Faktur Pajak Gabungan 2019, Begini Ketentuannya - Klikpajak

Faktur Pajak Gabungan 2019, Begini Ketentuannya

Setiap Pengusaha Kena Pajak wajib mengenal istilah faktur pajak. Faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Perlu Anda pahami bahwa barang atau jasa kena pajak yang diperjualbelikan telah dikenai biaya pajak selain harga pokoknya.

Tidak menutup kemungkinan, Anda sering melakukan banyak transaksi dalam waktu yang berdekatan selama satu bulan. Transaksi-transaksi tersebut perlu dicatat untuk dilampirkan dalam laporan keuangan perusahaan. Untuk lebih memudahkannya, dikenal istilah faktur pajak gabungan sebagai salah satu jenis bukti pungutan pajak ini. Ketentuan faktur pajak gabungan 2019 dapat Anda simak di bawah ini.

 

Pengertian dan Kegunaan Faktur Pajak Gabungan 2019

erhitungan Pajak Penghasilan Badan Usaha Terbaru di Indonesia

Faktur pajak gabungan merupakan faktur pajak standar yang sangat memungkinkan setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk membuat faktur yang berisi keseluruhan penyerahan Barang atau Jasa Kena Pajak. Dalam arti lain, pada saat Pengusaha Kena Pajak menjual suatu barang atau jasa kena pajak ke pembeli, PKP tersebut harus menerbitkan faktur pajak sebagai tanda bukti telah memungut pajak dari pembeli dan barang atau jasa yang diperjualbelikan telah dikenai pajak selain harga pokoknya.

Faktur pajak gabungan digunakan sebagai bukti bahwa telah terjadi transaksi lebih dari satu kali dalam satu bulan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Banyak perusahaan dagang yang melakukan beberapa transaksi dengan melibatkan ribuan item di dalamnya. Misalnya, PT Mulya Abadi melakukan transaksi dalam bulan Oktober dengan PT Permai Indah Jaya di tanggal 4, 7, 11, 17, 18, 21, 24, 28, dan 30. Dengan menggunakan Faktur pajak jenis gabungan ini, akan menawarkan kemudahan dalam pencatatan keuangan. Pengusaha Kena Pajak hanya perlu membuat satu faktur atau bukti pungutan untuk setiap transaksi penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.

Faktur pajak gabungan harus dibuat dan diterbitkan paling lama pada akhir bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak meskipun di dalam bulan penyerahan telah terjadi pembayaran, baik sebagian maupun seluruhnya.

Baca juga: Syarat Faktur Pajak Gabungan Bagi PKP 

 

Dasar Hukum Penerbitan Faktur Pajak Gabungan

Dasar hukum Faktur Pajak Gabungan adalah UU PPN Pasal 13. Di dalamnya disebutkan bahwa PKP dapat membuat satu faktur pajak yang meliputi keseluruhan penyerahan kepada pembeli atau penerima Baranf atau Jasa Kena Pajak. Setiap Pengusaha Kena Pajak wajib membuat dan menerbitkan e-Faktur sesuai denga Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-136/ PJ/2014 tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik. Dasar hukum lainnya adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.03/2010 Tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak.

 

Persyaratan Pembuatan Faktur Pajak Gabungan 2019

Perbedaan faktur pajak gabungan dan faktur pajak standar hanya terletak pada penulisannya dan banyaknya jumlah transaksi kepada satu pihak yang sama. Sementara pada faktur pajak keluaran biasa hanya terdapat satu transaksi barang dan jasa. Oleh karena itu, dalam rangka penyederhanaan proses pelaporan faktur pajak, Pengusaha Kena Pajak dapat menerapkan metode penyederhanaan pencatatan transaksi dengan membuat faktur pajak gabungan. Bagaimana persyaratan sebelum membuat faktur pajak gabungan bagi Pengusaha Kena Pajak?

  1. Saat membuat faktur pajak, PKP wajib menyertakan invoice atau faktur penjualan. Invoice cukup terdiri dari satu faktur yang berisikan sejumlah transaksi dan disertai “Surat Jalan”. Tanggal yangtertera pada surat jalan harus sama dengan tanggal pada invoice dan tanggal faktur pajak.
  2. Faktur Pajak gabungan yang dibuat melalui aplikasi e-Faktur berisi kuantitas barang dan nominal transaksi. Satu nomor seri faktur pajak (NSFP)juga hanya digunakan untuk satu faktur pajak gabungan.

Baca juga: Urgensi Nomor Seri Faktur Pajak dalam Transaksi yang Dilakukan Pengusaha Kena Pajak

 

Tata Cara Pembuatan Faktur Pajak Gabungan

Pengisian E-Filing 2019, Cara Mudah Melaporkan SPT

Pembuatan faktur pajak gabungan 2019 sangatlah mudah dan sederhana seperti membuat faktur pajak pada umumnya. Faktur pajak gabungan harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Berikut ini adalah tata cara membuat faktur pajak gabungan:

  1. Tuliskan nama, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan alamat penjual yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
  2. Sertakan pula nama lengkap, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan alamat lengkap penerima Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
  3. Masukkan jenis barang atau jasa, harga jual atau penggantian hingga potongan harga atas barang pesanan.
  4. Tulis Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang dipungut.
  5. Tulis nomor seri faktur pajak (NSFP), kode pajak, dan tanggal pembuatan faktur pajak.
  6. Bubuhkan nama dan tanda tangan asli pihak yang berhak menandatangani faktur pajak.

 

Klikpajak menyediakan berbagai informasi perpajakan yang Anda butuhkan. Gunakan layanan perpajakan Klikpajak mulai dari hitung, bayar, dan lapor pajak secara mudah, cepat, dan GRATIS selamanya. Daftarkan akun Anda sekarang juga di sini!

 


PUBLISHED13 Nov 2019
Ageng Prabandaru
Ageng Prabandaru

SHARE THIS ARTICLE: