2 Tahap Mudah Menghitung Kredit Pajak Luar Negeri

2 Tahap Mudah Menghitung Kredit Pajak Luar Negeri

Kredit Pajak Luar Negeri (PPh Pasal 24) dapat berlaku apabila Anda adalah seorang pengusaha yang memiliki berbagai usaha di luar negeri dan penghasilan yang Anda peroleh dapat berasal dari beberapa sumber usaha di luar negeri, seperti pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa berhubungan dengan jasa, pekerjaan, dan usaha lain.

Sebagai Wajib Pajak Warga Negara Indonesia, maka Anda terkena kewajiban perpajakan sesuai ketentuan pajak dalam negeri. Anda bisa saja terkena pajak ganda sekaligus sesuai ketentuan pajak dari luar negeri dimana Anda berusaha. Potensi pajak yang masuk ke pendapatan negara dari luar negeri sangat besar jika dikelola dengan baik.

Ringankan Beban, Pajak Luar Negeri Dapat Dikreditkan

PPh Pasal 24 mengatur mengenai hak Wajib Pajak untuk memanfaatkan kredit pajak di luar negeri. Berdasarkan UU PPh, atas pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang (dalam tahun pajak yang sama). Hal ini untuk meringankan beban pajak ganda yang dapat terjadi. Namun, tidak semua pajak terutang di luar negeri dapat Wajib Pajak kreditkan di Indonesia. PPh Pasal 24 dapat dikreditkan terhadap pajak yang teutang di Indonesia.

Batas Maksimum Kredit

Metode Pengkreditan Terbatas (Ordinary Credit Method) ialah besaran Kredit Pajak Luar Negeri tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan Pasal 24 Ayat 2 Undang-Undang PPh. Penghitungan kredit pajak dihitung dengan tetap berpegang pada peraturan batas maksimum dengan mengambil nominal terendah dari:

  1. Jumlah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri.
  2. (Penghasilan Luar Negeri  (PLN) / Penghasilan Kena Pajak ) X PPh terutang.
  3. Jumlah PPh terutang untuk seluruh penghasilan kena pajak, dalam hal penghasilan kena pajak lebih kecil dari penghasilan luar negeri.

Daftar Sumber Penghasilan Luar negeri

Sumber penghasilan dari luar negeri yang dapat menjadi pengurang pajak atau boleh dikreditkan di dalam negeri adalah:

  • Penghasilan dari saham dan surat berharga lainnya.
  • Pendapatan lain berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda bergerak.
  • Jasa imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan.
  • Keuntungan dari pengalihan saham dan surat berharga lainnya.
  • Pendapatan yang berupa sewa terkait dengan penggunaan harta benda tidak bergerak.
  • Keuntungan dari pengalihan harta tetap.

Tahapan Penghitungan Kredit Pajak Luar Negeri

1. Tentukan Pajak Terutang atas Penghasilan Kena Pajak yang Berasal dari Dalam Negeri maupun Luar Negeri

Penghasilan Kena Pajak = (Penghasilan Neto Fiskal DN – Kompensasi Kerugian Fiskal) + Penghasilan Neto LN

Pajak Terutang = Tarif Pajak x Penghasilan Kena Pajak

Gabungkan Penghasilan Kena Pajak yang berasal dari seluruh penghasilan termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Namun sebagai catatan: kerugian yang diderita di luar negeri tidak boleh digabungkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak.

PT Eksiss di Bandung memperoleh penghasilan Neto dalam tahun 2017 sebagai berikut:

Penghasilan Dalam Negeri           = Rp800.000.000,00

Penghasilan Luar Negeri                = Rp400.000.000,00

 

Penghitungan PPh pasal 24:

Penghasilan Kena Pajak

penghasilan Dalam Negeri                    = Rp800.000.000,00

penghasilan Luar Negeri                        = Rp400.000.000,00

Penghasilan Neto                                             = Rp1.200.000.000,00

Total PPh terutang

25% x Rp1.200.000.000 = Rp300.000.000,00

2. Menghitung Kredit Pajak Luar Negeri

Kredit Pajak Luar Negeri dihitung dengan tetap berpegang pada batas maksimum Kredit Pajak Luar Negeri dengan memilih nominal terendah penghitungan PPh di bawah ini:

PPh maksimum yang dapat dikreditkan

=(penghasilan LN : total penghasilan) x total PPh terutang

=(Rp400.000.000 : Rp1.200.000.000) x Rp300.000.000,00

= Rp100.000.000,00

PPh yang terutang atau dipotong di LN:

20% x Rp400.000.000 = Rp80.000.000,00

Dari perhitungan tersebut di atas kredit pajak LN yang diperbolehkan adalah sebesar Rp80.000.000 atau sebesar PPh yang terutang atau dibayar di LN. Jumlah ini diperoleh dengan membandingkan penghitungan PPh maksimum yang boleh dikreditkan dengan PPh yang terutang atau dibayar di LN, kemudian dipilih jumlah yang terendah.

Permohonan Pengkreditan Pajak Luar Negeri

Untuk menggunakan fasilitas pajak berupa pengkreditan pajak yang terutang di luat negeri,  Anda dapat mengajukan permohonan pengkreditan pajak luar negeri, dengan menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan dilampiri:

  1. Laporan Keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri.
  2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak yang disampaikan di luar negeri, dan
  3. Dokumen pembayaran pajak di luar negeri.

Ketiga lampiran tersebut disertakan bersamaan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan.


PUBLISHED25 Sep 2018
Ageng Prabandaru
Ageng Prabandaru

SHARE THIS ARTICLE: