Perpajakan bagi Perusahaan Induk dan Anak Perusahaan Selama Spin-off

Perpajakan bagi Perusahaan Induk dan Anak Perusahaan Selama Spin-off

Anda belum tahu apa itu spin-off perusahaan? Di dalam dunia bisnis, istilah spin-off ini memang tidak sepopuler merger, akuisisi, dan konsolidasi perusahaan. Namun, pada kenyataannya praktik spin-off telah banyak terjadi pada perusahaan-perusahaan skala menengah hingga besar, multinasional, bahkan internasional. Yuk kenali lebih banyak tentang bagaimana perpajakan perusahaan induk dan pajak anak perusahaan selama spin-off.

Ketentuan Perusahaan Selama Spin-Off

Pengertian Spin-Off Perusahaan

Spin-off perusahaan merupakan suatu tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) untuk memisahkan usaha secara parsial atau sebagian. Sehingga hal tersebut mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva perusahaan yang melakukan spin-off beralih kepada dua perseroan atau lebih. Atau secara sederhana spin-off perusahaan merupakan pemisahan sebagian perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas secara hukum menjadi dua atau lebih perusahaan baru.

Di dalam istilah ekonomi bisnis, spin-off perusahaan disebut juga sebagai pemisahan tidak murni, karena hanya sebagian aktiva dan pasiva perusahaan induk saja yang dialihkan. Proses spin-off perusahaan tidak menghapus atau menghilangkan eksistensi perusahaan induk secara hukum. Dengan begitu, perusahaan induk yang melakukan spin-off tetap eksis dalam menjalankan kegiatan usahanya. Perusahaan yang melakukan spin-off  tetap bisa menjalin kerja sama dengan perusahaan baru hasil pemisahan yang telah berdiri sendiri. Namun, bisa juga masing-masing perusahaan yang telah berdiri sendiri secara hukum tersebut menjalankan kegiatan usahanya masing-masing tanpa menjalin kerja sama.

Tujuan Spin-off Perusahaan

Di saat perusahaan berhasil tumbuh dan berkembang semakin besar, keinginan untuk menghasilkan nilai perusahaan yang lebih tinggi dalam jangka panjang tentunya semakin besar pula. Di sinilah peran strategi spin-off perusahaan mulai dimainkan. Perusahaan yang telah berhasil berkembang menjadi besar harus kembali menjadi kecil untuk mencapai hasil yang jauh lebih besar. Spin-off perusahaan ini dijadikan sebagai salah satu strategi usaha dilakukan dalam rangka restrukturisasi perusahaan. Adapun tujuan utamanya yaitu untuk meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan. Ada kalanya unit usaha suatu perusahaan kurang mampu berkembang secara maksimal, karena terpaku dengan arahan dan suplai sumber daya dari perusahaan induk.

Namun, setelah dilakukan spin-off dimana unit usaha telah menjadi perusahaan baru memiliki kebebasan untuk menentukan langkah dan mengeksekusi strateginya sendiri, sehingga peluang untuk bertumbuh dan berkembang menjadi lebih besar. Dari perspektif perusahaan induk, unit usaha yang dinilai kurang relevan dan menguntungkan justru akan menghambat implementasi strategi untuk tumbuh dan berkembang. Dengan melakukan spin-off, unit usaha tersebut akan menjadi perusahaan baru, sedangkan perusahaan induk dapat lebih fokus dalam menentukan arah strateginya.

Tahapan Spin-off Perusahaan

Spin off perusahaan keputusannya harus melibatkan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Selain itu, terdapat banyak pihak yang harus dijamin supaya tidak menderita kerugian atas keputusan spin-off perusahaan, yaitu karyawan, kreditur, dan nasabah bagi perusahaan. Oleh karena itu, spin-off perusahaan harus dipersiapkan dengan matang melalui beberapa tahapan berikut ini:

Persiapan merupakan tahapan awal dari spin-off perusahaan. Pada tahap persiapan ini, perusahaan yang akan melakukan spin-off harus membuat rancangan pemisahan (spin off) perusahaan. Setelah rancangan spin-off disusun, kemudian dipublikasikan melalui surat kabar harian yang beredar secara nasional, juga pada karyawan serta kreditur dan mitra usaha paling lambat 30 hari sebelum penyelenggaraan RUPS.

Apabila pada tahap persiapan tidak ada kendala, maka tahap berikutnya adalah penyelenggaraan RUPS. Dalam hal pengambilan keputusan spin-off, RUPS harus dihadiri paling sedikit ¾ dari seluruh pemegang saham dengan hak suara yang sah. Apabila dalam RUPS belum dihasilkan kata sepakat atau persetujuan dari kuorum yang disyaratkan, maka spin-off belum bisa dilakukan. Sebaliknya, jika kuorum RUPS terpenuhi dan semuanya menyetujui rancangan yang telah disusun, maka spin-off bisa segera ditindaklanjuti.

Setelah pemegang saham perusahaan setuju dan tidak ada keberatan yang diajukan dari pihak kreditur atau mitra usaha, maka tahap berikutnya masuk pada realisasi spin-off perusahaan. Pada tahap ini dilakukan pendirian perusahaan baru berbentuk Perseroan Terbatas atau PT. Yang disertai dengan pemindahan atau pemisahan sebagian aktiva dan pasiva dari perusahaan induk yang sudah ada.

Tahapan yang terakhir adalah pengesahan spin-off perusahaan dengan akta notaris. Notaris yang ditunjuk akan membuat Akta Pemisahan yang menerangkan tentang pendirian perusahaan baru. Sekaligus peralihan aktiva dan pasiva dari perusahaan induk (lama) ke perusahaan baru secara hukum.

Aturan Spin-off Perusahaan

Spin off perusahaan sebagai salah satu upaya restrukturisasi perusahaan dapat dilakukan mengacu pada dua aturan perundang-undangan, yaitu:

  1. UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
  2. UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Untuk jenis perusahaan selain perbankan, spin-off mengacu pada UU Perseroan Terbatas (UUPT). Sementara spin-off perusahaan perbankan mengacu pada UU Perbankan Syariah (UUPS). Berdasarkan UUPT, perusahaan baru hasil spin-off harus mendapat izin dan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Setelah mendapatkan izin dari Kementerian Hukum dan HAM, maka perusahaan baru hasil spin-off tersebut bisa segera melakukan kegiatan usahanya. Namun khusus untuk perusahaan perbankan syariah, izin dan pengesahan tidak hanya dari Kementerian Hukum dan HAM saja. Tetapi juga pemegang otoritas tertinggi perbankan, yaitu Bank Indonesia. Itulah beberapa aturan tentang spin-off perusahaan. Selanjutnya, Anda juga harus mengetahui dan memahami tentang penpajakan bagi perusahaan induk dan pajak anak perusahaan selama spin-off.

Peraturan Pajak bagi Perusahaan Induk & Anak Perusahaan

Perpajakan bagi Perusahaan Induk

Berdasarkan Kode Revenue Internal Bagian 355, kebanyakan perusahaan induk dapat menghindari pajak perusahaan induk dan pajak anak perusahaan atas aktivitas spin-off. Hal tersebut dikarenakan tidak ada dana yang disediakan untuk ditukarkan dengan kepemilikan. Sebagai gantinya, spin-off melibatkan distribusi saham perusahaan entitas anak perusahaan dari induk perusahaan secara proporsional kepada pemegang saham. Sehingga membuat pemegang saham pemilik perusahaan induk yang sama. Tidak ada uang tunai yang dipertukarkan ketika anak perusahaan dibentuk dalam spin-off. Oleh karena itu, tidak ada pendapatan biasa atau pajak keuntungan modal yang dinilai.

Pajak Anak Perusahaan Selama Spin-off

Selama spin-off perusahaan, anak perusahaan juga dapat menghindari pajak anak perusahaan selama bertransaksi. Karena pemegang saham anak perusahaan menerima saham secara rata dari perusahaan induk sebagai pengganti uang tunai untuk penjualan perusahaan, maka pajak penghasilan biasa dan pajak capital gain tidak berlaku. Sebagai gantinya, pemilik perusahaan induk menjadi pemilik anak perusahaan melalui pengalihan saham sebagai alternatif yang lebih hemat biaya dibandingkan menerima kompensasi untuk perusahaan baru melalui dividen saham. IRC Section 355 mensyaratkan bahwa perusahaan induk dan anak perusahaan harus memenuhi persyaratan untuk mempertahankan manfaat bebas pajak dari spin-off. Sebuah spin-off merupakan peristiwa yang tidak kena pajak ketika perusahaan induk mempertahankan kendali sekurang-kurangnya 80% saham pemungutan suara entitas yang baru dibentuk dan kelas saham tanpa saham.

Sebuah spin-off perusahaan tidak boleh digunakan semata-mata sebagai mekanisme untuk mendistribusikan laba atau laba induk perusahaan/anak perusahaan, dan perusahaan induk mungkin tidak mengendalikan anak perusahaan dengan cara yang sama dalam 5 tahun operasi terakhir. Jika perusahaan induk atau anak perusahaan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam IRC Section 355, tindakan spin-off dianggap dikenakan pajak yaitu pajak perusahaan induk dan pajak anak perusahaan dengan tarif pajak perusahaan yang berlaku.


PUBLISHED25 Nov 2018
Ageng Prabandaru
Ageng Prabandaru

SHARE THIS ARTICLE: