Tindakan dan Ketentuan Penagihan Pajak - Klikpajak

Tindakan dan Ketentuan Penagihan Pajak

Sebagai wajib pajak, Anda harus memahami prosedur dan ketentuan penagihan pajak. Tujuannya adalah agar Anda dapat mengantisipasi segala risiko yang timbul dari penagihan pajak. Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan dengan tujuan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajaknya dengan tertib. Sedangkan, penanggung pajak merupakan orang atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak. Dasar hukum penagihan pajak telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Bagaimana ketentuan penagihan pajak lainnya? Simak pembahasan lengkapnya berikut ini.

 

Dasar Penagihan Pajak

Dasar Penagihan Pajak adalah adanya utang pajak atau jumlah yang masih harus dibayar wajib pajak. Jumlah ini akan menjadi tunggakan pajak apabila saat jatuh tempo penanggung pajak belum melunasi utang pajak. Tunggakan pajak inilah yang akan menjadi dasar untuk melaksanakan penagihan pajak kepada penanggung pajak.

Dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa menjelaskan bahwa utang pajak adalah pajak yang masih harus dilunasi termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

 

5 Tindakan Penagihan Pajak

penagihan pajak

Dalam melaksanakan ketentuan penagihan pajak, juru sita pajak sebagai penagih pajak perlu melaksanakan serangkaian tindakan penagihan ini demi kelancaran penagihan pajak terhadap penanggung pajak:

1. Melaksanakan dan Menyerahkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus

Penagihan seketika dan sekaligus merupakan tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh juru sita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran. Seketika mengandung artian bahwa penagihan pajak dilakukan pada saat itu juga tanpa menunggu jatuh tempo. Sedangkan, sekaligus mengandung artian bahwa penagihan pajak meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak.

Juru sita melaksanakan penagihan atas utang pajak sebelum surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak yang diterbitkan jatuh tempo. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya utang pajak yang tidak dapat ditagih. Apabila saat ditagih seketika dan sekaligus penanggung pajak belum membayar, maka juru sita pajak akan menunggu pembayaran dan pelunasan sampai dengan jatuh tempo.

2. Menerbitkan Surat Teguran

Surat teguran atau surat peringatan merupakan surat yang diterbitkan pejabat (pihak yang berwenang menerbitkan surat teguran dan surat lain sesuai dengan ketentuan penagihan pajak). Surat ini diterbitkan apabila dalam waktu tujuh hari setelah tanggal jatuh tempo surat ketetapan, penanggung pajak belum melunasi utang pajaknya. Tujuan diterbitkannya surat teguran adalah untuk memberi peringatan kepada penanggung pajak agar segera melunasi utang pajak sehingga tidak perlu dilakukan penagihan secara paksa.

3. Memberitahukan Surat Paksa

Surat Paksa merupakan surat yang diterbitkan apabila 21 hari setelah jatuh tempo surat teguran, penanggung pajak tidak melunasi utang pajaknya. Surat paksa harus dilunasi oleh penanggung pajak dalam waktu 2 x 24 jam.

4. Melaksanakan Penyitaan Barang atau Aset dengan Surat Sita

Surat sita merupakan surat yang diterbitkan apabila dalam waktu 2 x 24 jam penanggung pajak belum membayar dan melunasi kewajiban utang pajak. Penerbitan surat sita ini dibebani biaya pelaksanaan sita sebesar Rp75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan ditanggung penanggung pajak. Tindakan Penyitaan tidak ditujukan untuk menjual barang milik penanggung pajak, melainkan hanya digunakan sebagai jaminan agar penanggung pajak melunasi utang pajak.

Dengan demikian, penanggung pajak masih memiliki kesempatan untuk melunasi utang pajak sampai dengan dilakukannya penyitaan. Penyitaan dilaksanakan oleh juru sita pajak dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang dewasa, penduduk Indonesia, dikenal oleh juru sita pajak, dan dapat dipercaya (kredibel).

5. Melaksanakan Pelelangan

Pelelangan dilakukan apabila dalam waktu 14 hari setelah dilakukan penyitaan, utang pajak belum dibayar. Dalam hal penanggung pajak belum membayar biaya atas penagihan paksa dan pelaksanaan penyitaan, maka biaya tersebut akan digabungkan dengan biaya iklan pelelangan dalam surat kabar dan biaya pada saat pelelangan.

 

Penagihan Pajak Terutang Lewat Jatuh Tempo

  1. Diterbitkannya Surat Paksa;
  2. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung;
  3. Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan; atau
  4. Dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

 

Klikpajak hadir sebagai solusi lapor pajak online melalui e-Filing Pajak resmi dari Ditjen Pajak. Klikpajak adalah aplikasi penyedia jasa elektronik SPT (e-SPT) dan e-Filing pajak online yang resmi dan telah disahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sesuai Surat Keputusan Nomor KEP-193/PJ/2015. Lapor SPT Tahunan Pribadi dan Badan Anda dengan mudah melalui e-Filing Klikpajak. Sebelum pelaporan pajak badan tahunan berakhir pada 30 April nanti, segera penuhi segala kewajiban perpajakan Anda. Hindari sanksi administrasi karena terlambat lapor. Simpan dengan baik kode EFIN Anda demi kelancaran pembayaran pelaporan perpajakan Anda. Daftar Klikpajak sekarang juga agar Anda bisa lapor SPT GRATIS selamanya tanpa dipungut biaya tambahan dan Anda akan memperoleh Bukti Lapor resmi seperti DJP Online.

Kategori : Berita Regulasi

PUBLISHED05 Aug 2019
Ageng Prabandaru
Ageng Prabandaru

SHARE THIS ARTICLE: