nilai Impor dalam HS

Ketentuan barang niaga atau impor yang dapat dimasukkan ke dalam HS pada Pos WCO adalah harus memenuhi nilai perdagangan dunia yakni minimal US$50 juta dalam 3 tahun terakhir.

Sedangkan untuk dapat masuk ke bagian subpos AHTN, batas nilai barang harus memenuhi nilai perdagangan antar negara ASEAN minimal US$1 juta dalam 3 tahun terakhir.

Tarif Kode HS (HS Code), Cara Mencari Kode Harmonized SystemIlustrasi kegiatan ekspor impor yang selalu membutuhkan tarif Kode HS atau HS Code

Fungsi Kode HS atau Kegunaan ‘Harmonized System’

Harmonized System atau Kode HS ini berfungsi atau digunakan sebagai dasar untuk:

  1. Tarif Bea Cukai
  2. Rules of Origin (aturan asal)
  3. Kumpulan pajak internal
  4. Tarif transportasi dan statistik
  5. Kumpulan statistik perdagangan internasional
  6. Bidang kontrol dan prosedur cukai (termasuk atas risiko dan kepatuhan serta teknologi informasi)
  7. Pemantauan atas control barang (seperti narkoba, lapisan ozon, senjata tajam, spesies langka, limbah)
  8. Negosiasi dalam perdagangan (seperti jadwal konsesi tarif dalam WTO/World Trade Organization)

Note: Cara Mudah Urus Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0 bagi Eksportir-Importir

Secara spesifik, Kode HS atau BTKI ini digunakan untuk hal-hal yang terkait ekspor impor seperti:

  1. Bea Masuk (BM)
  2. Bea Keluar (BK)
  3. Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) dan BMTP (Bea Masuk Tindak Pengaman)
  4. Pajak Dalam Rangka Impor (seperti, PPN, PPnBM dan PPh Pasal 22)
  5. Pemberitahuan pabean, dan lainnya

Tarif Kode HS (HS Code), Cara Mencari Kode Harmonized SystemIlustrasi klasifikasi dan tarif Kode HS atau HS Code

Penggunaan HS Code atau ‘Harmonized System’ pada Ekspor-Impor

Dikutip dari laman Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor (Ditjen PEN) Kementerian Perdagangan, sistem penomoran dalam HS terbagi menjadi Bab (2-digit), pos (4-digit), dan sub-pos (6-digit) dengan penjelasan sebagai berikut:

Misalkan, Kode HS 0101.11.XX.XX yang diambil dari BTMI (10 digit)

Penjelasan:

—Bab (chapter) 1

——Pos (heading) 01.01

———-Sub-pos (subheading) 0101.11

————Sub-pos ASEAN (AHTN)

—————-Pos Tarif BTBMI (Buku Tarif Bea Masuk Indonesia)

Note: Panduan Lengkap PPh Pasal 22 Impor, Hitung dan Lapor SPT PPh 22

Keterangan:

  1. Bab 1

Bab ini menjelaskan suatu barang diklasifikasikan ditunjukkan melalui dua digit angka pertama.

Contoh ini menunjukkan bahwa barang tersebut diklasifikasikan pada Bab 1

  1. Pos 01.01

Dua digit angka berikutnya atau 4 digit angka pertama menunjukkan heading atau pos pada bab yang dimaksud sebelumnya.

Contoh ini menunjukkan barang tersebut diklasifikasi pada pos 01.01.

  1. Sub-pos 0101.11

Enam digit angka pertama menunjukkan sub-heading atau sub-pos dan bab yang dimaksud.

Pada contoh di atas, barang tersebut diklasifikasikan pada sub-pos 0101.11.

  1. Delapan digit teks AHTN

8 digit angka pertama adalah pos yang berasal dari teks AHTN.

  1. Sepuluh digit pos tarif BTBMI

10 digita angka tersebut menunjukkan tarif nasional yang diambil dari BTBMI.

Pos tarif ini menunjukkan besarnya pembebanan (Bea Masuk, PPN, PPnBM atau Cukai) serta ada tidaknya peraturan tata niaganya.

Tarif Kode HS (HS Code), Cara Mencari Kode Harmonized SystemIlustrasi mencari tarif Kode HS (HS Code)

Cara Mencari Kode HS (HS Code) atau ‘Harmonized System’

Setelah memahami apa itu Kode HS (HS Code), yang jadi pertanyaan adalah bagaimana cara mengetahui masing-masing tarif Kode HS tersebut?

Ada 3 pilihan untuk mendapatkan atau mengetahui kode HS atau HS Code dan mengetahui tarif Kode HS, yakni:

  1.  Melalui Portal INSW dari Kementerian Keuangan
  2. Portal Inatrade dari Kementerian Perdagangan
  3. Portal BTKI dari Ditjen Bea Cukai

Berikut cara mengetahui Kode HS dari kedua portal yakni INSW dan Inatrade.

Note: Cara Lapor SPT Masa PPN Online Terbaru di e-Faktur

a. Cara Mencari Tarif Kode HS di INSW

Berikut langkah-langkah cara mendapatkan Kode HS dan tarif Kode HS:

1. Masuk ke situs resmi INSW di eservice.insw.go.id

2. Klik menu “Indonesia NTR”.

Tarif Kode HS (HS Code), Cara Mencari Kode Harmonized System

3. Lalu pilih dan klik “HS Code Information”.

Tarif Kode HS (HS Code), Cara Mencari Kode Harmonized System

4. Kemudian klik “HS Code”. Klik pada bagian parameter pilih “BTBMI-Description in Indonesian”.

Tarif Kode HS (HS Code), Cara Mencari Kode Harmonized System

5. Pada kolom sampingnya ketik kata kunci yang dicari, contoh ‘sepatu’. Lalu klik “Search”.

 

Tarif Kode HS (HS Code), Cara Mencari Kode Harmonized System

6. Anda akan melihat banyak informasi nomor Kode HS yang memuat konten sepatu seperti berikut:

Tarif Kode HS (HS Code), Cara Mencari Kode Harmonized System

7. Tentukan mana yang Anda cari dengan mengklik ‘nomor HS‘ yang dipilih.

Sebagai contoh adalah nomor Kode HS untuk kategori ‘tali sepatu bot; mat’.

Tarif Kode HS (HS Code), Cara Mencari Kode Harmonized System

8. Anda akan diarahkan untuk mencentang kolom captcha.

Tarif Kode HS (HS Code), Cara Mencari Kode Harmonized System

9. Seteah Anda mencentang kolom captcha, Anda akan menemukan semua informasi mengenai Kode HS dari jenis barang tersebut, seperti berikut:

Contoh tarif kode HS atau HS Code

 

b. Cara Mencari Kode HS di Inatrade

Berikut langkah cara lain mencari Kode HS di portal Inatrade Kemendag:

1. Masuk ke situs resmi inatrade.kemendag.go.id

2. Pilih menu “Layanan”, pilih “Daftar HS”.

Tarif Kode HS (HS Code), Cara Mencari Kode Harmonized System

3. Klik kolom “Nomor HS”, masukkan Kode HS jika sudah tahu nomor HS barang yang dicari. Jika belum tahu, pilih menu “Uraian Barang (Indonesia)”.

Tarif Kode HS (HS Code), Cara Mencari Kode Harmonized System

4. Pada kolom sampingnya ketik kata kunci yang dicari, contoh ‘tas’.

Klik menu “Lihat” atau “Search”.

 

5. Anda akan melihat banyak informasi nomor HS yang memuat konten tas.

Namun, pada Inatrade ini hanya memuat daftar Kode HS saja, tidak memuat informasi tarif BM, PPN, PPh maupun PPN maupun lartas.

Tarif Kode HS (HS Code), Cara Mencari Kode Harmonized System

c. Cara Mencari Kode HS di BTKI

Untuk mengetahui cara mencari Kode HS berikutnya dapat melalui porta BTKI Ditjen Bea Cukai.

Namun pada portal BTKI ini hanya memuat keterangan untuk daftar Kode HS dan tarif Bea Masuk saja.

Berikut langkah-langkahnya:

1. Masuk ke situs resmi INSW di beacukai.go.id/btki

2. Klik kolom “HS Code”. Lalu pilih “Uraian dalam Bahasa Indonesia”.

3. Pada kolom sampingnya ketik kata kunci yang dicari, contoh ‘tekstil’.

4. Klik menu “Search”.

Tarif Kode HS (HS Code), Cara Mencari Kode Harmonized System

5. Anda akan melihat banyak informasi nomor HS yang memuat konten tekstil dan keterangan tarif Bea Masuk dari masing-masing Kode HS untuk sepatu.

Scroll ke bawah untuk menemukan Kode HS yang memiliki tarif Bea Masuk.

Itulah tadi ulasan tentang Harmonized System dalam kegiatan ekspor impor dan cara mencari Kode HS serta tarif Kode HS.

Untuk melakukan administrasi perpajakan lebih mudah, gunakan aplikasi pajak online Klikpajak.id.

Klikpajak.id adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resmi Ditjen Pajak yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Melalui Klikpajak, Anda dapat menarik data transaksi dalam laporan keuangan untuk langsung dibuatkan Faktur Pajaknya maupun Bukti Potong Pajaknya secara langsung, dan saat diperlukan untuk melaporkan SPT pajaknya dengan cepat dalam satu platform.

Sebab Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Integrasi dengan Jurnal by Mekari ini merupakan teknologi canggih berbasis API integration yang membuat proses pengolahan data pajak dari bagian keuangan (accounting) lebih cepat dan mudah.

Jurnal.id adalah software akuntansi online berbasis cloud dengan laporan keuangan lengkap, seperti:

  • Neraca keuangan
  • Arus kas
  • Laba-rugi

Dan lainnya yang memudahkan Anda mengelola faktur, biaya, stok barang, cash link atau transfer langsung dalam aplikasi, hingga melihat ringkasan bisnis dari smartphone Anda.

Note: Ketahui bagaimana integrasi aplikasi akuntansi online Jurnal.id dan aplikasi pajak online Klikpajak.id ini semakin memudahkan urusan perpajakan Anda, selengkapnya temukan di SINI.

Tarif Kode HS (HS Code), Cara Mencari Kode Harmonized SystemIlustrasi melakukan administrasi perpajakan dari penggunaan tarif Kode HS

Urusan Pajak jadi Lebih Mudah dengan Klikpajak.id

Klikpajak.id memiliki fitur lengkap dan terintegrasi yang memudahkan Anda melakukan berbagai aktivitas perpajakan, mulai dari menghitung, membayar pajak, hingga melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan/Masa PPh dengan mudah.

Klikpajak akan menghitung kewajiban pajak Anda secara akurat untuk menghindari sanksi denda akibat kesalahan penghitungan.

Berikut fitur lengkap Klikpajak yang membuat administrasi perpajakan Anda efefktif dan efisien:

A. Mudah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT Masa PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Seperti diketahui, baik WP Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun Non-PKP yang melakukan transaksi yang mengharuskan membuat bukti pemotongan PPh 23/26 wajib menggunakan e-Bupot mulai 1 Oktober 2020.

Wajib e-Bupot bagi WP PKP dan Non-PKP ini diatur dalam Kepdirjen Nomor KEP-368/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23/26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Berdasarkan PER-04/PJ/2017.

Klikpajak juga dilengkapi dengan fitur e-Bupot yang semakin memudahkan Anda membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23/26 dan melaporkan SPT PPh 23/26 melalui e-Bupot dengan menarik data langsung dari laporan keuangan elektronik.

Note: Langkah-Langkah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Keunggulan e-Bupot Klikpajak

Berikut keunggulan e-Bupot Klikpajak yang dapat membantu bisnis perusahaan:

  • Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efektif dan ramah penggunaan (user friendly).
  • Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26.
  • Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi.
  • Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah.
  • Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan aman, baik di Klikpajak dan DJP.
  • e-Bupot Klikpajak juga terintegrasi dengan sistem pembukuan akuntansi online Jurnal.id, sehingga semakin mudah membuat bukti potong.
  • e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale up sesuai kebutuhan.
  • Layanan support pajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui.
  • Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data Faktur Pajak atas transaksi yang dilakukan.

B. Membuat e-Faktur 3.0 dan Lapor SPT Masa PPN Tanpa ‘Install’ Aplikasi

Seperti diketahui, DJP telah mewajibkan pengguna e-Faktur untuk melakukan update e-Faktur 3.0 menggantikan e-Faktur 2.2 mulai 1 Oktober 2020.

Wajib Pajak (WP) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang selama ini menggunakan aplikasi e-Faktur Client Desktop DJP, harus install dan download patch terbaru untuk update e-Faktur 3.0 pada perangkat komputernya agar bisa menggunakan aplikasi yang dilengkapi dengan fitur prepopulated ini.

Dengan fitur prepopulated e-Faktur 3.0, maka DJP sudah menyiapkan data yang dibutuhkan untuk kemudian PKP tinggal mencocokkan saja saat pembuatan e-Faktur maupun pelaporan SPT Masa PPN-nya.

Ingat, meskipun PKP pengguna e-Faktur Client Desktop sudah update e-Faktur 3.0, tapi tetap harus berpindah ke aplikasi e-Faktur Web Based DJP di web-efaktur.pajak.go.id saat akan melaporkan SPT Masa PPN.

Karena DJP telah menutup pelaporan SPT Masa PPN di e-Filing dan e-SPT. Tapi lapor SPT Masa PPN wajib di aplikasi e-Faktur.

Update sistem terbaru e-Faktur 3.0 DJP ini juga harus dilakukan pada server PJAP mitra resmi DJP, seperti Klikpajak.id.

Jadi, ketika Anda menggunakan e-Faktur Klikpajak, bukan hanya dapat langsung memanfaatkan fitur prepopulated e-Faktur untuk membuat Faktur Pajaknya, tapi juga bisa lapor SPT Masa PPN di e-Faktur tanpa keluar atau pindah platform.

“Langsung saja gunakan aplikasinya, biar Klikpajak.id yang mengurus sistemnya untuk mempermudah pembuatan e-Faktur, pembayaran PPN, hingga pelaporan SPT Masa PPN Anda dengan mudah hanya dalam satu langkah.”

Ingin langsung menggunakan aplikasi e-Faktur 3.0 tanpa install aplikasinya? Langsung saja daftar dan aktifkan akun e-Faktur Anda di https://my.klikpajak.id/register.

Kenapa urus Faktur Pajak lebih mudah di Klikpajak?

Melalui Klikpajak.id, Anda dapat membuat berbagai macam Faktur pajak, mulai dari Faktur Pajak Pengganti, Retur, bahkan dapat menghapus draft Faktur Pajak, hingga bayar PPN dan lapor SPT Masa PPN dengan langkah-langkah yang mudah hanya dalam satu platform.

Bahkan administrasi e-Faktur semakin cepat dan praktis karena Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Sehingga Anda dapat menarik data laporan keuangan yang akan dibuat Faktur Pajaknya dengan sangat mudah dan simpel.

Lihat beberapa tutorial penggunaan aplikasi e-Faktur Klikpajak berikut ini:

  1. Alur Pembuatan Faktur Pajak, Bayar PPN dan Lapor SPT Masa PPN di e-Faktur
  2. Tutorial Membuat Berbagai Jenis Faktur Pajak di e-Faktur
  3. Cara Menggunakan Prepopulated Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0

C. Lapor SPT di e-Filing Klikpajak Gratis!

Anda dapat memanfaatkan fitur e-Filing Klikpajak untuk melaporkan berbagai jenis SPT Tahunan/Masa PPh dengan langkah-langkah yang mudah.

Lapor SPT juga gratis selamanya melalui e-Filing Klikpajak.

Anda bisa melaporkan semua jenis SPT mulai dari SPT Tahunan Pajak Badan, SPT Masa (Bulanan) Pajak, dan SPT Tahunan Pajak Pribadi.

Setelah menyampaikan SPT Pajak, Anda akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP, yang berisi:

  • Informasi Nama Wajib Pajak (WP)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Tanggal pembuatan BPE
  • Jam pembuatan BPE
  • Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

Melalui Klikpajak, Anda juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Tutorial langkah-langkah lapor SPT Tahunan di e-Filing selengkapnya lihat di bawah ini:

Aturan Baru Tarif Sanksi Pajak

DJP telah menentukan kapan batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) maupun PPN.

WP yang tidak lapor atau terlambat melakukan pelaporan pajak, harus bersiap menghadapi sanksi atau denda keterlambatan.

Begitu juga untuk sanksi pembetulan SPT.

Sebelumnya, pengenaan sanksi terlambat dan kurang bayar pajak sebesar 2% per bulan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) No. 6/1983 yang diubah dengan UU 16/2009.

Namun ketentuan diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menjadi disesuaikan dengan tingkat atau tarif suku bunga acuan per bulan.

Hasil penghitungan sanksi telat lapor SPT dan kurang bayar pajak terbaru pengenaan sanksi terkait pelaporan SPT jumlahnya bisa lebih rendah dibanding sanksi sebelumnya.

Berikut rincian aturan sanksi dan denda pajak dalam UU Cipta Kerja:

1. Sanksi denda terkait Surat Pemberitahuan (SPT)

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 5% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dikenakan pada Wajib Pajak (WP) yang:

  • Melakukan pembetulan SPT sendiri dan membuat utang pajak jadi lebih besar
  • Kurang bayar karena pembetulan SPT Tahunan/Masa
  • Terlambat membayar PPh Pasal 29 SPT Tahunan
  • Terlambat membayar SPT Masa

2. Sanksi denda tidak melunasi SPT kurang bayar

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 10% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

3. Sanksi denda tidak melunasi pajak kurang bayar dan mendapat SKPKB

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 15% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dikenakan pada WP yang tidak melunasi pajak kurang bayar dan telah mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

4. Sanksi denda tidak lapor SPT dan mengisi SPT tidak benar

Untuk sanksi denda ini tidak menggunakan tarif fluktuatif yang mengacu pada suku bunga acuan BI.

Sanksi denda tidak lapor SPT atau mengisi SPT dengan tidak benar atau tidak lengkap, maupun melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang bayar saat pengungkapan pelaporan pajak tidak benar.

5. Sanksi administratif PPh PKP kurang bayar

Sanksi administratif berupa bunga yang ditetapkan Menteri Keuangan dihitung sejak terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak hingga diterbitkannya Surat Tagihan (STP).

Note: Aturan Baru Membuat e-Faktur dan Mengkreditkan PPN di UU Cipta Kerja

Temukan ketentuan terbaru tentang perpajakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 pada e-Book “Susunan dalam Satu Naskah UU Perpajakan (UU Cipta Kerja)”, berikut ini:

Ketahui Batas Waktu Bayar dan Lapor SPT Pajak

Tak perlu bingung kapan waktunya harus bayar lapor pajak untuk menghindari sanksi atau denda telat bayar dan lapor pajak.

Lebih mudah lihat semua jadwal pembayaran dan pelaporan pajak pada kalender saku di Kalender Pajak Klikpajak.

D. Bisa Membuat Kode Billing Sekaligus Bayar Pajak di e-Billing

Sebelum menyetor pajak, harus mendapatkan Kode Billing atau ID Billing terlebih dahulu dari DJP sebagai syarat untuk membayar pajak.

Setelah mendapatkan Kode Billing dari DJP, selanjutnya membayar/menyetor pajak melalui ATM, internet banking atau teller bank/pos persepsi.

Melalui e-Billing Klikpajak, Anda dapat membuat Kode Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan Masa Pajak yang diinginkan.

Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) akan disimpan dengan rapi dan aman pada fitur Arsip Pajak di Klikpajak.

Sistem e-Billing akan membimbing Anda mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi.

e-Billing Klikpajak akan menerbitkan ID Billing Anda resmi dari DJP dan Anda dapat langsung membayar Pajak tanpa keluar dari platform. Karena e-Billing Klikpajak terintegrasi dengan bank persepsi yang ditunjuk DJP untuk menerima pembayaran/setoran pajak.”

Setelah pembayaran pajak selesai, Anda akan langsung menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Note: Langkah-Langkah Cara Membuat Kode Billing dan Bayar Billing di e-Billing

Tarif Kode HS (HS Code), Cara Mencari Kode Harmonized System

E. Dilengkapi Fitur ‘Multi Users dan Multi NPWP’ Unlimited dan Gratis!

Klikpajak.id juga dilengkapi dengan fitur Multi Users dan Multi Company (NPWP) yang semakin membuat aktivitas perpajakan Anda lebih efektif.

Fitur ‘Multi Users’ Klikpajak adalah fitur yang memungkinkan Anda untuk dapat mengatur siapa saja dan berapa banyak pengguna yang dapat mengakses akun aplikasi Klikpajak.id di bawah nama perusahaan yang sama.

Sedangkan fitur ‘Multi Company/NPWP’ adalah fitur yang memungkinkan Anda untuk mengelola beberapa perusahaan dalam satu akun Klikpajak.

Note: Lebih jelasnya bagaimana cara kerja fitur Multi Users dan Multi Company ini, selengkapnya lihat di SINI.

Data Anda Terlindungi

Tenang, Anda dapat menyimpan berbagai riwayat pembayaran atau bukti pelaporan pajak maupun aktivitas pajak lainnya dengan aman, karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin.

Sebab Klikpajak.id sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standarisasi Internasional ISO (International Organization for Standardization) yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Sehingga Anda tidak perlu khawatir kehilangan bukti bayar atau lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop.

Karena Klikpajak merupakan aplikasi pajak berbasis web (web based) yang didukung dengan teknologi cloud, semakin memudahkan Anda melakukan semua aktivitas perpajakan hanya dalam satu platform kapan pun dan di mana saja.

Baca Juga: Perbedaan e-Faktur Client Desktop, Web Based, Host to Host dan Penggunaannya

Cloud computing atau komputasi awan adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna.

Melalui teknologi cloud, Anda bisa menggunakan aplikasi tanpa harus mengunduh (download) dan memasang (install) aplikasi terlebih dahulu.

Sebab sistem cloud yang berbasis web ini memudahkan Anda dalam mengakses data dan informasi melalui internet secara cepat.

Keamanan data adalah yang utama

Tim ‘Support’ Klikpajak Selalu Siap Membantu Anda!

“Fitur lengkap Klikpajak membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Anda para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Anda yang berprofesi pada bagian keuangan atau sebagai tax officer di perusahaan.”

Sebagai mitra resmi DJP, Klikpajak akan membantu Anda dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak Anda dengan mudah.

Tinggal klik, semua urusan pajak Anda selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis atau aktivitas Anda dalam membuat Faktur Pajak, Bukti Pemotongan Pajak, penyampaian SPT Tahunan/Masa PPh dan PPN, serta berbagai aktivitas perpajakan lainnya secara efektif menghemat banyak waktu Anda?

“Jangan segan menghubungi kami, karena kami senang berbicara dengan Anda. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya untuk memudahkan urusan perpajakan Anda. Klikpajak.id mengerti yang Anda butuhkan.”

Cukup daftarkan email Anda di www.klikpajak.id dan temukan bagaimana Anda dapat melakukan urusan pajak dengan sangat menyenangkan. Lebih mudah dari sekadar yang Anda bayangkan.

 


PUBLISHED26 Jan 2021
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: