Insentif Pajak 2021, Jenis Insentif yang Diperpanjang Desember 2021

Jenis Insentif Pajak yang Diperpanjang hingga Desember 2021

Setelah diberlakukan hingga akhir Desember 2020, pemerintah kembali memberikan insentif pajak dampak Covid-19 di tahun ini. Inilah jenis insentif pajak diperpanjang Desember 2021. Manfaatkan dan laporkan kewajiban pajak Anda dengan cara mudah.

Butuh hitungan tahun untuk menghalau Virus Corona yang menjadi pandemi Covid-19 menjangkiti seantero jagad.

Dampaknya, perekonomian banyak negara termasuk Indonesia tertatih-tatih.

Tidak bisa tinggal diam. Butuh kebijakan pemerintah untuk mengatasi situasi ini untuk menjaga roda perekonomian masyarakat tetap berputar.

Untuk itulah pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperpanjang pemberian insentif pajak yang tadinya berakhir tahun lalu, menjadi hingga akhir tahun ini.

Apa saja jenis insentif pajak 2021 ini? Berikut ulasan dari Klikpajak by Mekari.

Aturan Insentif Pajak 2021

Melalui siaran pers yang dirilis Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Nomor: SP-1/2021, pemerintah mengumumkan perpanjangan waktu pemberian insentif pajak.

Perpanjangan jangka waktu pemberian fasilitas pajak ini sebagaimana sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 143/PMK.03/2020 tentang;

“Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19.”

Perpanjangan Insentif Pajak Dampak Covid-19 Berlaku 1 Januari 2021

Aturan perpanjangan jangka waktu pemberian insentif pajak dampak Covid-19 yang berlaku mulai 1 Januari hingga 31 Desember 2021 ini ditetapkan dalam PMK No. 239/PMK.03/2020 tentang:

“Pemberian Fasilitas Pajak Terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan Covid-19.”

Dengan berlakunya aturan perpanjangan insentif pajak dampak Covid-19 hingga Desember 2021 ini, maka PMK 143/2020 resmi dicabut atau tidak berlaku lagi.

Insentif Pajak 2021, Jenis Insentif yang Diperpanjang Desember 2021Ilustrasi insentif pajak 2021 atau perpanjangan insentif pajak dampak Covid-19

Apa Saja Jenis Insentif Pajak 2021?

Ada beberapa insentif pajak yang diperpanjang hingga 31 Desember 2021.

Berikut jenis-jenis insentif pajak yang diperpanjang hingga akhir tahun ini:

1. Insentif Pajak 2021 PPN Ditanggung Pemerintah

Insentif pajak berupa fasilitas PPN ini adalah Pajak Penghasilan (PPN) tidak dipungut atau PPN ditanggung pemerintah (DTP).

Siapa yang dapat menggunakan insentif pajak PPN DTP ini?

Insentif PPN dampak Covid-19 ini diberikan kepada:

  • Badan/instansi pemerintah, rumah sakit, dan pihak lain atas impor atau perolehan barang kena pajak, perolehan jasa kena pajak, dan pemanfaatan jasa kena pajak dari luar negeri
  • Industri farmasi produksi vaksin dan/atau obat atas perolehan bahan baku vaksin dan/atau obat untuk menangani Covid-19 (untuk fasilitas pajak terkait impor oleh industri farmasi produksi vaksin yang diatur dalam PMK-188/PMK.04/2020
  • Wajib Pajak (WP) yang memperoleh vaksin atau obat untuk menangani Covid-19 dari industri farmasi sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya

Note: Cara Mengajukan Restitusi PPN di e-Faktur dan Syaratnya

2. Insentif Pajak 2021 Bebas PPh 22 Impor

Insentif pajak yang diperpanjang hingga 31 Desember 2021 berikutnya adalah pembebasan dari pemungutan atau pemotongan PPh Pasal 22 impor.

Fasilitas insentif pajak PPh 22 impor atau tidak dipungut pajak penghasilan atas kegiatan importasi ini dengan ketentuan:

  • Pasal 22 impor atas impor dan pembelian barang yang diperlukan dalam rangka menangani pandemic Covid-19 yang dilakukan oleh badan/instansi pemerintah, rumah sakit, dan pihak lain yang ditunjuk
  • Pasal 22 atas pembelian bahan baku untuk memproduksi vaksin atau obat untuk penanganan Covid-19 oleh industri farmasi produksi vaksin dan/atau obat
  • Pasal 22 atas penjualan vaksin dan/atau obat untuk penanganan Covid-19 oleh industri farmasi produksi vaksin dan/atau obat kepada instansi pemerintah dan/atau badan usaha tertentu
  • Pasal 22 atas penjualan barang yang diperlukan dalam rangka penanganan pandemic Covid-19 oleh pihak yang bertransaksi dengan badan/instansi pemerintah, rumah sakit, dan pihak lain yang ditunjuk

Note: Benefit Perusahaan Korporasi Menggunakan Klikpajak

3. Insentif Pajak 2021 Pembebasan PPh 21

Bebas dari pemotongan PPh Pasal 21 juga diperpanjang hingga 31 Desember 2021.

Tapi, jenis insentif bebas PPh 21 ini bukan yang berlaku buat karyawan.

Insentif PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) yang bisa dinikmati karyawan yang bekerja di perusahaan yang termasuk dalam Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) penerima insentif yang berlaku mulai April 2020 lalu sudah berakhir Desember 2020.

Terbaru, pemerintah telah memperpanjang pemberian insentif pajak penghasilan karyawan atau insentif PPh 21 DTP diperpanjang hingga Juni 2021, melalui PMK No. 9/PMK.03/2021, selengkapnya baca Insentif Pajak PPh 21 DTP Karyawan Diperpanjang hingga Juni 2021

Jadi, bebas PPh 21 ini atas penghasilan yang diterima Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi dalam negeri sebagai imbalan yang diberikan oleh badan/instansi pemerintah, rumah sakit, dan pihak lain yang ditunjuk atas jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan Covid-19.

WP yang berhak memanfaatkan insentif bebas pemotongan PPh 21 atas jasa dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 akan diberikan Surat Keterangan Bebas Pemotongan PPh Pasal 21.

4. Insentif Pajak 2021 Bebas PPh 23 untuk WP Badan

Insentif pajak yang diperpanjang lagi hingga akhir tahun 2021 berikutnya berupa bebas potongan PPh Pasal 23 bagi Wajib Pajak Badan dan BUT.

Fasilitas PPh 23 ini atas penghasilan yang diterima WP Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) sebagai imbalan yang diberikan oleh badan/instansi pemerintah, rumah sakit, dan pihak lain atas jasa Teknik, manajemen, atau jasa lain yang diperlukan dalam rangka penanganan wabah Covid-19.

Note: Siapa yang Boleh Menggunakan Tarif PPh Final PP No 23 Tahun 2018?

Ketentuan Insentif Pajak PPh

Terdapat perubahan dalam ketentuan perpanjangan insentif pajak yang diberikan sebagai fasilitas PPh dari dampak Covid-19 ini.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama, mengungkapkan adanya perubahan ketentuan terkait jenis barang kena pajak yang memperoleh fasilitas pajak dan pihak yang memberikan rekomendasi pemberian insentif pajak kepada industri farmasi produksi vaksin atau obat.

Saat ini tidak hanya vaksin dan bahan bakunya yang memperoleh fasilitas pajak, tapi juga peralatan pendukung vaksinasi.

Di samping itu industri farmasi produksi vaksin dan/atau obat dapat memanfaatkan insentif pajak setelah mendapat surat rekomendasi dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang sebelumnya menjadi wewenang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Insentif Pajak 2021 yang Diperpanjang hingga 30 Juni

Selain fasilitas di atas, insentif pajak yang diperpanjang di tahun ini adalah PPh sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2020.

Namun insentif pajak ini hanya berlaku hingga 6 bulan saja.

Berikut insentif pajak PPh sesuai PP 29/2020 yang diperpanjang hingga 30 Juni 2021:

  • Tambahan pengurangan penghasilan neto bagi WP dalam negeri yang memproduksi alat kesehatan atau perbekalan kesehatan rumah tangga (tambahan pengurangan penghasilan neto sebesar 30% dari biaya yang dikeluarkan)
  • Sumbangan yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto
  • Pengenaan tarif PPh 0% dan bersifat final atas tambahan penghasilan yang diterima tenaga kerja di bidang kesehatan
  • Pengenaan tarif PPh 0% dan bersifat final atas penghasilan berupa kompensasi atau penggantian atas penggunaan harta

Insentif Pajak 2021, Jenis Insentif yang Diperpanjang Desember 2021

Cara Ajukan Insentif Pajak 2021

Berikut tata cara pengajuan insentif pajak 2021:

Cara mengajukan pembebasan pemotongan PPh Pasal 23 adalah Wajib Pajak (WP) Badan dalam negeri dan BUT harus mengajukan Surat Keterangan Bebas Pemotongan PPh 23.

Untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas Pemotongan PPh 23, dengan cara mengisi formulir melalui saluran tertentu pada situs resmi DJP di pajak.go.id.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) akan menerbitkan Surat Keterangan Bebas Pemotongan PPh 23 jika memenuhi ketentuan.

Jika pengajuan insentif tidak diterima, KPP akan menerbitkan Surat Penolakan.

Contoh surat permohonan insentif PPh Pasal 22/23:

Insentif Pajak 2021, Jenis Insentif yang Diperpanjang Desember 2021

Contoh surat permohonan insentif PPh 23

Contoh surat keteranagan bebas pemungutan/pemotongan PPh 22/23:

Insentif Pajak 2021, Jenis Insentif yang Diperpanjang Desember 2021

Contoh surat keterangan bebas pemotongan PPh 22/23

Contoh surat keterangan penolakan pengajuan insentif PPh 22/23:

Insentif Pajak 2021, Jenis Insentif yang Diperpanjang Desember 2021

Contoh surat keterangan penolakan pengajuan insentif PPh 22/23 Insentif Pajak 2021, Jenis Insentif yang Diperpanjang Desember 2021Ilustrasi mengajukan insentif pajak 2021

Jangan Lupa Lapor Realisasi Penggunaan Insentif Pajak 2021

Setelah berhasil mengajukan permohonan insentif pajak dampak Covid-19 yang diperpanjang hingga akhir 2021 ini, jangan lupa untuk melaporkan realisasi penggunaan insentif pajak tersebut.

1. Laporan realisasi insentif pajak 2021 bebas PPh 21

Pelaporan realisasi dari pembebasan pemotongan PPh Pasal 21 harus dilaporkan paling lambat tanggal 20, bulan berikutnya untuk setiap Masa Pajak.

Penyampaian laporan realisasi bebas PPh 21 ini dilakukan melalui situs resmi DJP di pajak.go.id.

Contoh formulir laporan realisasi insentif pajak PPh 21 DTP:

Insentif Pajak 2021, Jenis Insentif yang Diperpanjang Desember 2021Contoh formulir laporan realisasi insentif pajak PPh 21 DTP

2. Laporan realisasi insentif pajak 2021 bebas PPh 22 impor

Laporan realisasi dari pembebasan pemungutan PPh Pasal 22 impor paling lambat tanggal 20, bulan berikutnya untuk setiap Masa Pajak.

Penyampaian laporan realisasi pembebasan pungutan PPh 22 impor dan PPh 22 dilakukan melalui situs resmi DJP di pajak.go.id.

Contoh formulir laporan realisasi insentif pajak PPh 22 impor:

Insentif Pajak 2021, Jenis Insentif yang Diperpanjang Desember 2021Contoh formulir laporan realisasi insentif pajak pembebasan PPh 22 impor

3. Laporan realisasi insentif pajak 2021 bebas PPh 22

Pelaporan realisasi dari pembebasan pemungutan PPh Pasal 22 paling lambat tanggal 20, bulan berikutnya untuk setiap Masa Pajak.

Laporan realisasi bebas PPh 22 ini disampaikan melalui laman DJP di pajak.go.id.

Contoh formulir laporan realisasi insentif pajak bebas PPh Pasal 22:

Insentif Pajak 2021, Jenis Insentif yang Diperpanjang Desember 2021Contoh laporan realisasi insentif pajak bebas PPh 22

4. Laporan realisasi insentif pajak 2021 bebas PPh 23

Pelaporan realisasi dari pembebasan pemotongan PPh Pasal 23 harus disampaikan paling lambat tanggal 20, bulan berikutnya untuk setiap Masa Pajak.

Penyampaian realisasi pembebasan pemotongan PPh 23 ini melalui saluran tertentu pada laman resmi DJP di pajak.go.id.

Contoh formulir laporan realisasi insentif pajak PPh Pasal 23:

Insentif Pajak 2021, Jenis Insentif yang Diperpanjang Desember 2021Contoh laporan realisasi insentif pajak PPh 23

5. Laporan realisasi insentif pajak 2021 PPN ditanggung pemerintah

Perlu diingat, sesuai Pasal 3 ayat (2) PMK 239/PMK.03/2020 ini, Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang, wajib membuat Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak yang memuat keterangan “PPN DITANGGUNG PEMERINTAH EKS PMK NOMO …/PMK.03/2020”

Pelaporan realisasi PPN ditanggung pemerintah (DTP) paling lama akhir bulan berikutnya, setelah Masa Pajak.

Penyampaian laporan realisasi PPN DTP dilakukan melalui laman DJP di pajak.go.id.

Contoh format laporan realisasi PPN DTP:

Insentif Pajak 2021, Jenis Insentif yang Diperpanjang Desember 2021

Manfaatkan dan segera ajukan insentif pajak dampak Covid-19 yang diperpanjng hingga 31 Desember 2021 untuk menjaga kelangsungan bisnis.

Setelah mendapatkan insentif pajak, jangan lupa laporkan realisasi pemanfaatan insentif pajak ini.

Agar lebih mudah mengelola pajak dan keuangan bisnis, ikuti demo online Klikpajak Demo Jurnal, kami dapat menyesuaikan waktu Anda.

 

Klikpajak.id adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resi Ditjen Pajak yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Melalui Klikpajak, Anda dapat menarik data transaksi dalam laporan keuangan untuk langsung dibuatkan Faktur Pajaknya maupun Bukti Potong Pajaknya secara langsung, dan saat diperlukan untuk melaporkan SPT pajaknya dengan cepat dalam satu platform.

Integrasi dengan Jurnal by Mekari ini merupakan teknologi canggih berbasis API integration yang membuat proses pengolahan data pajak dari bagian keuangan (accounting) lebih cepat dan mudah.

Jurnal.id adalah software akuntansi online berbasis cloud dengan laporan keuangan lengkap, seperti:

  • Neraca keuangan
  • Arus kas
  • Laba-rugi

Dan lainnya yang memudahkan Anda mengelola faktur, biaya, stok barang, cash link atau transfer langsung dalam aplikasi, hingga melihat ringkasan bisnis dari smartphone Anda.

Note: Ketahui bagaimana integrasi aplikasi akuntansi online Jurnal.id dan aplikasi pajak online Klikpajak.id ini semakin memudahkan urusan perpajakan Anda, selengkapnya temukan di SINI.

Fitur Lengkap Klikpajak yang Memudahkan Administrasi Pajak Anda

Klikpajak.id memiliki fitur lengkap dan terintegrasi yang memudahkan Anda melakukan berbagai aktivitas perpajakan, mulai dari menghitung, membayar pajak, hingga melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan/Masa PPh dengan mudah.

Klikpajak akan menghitung kewajiban pajak Anda dengan akurat sehingga menghindarkan dari kesalahan penghitungan yang mengakibatkan sanksi denda pajak.

Berikut fitur lengkap Klikpajak.id yang membuat administrasi pajak Anda semakin efektif dan efisien:

A. Mudah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT Masa PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Seperti diketahui, baik WP Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun Non-PKP yang melakukan transaksi yang mengharuskan membuat bukti pemotongan PPh 23/26 wajib menggunakan e-Bupot mulai 1 Oktober untuk masa pajak September 2020.

Wajib e-Bupot bagi WP PKP dan Non-PKP ini diatur dalam Kepdirjen Nomor KEP-368/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23/26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Berdasarkan PER-04/PJ/2017.

Klikpajak juga dilengkapi dengan fitur e-Bupot yang semakin memudahkan Anda membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23/26 dan melaporkan SPT PPh 23/26 melalui e-Bupot dengan menarik data langsung dari laporan keuangan elektronik.

Note: Langkah-Langkah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Keunggulan e-Bupot Klikpajak

Berikut keunggulan e-Bupot Klikpajak yang dapat membantu bisnis perusahaan:

  • Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efektif dan ramah penggunaan (user friendly).
  • Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26.
  • Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi.
  • Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah.
  • Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan aman, baik di Klikpajak dan DJP.
  • e-Bupot Klikpajak juga terintegrasi dengan sistem pembukuan akuntansi online Jurnal.id, sehingga semakin mudah membuat bukti potong.
  • e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale up sesuai kebutuhan.
  • Layanan support pajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui.
  • Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data Faktur Pajak atas transaksi yang dilakukan.

B. Membuat e-Faktur dan Lapor SPT Masa PPN Tanpa ‘Install’ Aplikasi

Seperti diketahui, DJP telah mewajibkan pengguna e-Faktur untuk melakukan update e-Faktur 3.0 menggantikan e-Faktur 2.2 mulai 1 Oktober 2020.

Wajib Pajak (WP) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang selama ini menggunakan aplikasi e-Faktur Client Desktop DJP, harus install dan download patch terbaru untuk update e-Faktur 3.0 pada perangkat komputernya agar bisa menggunakan aplikasi yang dilengkapi dengan fitur prepopulated ini.

Dengan fitur prepopulated e-Faktur 3.0, maka DJP sudah menyiapkan data yang dibutuhkan untuk kemudian PKP tinggal mencocokkan saja saat pembuatan e-Faktur maupun pelaporan SPT Masa PPN-nya.

Ingat, meskipun PKP pengguna e-Faktur Client Desktop sudah update e-Faktur 3.0, tapi tetap harus berpindah ke aplikasi e-Faktur Web Based DJP di web-efaktur.pajak.go.id saat akan melaporkan SPT Masa PPN.

Karena DJP telah menutup pelaporan SPT Masa PPN di e-Filing dan e-SPT. Tapi lapor SPT Masa PPN wajib di aplikasi e-Faktur.

Update sistem terbaru e-Faktur 3.0 DJP ini juga harus dilakukan pada server PJAP mitra resmi DJP, seperti Klikpajak.id.

Jadi, ketika Anda menggunakan e-Faktur Klikpajak, bukan hanya dapat langsung memanfaatkan fitur prepopulated e-Faktur untuk membuat Faktur Pajaknya, tapi juga bisa lapor SPT Masa PPN di e-Faktur tanpa keluar atau pindah platform.

“Langsung saja gunakan aplikasinya, biar Klikpajak.id yang mengurus sistemnya untuk mempermudah pembuatan e-Faktur, pembayaran PPN, hingga pelaporan SPT Masa PPN Anda dengan mudah hanya dalam satu langkah.”

Ingin langsung menggunakan aplikasi e-Faktur 3.0 tanpa install aplikasinya? Langsung saja daftar dan aktifkan akun e-Faktur Anda di https://my.klikpajak.id/register.

Kenapa urus Faktur Pajak lebih mudah di Klikpajak?

Melalui Klikpajak.id, Anda dapat membuat berbagai macam Faktur pajak, mulai dari Faktur Pajak Pengganti, Retur, bahkan dapat menghapus draft Faktur Pajak, hingga bayar PPN dan lapor SPT Masa PPN dengan langkah-langkah yang mudah hanya dalam satu platform.

Bahkan administrasi e-Faktur semakin cepat dan praktis karena Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Sehingga Anda dapat menarik data laporan keuangan yang akan dibuat Faktur Pajaknya dengan sangat mudah dan simpel.

Lihat beberapa tutorial penggunaan aplikasi e-Faktur Klikpajak berikut ini:

  1. Alur Pembuatan Faktur Pajak, Bayar PPN dan Lapor SPT Masa PPN di e-Faktur
  2. Tutorial Membuat Berbagai Jenis Faktur Pajak di e-Faktur
  3. Cara Menggunakan Prepopulated Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0

C. Lapor SPT di e-Filing Klikpajak Gratis!

Anda dapat memanfaatkan fitur e-Filing Klikpajak untuk melaporkan berbagai jenis SPT Tahunan/Masa PPh dengan langkah-langkah yang mudah.

Lapor SPT juga gratis selamanya melalui e-Filing Klikpajak.

Anda bisa melaporkan semua jenis SPT mulai dari SPT Tahunan Pajak Badan, SPT Masa (Bulanan) Pajak, dan SPT Tahunan Pajak Pribadi.

Setelah menyampaikan SPT Pajak, Anda akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP, yang berisi:

  • Informasi Nama Wajib Pajak (WP)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Tanggal pembuatan BPE
  • Jam pembuatan BPE
  • Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

Melalui Klikpajak, Anda juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Note: Cara Lapor SPT Tahunan Pribadi Online di e-Filing Klikpajak

Ketentuan Tarif Pajak Terbaru

Berikut rincian aturan sanksi dan denda pajak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja):

1. Sanksi denda terkait Surat Pemberitahuan (SPT)

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 5% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dikenakan pada Wajib Pajak (WP) yang:

  • Melakukan pembetulan SPT sendiri dan membuat utang pajak jadi lebih besar
  • Kurang bayar karena pembetulan SPT Tahunan/Masa
  • Terlambat membayar PPh Pasal 29 SPT Tahunan
  • Terlambat membayar SPT Masa

2. Sanksi denda tidak melunasi SPT kurang bayar

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 10% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Note: Ulasan Lengkap PPh Pasal 29: Pengertian, Subjek, Tarif, Contoh dan Cara Bayar

3. Sanksi denda tidak melunasi pajak kurang bayar dan mendapat SKPKB

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 15% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dikenakan pada WP yang tidak melunasi pajak kurang bayar dan telah mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

4. Sanksi denda tidak lapor SPT dan mengisi SPT tidak benar

Untuk sanksi denda ini tidak menggunakan tarif fluktuatif yang mengacu pada suku bunga acuan BI.

Sanksi denda tidak lapor SPT atau mengisi SPT dengan tidak benar atau tidak lengkap, maupun melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang bayar saat pengungkapan pelaporan pajak tidak benar.

5. Sanksi administratif PPh PKP kurang bayar

Sanksi administratif berupa bunga yang ditetapkan Menteri Keuangan dihitung sejak terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak hingga diterbitkannya Surat Tagihan (STP).

Temukan ketentuan terbaru tentang perpajakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 pada e-Book “Susunan dalam Satu Naskah UU Perpajakan (UU Cipta Kerja)”, berikut ini:

D. Bisa Membuat Kode Billing Sekaligus Bayar Pajak di e-Billing

Sebelum menyetor pajak, harus mendapatkan Kode Billing atau ID Billing terlebih dahulu dari DJP sebagai syarat untuk membayar pajak.

Setelah mendapatkan Kode Billing dari DJP, selanjutnya membayar/menyetor pajak melalui ATM, internet banking atau teller bank/pos persepsi.

Melalui e-Billing Klikpajak, Anda dapat membuat Kode Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan Masa Pajak yang diinginkan.

Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) akan disimpan dengan rapi dan aman pada fitur Arsip Pajak di Klikpajak.

Sistem e-Billing akan membimbing Anda mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi.

Klikpajak.id akan menerbitkan ID Billing Anda resmi dari DJP dan Anda dapat langsung membayar Pajak tanpa keluar dari platform. Karena e-Billing Klikpajak terintegrasi dengan bank persepsi yang ditunjuk DJP untuk menerima pembayaran/setoran pajak.”

Setelah pembayaran pajak selesai, Anda akan langsung menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Note: Langkah-Langkah Cara Membuat Kode Billing dan Bayar Billing di e-Billing

E. Dilengkapi Fitur ‘Multi Users dan Multi NPWP’ Unlimited dan Gratis!

Klikpajak.id juga dilengkapi dengan fitur Multi Users dan Multi Company (NPWP) yang semakin membuat aktivitas perpajakan Anda lebih efektif.

Fitur ‘Multi Users’ Klikpajak adalah fitur yang memungkinkan Anda untuk dapat mengatur siapa saja dan berapa banyak pengguna yang dapat mengakses akun aplikasi Klikpajak.id di bawah nama perusahaan yang sama.

Sedangkan fitur ‘Multi Company/NPWP’ adalah fitur yang memungkinkan Anda untuk mengelola beberapa perusahaan dalam satu akun Klikpajak.

Note: Lebih jelasnya bagaimana cara kerja fitur Multi Users dan Multi Company ini, selengkapnya lihat di SINI.

Data Anda Terlindungi

Tenang, Anda dapat menyimpan berbagai riwayat pembayaran atau bukti pelaporan pajak maupun aktivitas pajak lainnya dengan aman, karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin.

Sebab Klikpajak.id sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standarisasi Internasional ISO (International Organization for Standardization) yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Sehingga Anda tidak perlu khawatir kehilangan bukti bayar atau lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop.

Karena Klikpajak merupakan aplikasi pajak berbasis web (web based) yang didukung dengan teknologi cloud, semakin memudahkan Anda melakukan semua aktivitas perpajakan hanya dalam satu platform kapan pun dan di mana saja.

Baca Juga: Perbedaan e-Faktur Client Desktop, Web Based, Host to Host dan Penggunaannya

Cloud computing atau komputasi awan adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna.

Melalui teknologi cloud, Anda bisa menggunakan aplikasi tanpa harus mengunduh (download) dan memasang (install) aplikasi terlebih dahulu.

Sebab sistem cloud yang berbasis web ini memudahkan Anda dalam mengakses data dan informasi melalui internet secara cepat.

Keamanan data adalah yang utama

Tim ‘Support’ Klikpajak Selalu Siap Membantu Anda!

“Fitur lengkap Klikpajak membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Anda para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Anda yang berprofesi pada bagian keuangan atau sebagai tax officer di perusahaan.”

Sebagai mitra resmi DJP, Klikpajak akan membantu Anda dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak Anda dengan mudah.

Tinggal klik, semua urusan pajak Anda selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis atau aktivitas Anda dalam membuat Faktur Pajak, Bukti Pemotongan Pajak, penyampaian SPT Tahunan/Masa PPh dan PPN, serta berbagai aktivitas perpajakan lainnya secara efektif menghemat banyak waktu Anda?

“Jangan segan menghubungi kami, karena kami senang berbicara dengan Anda. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya untuk memudahkan urusan perpajakan Anda. Klikpajak.id mengerti yang Anda butuhkan.”

Cukup daftarkan email Anda di www.klikpajak.id dan temukan bagaimana Anda dapat melakukan urusan pajak dengan sangat menyenangkan. Lebih mudah dari sekadar yang Anda bayangkan.

Itulah jenis insentif pajak 2021 dampak Covid-19 yang diperpanjang hingga Desember 2021

Segera ajukan insentif pajak 2021 yang dapat Anda manfaatkan untuk kelangsungan usaha Anda.

Ingin lebih mudah kelola pajak dan keuangan bisnis?

Ikuti demo online cara mengelola perpajakan dan laporan keuangan perusahaan dengan mudah di Klikpajak Demo Jurnal, kami dapat menyesuaikan waktu Anda.

Kategori : Berita Regulasi

PUBLISHED18 Jan 2021
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: