Buku Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Solusi Klikpajak Kelola PPh 21

Pajak Penghasilan Pasal 21

Memahami tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 menjadi poin penting yang wajib diketahui oleh WP Badan selaku pemotong/pemungut PPh 21. Klikpajak by Mekari akan menunjukkan penjelasan lengkap dari buku PPh 21 sebagai buku pajak penghasilan yang juga tersedia dalam bentuk eBook pajak penghasilan dan solusi Klikpajak PPh 21 Sobat Klikpajak.

Pajak Penghasilan Pasal 21 atau juga sering disebut PPh 21 merupakan pajak pemotongan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh seorang Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam negeri atas pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukannya.

PPh 21 dipotong dari penghasilan yang diterima oleh seseorang, sementara di sisi lain, PPh 23 dipotong dari penghasilan yang diterima oleh suatu badan.

Temukan cara kelola e-Faktur yang mudah & cepat dengan menarik data langsung dari akuntansi online hanya di e-Faktur Klikpajak by Mekari. Coba dan buktikan sekarang!

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

Umumnya, PPh 21 ini berkaitan dengan pajak yang digunakan pada sistem penggajian suatu Perusahaan.

Namun, sebenarnya PPh 21 juga digunakan secara luas untuk berbagai kegiatan lainnya.

Perlakuan atas PPh 21 sangat bervariasi tergantung pada jenis penghasilannya.

Ada berbagai kategori jenis penghasilan yang dikenakan PPh 21, seperti:

  1. Penghasilan bagi Pegawai Tetap
  2. Penghasilan bagi Pegawai Tidak Tetap
  3. Penghasilan bagi Bukan Pegawai
  4. Penghasilan yang dikenakan PPh 21 Final
  5. Penghasilan Lainnya

Ketentuan & Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 21

Dasar hukum yang menjadi ketentuan dari Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah sebagai berikut:

  • Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang diubah dengan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
  • Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi
  • Peraturan Dirjen Pajak No. PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi
  • PMK No. 102/PMK.010/2016 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan
  • Peraturan Pemerintah (PP) No. 68 Tahun 2009 tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus
  • PMK No. 16/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus
  • UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengubah dan menambah beberapa pasal perpajakan salah satunya dari UU PPh No. 36 Tahun 2008

Baca juga Daftar Subjek dan Objek Pajak yang Dikecualikan dari PPh

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

Perhitungan dalam Buku Pajak Penghasilan Pasal 21 & Tarif PPh 21

Bagaimana cara menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21?

Caranya, mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak atau jumlah bruto penghasilan.

Dari penghasilan tersebut akan dikurangi dengan komponen pengurang pajak sesuai peraturan yang berlaku.

Begini gambarannya:

PPh 21 = Tarif Pajak x Penghasilan Kena Pajak (Penghasilan – Pengurang)

 

Berapa tarif Pajak Penghasilan Pasal 21?

Tarif PPh 21 diatur dalam UU PPh Pasal 17 ayat (1), kecuali yang ditetapkan lainnya berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP).

Tarif PPh 21 Pasal 17 ayat (1) adalah tarif pajak penghasilan progresif dengan rincian sebagai berikut:

  • 5% untuk penghasilan sampai dengan Rp50.000.000
  • 15% untuk penghasilan di atas Rp50.000.000 – Rp250.000.000
  • 25% untuk penghasilan di atas Rp250.000.000 – Rp500.000.000
  • 30% untuk penghasilan di atas Rp500.000.000

Jika tidak punya NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) akan dikenakan 20% lebih tinggi dibanding yang memiliki NPWP.

Perhitungan PPh 21 bagi yang tidak memiliki NPWP ini dilakukan dengan mengalikan 120% dengan total pajak yang terutang.

Begini perhitungan tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi yang tidak memiliki NPWP:

PPh 21 yang harus dibayar : 120% x PPh 21 Terutang

 

Pajak Penghasilan Pasal 21: Klikpajak PPh 21 & Buku Pajak PenghasilanIlustrasi menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 dan buku pajak penghasilan

Perhitungan dalam Buku Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan Status

Pendapatan yang diperoleh setiap wajib pajak, baik pribadi maupun badan diatur dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang disebut buku pajak penghasilan.

Dalam buku pajak penghasilan ini tentunya tidak hanya memuat tentang PPh 21 saja, melainkan juga jenis pajak penghasilan lainnya seperti PPh 23, PPh 26, PPh 22, PPh 24, PPh 25, PPh Pasal 4 ayat (2) dan lainnya.

Proses perhitungan dan tarif PPh 21 sangat beragam karena sifat dari setiap kategori penghasilan.

Selain itu juga terdapat ketentuan hukum lain yang mengatur perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 ini.

Berikut perhitungan PPh 21 sesuai dengan status wajib pajak:

Perhitungan PPh 23 dan Contoh Menghitung Pajaknya

a. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai tetap

Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap berupa:

  • Penghasilan teratur

Penghasilan teratur adalah penghasilan bagis pegawai tetap berupa gaji atau upah, segala macam tunjangan, dan imbalan dengan nama apa pun yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja termasuk uang lembur.

Dengan kata lain, penghasilan teratur merupakan penghasilan yang pasti diterima oleh pegawai tetap secara rutin.

  • Penghasilan Tidak Teratur

Penghasilan tidak teratur adalah penghasilan bagi pegawai tetap selain penghasilan yang bersifat teratur, yang diterima sekali dalam satu tahun atau periode lainnya.

Antara lain berupa bonus, THR (Tunjangan Hari Raya), jasa produksi, tantiem, gratifikasi, atau imbalan sejenis lainnya dengan nama apa pun.

Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi pegawai tetap merupakan jenis pajak yang dikenakan per bulan.

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

Namun perhitungannya dilakukan, baik per bulan (berupa perhitungan estimasi) maupun pada akhir tahun (berupa perhitungan aktual).

Perhitungan PPh 21 per bulan masih merupakan perhitungan estimasi, karena dasar nilai penghasilan yang digunakan adalah jumlah penghasilan per bulan yang disetahunkan lalu dikurangi dengan pengurang yang disetahunkan.

Kemudian dibagi dengan 12 bulan.

Sementara itu, pada keadaan aktualnya, penghasilan setiap bulan dapat saja berbeda-beda dan pegawai bisa saja berhenti bekerja sebelum akhir tahun.

Dengan demikian, perhitungan aktual baru dapat diperoleh pada akhir tahun yang bersangkutan.

Perhitungan aktual baru dapat diperoleh pada akhir tahun yang bersangkutan.

Perhitungan estimasi dan aktual akan dibandingkan pada akhir tahun untuk menentukan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk bulan terakhir.

Sudah tahu? Cara bayar/setor PPN kini makin praktis melalui Fitur Baru Klikpajak by Mekari: Cara Mudah & Cepat Rekonsiliasi Pajak

Begini gambarannya:

Perbandingan Akhir Tahun

Perbandingan Akhir Tahun
PPh 21 (Jan-Des) xxx (Berdasarkan perhitungan aktual akhir tahun)
-/- PPh 21 (Jan-Nov) xxx (Berdasarkan perhitungan estimasi setiap bulan)
PPh 21 (Des) xxx (Selisih perhitungan aktual dan estimasi yang menjadi nilai PPh 21 pasa periode terakhir)

 

PPh 21 setahun : Tarif Pasal 17 UU PPh x Penghasilan Kena Pajak disetahunkan
PPh 21 sebulan : PPh 21 setahun / 12 bulan
Tarif Pajak
Tarif Pasal 17 UU PPh berlaku progresif berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima, semakin banyak jumlah penghasilan, maka tarif pajak yang dikenakan semakin tinggi.
– 5% untuk penghasilan s.d. Rp50 juta
– 15% untuk penghasilan di atas Rp50 juta – Rp250 juta
– 25% untuk penghasilan di atas Rp250 juta – Rp500 juta
– 30% untuk penghasilan di atas Rp500 juta
Pengusaha Kena Pajak disetahunkan : Penghasilan Bruto disetahunkan – Pengurang disetahunkan

Penghasilan Bruto
Gaji, tunjangan, uang lembur, jaminan dari BPJS, dan asuransi atau tunjangan lainnya yang dibayarkan oleh pemberi kerja
Pengurang
– Biaya Jabatan (sebesar 5% maksimal Rp6.000.000 per tahun)
– Iuran Pensiun (yang ditanggung oleh karyawan)
– Iuran Tunjangan Hari Tua/Jaminan Hari Tua (yang ditanggung oleh karyawan)
PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk penghasilan teratur dan tidak teratur bagi pegawai tetap hampir sama.

Hanya saja perhitungan untuk PPh 21 penghasilan tidak teratur diperoleh dengan mengurangi jumlah PPh 21 atas total penghasilan pegawai (penghasilan teratur dan tidak teratur) dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan teratur saja.

PPh 21 (Penghasilan Tidak Teratur) : PPh 21 (Total Penghasilan) – PPh 21 (Penghasilan teratur)

Pajak Penghasilan Pasal 21: Klikpajak PPh 21 & Buku Pajak PenghasilanIlustrasi karyawan atau pegawai tetap yang dikenakan pajak penghasilan pasal 21

b. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Bukan Pegawai

Lalu, bagaimana dengan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) bagi bukan pegawai atau bukan karyawan?

Temukan penjelasan lebih detail mengenai PPh 21, termasuk PPh 21 bukan pegawai, mulai dari tarif, perhitungan, pembayaran, dan pelaporan PPh 21 dengan men-download ebook-nya di pada banner di bawah ini:

Pajak Penghasilan Pasal 21: Klikpajak PPh 21 & Buku Pajak Penghasilan

Itulah penjelasan tentang PPh 21 dalam buku Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dapat Sobat Klikpajak jadikan panduan dalam menghitung PPh Pasal 21 yang mejadi kewajiban pemotong/pemungut PPh 21.

Berikutnya, Sobat Klikpajak dapat melakukan urusan pajak dengan lebih mudah melalui aplikasi pajak online Klikpajak by Mekari yang terintegrasi.

Cara Mudah & Cepat Kelola Pajak Bisnis dengan Klikpajak by Mekari

Bagi Sobat Klikpajak yang berkecimpung di bidang tax and finance di sebuah perusahaan, tentu akan dihadapkan pada urusan PPh 21 yang menjadi kewajiban perusahaan untuk menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkannya ke DJP.

Omong-omong kelola perpajakan di sebuah perusahaan termasuk dalam buku pajak penghasilan dari usaha yang didirikan, tentu ada banyak hal yang harus dikerjakan terkait kewajiban pajaknya.

Jika bisa praktis, kenapa harus menggunakan cara-cara yang dapat menyita banyak waktu dan tenaga Sobat Klikpajak untuk urusan perpajakan?

Sobat Klikpajak dapat menemukan semua kemudahan mengurus dan melakukan administrasi perpajakan ini melalui Klikpajak.

Melalui Klikpajak, Sobat Klikpajak dapat mengurus berbagai kewajiban perpajakan perusahaan dengan mudah dan cepat karena dapat dilakukan dalam satu platfrom, melalui Fitur Lengkap Klikpajak untuk Urus Pajak Bisnis.

Klikpajak by Mekari adalah cara simpel untuk melakukan berbagai aktivitas perpajakan Sobat Klikpajak, mulai dari menghitung, membayar dan cara lapor pajak dalam satu platform pajak online yang terintegrasi.

“Klikpajak akan menghitung kewajiban pajak dengan tepat dan akurat sehingga Sobat Klikpajak terhindar dari kesalahan penghitungan yang dapat menyebabkan pengenaan sanksi denda pajak.”

Tentu saja bukan hanya menghitung, membayar dan melaporkan pajak saja, fitur lengkap Klikpajak by Mekari yang semakin memudahkan aktivitas perpajakan Sobat Klikpajak mulai dari membuat Faktur Pajak elektronik hingga Bukti Potong elektronik yang terhubung dengan software akuntansi online Jurnal.id.

Kelola pajak bisnis pun semakin praktis karena tinggal menarik data langsung dari laporan keuangan secara online yang dapat dilakukan kapan saja juga di mana pun Sobat Klikpajak berada.

Tunggu apalagi, segera aktifkan akun pajak Klikpajak.id sebagai mitra resmi DJP sekarang juga dan langsung nikmati kemudahan kelola pajak bisnis dengan cara efektif!

Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

Buat e-Faktur dan Lapor SPT Masa PPN Langsung di Klikpajak by Mekari

 

Kategori : Tips Pajak

PUBLISHED04 May 2021
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: