PPh Pasal 26, Ketentuan Aturan Atas Pajak Perusahaan Asing

Pahami Ketentuan PPh Pasal 26 atas Pajak Perusahaan Asing

Semua perusahaan yang memiliki aktivitas transaksi luar negeri  merupakan bagian dari Wajib Pajak yang dikenai pajak atas transaksi tersebut. Dalam Pajak Penghasilan Pasal (PPh) 26, pemerintah mengatur kebijakan yang membahas mengenai pajak terkait dengan Wajib Pajak Luar Negeri. Seluruh jenis Badan Usaha apapun di Indonesia yang melakukan kegiatan transaksi seperti royalti, gaji, dividen, bunga, dan lain sebagainya, maka mereka merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang dikenakan PPh Pasal 26 atas aktivitas transaksi luar negeri yang dilakukan.

Berdasarkan ketentuan PPh Pasal 26, pengenaan tarif umum pajak adalah sebesar 20%. Kecuali jika Wajib Pajak memanfaatkan tax threaty atau Persetujuan Penghindaran Berganda (P3B), besar tariff pajak dapat berubah. Selain itu, pengecualian juga berlaku  pada PPh yang dibebankan atas penghasilan Wajib Pajak Luar Negeri yang berasal dari Indonesia dengan tidak diberlakukan untuk yang bukan Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. Tentang Wajib Pajak Luar Negeri, oleh pemerintah telah diatur mengenai siapa saja mereka yang berstatus sebagai Wajib Pajak Luar Negeri.

Kategori Perusahaan Maupun  Individu Wajib Pajak Luar Negeri

Individu maupun perusahaan dapat dikategorikan sebagai Wajib Pajak Luar Negeri atas Pajak Penghasilan ditentukan berdasarkan Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagai berikut.

  1. Individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun/12 bulan, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia namun operasional usahanya melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
  2. Individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun/12 bulan, dan perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak menjalankan usaha melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia.

Berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah tentang kategori individu maupun perusahaan yang menjadi Wajib Pajak Luar Negeri, khususnya perusahaan yang tidak didirikan atau bukan berada di Indonesia namun melakukan kegiatan operasional di Indonesia akan dikenai PPh Pasal 26.

Ketentuan Tarif PPh Pasal 26

Ketentuan untuk PPh Pasal 26 adalah tentang kebijakan tarif sebesar 20% atas jumlah bruto pendapatan yang berasal dari

  1. Deviden
  2. Bunga, diskonto, premium, insentif yang berhubungan dengan jaminan pembayaran pinjaman.
  3. Royalti, sewa, serta pendapatan lain yang berhubungan dengan pemanfaatan aset
  4. Insentif yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa, dan aktivitas sejenisnya.
  5. Hadiah dan penghargaan
  6. Pensiun dan pembayaran berkala
  7. Premi swap dan transaksi lindung lainnya
  8. Perolehan keuntungan dari penghapusan utang
  9. Selain pajak atas pendapatan atau omset, Wajib Pajak Luar Negeri yang dibebankan PPh Pasal 26 juga dibebankan dengan kebijakan tarif pajak atas laba bersih. Tarif 20% final dari keuntungan bersih tersebut dikenakan kepada Wajib Pajak dengan penghasilan sebagai berikut.
  • Pendapatan atas penjualan aset di Indonesia
  • Premi asuransi, premi reasuransi baik yang dibayarkan secara langsung maupun melalui pialang kepada perusahaan asuransi di luar negeri.
  1. Ketetapan tarif 20 % menyesuaikan ketentuan sebagai berikut.
  • Tarif 20% final atas laba bersih dapat berlaku atas penjualan atau pengalihan saham perusahaan yang dibangun atau berada di negara yang memberikan perlindungan pajak, termasuk kategori BUT di Indonesia.
  • Tarif 20% yang dipungut atas penghasilan kena pajak setelah dikurangi dengan pajak termasuk di dalamnya adalah BUT di Indonesia. Tidak berlaku untuk Wajib Pajak yang penghasilan atas perusahaan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia.
  • Tax Treaty atau P3B antara Indonesia serta negara-negara lain yang berada dalam perjanjian bisa saja berbeda satu sama lain. Tarifnya yang dimaksud tersebut dapat mengurangi tingkat tarif biasa sebesar 20% dan beberapa memiliki kemungkinan tarif 0%.

Aplikasi Pajak Online Mempermudah Administrasi PPh Pasal 26

Anda dapat memanfaatkan aplikasi pajak online untuk mempermudah urusan administrasi berdasarkan ketentuan yang berlaku atas PPh Pasal 26. Kegiatan administrasi perpajakan dapat lebih mudah dilakukan dengan layanan yang menyediakan fitur-fitur online tersebut. Kemudahan akses aplikasi online pajak juga tidak merepotkan Anda, karena aplikasi tersebut telah didukung oleh berbagai sistem operasi komputer termasuk Linux, Windows dan Mac.

Syarat utama pemanfaatan aplikasi adalah koneksi internet. Bahkan anda tidak perlu mengunduh atau melakukan penginstalan terlebih dahulu. Laporan pajak dapat dikerjakan secara langsung dari mana saja dan kapan saja, melalui fitur e-Filing yang disediakan.

Meningkatkan Ketaatan Perusahaan Asing Dalam Berpajak

PPh Pasal 26 ditetapkan tidak lain dengan tujuan  untuk meningkatkan Perusahaan Asing dalam tertib pajak. Pertumbuhan bisnis yang  sangat cepat dan seakan tak terkendali membuat negara harus lebih ketat dalam menetapkan regulasi.

Maka dari itu PPh Pasal 26 ditetapkan untuk mengatur kebijakan pajak dengan tujuan setiap transaksi bisnis yang berkaitan dengan Wajib Pajak Luar Negeri dapat menyumbang atau turut berkontribusi untuk pendapatan negara.

 


PUBLISHED03 Sep 2018
Ageng Prabandaru
Ageng Prabandaru

SHARE THIS ARTICLE: