Bukti Potong PPh 21, Penjelasan dan Cara Membuatnya

Bagaimana Cara Membuat Bukti Potong PPh 21 Karyawan?

Setiap perusahaan yang punya kewajiban memotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dari gaji karyawannya, harus menerbitkan Formulir 1721 A1/A2. Ketahui cara membuat Bukti Potong PPh 21 karyawan untuk pelaporan SPT Tahunan karyawan yang bersangkutan.

Membuat bukti pemotongan PPh 21 tidaklah sulit. Namun bagi yang baru pertama kali diharuskan membuat bukti pemotongan pajak ini, tentu jadi ‘pekerjaan rumah’ tersendiri.

Sebelum membuat Bukti Potong PPh 21, hal pertama yang harus dipahami adalah adanya jenis formulir bukti potong yang akan diberikan pada karyawan nantinya.

Ada dua jenis formulir bukti pemotongan PPh 21 yakni Formulir 1721 A1 dan 1721 A2.

Apa bedanya?

Secara sederhana, formulir 1721-A1 ditujukan bagi karyawan swasta.

Sedangkan formulir 1721-A2 untuk mereka yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI dan Polri.

Perusahaan bisa mendapatkan formulir pemotongan pajak formulir 1721 A1 melalui situs DJP Online.

Ini adalah website resmi DJP, namun formulir ini juga bisa diperoleh dari aplikasi Klikpajak, yang cara mengunduhnya sangat mudah.

Ingin dapat mengelola pajak sekaligus keuangan bisnis?

Ikuti demo online cara kelola pajak dan laporan keuangan perusahaan di Klikpajak Demo Jurnal, kami dapat menyesuaikan waktu Anda.

Lalu, bagaimana cara membuat Bukti Potong PPh 21 karyawan ini?

Sebelum itu, simak ulasan Klikpajak by Mekari tentang apa itu Bukti Potong PPh 21, fungsi, kapan waktu pembuatannya hingga cara membuatnya.

Apa itu Bukti Potong PPh Pasal 21?

Bukti potong PPh 21 adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti adanya pemungutan/pemotongan pajak yang digunakan untuk mengawasi pajak yang sudah dipotong oleh pihak lain atau pemberi kerja.

PPh Pasal 21 sendiri akan selalu berkaitan dengan PPh Pasal 26 dalam pajak penghasilan WP Pribadi karyawan/pegawai.

Bedanya, jika PPh 21 dikenakan pada WP Pribadi pekerja dalam negeri, sedangkan PPh 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan terhadap WP Pribadi pekerja asing atau luar negeri.

Note: Wajib Pajak Badan, Begini Cara Menghitung PPh Badan yang Mudah

Bukti pemotongan PPh 21 ini digunakan saat penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh utnuk mengecek kebenaran atas jumlah pajak yang telah dibayar WP atau dipotong perusahaan.

Seperti yang sudah disinggung di atas, Bukti Potong PPh 21 jenis Formulir 1721 A1 diperuntukkan bagi karyawan swasta, sedangkan Formulir 1721 A2 bagi pegawai negeri,

Bukti Potong PPh 21 biasanya akan diberikan  perusahaan/pemberi kerja ke karyawan jauh hari sebelum batas waktu pelaporan SPT Tahunan.

Selain Formulir 1721 A1 atau A2, karyawan juga diharuskan meminta bukti potong dari perusahaan jika punya penghasilan lain yang dikenakan pajak selain gaji, baik yang bersifat final maupun tidak final.

Bukti Potong PPh 21, Penjelasan dan Cara MembuatnyaIlustrasi Bukti Potong PPh 21

Fungsi Bukti Potong PPh 21

Bukti potong atau formulir 1721 A1 dan 1721 A2 merupakan dokumen berharga bagi Wajib Pajak (WP).

Sebab, fungsi dari formulir 1721 A1 adalah sebagai kredit pajak.

Ini juga cara bagi WP untuk mengawasi pajak yang sudah dipotong oleh pemberi kerja atau perusahaan tempat karyawan (WP) bekerja.

Formulir 1721 A1 atau 1721 A2 ini berfungsi pula sebagai proses pengecekan kebenaran dari potongan pajak yang telah dibayarkan.

Note: Ulasan Lengkap PPh Pasal 29: Pengertian, Subjek, Tarif, Contoh dan Cara Bayar

Bukti potong formulir 1721 A1, harus dilampirkan saat WP menyampaikan SPT Tahunan PPh setiap tahunnya.

Jika seorang karyawan tidak menerima bukti potong dari pemberi kerja atau perusahaan, maka dia bisa memintanya langsung kepada bagian keuangan di perusahaan itu.

WP yang memiliki pekerjaan sampingan, yang masuk dalam kategori kena pajak, maka juga berhak meminta bukti pemotongan tersebut dari pihak pemberi pekerjaan, baik itu untuk pajak yang bersifat final ataupun tidak final.

Umumnya, perusahaan akan memberikan bukti pemotongan pajak tersebut kepada karyawan beberapa pekan sebelum batas waktu pelaporan SPT Tahunan PPh orang pribadi.

WP pun sebaiknya meminta bukti pemotongan atas semua jenis penghasilan yang dipotong pajak. Mengapa? Sebab, bukti potong itu secara sah membuktikan WP tersebut sudah membayar pajak yang terutang.

Note: Dokumen Pelengkap Formulir SPT Tahunan PPh Badan yang Wajib Ada

Dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-14/PJ/2013, ada empat jenis bukti pemotongan PPh Pasal 21 atau Pasal 26 dengan format seperti berikut:

1. Bukti pemotongan PPh Pasal 21 (tidak final)/Pasal 26 menggunakan Formulir 1721-VI.

Bukti pemotongan ini digunakan untuk pemotongan PPh Pasal 21 untuk pegawai tidak tetap, tenaga ahli, bukan pegawai, peserta kegiatan, atau pemotongan PPh Pasal 26;

2. Untuk bukti pemotongan PPh Pasal 21 (final) menggunakan Formulir 1721-VII. Formulir ini digunakan untuk pemotongan PPh Pasal 21 yang bersifat final seperti PPh Pasal 21 atas pesangon atau honorarium yang diterima PNS dari beban APBN atau APBD;

3. bukti pemotongan PPh Pasal 21 menggunakan Formulir 1721-A1. Formulir ini digunakan untuk pegawai tetap atau penerima pensiun atau tunjangan hari tua/jaminan hari tua berkala; dan

4. bukti pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai negeri sipil atau anggota TNI atau anggota Polisi Republik Indonesia (Polri) atau pejabat negara atau pensiunannya dengan menggunakan Formulir 1721-A2.

Bukti Potong PPh 21, Penjelasan dan Cara MembuatnyaIlustrasi bayar pajak oleh perusahaan yang membuat Bukti Potong PPh 21

Kapan Bukti Potong PPh Pasal 21 Diterbitkan?

Seperti disampaikan sebelumnya, formulir 1721 A1 diterbitkan oleh pemberi kerja atau perusahaan, yang diberikan kepada karyawan sebelum akhir periode pelaporan pajak.

Sebagai contoh, pada periode penerimaan penghasilan Januari-Desember, maka bukti potong PPh pasal 21, formulir 1721 A1 tersebut biasanya diberikan pada pekan keempat Desember atau selambatnya Januari pada tahun berikutnya.

Begitu juga apabila periode penerimaan penghasilan kurang dari 1 tahun.

Misalnya, periode penerimaan penghasilan Januari-Juni, maka bukti pemotongan PPh pasal 21 formulir 1721 A1 diserahkan pada akhir Juni atau pada Juli.

Note: Cara Menghitung PPh 21 Uang Lembur Karyawan

Perusahaan yang menjadi pemotong PPh Pasal 21 atau PPh Pasal 26 harus memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 (1721-A1/A2) atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap atau penerima pensiun berkala paling lama satu bulan setelah tahun kalender berakhir. Contoh untuk tahun 2019, maka paling lama adalah akhir Januari 2020.

Sedangkan untuk yang berstatus pegawai tetap, yang memutuskan berhenti bekerja sebelum Desember, maka bukti pemotongan 1721-A1 harus diberikan paling lama satu bulan setelah yang bersangkutan berhenti bekerja.

Untuk bukti pemotongan PPh Pasal 21 Formulir 1721-VI dan Formulir 1721-VII harus diberikan setiap ada pemotongan pajak maksimal akhir bulan berikutnya.

Berdasarkan PER-16/PJ/2016 apabila dalam hal dalam satu bulan kalender, kepada satu penerima penghasilan dilakukan lebih dari 1 (satu) kali pembayaran penghasilan, bukti pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 dapat dibuat sekali untuk satu bulan kalender.

Formulir 1721 A1 atau bukti pemotongan PPh 21 bisa digunakan untuk pegawai baik yang masih aktif atau sudah pensiun dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

1. Formulir Bukti Pemotongan PPh pasal 21 formulir 1721 A1 digunakan sebagai bukti pemotongan PPh pasal 21 bagi pegawai swasta, yaitu:

  • Penghasilan bagi pegawai tetap
  • Penghasilan bagi penerima pensiun berkala
  • Penghasilan bagi penerima tunjangan hari tua berkala
  • Penghasilan bagi penerima jaminan hari tua berkala

2. Jumlah Formulir Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 formulir 1721 A1 dibuat oleh pemotong pajak 2 lembar dengan rincian:

  • Lembar 1: Diberikan kepada pegawai sebagai dasar pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi
  • Lembar 2: Diberikan kepada pemotong pajak

3. Untuk menjadi perhatian, formulir Bukti Pemotongan PPh pasal 21 tidak harus dilaporkan sebagai lampiran SPT Masa PPh pasal 21 dan/atau PPh pasal 26.

Note: Panduan Penghitungan PPh 21 Karyawan, Contoh, Cara Bayar dan Lapor SPT

Dalam pembuatan bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Bukti Potong 1721-A1/A2), ada beberapa peraturan yang harus diketahui oleh perusahaan sebagai pemberi kerja sebagai berikut ini:

  1. Bukti potong 1721 A1/A2 hanya diberikan mereka yang berstatus pegawai tetap. Sedangkan untuk pegawai tidak tetap dan bukan pegawai tidak dibuatkan;
  2. Bukti potong 1721 A1/A2 adalah bukti pemotongan PPh Pasal 21 untuk satu tahun pajak atau selama pegawai tetap tersebut bekerja pada si perusahaan itu selama tahun pajak yang bersangkutan;
  3. Bukti potong 1721 A1/A2 akan dipakai oleh pegawai tetap dalam melaporkan SPT Tahunan PPh orang pribadi;
  4. Menurut PER-16/PJ/2016, pemberi kerja harus membuat bukti potong 1721 A1/A2 selambat-lambatnya bulan Januari tahun berikutnya.

Bukti Potong PPh 21, Penjelasan dan Cara MembuatnyaIlustrasi membuat Bukti Potong PPh 21

Cara Buat Bukti Pemotongan PPh 21

Selanjutnya berikut ini cara membuat Bukti Potong PPh 21 karyawan yang dapat menjadi tambahan referensi bagi Anda:

1. Format nomor untuk bukti potong 1721 A1 adalah 1-mm-yy-xxxxxxx dengan mm adalah masa pajak dibuatnya bukti potong.

Adapun yy adalah 2 digit tahun pajak, dan yang terakhir xxxxxxx diisi nomor urut bukti pemotongan. Sedangkan format nomor untuk bukti potong 1721 A2 diawali dengan 1.2-mm.yy-xxxxxxx.

2. Isi masa pendapatan penghasilan dengan menggunakan format mm-mm yang menunjukkan dari bulan apa hingga bulan apa karyawan tersebut bekerja. Contoh, karyawan yang bekerja dari bulan Februari hingga Desember ditulis 02-1

3. Identitas dari pemotong dapat diisi dengan identitas yang menandatangani bukti pemotongan tersebut.

Agar lebih mudah melakukan aktivitas perpajakan lainnya, gunakan aplikasi pajak online Klikpajak.id.

Klikpajak.id adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resi Ditjen Pajak yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Melalui Klikpajak, Anda dapat melakukan berbagai aktivitas pajak mulai dari menghitung, membayar, melapor pajak hingga membuat Faktur Pajak dan lainnya.

Karena Klikpajak memiliki fitur lengkap dan terintegrasi dengan laporan keuangan online Jurnal.id.

Anda dapat menarik data transaksi dalam laporan keuangan untuk langsung dibuatkan Faktur Pajaknya maupun Bukti Potong Pajaknya secara langsung, dan saat diperlukan untuk melaporkan SPT pajaknya dengan cepat dalam satu platform.

Integrasi dengan Jurnal by Mekari ini merupakan teknologi canggih berbasis API integration yang membuat proses pengolahan data pajak dari bagian keuangan (accounting) lebih cepat dan mudah.

Jurnal.id adalah software akuntansi online berbasis cloud dengan laporan keuangan lengkap, seperti:

  • Neraca keuangan
  • Arus kas
  • Laba-rugi

Dan lainnya yang memudahkan Anda mengelola faktur, biaya, stok barang, cash link atau transfer langsung dalam aplikasi, hingga melihat ringkasan bisnis dari smartphone Anda.

Note: Ketahui bagaimana integrasi aplikasi akuntansi online Jurnal.id dan aplikasi pajak online Klikpajak.id ini semakin memudahkan urusan perpajakan Anda, selengkapnya temukan di SINI.

Fitur Lengkap Klikpajak yang Memudahkan Urusan Pajak Anda

Klikpajak.id akan menghitung kewajiban pajak Anda dengan akurat yang menghindarikan Anda dari sanksi dan akibat kesalahan penghitungan pajak.

Apa saja fitur lengkap Klikpajak yang membuat administrasi perpajakan Anda efektif dan efisien?

A. Lapor SPT di e-Filing Klikpajak Gratis!

Melalui e-Filing Klikpajak untuk melaporkan berbagai jenis SPT Tahunan/Masa PPh dengan langkah-langkah yang mudah.

Lapor SPT melalui e-Filing Klikpajak juga gratis selamanya.

Anda bisa melaporkan semua jenis SPT mulai dari SPT Tahunan Pajak Badan, SPT Masa (Bulanan) Pajak, dan SPT Tahunan Pajak Pribadi.

Setelah menyampaikan SPT Pajak, Anda akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP, yang berisi:

  • Informasi Nama Wajib Pajak (WP)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Tanggal pembuatan BPE
  • Jam pembuatan BPE
  • Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

Melalui Klikpajak, Anda juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Note: Cara Lapor SPT Tahunan Pribadi Online di e-Filing

Ketahui Batas Waktu Bayar dan Lapor SPT Pajak

Tak perlu bingung kapan waktunya harus bayar lapor pajak untuk menghindari sanksi atau denda telat bayar dan lapor pajak.

Lebih mudah lihat semua jadwal pembayaran dan pelaporan pajak pada kalender saku di Kalender Pajak Klikpajak.

Ketahui Sanksi Denda Pajak Terbaru dari UU Cipta Kerja

Berikut rincian aturan sanksi dan denda pajak dalam UU Cipta Kerja:

1. Sanksi denda terkait Surat Pemberitahuan (SPT)

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 5% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dikenakan pada Wajib Pajak (WP) yang:

  • Melakukan pembetulan SPT sendiri dan membuat utang pajak jadi lebih besar
  • Kurang bayar karena pembetulan SPT Tahunan/Masa
  • Terlambat membayar PPh Pasal 29 SPT Tahunan
  • Terlambat membayar SPT Masa

2. Sanksi denda tidak melunasi SPT kurang bayar

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 10% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

3. Sanksi denda tidak melunasi pajak kurang bayar dan mendapat SKPKB

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 15% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dikenakan pada WP yang tidak melunasi pajak kurang bayar dan telah mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

4. Sanksi denda tidak lapor SPT dan mengisi SPT tidak benar

Untuk sanksi denda ini tidak menggunakan tarif fluktuatif yang mengacu pada suku bunga acuan BI.

Sanksi denda tidak lapor SPT atau mengisi SPT dengan tidak benar atau tidak lengkap, maupun melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang bayar saat pengungkapan pelaporan pajak tidak benar.

5. Sanksi administratif PPh PKP kurang bayar

Sanksi administratif berupa bunga yang ditetapkan Menteri Keuangan dihitung sejak terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak hingga diterbitkannya Surat Tagihan (STP).

Temukan ketentuan terbaru tentang perpajakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 pada e-Book “Susunan dalam Satu Naskah UU Perpajakan (UU Cipta Kerja)”, berikut ini:

B. Bisa Membuat Kode Billing Sekaligus Bayar Pajak di e-Billing

Sebelum menyetor pajak, harus mendapatkan Kode Billing atau ID Billing terlebih dahulu dari DJP sebagai syarat untuk membayar pajak.

Setelah mendapatkan Kode Billing dari DJP, selanjutnya membayar/menyetor pajak melalui ATM, internet banking atau teller bank/pos persepsi.

Melalui e-Billing Klikpajak, Anda dapat membuat Kode Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan Masa Pajak yang diinginkan.

Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) akan disimpan dengan rapi dan aman pada fitur Arsip Pajak di Klikpajak.

Sistem e-Billing akan membimbing Anda mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi.

Klikpajak.id akan menerbitkan ID Billing Anda resmi dari DJP dan Anda dapat langsung membayar Pajak tanpa keluar dari platform. Karena e-Billing Klikpajak terintegrasi dengan bank persepsi yang ditunjuk DJP untuk menerima pembayaran/setoran pajak.”

Setelah pembayaran pajak selesai, Anda akan langsung menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Note: Langkah-Langkah Cara Membuat Kode Billing dan Bayar Billing di e-Billing

Bukti Potong PPh 21, Penjelasan dan Cara Membuatnya

C. Mudah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT Masa PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Seperti diketahui, baik WP Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun Non-PKP yang melakukan transaksi yang mengharuskan membuat bukti pemotongan PPh 23/26 wajib menggunakan e-Bupot mulai 1 Oktober untuk masa pajak September 2020.

Wajib e-Bupot bagi WP PKP dan Non-PKP ini diatur dalam Kepdirjen Nomor KEP-368/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23/26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Berdasarkan PER-04/PJ/2017.

Klikpajak juga dilengkapi dengan fitur e-Bupot yang semakin memudahkan Anda membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23/26 dan melaporkan SPT PPh 23/26 melalui e-Bupot dengan menarik data langsung dari laporan keuangan elektronik.

Note: Langkah-Langkah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Keunggulan e-Bupot Klikpajak

Berikut keunggulan e-Bupot Klikpajak yang dapat membantu bisnis perusahaan:

  • Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efektif dan ramah penggunaan (user friendly).
  • Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26.
  • Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi.
  • Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah.
  • Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan aman, baik di Klikpajak dan DJP.
  • e-Bupot Klikpajak juga terintegrasi dengan sistem pembukuan akuntansi online Jurnal.id, sehingga semakin mudah membuat bukti potong.
  • e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale up sesuai kebutuhan.
  • Layanan support pajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui.
  • Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data Faktur Pajak atas transaksi yang dilakukan.

Bukti Potong PPh 21, Penjelasan dan Cara Membuatnya

D. Membuat e-Faktur dan Lapor SPT Masa PPN Tanpa ‘Install’ Aplikasi

Seperti diketahui, DJP telah mewajibkan pengguna e-Faktur untuk melakukan update e-Faktur 3.0 menggantikan e-Faktur 2.2 mulai 1 Oktober 2020.

Wajib Pajak (WP) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang selama ini menggunakan aplikasi e-Faktur Client Desktop DJP, harus install dan download patch terbaru untuk update e-Faktur 3.0 pada perangkat komputernya agar bisa menggunakan aplikasi yang dilengkapi dengan fitur prepopulated ini.

Dengan fitur prepopulated e-Faktur 3.0, maka DJP sudah menyiapkan data yang dibutuhkan untuk kemudian PKP tinggal mencocokkan saja saat pembuatan e-Faktur maupun pelaporan SPT Masa PPN-nya.

Ingat, meskipun PKP pengguna e-Faktur Client Desktop sudah update e-Faktur 3.0, tapi tetap harus berpindah ke aplikasi e-Faktur Web Based DJP di web-efaktur.pajak.go.id saat akan melaporkan SPT Masa PPN.

Karena DJP telah menutup pelaporan SPT Masa PPN di e-Filing dan e-SPT. Tapi lapor SPT Masa PPN wajib di aplikasi e-Faktur.

Update sistem terbaru e-Faktur 3.0 DJP ini juga harus dilakukan pada server PJAP mitra resmi DJP, seperti Klikpajak.id.

Jadi, ketika Anda menggunakan e-Faktur Klikpajak, bukan hanya dapat langsung memanfaatkan fitur prepopulated e-Faktur untuk membuat Faktur Pajaknya, tapi juga bisa lapor SPT Masa PPN di e-Faktur tanpa keluar atau pindah platform.

“Langsung saja gunakan aplikasinya, biar Klikpajak.id yang mengurus sistemnya untuk mempermudah pembuatan e-Faktur, pembayaran PPN, hingga pelaporan SPT Masa PPN Anda dengan mudah hanya dalam satu langkah.”

Ingin langsung menggunakan aplikasi e-Faktur 3.0 tanpa install aplikasinya? Langsung saja daftar dan aktifkan akun e-Faktur Anda di https://my.klikpajak.id/register.

Kenapa urus Faktur Pajak lebih mudah di Klikpajak?

Melalui Klikpajak.id, Anda dapat membuat berbagai macam Faktur pajak, mulai dari Faktur Pajak Pengganti, Retur, bahkan dapat menghapus draft Faktur Pajak, hingga bayar PPN dan lapor SPT Masa PPN dengan langkah-langkah yang mudah hanya dalam satu platform.

Bahkan administrasi e-Faktur semakin cepat dan praktis karena Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Sehingga Anda dapat menarik data laporan keuangan yang akan dibuat Faktur Pajaknya dengan sangat mudah dan simpel.

Lihat beberapa tutorial penggunaan aplikasi e-Faktur Klikpajak berikut ini:

  1. Alur Pembuatan Faktur Pajak, Bayar PPN dan Lapor SPT Masa PPN di e-Faktur
  2. Tutorial Membuat Berbagai Jenis Faktur Pajak di e-Faktur
  3. Cara Menggunakan Prepopulated Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0

Bukti Potong PPh 21, Penjelasan dan Cara Membuatnya

E. Dilengkapi Fitur ‘Multi Users dan Multi NPWP’ Unlimited dan Gratis!

Klikpajak.id juga dilengkapi dengan fitur Multi Users dan Multi Company (NPWP) yang semakin membuat aktivitas perpajakan Anda lebih efektif.

Fitur ‘Multi Users’ Klikpajak adalah fitur yang memungkinkan Anda untuk dapat mengatur siapa saja dan berapa banyak pengguna yang dapat mengakses akun aplikasi Klikpajak.id di bawah nama perusahaan yang sama.

Sedangkan fitur ‘Multi Company/NPWP’ adalah fitur yang memungkinkan Anda untuk mengelola beberapa perusahaan dalam satu akun Klikpajak.

Note: Lebih jelasnya bagaimana cara kerja fitur Multi Users dan Multi Company ini, selengkapnya lihat di SINI.

Bukti Potong PPh 21, Penjelasan dan Cara Membuatnya

Data Anda Terlindungi

Tenang, Anda dapat menyimpan berbagai riwayat pembayaran atau bukti pelaporan pajak maupun aktivitas pajak lainnya dengan aman, karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin.

Sebab Klikpajak.id sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standarisasi Internasional ISO (International Organization for Standardization) yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Sehingga Anda tidak perlu khawatir kehilangan bukti bayar atau lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop.

Karena Klikpajak merupakan aplikasi pajak berbasis web (web based) yang didukung dengan teknologi cloud, semakin memudahkan Anda melakukan semua aktivitas perpajakan hanya dalam satu platform kapan pun dan di mana saja.

Baca Juga: Perbedaan e-Faktur Client Desktop, Web Based, Host to Host dan Penggunaannya

Cloud computing atau komputasi awan adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna.

Melalui teknologi cloud, Anda bisa menggunakan aplikasi tanpa harus mengunduh (download) dan memasang (install) aplikasi terlebih dahulu.

Sebab sistem cloud yang berbasis web ini memudahkan Anda dalam mengakses data dan informasi melalui internet secara cepat.

Bukti Potong PPh 21, Penjelasan dan Cara MembuatnyaKeamanan data adalah yang utama

Tim ‘Support’ Klikpajak Selalu Siap Membantu Anda!

“Fitur lengkap Klikpajak membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Anda para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Anda yang berprofesi pada bagian keuangan atau sebagai tax officer di perusahaan.”

Sebagai mitra resmi DJP, Klikpajak akan membantu Anda dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak Anda dengan mudah.

Tinggal klik, semua urusan pajak Anda selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis atau aktivitas Anda dalam membuat Faktur Pajak, Bukti Pemotongan Pajak, penyampaian SPT Tahunan/Masa PPh dan PPN, serta berbagai aktivitas perpajakan lainnya secara efektif menghemat banyak waktu Anda?

“Jangan segan menghubungi kami, karena kami senang berbicara dengan Anda. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya untuk memudahkan urusan perpajakan Anda. Klikpajak.id mengerti yang Anda butuhkan.”

Cukup daftarkan email Anda di www.klikpajak.id dan temukan bagaimana Anda dapat melakukan urusan pajak dengan sangat menyenangkan. Lebih mudah dari sekadar yang Anda bayangkan.

Mau tahu caara agar pengelolaan perpajakan sekaligus laporan kurangan usaha lebih mudah dan praktis?

Ikuti demo online cara kelola pajak dan keuangan perusahaan di Klikpajak Demo Jurnal, kami dapat menyesuaikan waktu Anda.


PUBLISHED16 Jan 2021
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: