PTKP 2021, Ini Besar Penghasilan Tidak Kena Pajak

Besar Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 2021

Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi dilaksanakan mulai Januari hingga akhir Maret setiap tahunnya. Mumpung belum terlalu mepet dengan batas waktu pelaporan SPT Tahunan, segera siapkan SPT Tahunan Anda dan ketahui besar PTKP 2021.

Bicara soal pelaporan pajak, sebagian dari Wajib Pajak (WP) mungkin pernah mendengar istilah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

PTKP tidak bisa dikesampingkan karena memengaruhi penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) setiap WP Orang Pribadi.

Setiap gaji atau upa yang diterima karyawan/pegawai, akan selalu ada komponen penghasilan yang tidak dikenakan pajak.

Bisa dibilang, ini sebagai bonus dari pemerintah bagi setiap WP atas penghasilannya yang dibebaskan dari pengenaan pajak.

Lebih jelasnya mengenai batas penghasilan tidak kena pajak ini dan berapa besar PTKP 2021, berikut ulasan dari Klikpajak by Mekari.

Tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak dan PTKP 2021

Ketentuan tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak atau PTKP diatur dalam pasal 7 UU Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008.

PTKP adalah jumlah pendapatan WP pribadi yang dibebaskan dari PPh Pasal 21.

Dalam penghitungan PPh 21, PTKP berfungsi sebagai pengurang penghasilan neto WP, untuk mencari jumlah penghasilan yang dikenakan pajak.

PTKP bisa dikatakan dasar penghitungan PPh 21.

Note: Panduan Penghitungan PPh 21 Karyawan, Contoh, Cara Bayar dan Lapor SPT

Artinya, jika penghasilan seorang WP tidak melebihi PTKP maka tidak dikenakan pajak penghasilan Pasal 21.

Sebaliknya, apabila penghasilan WP melebihi PTKP, maka penghasilan neto setelah dikurangi PTKP itulah yang menjadi dasar penghitungan PPh 21.

Besar Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 2021Ilustrasi karyawan yang berhak atas PTKP 2021

Dasar Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Berdasarkan PTKP 2021

Penghasilan Kena Pajak adalah jumlah upah karyawan/pekerja yang akan dikenakan PPh 21 setelah dikalkulasikan dengan tunjangan, biaya jabatan, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, dan lainnya.

Seperti yang disebutkan di atas, bahwa untuk dapat mengetahui berapa jumlah penghasilan yang akan dikenakan pajak, terlebih dahulu harus mengetahui besar PTKP wajib pajak yang bersangkutan.

Besar PTKP ini berbeda-beda tergantung status WP tersebut.

Berikut ini cara mengetahui jumlah Penghasilan Kena Pajak: 

  • Dari Penghasilan Bruto => dikurangi biaya-biaya => selanjutnya menjadi penghasilan neto. 
  • Dari penghasilan neto tersebut => dikurangi PTKP hingga akhirnya diperoleh Penghasilan Kena Pajak.

Note: Cara Menghitung PPh 21 Tanpa NPWP untuk Karyawan

Setelah menemukan jumlah Penghasilan Kena Pajak, maka nilai tersebut akan dihitung pajaknya menggunakan tarif progresif PPh Pasal 17 ayat (1).

Sesuai Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh No. 36/2008, tarif PPh Orang Pribadi Pasal 21 adalah menggunakan tarif progresif, yang akan dikalikan dengan Penghasilan Kena Pajak.

Tarif progresif PPh OP ini adalah:

  • 5% untuk penghasilan kena pajak hingga Rp50.000.000 per tahun
  • 15% untuk penghasilan kena pajak Rp50.000.000 sampai dengan Rp250.000.000 per tahun
  • 25% untuk penghasilan kena pajak Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000 per tahun
  • 30% untuk penghasilan kena pajak di atas Rp500.000.000 per tahun

Bagi yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dari tarif di atas ditambah lagi dengan tarif 20% lebih tinggi.

Note: Panduan Lengkap Cara Membuat NPWP: Syarat, Cara Daftar NPWP Online

Bebas Bayar Pajak jika di Bawah PTKP 2021

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI No. 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian PTKP, dijelaskan jumlah PTKP untuk WP Orang Pribadi (WP OP) adalah Rp54.000.000 setahun atau Rp Rp4.500.000 per bulan. 

Dengan begitu, jika WP berpenghasilan Rp4.500.000 sebulan, maka berdasarkan aturan PTKP 2020, dibebaskan dari pungutan PPh 21.

Pembebasan tersebut didasarkan pada ambang batas tarif PTKP.

Jika penghasilan tahunan melebihi ambang batas, maka wajib pajak harus membayar PPh 21.

Walaupun begitu, WP tetap harus melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh.

Ketentuan ini berlaku hingga wajib pajak memperoleh status Non-Efektif (NE) dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Besar Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 2021

Berapa Besar PTKP 2021?

Perlu diingat, besar PTKP bisa berubah-ubah setiap tahunnya.

Perubahan besar PTKP ini tergantung dari kebijakan pemerintah yang diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai aturan pelaksana dari UU PPh.

Lalu, berapa besar PTKP 2021?

Karena hingga sekarang ini belum ada aturan baru terkait PTKP, maka besar PTKP 2021 masih didasarkan pada peraturan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016.

Berikut tarif PTKP sesuai PMK 101/2016 yang masih berlaku hingga PTKP 2021:

1. Bagi WP OP akan menjadi Rp54.000.000

2. WP yang sudah menikah, mendapat tambahan sebesar Rp4.500.000

3. Tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami menjadi Rp54.000.000

4. Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, termasuk anak angkat sebesar Rp4.500.000, dimana maksimal tiga orang dalam setiap keluarga.

Keluarga kandung yang di maksud dalam poin empat adalah orang tua kandung, saudara kandung dan anak. Sedangkan yang di maksud keluarga semenda adalah mertua, anak tiri, dan ipar.

Berikut ini, tabel tarif lengkap PTKP 2021 yang mengacu pada PMK No.101/PMK.010/2016 agar lebih mudah memahami PTKP:

Keterangan  Status  Besaran PTKP
WP Tidak Kawin Tanpa Tanggungan Tidak Kawin/TK0 Rp54.000.000
WP Tidak Kawin dengan 1 Tanggungan Tidak Kawin/TK1 Rp58.500.000
WP Kawin dengan 2 Tanggungan Tidak Kawin/TK2 Rp63.000.000
WP Kawin dengan 3 Tanggungan Tidak Kawin/TK3 Rp67.500.000
WP Kawin Tanpa Tanggungan Kawin/K0 Rp58.500.000
WP Kawin dengan 1 Tanggungan Kawin/K1 Rp63.000.000
WP Kawin dengan 3 Tanggungan Kawin/K3 Rp72.000.000
WP Kawin dan Penghasilan Sitri Digabung dengan Penghasilan Suami Kawin/K3 Rp112.500.000
WP Kawin dan Penghasilan Istri Digabung dengan Penghasilan Suami dengan 1 Tanggungan Kawin/K/I/1 Rp117.000.000
WP Kawin dengan 2 Tanggungan Kawin/K2 Rp67.500.000
WP Kawin dan Penghasilan istri Digabung dengan Penghasilan Suami dengan 2 Tanggungan Kawin/I/2 Rp121.500.000
WP Kawin dan Penghasilan Istri Digabung dengan Penghasilan Suami dengan 3 Tanggungan Kawin/I/3 Rp126.000.000

 

Jika dilihat dari tabel tersebut, diketahui bahwa tiap bertambahnya tanggungan, maka bertambah pula tarif PTKP sebanyak Rp4,5 juta.

Tarif PTKP saat ini bukanlah tarif baku yang muncul sejak diberlakukannya tarif PTKP sejak 1984, melainkan telah mengalami beberapa kali pergantian.

Kenaikan tarif terbesar yaitu terjadi saat PTKP dari tahun 2015 ke 2016, dimana terdapat kenaikan hampir 50%. 

Ketika itu pada tahun 2015, tarif PTKP wajib pajak belum kawin sebesar Rp36.000.000.

Itu berbeda dengan 2016, yang naik hampir 50% yaitu sebesar Rp54.000.000.

Besar Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 2021Ilustrasi WP Pribadi yang berhak mendapatkan PTKP 2021

Contoh Perhitungan PTKP 2021

Agar lebih mudah memahaminya, berikut contoh kasus perhitungan PTKP 2021.

Contoh,

AAA seorang karyawati bekerja di PT BCD mendapatkan gaji perbulannya Rp5.000.000.

Ia tercatat seorang fresh graduate yang baru bekerja selama satu tahun dengan status belum menikah.

Maka berikut perhitungan PTKP-nya?

Gaji Pokok Rp 5.000.000
Pengurang:  
Biaya Jabatan 5% x Rp5.000.000 = Rp250.000
Penghasilan Bersih Per-Bulan Rp4.750.000
Penghasilan Bersih Per-Tahun Rp4.750.000 x 12 bulan = Rp57.000.000
PTKP (karena AAA masih lajang dan tidak memiliki tanggungan, maka ia tergolong TK/0) Rp54.000.000
Penghasilan Kena Pajak Setahun Rp3.000.000
PPh Terutang  5% x Rp3.000.000 = Rp150.000
PPh 21 masa Rp150.000/12 bulan = Rp12.500

Dengan perhitungan tersebut, maka AAA harus membayar PPh 21 sebesar Rp12.500 per-bulannya atau Rp300.000 untuk total per-tahun.

Pelaporan pajak ini bisa dilakukan oleh AAA selaku WP dengan mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau lapor pajak online melalui aplikasi e-Filing Klikpajak.

Contoh kasus,

Jika pada tahun berikutnya, AAA menikah dan memiliki satu orang anak.

AAA kemudian berhenti bekerja sehingga tidak menghasilkan pemasukan.

Sementara pendapatan suaminya sebesar Rp7.500.000 per bulan.

Maka tarif PTKP suami AAA sebanyak Rp63.000.000 per tahun dengan contoh perhitungan berikut ini.

Gaji Pokok   = Rp7.500.000
Pengurang:    
Biaya jabatan 5% x Rp7.500.000 = Rp375.000
Biaya pensiun 1% x Rp7.500.000 = Rp75.000 (-)
Penghasilan bersih per bulan   = Rp7.050.000
Penghasilan bersih setahun Rp7.050.000 x 12 bulan = Rp84.600.000
PTKP (K/I)   = Rp63.000.000 (-)
Penghasilan Kena Pajak (setahun)   = Rp21.600.000
PPh Terutang 5% x Rp21.600.000 = Rp1.080.000
PPh Pasal 21 Masa Rp1.080.000/12 bulan = Rp90.000

 

Dengan perhitungan tersebut, maka suami AAA yang memiliki satu orang tanggungan, ia harus membayar PPh 21 sebesar Rp90.000 setiap bulannya atau Rp1.080.000 setahun.

PTKP tahun 2021 terutama dari tahun ke tahun selalu menjadi sorotan Wajib Pajak (WP), karena besarnya PTKP akan mempengaruhi penghitungan Pajak Penghasilan (PPh).

Semakin besar PTKP yang ditetapkan pemerintah, maka PPh menjadi semakin kecil, begitu pula sebaliknya. 

Besar Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 2021Ilustrasi menghitung penghasilan kena pajak setelah dikurangi PTKP 2021

Lebih Mudah Lapor SPT Tahunan PPh Pribadi Lewat e-Filing Klikpajak

Anda dapat memanfaatkan fitur e-Filing Klikpajak untuk melaporkan berbagai jenis SPT Tahunan/Masa PPh dengan langkah-langkah yang mudah.

Lapor SPT juga gratis selamanya melalui e-Filing Klikpajak.

Anda bisa melaporkan semua jenis SPT mulai dari SPT Tahunan Pajak Badan, SPT Masa (Bulanan) Pajak, dan SPT Tahunan Pajak Pribadi.

Setelah menyampaikan SPT Pajak, Anda akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP, yang berisi:

  • Informasi Nama Wajib Pajak (WP)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Tanggal pembuatan BPE
  • Jam pembuatan BPE
  • Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

Melalui Klikpajak, Anda juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Tutorial lapor SPT PPh Pribadi selengkapnya lihat video berikut:

Aturan Baru Sanksi Tidak/Telat Lapor SPT Pajak

DJP telah menentukan kapan batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) maupun PPN.

WP yang tidak lapor atau terlambat melakukan pelaporan pajak, harus bersiap menghadapi sanksi atau denda keterlambatan.

Sebelumnya, pengenaan sanksi terlambat dan kurang bayar pajak sebesar 2% per bulan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) No. 6/1983 yang diubah dengan UU 16/2009.

Namun ketentuan diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menjadi disesuaikan dengan tingkat atau tarif suku bunga acuan per bulan.

Hasil penghitungan sanksi telat lapor SPT dan kurang bayar pajak terbaru pengenaan sanksi terkait pelaporan SPT jumlahnya bisa lebih rendah dibanding sanksi sebelumnya.

Note: Poin-Poin UU Cipta Kerja Klaster Perpajakan 

Berikut rincian aturan sanksi dan denda terkait pelaporan SPT pajak dalam UU Cipta Kerja:

1. Sanksi denda berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5% dibagi 12 berlaku pada tanggal dimulai penghitungan sanksi, paling lama 24 bulan pada WP yang;

  • Melakukan pembetulan SPT sendiri dan membuat utang pajak menjadi lebih besar
  • Kurang bayar karena pembetulan SPT Tahunan/Masa
  • Terlambat membayar PPh Pasal 29 SPT tahunan
  • Terlambat membayar SPT Masa

2. Jika tidak melunasi SPT kurang bayar => Sanksi denda berdasarkan suku bunga acuan ditambah 10% dibagi 12, paling lama 24 bulan

3. Jika tidak melunasi pajak kurang bayar dan mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) => Sanksi denda berdasarkan suku bunga acuan ditambah 15% dibagi 12, paling lama 24 bulan

4. Jika tidak menyampaikan SPT atau mengisi SPT dengan tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar => Akan didenda sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang bayar saat pengungkapan pelaporan pajak tidak benar.

Jumlah ini lebih rendah dari yang tertulis di UU KUP, sebesar 150%.

5. Jika PPh PKP kurang bayar, sanksi administratif berupa bunga yang ditetapkan Menkeu dihitung sejak terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai diterbitkannya Surat Tagihan Pajak (STP).

Note: Aturan Baru Membuat e-Faktur dan Mengkreditkan PPN di UU Cipta Kerja

Temukan ketentuan terbaru tentang perpajakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 pada e-Book “Susunan dalam Satu Naskah UU Perpajakan (UU Cipta Kerja)”, berikut ini:

Ketahui Batas Waktu Bayar dan Lapor SPT Pajak

Tak perlu bingung kapan waktunya harus bayar lapor pajak untuk menghindari sanksi atau denda telat bayar dan lapor pajak.

Lebih mudah lihat semua jadwal pembayaran dan pelaporan pajak pada kalender saku di Kalender Pajak Klikpajak.

Temukan Kemudahan Urus Perpajakan Lainnya di Klikpajak

Bukan hanya fitur lapor SPT melalui e-Filing Klikpajak, Anda juga dapat melakukan berbagai aktivitas perpajakan lainnya di aplikasi pajak online Klikpajak.id dengan lebih mudah.

Sebab Klikpajak memiliki fitur lengkap untuk mempermudah urusan perpajakan Anda.

Anda dapat membayar pajak online, membuat Faktur Pajak elektronik maupun Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23/26 hingga penyampaian SPT Masa PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dengan cara yang simpel.

Apa saja fitur lengkap Klikpajak yang semakin membuat urusan administrasi perpajakan Anda lebih efektif dan efisien?

A. Bisa Membuat Kode Billing Sekaligus Bayar Pajak di e-Billing

Sebelum menyetor pajak, harus mendapatkan Kode Billing atau ID Billing terlebih dahulu dari DJP sebagai syarat untuk membayar pajak.

Setelah mendapatkan Kode Billing dari DJP, selanjutnya membayar/menyetor pajak melalui ATM, internet banking atau teller bank/pos persepsi.

Melalui e-Billing Klikpajak, Anda dapat membuat Kode Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan Masa Pajak yang diinginkan.

Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) akan disimpan dengan rapi dan aman pada fitur Arsip Pajak di Klikpajak.

Sistem e-Billing akan membimbing Anda mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi.

Klikpajak.id akan menerbitkan ID Billing Anda resmi dari DJP dan Anda dapat langsung membayar Pajak tanpa keluar dari platform. Karena e-Billing Klikpajak terintegrasi dengan bank persepsi yang ditunjuk DJP untuk menerima pembayaran/setoran pajak.”

Setelah pembayaran pajak selesai, Anda akan langsung menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Note: Langkah-Langkah Cara Membuat Kode Billing dan Bayar Billing di e-Billing

B. Mudah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT Masa PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Seperti diketahui, baik WP Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun Non-PKP yang melakukan transaksi yang mengharuskan membuat bukti pemotongan PPh 23/26 wajib menggunakan e-Bupot mulai 1 Oktober untuk masa pajak September 2020.

Wajib e-Bupot bagi WP PKP dan Non-PKP ini diatur dalam Kepdirjen Nomor KEP-368/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23/26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Berdasarkan PER-04/PJ/2017.

Klikpajak juga dilengkapi dengan fitur e-Bupot yang semakin memudahkan Anda membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23/26 dan melaporkan SPT PPh 23/26 melalui e-Bupot dengan menarik data langsung dari laporan keuangan elektronik.

Note: Langkah-Langkah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Keunggulan e-Bupot Klikpajak

Berikut keunggulan e-Bupot Klikpajak yang dapat membantu bisnis perusahaan:

  • Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efektif dan ramah penggunaan (user friendly).
  • Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26.
  • Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi.
  • Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah.
  • Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan aman, baik di Klikpajak dan DJP.
  • e-Bupot Klikpajak juga terintegrasi dengan sistem pembukuan akuntansi online Jurnal.id, sehingga semakin mudah membuat bukti potong.
  • e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale up sesuai kebutuhan.
  • Layanan support pajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui.
  • Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data Faktur Pajak atas transaksi yang dilakukan.

Besar Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 2021

C. Menggunakan Fitur e-Faktur 3.0 dan Lapor SPT Masa PPN Tanpa ‘Install’ Aplikasi

Seperti diketahui, DJP telah mewajibkan pengguna e-Faktur untuk melakukan update e-Faktur 3.0 menggantikan e-Faktur 2.2 mulai 1 Oktober 2020.

Wajib Pajak (WP) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang selama ini menggunakan aplikasi e-Faktur Client Desktop DJP, harus install dan download patch terbaru untuk update e-Faktur 3.0 pada perangkat komputernya agar bisa menggunakan aplikasi yang dilengkapi dengan fitur prepopulated ini.

Dengan fitur prepopulated e-Faktur 3.0, maka DJP sudah menyiapkan data yang dibutuhkan untuk kemudian PKP tinggal mencocokkan saja saat pembuatan e-Faktur maupun pelaporan SPT Masa PPN-nya.

Ingat, meskipun PKP pengguna e-Faktur Client Desktop sudah update e-Faktur 3.0, tapi tetap harus berpindah ke aplikasi e-Faktur Web Based DJP di web-efaktur.pajak.go.id saat akan melaporkan SPT Masa PPN.

Karena DJP telah menutup pelaporan SPT Masa PPN di e-Filing dan e-SPT. Tapi lapor SPT Masa PPN wajib di aplikasi e-Faktur.

Update sistem terbaru e-Faktur 3.0 DJP ini juga harus dilakukan pada server PJAP mitra resmi DJP, seperti Klikpajak.id.

Jadi, ketika Anda menggunakan e-Faktur Klikpajak.id, bukan hanya dapat langsung memanfaatkan fitur prepopulated e-Faktur untuk membuat Faktur Pajaknya, tapi juga bisa lapor SPT Masa PPN di e-Faktur tanpa keluar atau pindah platform.

“Langsung saja gunakan aplikasinya, biar Klikpajak.id yang mengurus sistemnya untuk mempermudah pembuatan e-Faktur, pembayaran PPN, hingga pelaporan SPT Masa PPN Anda dengan mudah hanya dalam satu langkah.”

Ingin langsung menggunakan aplikasi e-Faktur 3.0 tanpa install aplikasinya? Langsung saja daftar dan aktifkan akun e-Faktur Anda di https://my.klikpajak.id/register.

Kenapa urus Faktur Pajak lebih mudah di Klikpajak?

Melalui Klikpajak.id, Anda dapat membuat berbagai macam Faktur pajak, mulai dari Faktur Pajak Pengganti, Retur, bahkan dapat menghapus draft Faktur Pajak, hingga bayar PPN dan lapor SPT Masa PPN dengan langkah-langkah yang mudah hanya dalam satu platform.

Bahkan administrasi e-Faktur semakin cepat dan praktis karena Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Sehingga Anda dapat menarik data laporan keuangan yang akan dibuat Faktur Pajaknya dengan sangat mudah dan simpel.

Lihat beberapa tutorial penggunaan aplikasi e-Faktur Klikpajak berikut ini:

  1. Alur Pembuatan Faktur Pajak, Bayar PPN dan Lapor SPT Masa PPN di e-Faktur
  2. Tutorial Membuat Berbagai Jenis Faktur Pajak di e-Faktur
  3. Cara Menggunakan Prepopulated Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0

Besar Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 2021

D. Dilengkapi Fitur ‘Multi Users dan Multi NPWP’ Unlimited dan Gratis!

Klikpajak.id juga dilengkapi dengan fitur Multi Users dan Multi Company (NPWP) yang semakin membuat aktivitas perpajakan Anda lebih efektif.

Fitur ‘Multi Users’ Klikpajak adalah fitur yang memungkinkan Anda untuk dapat mengatur siapa saja dan berapa banyak pengguna yang dapat mengakses akun aplikasi Klikpajak.id di bawah nama perusahaan yang sama.

Sedangkan fitur ‘Multi Company/NPWP’ adalah fitur yang memungkinkan Anda untuk mengelola beberapa perusahaan dalam satu akun Klikpajak.

Note: Lebih jelasnya bagaimana cara kerja fitur Multi Users dan Multi Company ini, selengkapnya lihat di SINI.

Besar Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 2021

E. Terintegrasi Jurnal.id: Administrasi Perpajakan Makin Mudah dan Cepat

Agar semakin mudah dan praktis dalam melakukan administrasi perpajakan Anda, gunakan juga pembukuan dan laporan keuangan dalam aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Karena aplikasi pajak online Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Anda dapat menarik data transaksi dalam laporan keuangan untuk langsung dibuatkan Faktur Pajaknya maupun Bukti Potong Pajaknya secara langsung, dan saat diperlukan untuk melaporkan SPT pajaknya dengan cepat dalam satu platform.

Integrasi dengan Jurnal by Mekari ini merupakan teknologi canggih berbasis API integration yang membuat proses pengolahan data pajak dari bagian keuangan (accounting) lebih cepat dan mudah.

Jurnal.id adalah software akuntansi online berbasis cloud dengan laporan keuangan lengkap, seperti:

  • Neraca keuangan
  • Arus kas
  • Laba-rugi

Dan lainnya yang memudahkan Anda mengelola faktur, biaya, stok barang, cash link atau transfer langsung dalam aplikasi, hingga melihat ringkasan bisnis dari smartphone Anda.

Note: Ketahui bagaimana integrasi aplikasi akuntansi online Jurnal.id dan aplikasi pajak online Klikpajak.id ini semakin memudahkan urusan perpajakan Anda, selengkapnya temukan di SINI.

Besar Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 2021

Data Anda Terlindungi

Tenang, Anda dapat menyimpan berbagai riwayat pembayaran atau bukti pelaporan pajak maupun aktivitas pajak lainnya dengan aman, karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin.

Sebab Klikpajak.id sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standarisasi Internasional ISO (International Organization for Standardization) yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Sehingga Anda tidak perlu khawatir kehilangan bukti bayar atau lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop.

Karena Klikpajak merupakan aplikasi pajak berbasis web (web based) yang didukung dengan teknologi cloud, semakin memudahkan Anda melakukan semua aktivitas perpajakan hanya dalam satu platform kapan pun dan di mana saja.

Note: Perbedaan e-Faktur Client Desktop, Web Based, Host to Host dan Penggunaannya

Cloud computing atau komputasi awan adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna.

Melalui teknologi cloud, Anda bisa menggunakan aplikasi tanpa harus mengunduh (download) dan memasang (install) aplikasi terlebih dahulu.

Sebab sistem cloud yang berbasis web ini memudahkan Anda dalam mengakses data dan informasi melalui internet secara cepat.

Besar Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 2021

Tim ‘Support’ Klikpajak Selalu Siap Membantu Anda!

“Fitur lengkap Klikpajak membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Anda para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Anda yang berprofesi pada bagian keuangan atau sebagai tax officer di perusahaan.”

Sebagai mitra resmi DJP, Klikpajak akan membantu Anda dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak Anda dengan mudah.

Tinggal klik, semua urusan pajak Anda selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis atau aktivitas Anda dalam membuat

Faktur Pajak, Bukti Pemotongan Pajak, penyampaian SPT Tahunan/Masa PPh dan PPN, serta berbagai aktivitas perpajakan lainnya secara efektif menghemat banyak waktu Anda?

“Jangan segan menghubungi kami, karena kami senang berbicara dengan Anda. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya untuk memudahkan urusan perpajakan Anda. Klikpajak.id mengerti yang Anda butuhkan.”

Cukup daftarkan email Anda di www.klikpajak.id dan temukan bagaimana Anda dapat melakukan urusan pajak dengan sangat menyenangkan. Lebih mudah dari sekadar yang Anda bayangkan.

 


PUBLISHED03 Jan 2021
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: