3 Tarif Pajak Penghasilan, Pelaku Industri Wajib Paham! - Klikpajak

3 Tarif Pajak Penghasilan, Pelaku Industri Wajib Paham!

Menurut PPh Pasal 25, Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan untuk Orang Pribadi, perusahaan atau Badan hukum lainnya atas penghasilan yang diperoleh. Dasar hukum untuk Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang telah mengalami perubahan beberapa kali. Perubahannya yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, dan  Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Berikut ini ada 3 klasifikasi tarif Pajak Penghasilan untuk Badan Usaha industri yang wajib Anda ketahui.

PPh Badan

Pemerintah Indonesia telah menerapkan sistem self-assessment system untuk urusan perpajakan. Sistem pemungutan pajak ini memberi wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. Konsep perpajakan khususnya tentang pajak penghasilan di Indonesia menganut prinsip worldwide income. Konsep ini berarti bahwa setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar Indonesia, akan diperhitungkan secara keseluruhan sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

Sementara itu, penghasilan dari luar negeri yang sudah dipajaki oleh negara, sumbernya akan dikreditkan dari pajak terutang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dengan demikian kewajiban pajak yang dimiliki orang atau badan wajib pajak yang berada di Indonesia tetap dapat terpenuhi sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

PPh Badan dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang diperoleh Wajib Pajak Badan selama Tahun Pajak berjalan tanpa pengecualian. Baik itu Wajib Pajak Badan skala mikro, kecil, menengah, maupun besar. Hal ini juga berlaku bagi Anda yang memiliki Badan Usaha industri yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi atau barang siap pakai.

Setidaknya ada tiga klasifikasi tarif Pajak Penghasilan yang berlaku bagi Badan Usaha industri dengan berdasarkan pada penghasilan brutonya berbeda-beda, yaitu sebagai berikut:

1. Penghasilan Bruto Kurang dari Rp4,8 Milyar

Badan Usaha yang memiliki penghasilan bruto atau penghasilan kotor kurang dari Rp4,8 Milyar memiliki penghitungan tarif Pajak Penghasilan sebagai berikut:

50% x 25% x Penghasilan Kena Pajak

Bagi Badan Usaha yang memiliki penghasilan di bawah Rp4,8 Milyar dapat menikmati PPh Final. Pemerintah telah memutuskan untuk meringankan tarif PPh Final menjadi 0,5% dari yang semula 1%. Namun, ketentuan tersebut bersifat opsional karena Wajib Pajak dapat memilih untuk mengikuti tarif dengan skema Final 0,5%, atau menggunakan skema normal.

Wajib Pajak Badan yang telah melakukan pembukuan dengan baik dapat memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif normal. Konsekuensinya, perhitungan tarif PPh akan mengacu pada lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Selain itu, Wajib Pajak juga terbebas dari PPh bila mengalami kerugian fiskal.

2. Penghasilan Bruto Lebih dari Rp4,8 Milyar Sampai Dengan Rp50 Milyar

Badan Usaha yang memperoleh penghasilan bruto sebesar Rp4,8 Milyar sampai dengan Rp50 Milyar memiliki perhitungan tarif Pajak Penghasilan sebagai berikut:

(50%x25% x Penghasilan Kena Pajak yang Memperoleh Fasilitas + 25% x Penghasilan Kena Pajak Tidak Memperoleh Fasilitas)

Fasilitas yang dimaksud adalah pengurangan jumlah pajak sesuai dengan aturan yang berlaku, dengan asumsi bahwa bentuk industri dalam skala ini masih berpotensi untuk berkembang. Maka dari itu pemerintah membantu dengan memberikan pengurangan pajak tertentu.

3. Penghasilan Bruto Lebih dari Rp50 Milyar

Sedangkan bagi Badan Usaha yang memiliki penghasilan bruto lebih dari Rp50 Milyar memiliki perhitungan tarif pajak penghasilan sebagai berikut:

25% x PKP

Karena industri yang dimaksud telah memiliki penghasilan bruto yang cukup besar maka pajak yang cukup besar juga menjadi tanggung jawabnya. Pemberlakuan pajak ini dalam rangka memberikan keadilan pada setiap skala industri sehingga persaingan sehat akan terbentuk.

 

Itulah 3 klasifikasi tarif Pajak Penghasilan bagi Badan Usaha industri yang wajib Anda ketahui. Batas waktu pembayaran pajak Badan Usaha industri yang Anda kelola paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya dari Masa Pajak yang akan dibayarkan.

Sebagai contoh, jika Anda akan membayarkan PPh Pasal 25 untuk Masa Pajak Oktober, maka batas akhir pembayaran adalah tanggal 15 November. Namun, apabila Anda terlambat dalam melakukan pembayaran maka Anda akan dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% per bulan yang dihitung sejak tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran. Untuk menghindari sanksi tersebut, jangan sampai telat bayar pajak. 

Ketepatan waktu dalam membayar pajak sendiri turut difasilitasi oleh Dirjen Pajak dengan peluncuran DJP Online dan mitra resminya. Tujuannya jelas, sebagai kanal pemenuhan kewajiban perpajakan online sehingga wajib pajak tak lagi perlu mendatangi KPP untuk mengurus pajak yang ditanggungnya.

Salah satu mitra resmi DJP adalah Klikpajak. Layanan ini hadir dalam rangka memberikan alternatif lain bagi wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Karena bersatatus sebagai mitra resmi DJP, maka setiap transaksi yang dilakukan pada layanan ini bersifat resmi dan sah. Selain itu, Anda juga tidak perlu ragu, karena setiap transaksi yang dilakukan akan memiliki arsip digital yang bisa diakses kapan saja dan di mana saja! Daftar sekarang dan jadilah wajib pajak yang taat pajak dengan lapor pajak lewat Klikpajak!


PUBLISHED10 Jun 2019
Ageng Prabandaru
Ageng Prabandaru

SHARE THIS ARTICLE: