Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Yang Dikenakan Pada Transaksi Jual-Beli Properti - Klikpajak

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Yang Dikenakan Pada Transaksi Jual-Beli Properti

Pajak Pertambahan Nilai merupakan suatu pungutan yang dikenakan dalam setiap proses produksi maupun distribusi. Dalam Pajak Pertambahan Nilai, pihak yang menanggung beban pajak adalah konsumen akhir atau pembeli. Apa saja aspek Pajak Pertambahan Nilai dan bagaimana PPN yang dikenakan pada transaksi jual-beli properti? Simak penjelasannya berikut ini.

Objek Pajak Pertambahan Nilai

Tidak semua jenis usaha dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, seperti barang hasil pertambangan atau pengeboran, barang kebutuhan pokok, makanan dan minuman yang disajikan di rumah makan atau restoran, uang, emas batangan, jasa pelayanan medis, pelayanan sosial, jasa keuangan, asuransi, pendidikan, dan lainnya. Objek Pajak Pertambahan Nilai terdiri dari:

  • Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang penyerahannya di dalam daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha
  • Impor BKP
  • Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud yang berasal dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
  • Pemanfaatan JKP yang berasal dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
  • Ekspor BKP Berwujud atau Tidak Berwujud dan Ekspor JKP oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Penentuan besaran tarif PPN diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai BKP, JKP dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). Berikut ini daftar tarif Pajak Pertambahan Nilai:

  • Tarif PPN sebesar 0% berlaku untuk ekspor BKP Berwujud, BKP Tidak Berwujud dan ekspor JKP.
  • Tarif PPN sebesar 10% berlaku untuk semua produk yang beredar di dalam negeri, termasuk di daerah Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang yang mengatur tentang kepabeanan.
  • Sedangkan tarif PPN atas barang mewah ditetapkan paling rendah yaitu sebesar 10% dan paling tinggi sebesar 200%.
  • Khusus untuk barang dan jasa yang terkena tarif PPN 10%, besaran tarif tersebut masih dapat diubah menjadi paling rendah yaitu sebesar 5% hingga paling tinggi sebesar 20% mengikuti peraturan pemerintah yang berlaku.
  • Tarif Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan kepada konsumen atau pembeli akan tertulis jelas pada setiap bukti transaksi jual beli. Artinya, harga yang harus dibayar akan ditambah dengan jumlah Pajak Pertambahan Nilai. Namun, apabila pada struk tidak ditemukan keterangan PPN, artinya total harga yang tertera sudah termasuk PPN.

Pembayaran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai mengikat pembeli dan penjual. Pajak Pertambahan Nilai menjadi kewajiban dari konsumen atau pembeli sehingga dibayarkan oleh pembeli itu sendiri. Namun kewajiban pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN merupakan kewajiban penjual atau Pengusaha Kena Pajak (PKP). Penjual atau PKP kemudian melaporkan pemungutan PPN secara akumulatif ke DJP. Bukti pungutan PPN inilah yang disebut dengan faktur pajak. Di dalam sebuah faktur pajak dicantumkan beberapa hal seperti, nama, alamat, barang atau jasa yang dibeli, NPWP, dan lainnya. Penjual atau PKP wajib melaporkan faktur pajak paling lambat pada akhir bulan terjadinya transaksi.

Pajak Pertambahan Nilai Pada Transaksi Jual-Beli Properti

  • Tarif PPN pada transaksi jual-beli properti dikenakan pada satu kali transaksi, yaitu sebesar 10% dari nilai transaksi. Pungutan pajak akan dilakukan jika nilai transaksi di atas Rp 36 juta. Jika nilai transaksi di bawah Rp 36 juta, maka tidak ada pemungutan PPN. Nilai transaksi yang dimaksud termasuk jenis, nilai, luas, dan lokasi properti.
  • Pembayaran pajak tersebut dapat dilakukan secara perorangan maupun langsung dari developer. Ketika konsumen atau pembeli properti membayar pajak secara perorangan maka tanggung jawab atas pajak tersebut ditanggung oleh konsumen itu sendiri, seperti penyetoran dan pelaporannya. Penyetoran PPN paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah terjadinya transaksi, dan pelaporannya selambat-lambatnya tanggal  20 bulan berikutnya setelah transaksi di kantor pajak setempat. Hal tersebut juga berlaku bagi developer properti pada saat menunaikan kewajiban pajaknya.

Itulah ulasan mengenai Pajak Pertambahan Nilai yang perlu Anda ketahui. Setelah mengetahui PPN yang dikenakan pada transaksi jual-beli properti, kini Anda akan merasa lebih tenang saat melakukan transaksi jual-beli, bukan? Dapatkan informasi seputar perpajakan secara lengkap di Klikpajak. Klikpajak merupakan ASP resmi yang telah disahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang dapat Anda akses secara lebih mudah dan gratis. Coba sekarang juga disini!


PUBLISHED22 Jan 2019
Ageng Prabandaru
Ageng Prabandaru

SHARE THIS ARTICLE: