Tutorial Cara Lapor SPT Masa PPN Nihil di e-Faktur 3.0

Tutorial Cara Lapor SPT Masa PPN Nihil di e-Faktur 3.0

Setelah e-Faktur 3.0 diberlakukan mulai 1 Oktober 2020 secara nasional, penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai harus melalui aplikasi e-Faktur. Ketahui cara lapor SPT Masa PPN Nihil di e-Faktur 3.0 web based.

Sebelumnya, pelaporan SPT Masa PPN dilakukan melalui aplikasi e-Filing atau e-SPT Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Namun setelah DJP resmi merilis e-Faktur 3.0, pelaporan SPT Masa PPN untuk mulai masa pajak September 2020 dan seterusnya harus menggunakan e-Faktur 3.0 web based.

Bagi yang selama ini menggunakan aplikasi e-Faktur client desktop DJP, harus update e-Faktur 3.0 terlebih dahulu menggantikan e-Faktur versi 2.2 untuk bisa membuat Faktur Pajak elektronik dan melaporkan SPT Masa PPN-nya di e-Faktur web based DJP.

Bagaimana tutorial cara lapor SPT Masa Nihil di e-Faktur 3.0 web based ini, berikut ulasan dari Klikpajak by Mekari.

Sekilas tentang PPN

Sebelum Klikpajak membahas secara rinci bagaimana cara melaporkan SPT Masa PPN Nihil di e-Faktur 3.0 ada baiknya kita mengingat-ingat lagi apa itu PPN secara umum.

Setiap pelaku usaha atau bisnis mau tidak mau pada akhirnya akan bersinggungan dengan perpajakan.

Setidaknya, mereka harus tahu jenis-jenis pajak apa saja yang harus dibayar, berapa tarifnya dan bagaimana aturannya.

Salah satu pajak yang paling sering bersinggungan dengan kegiatan usaha adalah PPN.

PPN merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam negeri oleh Wajib Pajak (WP) baik itu individu, Badan, dan Pemerintah.

Dalam penerapannya, Badan atau perorangan yang membayar pajak ini tidak diwajibkan untuk menyetorkan langsung ke kas negara, melainkan lewat pihak yang memotong atau memungut PPN.

Cara Membuat Faktur Pajak dan Bentuknya

PPN bersifat objektif, merupakan pajak tidak langsung dan tidak kumulatif.

Subjek PPN adalah Pengusaha Kena Pajak non PKP. Harus dipahami subjek pajak ini berbeda dengan Wajib Pajak.

Subjek pajak belum memiliki kewajiban untuk membayar pajak sedangkan WP sudah tentu memiliki kewajiban membayar pajak.

PPN adalah pajak yang dikenakan untuk transaksi jual-beli Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) Penjual terhadap pembeli.

Dengan begitu, PPN dibebankan kepada pembeli, bukan penjual. Penjual yang berstatus PKP memungut PPN dari pembeli dan hanya menyetorkan PPN itu ke kas negara.

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 8/1983 tentang PPN dan PPnBM (Pajak Penjualan Atas Barang Mewah), Tarif PPN yang dipungut oleh PKP Penjual sebesar 10%.

Akan tetapi, besarnya tarif PPN ini bisa diubah paling rendah 5% dan setinggi-tingginya 15%. Perubahan tarif PPN ini diatur lagi dalam Peraturan Pemerintah (PP).

Dalam perhitungan PPN terutang, ada kalanya PKP mengalami PPN kurang bayar, lebih bayar ataupun nihil.

Hal ini tergantung dari hasil pegurangan jumlah PPN terutang dari Pajak Masukan dan Pajak Keluaran.

Jika PPN Masukan lebih besar, PKP dapat mengkreditkan pajak masukan atau melakukan restitusi.

Ketika PPN Keluaran lebih besar, maka PKP harus menyetorkan PPN terutang kurang bayar ini ke kas negara.

Sebaliknya, jika ternyata antara PPN Masukan dan PPN Keluaran berimbang alias sama jumlahnya, maka PPN-nya nihil.

Tidak perlu setor PPN terutang ke negara dan juga tidak bisa melakukan pengkreditan PPN ketika mengalami PPN nihil.

pajak usaha ekspedisiIlustrasi penyerahan barang kena pajak atau PPN

Contoh Perhitungan PPN Nihil

PT AAA pada November 2020 melakukan penyerahan BKP penjualan produk alas kaki atau sepatu sebanyak 5000 pasang, dengan harga per pasang sepatu adalag Rp5.000.000.

Penjualan sepatu sebanyak 5.000 pasang itu dilakukan terhadap 4 perusahaan.

Berikut rincian PPN Keluaran PT AAA selama November 2020:

No. Nama Jumlah Sepatu Total Harga PPN
1. PT LLL 500 x Rp5.000.000 = Rp2.500.000.000 x 10% = Rp250.000.000
2. PT MMM 1000 x Rp5.000.000 = Rp5.000.000.000 x 10% = Rp500.000.000
3. PT NNN 1500 x Rp5.000.000 = Rp7.500.000.000 x 10% = Rp750.000.000
4. PT PPP 2000 x Rp5.000.000 = Rp10.000.000.000 x 10% = Rp1.000.000.000

 

Kemudian PT AAA pada bulan November 2020 ini juga melakukan pembelian barang kena pajak berupa bahan baku produksi alas kaki yakni aksesoris dari PT CCC sebesar Rp500.000.000, sol sepatu PT HHH sebesar Rp2.000.000.000, dan kulit bahan dari PT KKK sebesar Rp2.500.000.000, lalu mesin produksi sebesar Rp15.000.000.000 dari PT JJJ, dan perlengkapan produksi lainnya Rp1.500.000.000 dari PT QQQ.

Berikut rincian PPN Masukan PT AAA selama November 2020:

No. Nama Jenis Barang Total Harga PPN
1. PT CCC Aksesoris = Rp500.000.000 x 10% = Rp50.000.000
2. PT HHH Sol Sepatu = Rp2.000.000.000 x 10% = Rp200.000.000
3. PT KKK Kulit Bahan = Rp2.500.000.000 x 10% = Rp250.000.000
4. PT JJJ Mesin Produksi = Rp15.000.000.000 x 10% = Rp1.500.000.000
5. PT QQQ Perlengkapan Produksi = R[1.500.000.000 x 10% = Rp150.000.000

 

Maka, perhitungan PPN Terutang dari hasil penghitungan Pajak Keluaran (PPN Keluaran) dan Pajak Masukan (PPN Masukan) pada bulan November 2020 adalah:

PPN Keluaran PT AAA November 2020

No. Nama PPN Keluaran
1. PT LLL = Rp250.000.000
2. PT MMM = Rp500.000.000
3. PT NNN = Rp750.000.000
4. PT PPP = Rp1.000.000.000 (+)
  Total PPN Keluaran November 2020 = Rp2.500.000.000

 

PPN Masukan PT AAA November 2020

No. Nama PPN Masukan
1. PT CCC = Rp50.000.000
2. PT HHH = Rp200.000.000
3. PT KKK = Rp250.000.000
4. PT JJJ = Rp1.500.000.000
5. PT QQQ = Rp150.000.000
  Total PPN Masukan November 2020 = Rp2.500.000.000

 

PPN Terutang PT AAA pada November 2020

Dari perhitungan PPN Keluaran dan PPN Masukan PT AAA tersebut, PPN Terutang pada bulan November 2020 ini adalah:

PPN Keluaran
Total PPN Keluaran November 2020 = Rp2.500.000.000
PPN Masukan
Total PPN Masukan November 2020 = Rp2.500.000.000
PPN Terutang November 2020
= PPN Keluaran – PPN Masukan
= Rp2.500.000.000 – Rp2.500.000.000
= Rp0 (PPN Nihil)

 

Karena PPN Nihil, tidak ada tuntutan bagi PT AAA untuk menyetorkan PPN Kurang Bayar, juga tidak punya hak untuk mengajukan restitusi ataupun mengkreditkan PPN Lebih Bayar.

Tapi PKP tetap saja harus melaporkan SPT Masa PPN nihil tersebut.

Ilustrasi menghitung PPN nihil

Lapor SPT Masa PPN di e-Faktur 3.0 Web Based

Dengan pemberlakuan resmi e-Faktur 3.0 ini secara nasional, PKP yang akan melapor SPT Masa PPN atau pembetulan SPT Masa PPN untuk Masa Pajak mulai September 2020 dan seterusnya, wajib melalui e-Faktur.

Akan tetapi, PKP masih bisa lapor SPT Masa PPN di e-Filing untuk masa pajak tertentu, yakni masa pajak sebelum September 2020 dan seterusnya.

Melalui e-Faktur 3.0 ini, untuk proses pelaporan SPT, PKP tinggal melihat SPT Masa PPN yang sudah ada dalam sistem e-Faktur 3.0 web based dan tinggal melakukan konfirmasi saja untuk dilanjutkan ke proses penyampaian SPT.

Note: Perbedaan e-Faktur Client Desktop, Web Based, Host to Host dan Penggunaannya

Alur pelaporan SPT Masa PPN melalui aplikasi e-Faktur 3.0 web based adalah:

  • Masuk ke e-Faktur web based DJP di https://web-efaktur.pajak.go.id/
  • Masuk ke database SPT
  • Pilih SPT Masa PPN yang akan dilaporkan
  • Lakukan langkah selanjutnya sesuai petunjuk pada prepopulated SPT Masa PPN ini hingga pelaporan selesai

Cara Lapor SPT Masa PPN Nihil di e-Faktur 3.0

Berikut cara lapor SPT Masa PPN Nihil pada e-Faktur 3.0 web based. Sebelum memulai, PKP harus menyiapkan file Sertifikat Elektronik (sertel) terlebih dahulu.

  1. Masuk ke aplikasi e-Faktur web based DJP di https://web-efaktur.pajak.go.id/
  2. Pilih salah satu Sertifikat Elektronik yang ingin dilaporkan SPT Masa PPN-nya => klik OK
  3. Login kembali dengan Sertifikat Elektronik yang sudah dipilih
  4. Masukan kata sandi e-Nofa atau kata sandi akun PKP dan PKP akan dibawa ke halaman utama
  5. Untuk yang baru pertama kali mengakses e-Faktur web based ini, harus  mengisi data profil aplikasi. Silakan pilih Profil PKP => isi data yang diminta dalam Profil Pengguna => klik Simpan Perubahan. PKP nanti akan mendapatkan notifikasi Ubah profil pengguna berhasil.
  6. Kembali ke menu utama => pilih Administrasi SPT =>  klik Monitoring SPT => klik +Posting SPT yang ada di kanan layar PKP
  7. Isi tahun pajak => masa pajak => pembetulan
  8. Klik Submit. Nanti, akan muncul notifikasi Proses posting sudah masuk ke dalam antrean. Tunggu beberapa saat => Klik OK
  9. Pada Daftar SPT, PKP akan melihat SPT yang sudah berhasil diunggah sebelumnya. Pada bagian Action => klik Buka => masuk ke kolom Buka SPT Masa Pajak.
  10. Pilih Lampiran AB. Pada kolom ini ada tiga submenu antara lain rekapitulasi penyerahan, rekapitulasi perolehan, dan perhitungan pajak masukan yang dapat dikreditkan. Klik masing-masing submenu untuk mengecek, namun PKP jangan mengubah angka yang ada untuk menghindari risiko SPT tidak valid mengingat SPT Masa PPN yang dilaporkan itu nihil
  11.  Jika sudah selesai mengecek => centang pernyataan => klik Submit
  12. PKP akan diarahkan untuk memilih file Sertifikat Elektronik => pilih file Sertifikat Elektronik => klik Open => masukan passphrase => klik Setuju
  13. Pilih lampiran Induk dalam kolom Buka SPT Masa. Dalam kolom Induk, PKP akan melihat enam submenu, cek namun jangan ubah angka yang ada.
  14. Setelah dicek, centang pernyataan => isi nama, jabatan, tanggal dan nama tempat => klik Submit. Jika berhasil, notifikasi Berhasil Submit SPT Induk akan muncul.
  15. PKP selanjutnya akan kembali ke kolom Daftar SPT. Dalam bagian Action => klik Lapor, nanti akan muncul menu Lapor SPT. Pada file lampiran, PKP tidak perlu mengunggah karena nihil => klik Lapor
  16. Notifikasi Proses Lapor SPT Berhasil akan muncul. PKP akan kembali lagi pada kolom Daftar SPT. Pada bagian Action => cetak Bukti Penerimaan Elektronik dan SPT Masa PPN. Lapor SPT Masa PPN Nihil di e-Faktur 3.0 pun Selesai. 

Ingat, sebelum dapat menggunakan aplikasi e-Faktur 3.0 untuk membuat Faktur Pajak, PKP yang selama ini menggunakan aplikasi e-Faktur Client Desktop DJP, harus melakukan install dan update e-Faktur 3.0 terlebih dahulu pada perangkat komputernya.

Setelah mengupdate e-Faktur 3.0 pada perangkat, Anda dapat membuat Faktur Pajak elektroniknya melalui e-Faktur Client Desktop.

Tapi Anda tetap harus berpindah ke aplikasi e-Faktur 3.0 Web Based saat akan melaporkan SPT Masa PPN-nya, karena harus dilakukan secara real time.

Tahukah, Anda dapat membuat e-Faktur dan lapor SPT Masa PPN tanpa keluar masuk platform jika menggunakan e-Faktur Klikpajak.id.

Anda dapat langsung menggunakan fitur prepopulated pada aplikasi e-Faktur 3.0 tanpa harus install sendiri aplikasinya dari versi e-Faktur 2.2 ke e-Faktur 3.0 jika menggunakan Klikpajak.id.

Sebab Klikpajak.id merupakan aplikasi pajak online berbasis web yang didukung dengan teknologi cloud yang memungkinkan Anda membuat Faktur Pajak elektronik sekaligus melaporkan SPT Masa PPN hanya dalam satu platform.

Cloud computing atau komputasi awan adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna.

Melalui teknologi cloud, Anda bisa menggunakan aplikasi tanpa harus mengunduh (download) dan memasang (install) aplikasi terlebih dahulu.

Sebab sistem cloud yang berbasis web ini memudahkan Anda dalam mengakses data dan informasi melalui internet secara cepat.

Anda pun dapat melakukan semua aktivitas perpajakan hanya dalam satu platform kapan saja dan di mana saja.

“Gunakan aplikasnya, biar Klikpajak yang mengurus sistemnya untuk mempermudah pembuatan e-Faktur hingga pelaporan SPT Masa PPN Anda.”

Melalui e-Faktur Klikpajak, Anda dapat mengelola Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) dan memperoleh Surat Pemberitahuan PPN sesuai data yang diunggah ke DJP.

Bahkan pembuatan dan pengelolaan e-Faktur Anda semakin cepat karena salah satu kelebihan Klikpajak adalah terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal by Mekari – Simple Online Accounting Software.

Ini adalah teknologi canggih berbasis API integration yang membuat proses pengelolaan data pajak dari bagian keuangan (accounting) lebih cepat dan mudah.

Melalui e-Faktur Klikpajak, Anda bisa menarik data langsung dari pembukuan atau laporan keuangan Jurnal.id tanpa harus keluar masuk platform lagi.

Tentu saja, hal ini semakin menghemat waktu Anda, bukan?

Cara Membuat e-Faktur dan Pelaporan SPT Masa PPN

Jadi, kemudahan berlipat Anda dapatkan dengan menggunakan e-Faktur Klikpajak adalah:

  • Langsung menggunakan aplikasi e-Faktur tanpainstall terlebih dahulu
  • Tidak perlu input data satu per satu secara manual saat membuat e-Faktur karena bisa langsung menarik data transaksi dari laporan keuangan ‘online’
  • Membuat e-Faktur dan menyampaikan SPT Masa PPN lebih praktis dengan sistem yang terintegrasi dengan Jurnal.id

Untuk mengetahui bagaimana cara membuat e-Faktur, bayar PPN dan melaporkan SPT Masa PPN, lihat tutorialnya di SINI.

Lebih jelasnya bagaimana cara membuat:

  • Faktur Keluaran
  • Membuat Faktur Pengganti
  • Cara membuat Faktur Pajak Pembatalan
  • Membuat Faktur Pajak Retur
  • Cara menghapus ‘Draft’ Faktur Pajak

Selengkapnya, lihat di sini Panduan Lengkap Penggunaan e-Faktur ‘Online’

Ilustrasi membuat Faktur Pajak dan lapor SPT Masa PPN

Fitur Lengkap Klikpajak: Hitung, Bayar dan Lapor Pajak dalam Satu Platform

Bukan hanya e-Faktur, Klikpajak.id memiliki fitur lengkap yang memudahkan urusan perpajakan Anda, mulai dari menghitung, membayar pajak, hingga melaporkan pajak hanya dalam satu platform.

Klikpajak.id adalah Penyedia Jasa Apikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resmi DJP yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Berikut fitur-fitur Klikpajak.id yang memudahkan Anda melakukan administrasi perpajakan menggunakan aplikasi pajak online mitra resmi DJP ini.

a. Bisa Membuat Bukti Potong PPh 23/26 di e-Bupot Klikpajak

Klikpajak juga dilengkapi fitur e-Bupot yang memudahkan Anda menerbitkan Bukti Potong dan mengelola bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah.

Bahkan fitur e-Bupot yang semakin memudahkan Anda membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23/26 dan melaporkan SPT PPh 23/26 melalui e-Bupot dengan menarik data langsung dari laporan keuangan elektronik.

Wajib e-Bupot

Seperti diketahui, baik WP Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun Non-PKP yang melakukan transaksi yang mengharuskan membuat bukti pemotongan PPh 23/26 wajib menggunakan e-Bupot mulai 1 Oktober untuk masa pajak September 2020.

Wajib e-Bupot bagi WP PKP dan Non-PKP ini diatur dalam Kepdirjen Nomor KEP-368/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23/26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Berdasarkan PER-04/PJ/2017.

Note: Tutorial Langkah-Langkah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT PPh 23/26 di e-Bupot

Keunggulan e-Bupot Klikpajak

Berikut keunggulan e-Bupot Klikpajak yang dapat membantu bisnis perusahaan:

  • Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efisien dan ramah penggunaan (user friendly).
  • Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26.
  • Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi.
  • Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah.
  • Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan aman, baik di PJAP dan DJP karena Klikpajak menggunakan teknologi cloud. Sehingga tak perlu khawatir bukti potong dan lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop karena Anda tetap bisa mengaksesnya di mana pun.
  • e-Bupot Klikpajak juga terintegrasi dengan sistem pembukuan akuntansi online Jurnal.id, sehingga semakin mudah dalam pembuatan bukti potong.
  • e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale upsesuai kebutuhan.
  • Layanan support pajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui.
  • Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data faktur pajak atas transaksi yang dilakukan.

Contoh fitur membuat bukti potong PPh Pasal 23/26 di e-Bupot Klikpajak

b. Bisa Membuat Kode Billing Sekaligus Bayar Pajak di e-Billing Klikpajak

Sebelum menyetor pajak, Anda perlu mendapatkan Kode Billing atau ID Billing terlebih dahulu dari DJP melalui e-Billing.

Anda juga bisa membuat Kode Billing sebagai syarat yang harus dipenuhi pada saat akan melakukan pembayaran pajak dengan mudah di Klikpajak.

Anda bisa membuat Kode Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan masa pajak yang diinginkan.

Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) juga akan disimpan dengan rapi dan aman pada Arsip Pajak di Klikpajak.

Sistem e-Billing akan membimbing Anda mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi.

“Klikpajak akan menerbitkan ID Billing Anda resmi dari DJP dan Anda dapat langsung membayar pajak tanpa harus keluar dari platform. Karena e-Billing Klikpajak terintegrasi dengan bank persepsi yang ditunjuk DJP untuk menerima pembayaran/setoran pajak.”

Setelah pembayaran pajak selesai, Anda akan langsung menerima Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) resmi dari DJP.

Note: Langkah-langkah cara membuat Kode Billing dan Bayar Billing, selengkapnya lihat di SINI.

Contoh fitur membuat kode billing dan bayar billing di e-Billing Klikpajak

c. Lapor SPT di e-Filing Klikpajak Gratis!

Melalui e-Filing Klikpajak Anda dapat melaporkan semua jenis SPT Tahunan/Masa PPh dengan langkah-langkah yang mudah.

Lapor SPT di e-Filing Klikpajak juga gratis selamanya, seperti:

  • SPT Tahunan Pajak Badan
  • SPT Masa (Bulanan) Pajak
  • SPT Tahunan Pajak Pribadi

Setelah menyampaikan SPT Pajak, Anda akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP, yang berisi:

  • Informasi Nama Wajib Pajak (WP)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Tanggal pembuatan BPE
  • Jam pembuatan BPE
  • Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

Melalui Klikpajak, Anda juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Tutorial pelaporan SPT Tahunan di e-Filing bisa dilihat pada video berikut ini:

Ketahui Batas Waktu Bayar dan Lapor SPT Pajak

Tak perlu bingung kapan waktunya harus bayar dan lapor pajak.

Hindari sanksi atau denda telat bayar dan lapor pajak, lebih mudah lihat semua jadwal pembayaran dan pelaporan pajak pada kalender saku di Kalender Pajak Klikpajak.

d. Lengkap dengan Fitur ‘Multi User & Multi Company’ Unlimited dan Gratis!

Klikpajak juga dilengkapi dengan fitur multi user dan multi company yang semakin membuat aktivitas perpajakan Anda lebih efektif.

Fitur ‘Multi User’ Klikpajak adalah fitur yang memungkinkan Anda untuk dapat mengatur siapa saja dan berapa banyak pengguna yang dapat mengakses aplikasi Klikpajak di bawah nama perusahaan yang sama.

Sedangkan fitur ‘Multi Company’ Klikpajak adalah fitur yang memungkinkan Anda untuk mengelola beberapa perusahaan dalam satu akun Klikpajak.

Note: Lebih jelasnya bagaimana cara kerja fitur Multi User dan Multi Company ini, selengkapnya lihat di SINI.

Ilustrasi fitur multi user dan multi company di Klikpajak

Bagaimana dengan keamanan data?

Tenang, Anda dapat menyimpan berbagai riwayat pembayaran atau bukti pelaporan pajak maupun aktivitas pajak lainnya dengan nyaman, karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin.

Sebab Klikpajak sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standar Internasional ISO yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Sehingga Anda tidak perlu khawatir kehilangan bukti bayar atau lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop.

Ilustrasi keamanan data dan sistem keamanan cloud yang berlapis

Makin Praktis karena Terhubung dengan Jurnal.id

Agar semakin mudah dan praktis dalam melakukan administrasi perpajakan Anda, gunakan juga pembukuan dan laporan keuangan dalam aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Karena aplikasi pajak online Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Anda dapat menarik data transaksi dalam laporkan keuangan untuk langsung dibuatkan Faktur Pajaknya maupun Bukti Pemotongan pajaknya serta langsung saat diperlukan untuk melaporkan SPT pajaknya dengan cepat dalam satu platform.

Integrasi dengan Jurnal by Mekari ini merupakan teknologi canggih berbasis API integration yang membuat proses pengolahan data pajak dari bagian keuangan (accounting) lebih cepat dan mudah.

Proses pengelolaan pajak pun jadi makin gampang dan tepat hanya dengan Klikpajak.

Note: Ingin mengetahui bagaimana kemudahan dalam pengelolaan administrasi perpajakan Anda dari integrasi Klikpajak dan Jurnal.id, selengkapnya baca di SINI.

Contoh fitur aplikasi akuntansi online Jurnal.id yang terintegrasi dengan aplikasi pajak online Klikpajak.id

Tim Support Klikpajak Selalu Siap Membantu Anda!

“Fitur lengkap Klikpajak membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Anda para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Anda yang berprofesi pada bagian keuangan atau sebagai sebagai tax officer di perusahaan.”

Sebagai mitra resmi DJP, Klikpajak akan membantu Anda dalam menghitung, membayar hingga melaporkan kegiatan perpajakan Anda.

Tinggal klik, semua urusan pajak Anda selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis atau aktivitas Anda dalam membuat Faktur Pajak, Bukti Pemotongan pajak, penyampaian SPT Tahunan/Masa PPh dan PPN, serta berbagai aktivitas perpajakan lainnya secara efektif yang dapat menghemat banyak waktu Anda?

“Jangan segan menghubungi kami, karena kami senang berbicara dengan Anda. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya. Klikpajak mengerti yang Anda butuhkan.”

Cukup daftarkan email Anda di www.klikpajak.id dan temukan bagaimana Anda dapat melakukan urusan pajak dengan sangat menyenangkan. Lebih mudah dari sekadar yang Anda bayangkan.


PUBLISHED15 Nov 2020
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: