Cara Menentukan Biaya Jabatan & Pensiun untuk Hitung PPh 21

Cara Menentukan Biaya Jabatan dan Biaya Pensiun dalam PPh 21 — Cara Menentukan Biaya Jabatan & Pensiun untuk Hitung PPh 21

      Mekari Klikpajak Highlights    

     Biaya jabatan dan biaya pensiun adalah komponen pengurang penghasilan bruto dalam perhitungan PPh Pasal 21 agar pajak mencerminkan penghasilan bersih.
Biaya jabatan berlaku untuk pegawai tetap, bersifat normatif (tanpa bukti), sebesar 5% dari bruto dengan batas Rp500.000/bulan atau Rp6 juta/tahun.
Biaya pensiun berasal dari iuran aktual pegawai ke dana pensiun, juga 5% dari bruto dengan batas Rp200.000/bulan atau Rp2,4 juta/tahun.
Perhitungan dimulai dari menentukan status pegawai, menghitung penghasilan bruto, lalu mengurangkan biaya jabatan dan pensiun untuk mendapatkan penghasilan neto.
Aturan terbaru mengacu pada PMK 168/2023 (berlaku 2024), termasuk ketentuan bahwa pengurangan dihitung terpisah jika memiliki lebih dari satu pemberi kerja.
    

Biaya jabatan dan biaya pensiun merupakan komponen yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Keduanya berfungsi mengurangi penghasilan bruto agar pajak yang dikenakan lebih mencerminkan kondisi penghasilan bersih yang diterima karyawan.Namun, masih banyak wajib pajak maupun bagian HR dan payroll yang belum memahami cara menentukan biaya jabatan dan biaya pensiun secara tepat sesuai ketentuan.

Mekari Klikpajak akan membahas secara rinci tentang cara menentukan biaya jabatan dan pensiun untuk menghitung PPh 21 berdasarkan peraturan terbaru.

Pengertian Biaya Jabatan dan Biaya Pensiun

Melalui Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) No. 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 168 Tahun 2023, dijelaskan bahwa biaya jabatan dan biaya pensiun merupakan komponen pengurang penghasilan bruto dalam penghitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap dan penerima pensiun berkala.

A. Apa itu Biaya Jabatan?

Biaya jabatan adalah pengurang penghasilan bruto bagi pegawai tetap yang diberikan sebagai pengakuan atas pengeluaran yang secara umum timbul karena pelaksanaan pekerjaan. Pengurang ini bersifat standar atau normatif, sehingga tidak memerlukan bukti pengeluaran dari pegawai.Dalam konteks PPh 21, biaya jabatan digunakan untuk mencerminkan biaya pribadi yang tidak secara langsung dapat diklaim, tetapi dianggap wajar terjadi selama pegawai menjalankan tugasnya.Ciri utama biaya jabatan antara lain:

Berlaku khusus untuk pegawai tetap

Dihitung secara otomatis dalam payroll

Tidak memerlukan dokumen pendukung

Memiliki batas maksimal tertentu

B. Apa itu Biaya Pensiun?

Biaya pensiun adalah iuran yang dibayarkan pegawai kepada dana pensiun atau program jaminan hari tua yang telah mendapat pengesahan dari pemerintah. Iuran ini dapat menjadikan pengurang penghasilan bruto selama memenuhi ketentuan perpajakan.Berbeda dengan biaya jabatan, biaya pensiun tidak bersifat asumsi. Besarnya biaya pensiun bergantung pada jumlah iuran yang benar-benar dibayarkan oleh pegawai, dengan tetap memerhatikan batas maksimal yang ditetapkan.

Peraturan terbaru yang mengatur tentang biaya jabatan dan biaya pensiun adalah PMK 168/2023. Peraturan ini menggantikan ketentuan sebelumnya (PMK 250/2008) dan mulai berlaku sejak 1 Januari 2024.

Ketentuan Biaya Jabatan bagi Pegawai Tetap

Berikut beberapa ketentuan biaya jabatan bagi pegawai tetap ditetapkan sebagai berikut:

Jika pada awal tahun sudah berstatus pegawai tetap, maka biaya jabatan dihitung dari bulan Januari sampai dengan akhir tahun saat yang bersangkutan berhenti bekerja.
Jika seseorang baru diangkat sebagai pegawai tetap dalam tahun takwim/kalender, maka biaya jabatan dihitung sejak bulan pengangkatan sampai akhir tahun atau status berhenti bekerja.
Jika seorang telah berhenti bekerja dalam tahun takwim, maka biaya jabatan dihitung dari bulan Januari sampai dengan bulan saat yang bersangkutan berhenti bekerja.

Baca Juga: Cara Lapor Pajak Online Jika Pindah Kerja dalam Setahun

Tarif Biaya Jabatan & Biaya Pensiun

Besar tarif biaya jabatan dan tarif biaya pensiun ditetapkan dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (2) PMK 168/2023.

Tarif Biaya Jabatan	Tarif Biaya Pensiun
Biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, dengan batas maksimal: – Rp500.000 sebulan atau; – Rp6.000.000 setahun.	Biaya pensiun, besarannya juga ditetapkan 5% dari penghasilan bruto, namun dengan batas maksimal yang lebih rendah, yaitu: – Rp200.000 sebulan atau; – Rp2.400.000 setahun.

Cara Menentukan Biaya Jabatan & Pensiun untuk PPh 21

A. Contoh Perhitungan Biaya Jabatan

Tuan A bekerja di PT BBB dengan gaji bulanan Rp10.200.000. Maka, penghitungan biaya jabatan yang dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto sebagai berikut:

Biaya Jabatan = 5% x Rp10.200.000 = Rp510.000

B. Contoh Perhitungan Biaya Pensiun

Tuan B merupakan pensiunan yang menerima uang pensiun Rp5.000.000 per bulan. Maka, perhitungan biaya pensiun yang dapat dikurangkan sebagai berikut:

Karena melebihi batas maksimal Rp200.000 per bulan, maka biaya pensiun yang dapat dikurangkan adalah Rp200.000.

Baca Juga: Cara Menghitung PPh Pasal 21 Karyawan Pindah Kerja Terbaru

Contoh Hitung Penghasilan Neto Setelah Dikurangi Biaya Jabatan & Pensiun

Contoh 1: Penghasilan di Bawah Batas Maksimal

1. Penghasilan bruto: Rp8.000.000
2. Iuran pensiun: Rp100.000

Biaya jabatan: 5% x Rp8.000.000 = Rp400.000
Biaya pensiun: Rp100.000

Penghasilan neto: Rp8.000.000 – Rp400.000 – Rp100.000 = Rp7.500.000

Contoh 2: Penghasilan di Atas Batas Maksimal

1. Penghasilan bruto: Rp15.000.000
2. Iuran pensiun: Rp250.000

Biaya jabatan: 5% x Rp15.000.000 = Rp750.000 (dibatasi Rp500.000)
Biaya pensiun: Rp250.000 (dibatasi Rp200.000)

Penghasilan neto: Rp15.000.000 – Rp500.000 – Rp200.000 = Rp14.300.000

Ketentuan untuk Pekerja dengan Penghasilan dari Beberapa Pemberi Kerja

Merujuk Pasal 10 ayat (3) PMK 168/2023, bagi pegawai tetap yang menerima penghasilan dari lebih dari satu pemberi kerja, biaya jabatan dihitung pada masing-masing pemberi kerja.

Hal yang sama berlaku untuk penerima pensiunan berkala, sebagaimana tertuang dalam Pasal 10 ayat (4) PMK tersebut, di mana biaya pensiun dihitung pada masing-masing dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun.

Beleid ini menegaskan bahwa biaya jabatan maupun biaya pensiun dihitung secara terpisah untuk setiap pemberi penghasilan atau dana pensiun, meskipun seorang pegawai atau pensiunan memiliki lebih dari satu sumber penghasilan.

Sehingga hal ini memungkinkan pegawai atau pensiunan untuk mendapatkan pengurangan biaya jabatan atau biaya pensiun dari masing-masing penghasilan yang diterimanya.

Baca Juga: Pajak Pensiun: Ketentuan dan Contoh Perhitungan

Tips Menghitung Biaya Jabatan & Biaya Pensiun bagi Perusahaan

Bagi Anda yang mengelola penggajian karyawan, dapat mengikuti tips penghitungan biaya jabatan dan biaya pensiun berikut ini:

- Pastikan data penghasilan bruto karyawan atau pensiunan akurat dan terkini.
- Gunakan sistem penggajian yang terintegrasi dengan perhitungan pajak untuk mengurangi kesalahan manual, seperti software HCM CLoud Mekari Talenta untuk penghitungan payroll otomatis dan terintegrasi dengan aplikasi pajak online Mekari Klikpajak yang semakin memudahkan pengelolaan PPh 21.
- Selalu perbarui pengetahuan tentang peraturan perpajakan terbaru.
- Lakukan verifikasi berkala terhadap perhitungan biaya jabatan dan biaya pensiun.
- Konsultasikan dengan konsultan pajak jika menghadapi kasus-kasus khusus atau kompleks.
- Simpan dokumentasi perhitungan dengan baik untuk keperluan audit atau pemeriksaan pajak. Melalui fitur Arsip Pajak Mekari Klikpajak, semua riwayat transaksi perpajakan Anda akan otomatis tersimpan dalam sistem dan mudah ditemukan jika sewaktu-waktu dibutuhkan.
- Edukasi karyawan tentang komponen penghitungan PPh 21, termasuk biaya jabatan dan biaya pensiun.
- Pertimbangkan penggunaan software pajak yang dapat membantu otomatisasi perhitungan. Anda dapat mencoba menghitungnya melalui Kalkulator PPh 21 Mekari Klikpajak.

Anda dapat mengelola gaji sekaligus membuat bukti potong PPh 21/26 karyawan secara otomatis melalui e-Bupot PPh 21/26 Mekari Klikpajak karena sudah terintegrasi dengan software payroll HCM Cloud Mekari Talenta.

Kesimpulan

Penentuan biaya jabatan dan biaya pensiun merupakan aspek penting dalam perhitungan PPh 21. Dengan mengikuti panduan dan ketentuan terbaru sesuai PMK 168/2023, baik karyawan maupun perusahaan dapat melakukan perhitungan pajak dengan lebih akurat dan efisien.

Selalu perhatikan batas maksimal yang diperbolehkan dan lakukan perhitungan dengan teliti untuk menghindari kesalahan yang dapat berdampak pada kewajiban pajak.

Dengan memahami dan menerapkan ketentuan biaya jabatan dan biaya pensiun secara tepat, perusahaan dapat memastikan kepatuhan pajak dan efisiensi dalam penghitungan PPh 21 karyawan.

Referensi

Database Peraturan JDIH BPK. “Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan”
Database Peraturan JDIH BPK. “Peraturan Menteri Keuangan No. 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa atau Kegiatan Orang Pribadi”