Aturan Baru e-Bupot 2020, Simak Penjelasannya di Sini

Aturan Baru e-Bupot 2020, Simak di Sini

Saat ini terdapat aturan baru mengenai e-Bupot 2020. Mulai 1 Agustus 2020, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mewajibkan para Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama seluruh Indonesia harus membuat bukti potong pajak dan melaporkan SPT masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 secara elektronik lewat aplikasi e-Bupot.

e-Bupot dibuat untuk meningkatkan pelayanan dan mempermudah wajib pajak jika ingin membuat bukti potong pajak. Dengan hadirnya e-Bupot, setiap wajib pajak dapat melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) di mana pun dan kapan pun secara daring menggunakan e-Filing. Berikut ulasan Klikpajak by Mekari.

Mengenal e-Bupot 

Keharusan wajib pajak dalam melakukan pemungutan dan pemotongan pajak diikuti oleh keharusan membuat surat bukti potong pajak. Bukti potong pajak merupakan dokumen resmi sebagai bukti bahwa wajib pajak sudah menunaikan kewajibannya perihal pajak. Saat ini, wajib pajak dapat membuat surat bukti potong pajak secara daring melalui e-Bupot.

E-Bupot merupakan layanan aplikasi yang tersedia pada situs web DJP Online atau aplikasi pajak resmi yang digunakan untuk membuat bukti potong pajak dan melaporkan SPT Masa PPh 23 dan/atau Pasal 26 secara elektronik.

E-Bupot atau bukti potong pajak elektronik pertama kali diperkenalkan pada tahun 2008. Sejak saat itu secara bertahap DJP mewajibkan PKP membuat bukti potong pajak dan melaporkan SPT Masa PPh 23/26 menggunakan e-Bupot.

Namun, mulai 1 Agustus 2020, DJP mewajibkan seluruh PKP yang terdaftar membuat bukti potong melalui e-Bupot.

Ilustrasi membuat bukti pemotongan di e-Bupot

Aturan Mengenai e-Bupot

Aturan mengenai kewajiban PKP membuat bukti potong pajak melalui e-Bupot tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-269/PJ/2020 tentang:

Penetapan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017.

Isi Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-269/PJ/2020 berbunyi: 

“Menetapkan Wajib Pajak yang berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di seluruh Indonesia sebagai Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang diharuskan membuat Bukti Pemotongan dan diwajibkan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017 mulai Masa Pajak Agustus 2020.”

PKP yang pernah melaporkan SPT masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 secara elektronik lewat e-Bupot wajib melaporkan SPT masa pajak berikutnya secara elektronik lewat e-Bupot.

Jadi pada dasarnya mulai 1 Agustus 2020 seluruh PKP yang terdaftar di KPP seluruh Indonesia wajib menggunakan e-Bupot untuk membuat bukti potong pajak dan pelaporan SPT masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26.

Contoh fitur menyampaikan SPT Masa PPh 23/26 di e-Bupot

Fungsi dan Peranan e-Bupot

E-Bupot merupakan aplikasi resmi keluaran DJP yang berfungsi untuk membuat bukti potong pajak sekaligus menyampaikan SPT Masa PPh 23/26 secara elektronik. Selain lewat aplikasi resmi DJP dan situs web DJP Online, e-Bupot juga tersedia pada aplikasi-aplikasi pajak yang menjadi mitra DJP.

Kehadiran e-Bupot sangat berperan penting dalam memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk membuat dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23/26 dan meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak Pemotong PPh Pasal 23/26. Dengan e-Bupot, wajib pajak dapat membuat surat bukti potong pajak dan melaporkan SPT di mana pun dan kapan pun secara daring.

Note: Ketahui selengkapnya Pentingnya Bukti Potong dan Panduan Lengkap Penggunaan e-Bupot

Bukti potong pajak elektronik ini juga dapat memberikan kepastian hukum terkait status dan keandalan Bukti Pemotongan.

Demikianlah aturan baru mengenai e-Bupot di tahun 2020 yang dikeluarkan oleh DJP. DJP terus berusaha membuat perubahan ke arah yang lebih baik untuk memastikan wajib pajak mendapatkan layanan yang semakin berkualitas, mudah, murah, dan cepat. Dengan dikeluarkannya aturan baru e-Bupot 2020 diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam pembuatan surat potong pajak dan pelaporan SPT.

Contoh fitur aplikasi e-Bupot Klikpajak

Keunggulan Membuat e-Bupot melalui Aplikasi Klikpajak

Klikpajak sebagai mitra resmi DJP untuk urusan perpajakan, dapat memberikan solusi terkait penerbitan bukti pemotongan (Bupot) dan pelaporan SPT PPh 23/26 yang praktis dan mudah. Dirancang dengan tampilan yang user friendly, Klikpajak memiliki beberapa keunggulan.

  • Pertama, sistem komputasi awan (cloud) pada e-Bupot Klikpajak memungkinkan penerbitan Bupot dilakukan kapan dan di mana saja, yang secara tidak langsung bisa meningkatkan fleksibilitas pengguna. Selain itu, data-data berupa bukti pemotongan dan bukti pelaporan juga tersimpan dengan aman, baik di PJAP maupun di DJP.
  • Kedua, perhitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26 dan pembuatan bupot melalui fitur e-Bupot dari Klikpajak mudah sekali dilakukan karena sudah terintegrasi dan dikelola oleh sistem DJP sendiri. 
  • Ketiga, keamanan dan kerahasiaan data terjamin karena Klikpajak sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standar Internasional ISO, yang menjadi standar keamanan sistem teknologi informasi.
  • Keempat, Klikpajak menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data faktur pajak atas transaksi yang dilakukan.

Tak sulit, begini Cara Gampang Membuat Bukti Potong PPh 23/26 di e-Bupot Klikpajak

Layanan Klikpajak juga menyediakan video tutorial yang terus diperbarui untuk membantu para pengguna mengoperasikan aplikasi ini. Segera dapatkan informasi perpajakan dengan lengkap dan manfaatkan kemudahan hitung, setor, dan lapor pajak melalui aplikasi pajak online Klikpajak hanya dengan mendaftarkan email Anda di www.klikpajak.id.


PUBLISHED05 Aug 2020
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: