Klikpajak by Mekari

APBN dan APBD: Pengertian, Fungsi, dan Sumbernya

APBN dan APBD merupakan salah dua hal yang harus dipahami oleh kalangan masyarakat. Sampai dengan saat ini masih banyak dari kalangan masyarakat yang beranggapan, bahwa keduanya sama. Padahal, dari segi kepanjangan dari singkatan kata tersebut juga sudah sangat berbeda atau tidak sama.

Maka dari itu, pada kesempatan kali ini akan dijelaskan secara lengkap dan juga jelas mengenai perihal APBN dan APBD. Sedangkan, untuk Anda yang penasaran dengan kedua perihal anggaran tersebut bisa langsung saja simak penjelasan lebih lengkap dan jelasnya dibawah ini.

Pengertian APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah rancangan keuangan yang dibuat secara tahunan oleh pihak Pemerintah Indonesia dan disetujui Dewan Perwakilan Rakyat. Selain itu, APBN juga berisikan mengenai daftar sistematis yang telah rinci dan memuat semua rencana penerimaan dan pengeluaran anggaran negara selama kurun waktu satu tahun.

Fungsi APBN

Setelah mengerti mengenai pengertian, maka bisa dilanjutkan untuk memahami fungsinya. APBN adalah salah satu jenis instrumen yang mengatur mengenai anggaran pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintah. Ada beberapa fungsi dari APBN yang harus Anda ketahui. sebagai berikut:

1. Pengawasan

Anggaran negara harus menjadi pedoman di dalam menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara ini sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan atau belum. Dengan demikian juga bisa mempermudah bagi rakyat untuk menilai apakah tindakan pemerintah dalam menggunakan uang negara ini sudah benar atau tidak.

2. Alokasi

Semua anggaran negara harus diarahkan guna mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya. Selain itu, dengan adanya fungsi alokasi ini bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

3. Distribusi

Semua kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

4. Stabilisasi

Mempunyai banyak makna anggaran pemerintah dan sebagai alat kontrasepsi dalam memelihara dan mengupayakan kesimbangan fundamental perekonomian.

5. Otorisasi

Di dalam APBN telah menyebutkan, bahwa anggaran negara menjadi salah satu dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja negara di tahun ini. Dengan demikian, semua pengeluaran atau pendapatan bertanggung jawab kepada rakyat.

Ketika pengeluaran pra direncanakan, maka negara bisa membuat rencana untuk memberikan dukungan belanja tersebut. Dengan demikian juga bisa membuat pihak pemerintah mengambil tindakan untuk mempersiapkan proyek tersebut supaya bisa berjalan dengan lancar.

6. Perencanaan

Anggaran negara bisa menjadi pedoman untuk merencanakan kegiatan di tahun tersebut. Ketika suatu pembelanjaan telah direncanakan pada sebelumnya, maka negara bisa membuat beberapa rencana supaya bisa mendukung pembelanjaan tersebut.

Ketika belanja pra direncanakan, maka negara dapat membuat rencana guan mendukung pengeluaran. Misalnya, telah direncanakan dan dianggarkan guna membangun jalan senilai sekian miliar. Dengan demikian pemerintah bisa mengambil tindakan guna mempersiapkan proyek tersebut bisa berjalan dengan lancar.

Prinsip APBN

Prinsip dalam menyusun APBN ini berdasarkan dengan aspek pendapatan dan prinsip penyusunan. APBN juga mempunyai tiga prinsip, yaitu intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetoran, intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara. Ada beberapa prinsip yang harus dipahami pada APBN, yaitu:

1. Prinsip Anggaran Dinamis

Terdapat anggaran dinamis absolut dan anggaran dinamis relatif. Untuk anggaran dengan sifat dinamis absolut adalah tabungan pemerintah (TP) dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.

Sedangkan, untuk anggaran bersifat dinamis relatif adalah persentase kenaikan (TP) (DTP) akan terus mengalami peningkatan. Selain itu, untuk ketergantungan pembiayaan pembangunan dari pinjaman luar negeri terus mengalami penurunan.

2. Prinsip Anggaran Fungsional

Anggaran Fungsional adalah bantuan atau pinjaman LN yang mempunyai fungsi untuk membiayai anggaran belanja pembangunan. Pada prinsip kali ini sesuai dengan azas “bantuan luar negeri yang hanya dijadikan sebagai pelengkap”. Artinya, semakin kecil sumbangan bantuan atau pinjaman luar negeri terhadap pembiayaan anggaran pembangunan, maka semakin besar pula fungsionalitas anggaran tersebut.

3. Prinsip Anggaran Defisit

Pada prinsip anggaran defisit ini berbeda dengan yang namanya anggaran berimbang. Ada perbedaan dari kedua prinsip tersebut yang harus Anda ketahui dan juga dipahami, sebagai berikut:

  • Semua pinjaman LN tidak dicatat sebagai sumber penerimaan. Melainkan sebagai sumber pembiayaan.
  • Defisit anggaran ditutup dengan sumber biaya DN + Sumber pembiayaaan LN (bersih).

Struktur APBN

Secara garis besar untuk struktur APBN adalah pendapatan negara, belanja negara, kesimbangan primer, surplus dan defisit anggaran. Selain itu, untuk struktur APBN sudah dituangkan di dalam suatu format yang sering disebut dengan I-Account. Ada beberapa struktur APBN yang harus Anda ketahui, yaitu:

1. Belanja Negara

Besar kecilnya belanja negara bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor dan salah satunya adalah kebutuhan penyelenggaraan negara. Selain itu, resiko bencana alam dan dampak krisi global juga menjadi salah satu faktor yang memberikan pengaruh terhadap belanja negara.

Belanja pemerintah pusat adalah salah satu jenis belanja yang dipergunakan untuk memberikan pembiayaan kegiatan dalam membangun pemerintah pusat. Selain itu, belanja pemerintah ini bisa saja dilaksanakan di pusat maupun daerah.

Pada belanja pemerintah pusat juga bisa dikelompokkan menjadi beberapa, yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembiayaan bunga utang, subsidi BBM dan masih banyak lainnya lagi. Sedangkan, belanja daerah merupakan belanja yang dibagi-bagi kepada pihak pemerintah daerah. Untuk beberapa hal yang termasuk belanja daerah adalah dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khsusu, dana otonomis khusus.

2. Pembiayaan Negara

Untuk besaran pembiayaan negara ini memberikan pengaruh terhadap beberapa faktor, yaitu asumsi dasar mikro ekonomi, kebijakan pembiayaan, kondisi dan beberapa kebijakan lainnya. Selain itu, untuk pembiayaan negara ini dibagi menjadi dua, yaitu pembiayaan dalam negeri dan luar negeri.

Pembiayaan dalam negeri meliputi pembiayaan perbankan di dalam negeri dan non perbankan dalam negeri. Sedangkan, pembiayaan di luar negeri meliputi penarikan pinjaman luar negeri yang terdiri atas pinjaman program dan pinjaman proyek.

3. Pendapatan Pajak

Pendapatan pajak di dalam negeri terdiri dari pendapatan pajak penghasilan (PPh), Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Pendapatan pajak lainnya.

Kelola pajak penghasilan PPh 21 anda melalui eSPT PPh 21 dari Mekari Klikpajak. Anda bisa lapor hingga bayar PPh 21 hanya di satu aplikasi saja.

Pengertian APBD

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu rencana keuangan tahunan dari Pemerintah Indonesia dan telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Selain itu, APBD juga telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Tahun anggaran APBD adalah satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Anggaran belanja yang dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah di daerah ini selalu menjadi sorotan publik. Sedangkan, pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran akan diterima kembali.

Fungsi APBD

Sebagai penetapan kewenangan kepada daerah untuk melaksanakan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai bahan pengawasan yang telah dilakukan oleh pihak yang berhak melaksanakan pengawasan ini bisa menjadi lebih baik.

Pada peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi lain. Sedangkan, untuk beberapa fungsi yang harus Anda ketahui dan pahami adalah:

  • Fungsi Otorisasi – Anggaran daerah tersebut menjadi salah satu dasar untuk bisa melaksanakan pendapatan serta belanja daerah di tahun yang masih bersangkutan.
  • Fungsi Perencanaan – Anggaran daerah tersebut menjadi salah satu pedoman bagi pihak manajemen di dalam merencanakan suatu kegiatan pada tahun bersangkutan.
  • Fungsi Pengawasan – Anggaran daerah tersebut menjadi suatu pedoman untuk bisa mendapatkan nilai apakah kegiatan atau aktivitas yang diselenggarakan pemerintah daerah ini sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan atau belum.
  • Fungsi Alokasi – Anggaran daerah tersebut harus diarahkan guna menciptakan lapangan kerja, pemborosan sumber daya dan sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
  • Fungsi Distribusi – Anggaran daerah tersebut harus memperhatikan pada rasa keadilan dan juga kepatutan.
  • Fungsi Stabilisasi – Anggaran daerah tersebut menjadi alat guna mendapatkan pemeiharaan serta mengupayakan kesimbangan fundamental perekonomian pada suatu daerah.

Komponen Pembentuk APBD

Ada juga beberapa komponen yang harus diperhatikan pada saat ingin membentuk APBD. Untuk keempat komponen yang harus diperhatikan pada saat membentuk laporan APBD adalah:

1. Pendapatan

Bagian yang satu ini bisa dilihat dari perubahan dalam berbagai komponen pendapatan. Untuk pemerintah daerah yang ada di Indonesia masalah pendapatan utamanya berasal dari tiga sumber sebagai berikut:

  • Pendapatan asli daerah
  • Pajak dan retribusi
  • Transfer dari pusat

Perlu diingat lagi untuk rata-rata sumber pendapatan pemerintah daerah lebih didominasi oleh dana perimbangan, sekitar 80-90%. Maka dari itu, untuk sumber pendapatan pemda dalam kondisi dependable atau ketergantungan.

2. Belanja

Bagian satu ini juga bisa dijadikan alat untuk menunjukkan perkembangan total belanja di dalam tiga periode. Selain itu, juga akan ditunjukkan pula beberapa perubahan di dalam jenis belanja dan bisa diketahui pada satu komponen yang berubah secara relatif. Untuk pemuda Indonesia, melakukan klasifikasi belanja secara ekonomis dibagi menjadi 10 jenis, yaitu:

  • Belanja Pegawai
  • Belanja Barang
  • Belanja Modal
  • Belanja Bunga
  • Belanja Subsidi
  • Belanja Hibah
  • Belanja Bantuan Sosial
  • Belanja Bagi Hasil
  • Belanja Bantuan Keuangan

3. Surplus atau Defisit

Pada bagian yang satu ini ditunjukkan aktual mengenai pendapatan, belanja, surplus atau defisit di dalam periode 3 tahun. Pada dasarnya untuk bagian ini dapat dilihat secara nasional.

4. Pembiayaan

Pos ini memberikan gambaran mengenai transaksi keuangan pemda yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Ketika pendapatan lebih kecil maka terjadi defisit dan akan ditutup dengan penerimaan pembiayaan. Untuk hal tersebut juga bisa terjadi sebaliknya.

Sumber APBD

Anggaran yang dimiliki oleh pemerintah daerah ini bisa didapatkan dari beberapa kegiatan. Ada 3 kegiatan yang bisa dilakukan untuk mendapatkan sekumpulan dana APBD, sebagai berikut:

1. Retribusi

Retribusi dianggap sebagai sumber penerimaan tambahan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dengan menyediakan informasi atas permintaan penyedia layanan publik. Selain itu, di dalam retribusi juga terdapat 3 jenis sebagai berikut:

  • Retribusi perizinan tertentu
  • Retribusi jasa umum
  • Retribusi jasa usaha

2. Pendapatan Daerah

Bisa saja sumber pajak daerah dibagi menjadi 2, yaitu pajak provinsi dan kabupaten. Contoh dari sumber pajak yang satu ini adalah:

  • Pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan masih banyak lainnya lagi.
  • Retribusi daerah, retribusi pelayanan kesehatan, retribusi kebersihan dan masih banyak lainnya lagi.
  • Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dividen dan penyertaan modal daerah pada pihak ketiga.
  • Dana perimbangan, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, hibah, dana darurat dan masih banyak lainnya lagi.

3. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

PBB mempunyai peran yang sangat penting di dalam hal keuangan pemerintah daerah. Kebanyakan untuk pemerintah daerah sudah mempunyai kemampuan dalam mengelola keuangan tapi hak milik berhubungan dengan pajak properti.

Besar harapan untuk pihak pemerintah daerah memerankan bagian terpenting di dalam sektor pendidikan, kesehatan dan masih banyak lainnya lagi. Dengan memperhatikan hal tersebut nantinya bisa membuat anggaran pemerintah daerah bisa menjadi lebih elastis lagi.

4. Pajak Cukai

Pajak cukai mempunyai potensi yang sangat amat signifikan terhadap sumber penerimaan daerah terutama pada alasan administrasi dan efisiensi. Selain itu, pajak cukai yang mempunyai banyak peran adalah kendaraan.

Untuk jenis pajak kendaraan ini dapat dieksploitasi lebih daripada yang biasanya terjadi di sebagian besar negara, yaitu perspektif administratif berupa pajak bahan bakar dan pajak otomotif. Selain itu, untuk pajak bahan bakar juga mempunyai keterkaitan dengan penggunaan jalan dan efek eksternal.

5. Pajak Penghasilan

Diantara beberapa negara dimana pemerintah sub nasional dan mempunyai peran dalam pengeluaran terbesar. Akan tetapi, untuk pajak pendapatan daerah ini pada dasarnya dikenakan pada nilai yang tetap. Selain itu, pada tingkat daerah ini didirikan basis pajak yang sama sebagai pendapatan nasional dan dikumpulkan oleh pemerintah pusat.

6, Dana Bagi Hasil

Menurut PP No 55 Tahun 2005 mengenai pajak dan sumber daya alam. Dana bagi hasil pajak meliputi pajak bumi bangunan, bagian perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak penghasilan.

Sedangkan DBH sumber daya alam meliputi, kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas dan pertambangan panas bumi.

7. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi umum adalah dana yang berasal dari APBN dan dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Selain itu, untuk dana alokasi umum ini bertujuan untuk memberikan biaya tambahan kepada suatu kebutuhan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Cara menghitung dana alokasi umum harus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan paling tidak sebanyak 25% dari penerimaan dalam negeri. Sedangkan, untuk daerah provinsi dan kabupaten telah ditetapkan masing-masing 10-90%.

Kategori : Tips Pajak

PUBLISHED20 Dec 2022
Mochammad Fadhil
Mochammad Fadhil

SHARE THIS ARTICLE: