Cara Menentukan Biaya Jabatan dan Pensiun untuk Hitung PPh 21

Biaya Jabatan dan Biaya Pensiun untuk PPh 21 — Cara Menentukan Biaya Jabatan dan Pensiun untuk Hitung PPh 21

Biaya jabatan dan biaya pensiun merupakan komponen yang digunakan untuk menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

Mekari Klikpajak akan membahas secara rinci tentang cara menentukan biaya jabatan dan pensiun untuk menghitung PPh 21 berdasarkan peraturan terbaru.

Pengertian Biaya Jabatan dan Biaya Pensiun

Melalui Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) No. 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 168 Tahun 2023, dijelaskan bahwa biaya jabatan dan biaya pensiun merupakan komponen pengurang penghasilan bruto dalam penghitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap dan penerima pensiun berkala.

Pengertian Biaya Jabatan	Pengertian Biaya Pensiun
Biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pegawai tetap. Biaya ini diberikan kepada karyawan tetap yang masih aktif bekerja, baik yang memiliki jabatan struktural maupun tidak.	Biaya pensiun adalah biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto dalam penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur bagi penerima pensiun berkala (Pasal 11 ayat 1 PMK 168/2023). Sama seperti biaya jabatan, biaya pensiun ini merupakan biaya yang bersifat fiktif atau tidak riil, namun diperbolehkan sebagai pengurang dalam perhitungan pajak.

Peraturan Terbaru Mengenai Biaya Jabatan dan Biaya Pensiun

Peraturan terbaru yang mengatur tentang biaya jabatan dan biaya pensiun adalah PMK 168/2023. Peraturan ini menggantikan ketentuan sebelumnya (PMK 250/2008) dan mulai berlaku sejak 1 Januari 2024.

Ketentuan Biaya Jabatan bagi Pegawai Tetap

Ketentuan biaya jabatan bagi pegawai tetap ditetapkan sebagai berikut:

Jika pada awal tahun sudah berstatus pegawai tetap, maka biaya jabatan dihitung dari bulan Januari sampai dengan akhir tahun saat yang bersangkutan berhenti bekerja.
Jika seseorang baru diangkat sebagai pegawai tetap dalam tahun takwim/kalender, maka biaya jabatan dihitung sejak bulan pengangkatan sampai akhir tahun atau status berhenti bekerja.
Jika seorang telah berhenti bekerja dalam tahun takwim, maka biaya jabatan dihitung dari bulan Januari sampai dengan bulan saat yang bersangkutan berhenti bekerja.

Baca Juga: Cara Lapor Pajak Online Jika Pindah Kerja dalam Setahun

Tarif Biaya Jabatan dan Biaya Pensiun

Besar tarif biaya jabatan dan tarif biaya pensiun ditetapkan dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (2) PMK 168/2023.

Tarif Biaya Jabatan	Tarif Biaya Pensiun
Biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, dengan batas maksimal: – Rp500.000 sebulan atau; – Rp6.000.000 setahun.	Biaya pensiun, besarannya juga ditetapkan 5% dari penghasilan bruto, namun dengan batas maksimal yang lebih rendah, yaitu: – Rp200.000 sebulan atau; – Rp2.400.000 setahun.

Langkah Perhitungan Biaya Jabatan dan Biaya Pensiun untuk PPh 21

Ikuti langkah-langkah berikut untuk menentukan biaya jabatan dan biaya pensiun dalam penghitungan PPh 21:

Tentukan penghasilan bruto karyawan atau pensiunan.
Hitung 5% dari penghasilan bruto tersebut.
Bandingkan hasil perhitungan dengan batas maksimal yang diperbolehkan.
Gunakan nilai yang lebih kecil antara hasil perhitungan dan batas maksimal.

Contoh Perhitungan Biaya Jabatan

Tuan A bekerja di PT BBB dengan gaji bulanan Rp10.200.000. Maka, penghitungan biaya jabatan yang dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto sebagai berikut:

Biaya Jabatan = 5% x Rp10.200.000 = Rp510.000

Karena melebihi batas maksimal Rp500.000 per bulan, maka biaya jabatan yang dapat dikurangkan adalah Rp500.000.

Contoh Perhitungan Biaya Pensiun

Tuan B merupakan pensiunan yang menerima uang pensiun Rp5.000.000 per bulan. Maka, perhitungan biaya pensiun yang dapat dikurangkan sebagai berikut:

Biaya Pensiun = 5% x Rp5.000.000 = Rp250.000

Karena melebihi batas maksimal Rp200.000 per bulan, maka biaya pensiun yang dapat dikurangkan adalah Rp200.000.

Baca Juga: Cara Menghitung PPh Pasal 21 Karyawan Pindah Kerja Terbaru

Ketentuan untuk Pekerja dengan Penghasilan dari Beberapa Pemberi Kerja

Merujuk Pasal 10 ayat (3) PMK 168/2023, bagi pegawai tetap yang menerima penghasilan dari lebih dari satu pemberi kerja, biaya jabatan dihitung pada masing-masing pemberi kerja.

Hal yang sama berlaku untuk penerima pensiunan berkala, sebagaimana tertuang dalam Pasal 10 ayat (4) PMK tersebut, di mana biaya pensiun dihitung pada masing-masing dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun.

Beleid ini menegaskan bahwa biaya jabatan maupun biaya pensiun dihitung secara terpisah untuk setiap pemberi penghasilan atau dana pensiun, meskipun seorang pegawai atau pensiunan memiliki lebih dari satu sumber penghasilan.

Sehingga hal ini memungkinkan pegawai atau pensiunan untuk mendapatkan pengurangan biaya jabatan atau biaya pensiun dari masing-masing penghasilan yang diterimanya.

Baca Juga: Pajak Pensiun: Ketentuan dan Contoh Perhitungan

Tips Menghitung Biaya Jabatan dan Biaya Pensiun bagi Perusahaan

Bagi Anda yang mengelola penggajian karyawan, dapat mengikuti tips penghitungan biaya jabatan dan biaya pensiun berikut ini:

Pastikan data penghasilan bruto karyawan atau pensiunan akurat dan terkini.
Gunakan sistem penggajian yang terintegrasi dengan perhitungan pajak untuk mengurangi kesalahan manual, seperti software HRIS Mekari Talenta untuk penghitungan payroll otomatis dan terintegrasi dengan aplikasi pajak online Mekari Klikpajak yang semakin memudahkan pengelolaan PPh 21.
Selalu perbarui pengetahuan tentang peraturan perpajakan terbaru.
Lakukan verifikasi berkala terhadap perhitungan biaya jabatan dan biaya pensiun.
Konsultasikan dengan konsultan pajak jika menghadapi kasus-kasus khusus atau kompleks.
Simpan dokumentasi perhitungan dengan baik untuk keperluan audit atau pemeriksaan pajak. Melalui fitur Arsip Pajak Mekari Klikpajak, semua riwayat transaksi perpajakan Anda akan otomatis tersimpan dalam sistem dan mudah ditemukan jika sewaktu-waktu dibutuhkan.
Edukasi karyawan tentang komponen penghitungan PPh 21, termasuk biaya jabatan dan biaya pensiun.
Pertimbangkan penggunaan software pajak yang dapat membantu otomatisasi perhitungan. Anda dapat mencoba menghitungnya melalui Kalkulator PPh 21 Mekari Klikpajak.

Kesimpulan

Penentuan biaya jabatan dan biaya pensiun merupakan aspek penting dalam perhitungan PPh 21. Dengan mengikuti panduan dan ketentuan terbaru sesuai PMK 168/2023, baik karyawan maupun perusahaan dapat melakukan perhitungan pajak dengan lebih akurat dan efisien.

Selalu perhatikan batas maksimal yang diperbolehkan dan lakukan perhitungan dengan teliti untuk menghindari kesalahan yang dapat berdampak pada kewajiban pajak.

Dengan memahami dan menerapkan ketentuan biaya jabatan dan biaya pensiun secara tepat, perusahaan dapat memastikan kepatuhan pajak dan efisiensi dalam penghitungan PPh 21 karyawan.