Mengenal Witholding Tax

Withholding tax atau sering disingkat dengan WHT merupakan salah satu sistem pemungutan atau pemotongan pajak di mana pemerintah secara langsung memberikan kepercayaan kepada para pihak yang memiliki wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya dalam memungut atau memotong pajak atas penghasilan yang mereka terima atau dibayarkan kepada para penerima penghasilan sekaligus menyetorkannya kedalam kas negara.

Dari definisi tersebut, bisa disimpulkan bahwa sistem Withholding Tax merupakan sebuah sistem pembayaran pajak yang dilaksanakan oleh pihak ketiga alias pihak diluar pemerintahan. Di sesi akhir tahun pajak, pajak yang telah dipungut atau dipotong tersebut serta telah masuk dan disetorkan ke kas negara akan menjadi pengurang pajak atau kredit pajak bagi pihak yang telah menyetorkan pajak tersebut. Caranya adalah dengan melampirkan bukti-bukti pemungutan atau pemotongan pajak yang telah mereka lakukan sebelumnya.

Bisa disimpulkan bahwa Withholding Tax atau sistem pemotongan pajak dari pihak ketiga tersebut merupakan sebuah sistem pemungutan pajak dimana pemerintah akan secara langsung memberikan kepercayaan kepada para pihak wajib pajak dalam melakukan kewajiban memungut dan memotong pajak dari penghasilan mereka secara mandiri kemudian akan dibayarkan atau disetorkan langsung kedalam kas negara.

Sistem ini bisa menjadi sebuah langkah dan cara cepat bagi pemerintah dalam mengimplementasikan dan melakukan pemungutan pajak kepada para wajib pajak, karena para pihak yang memiliki wajib pajak lah yang akan diberikan tugas untuk melakukan pemotongan dan pemungutan pajak non pemerintah secara mandiri, sehingga bisa memperkecil pengeluaran biaya dalam mengumpulkan sejumlah pajak dengan cukup signifikan.

Pemotong dalam Withholding Tax memiliki arti jumlah pajak yang sudah dipotong oleh para pihak pemberi penghasilan terhadap jumlah penghasilan tersebut yang kemudian akan diberikan kepada para penerima penghasilan. Hal ini akan membuat pihak yang menerima penghasilan tersebut akan mempunyai penghasilan yang sudah dikurangi oleh pajak tersebut sebelum dibagikan, misalnya saja Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 dan juga Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23.

Contoh paling sederhana dari pihak pemberi penghasilan disini adalah sebuah perusahaan, sedangkan pihak yang menerima penghasilan adalah para karyawannya. Dalam pembagian gaji setiap bulannya, gaji yang diterima oleh para karyawan tersebut biasanya sudah dipotong oleh berbagai pajak dan juga asuransi yang telah dihitung oleh perusahaan, dan gaji yang diterima oleh para karyawan tersebut sudah merupakan gaji yang bersih dan tidak perlu membayar pajak atau potongan apapun kembali kedepannya.

Dalam slip gaji yang diberikan karyawan, biasanya perusahaan telah memberikan berbagai keterangan terkait gaji kotor karyawan dan berbagai potongan pajak sehingga mendapatkan sebuah hasil gaji bersih yang diterima oleh karyawan. Sementara itu, pemungut dalam Withholding Tax mempunyai arti jumlah pajak yang diambil atau dipungut terhadap keseluruhan pembayaran yang bisa berpeluang untuk memunculkan penghasilan terhadap para penerima pembayaran.

Misalnya saja pajak penghasilan (PPh) pasal 22. Contoh sederhananya adalah pajak saat impor dan ekspor barang, penjualan dan pembelian barang, penjualan kendaraan bermotor, penjualan migas atau minyak dan gas, dan lain sebagainya. Withholding Tax atau WHT sendiri merupakan sebuah jalan pintas yang diterapkan oleh pemerintah dalam memungut pajak karena semua pemungutan dan juga pemotongan pajak telah dihitung dan disetorkan oleh para pihak wajib pajak yang berkewajiban tersebut.

Jadi pemerintah tidak perlu mengeluarkan biaya dan juga upaya yang besar untuk bisa menarik pajak dari para wajib pajak tersebut. Konsep dari sistem WHT ini tidak bisa disamakan dengan sistem Self Assessment, karena Self Assessment sendiri memberikan kepercayaan penuh kepada pihak wajib pajak yang bersangkutan untuk menghitung, menyetor, dan juga melaporkan kewajiban pajak dari mereka sendiri secara mandiri, sedangkan sistem WTH ditujukan untuk menghitung, menyetor, dan juga melaporkan pajak dari pihak-pihak lain yang berada di naungan pihak tersebut.

Perlu diketahui, menurut Peraturan Direktur Jenderal pajak Nomor Per-70/PJ/2007, Sistem WHT di Indonesia sendiri telah mencakup semua Pajak Penghasilan (PPh) yang berasal dari kegiatan usaha. Dalam Undang-Undang (UU) tentang Pajak Penghasilan (PPh) yang telah tercantum pada UU Nomor 7 tahun 1983 sendiri, WHT mencakup dan diperlakukan sebagai:

  • Advanced payment atau Angsuran pembayaran pajak
  • Pemungut pajak final

witholding tax

Perbedaan Withholding Tax dengan Self Assessment

Withholding Tax dan Self Assessment mempunyai pengertian secara garis besar yang hampir sama, yaitu pemungutan dan pemotongan pajak secara mandiri. Self Assessment sendiri mempunyai arti sebagai sistem dimana pemungutan pajak secara keseluruhan akan dibebankan kepada penentuan untuk besar pajak yang akan wajib dibayar oleh para pihak wajib pajak.

Meskipun begitu, Withholding Tax dan juga Self Assessment tidak bisa disamakan, karena Self Assessment memberikan kepercayaan secara penuh dan menyeluruh kepada para wajib pajak mulai dari menghitung, menyetor, hingga melaporkan setiap kewajiban pajak yang mereka miliki secara mandiri dan bukan melakukan pemungutan dan pemotongan pajak untuk pihak wajib pajak lainnya.

Sedangkan Withholding Tax sendiri merupakan pemotongan dan pemungutan pajak melalui pihak ketiga, yang artinya sistem ini lebih mencakup dan ditujukan untuk semua penghasilan yang dihasilkan oleh para pelaku kegiatan usaha seperti yang telah tertulis dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.Per/70/PJ/2007. Penerapan pajak ini juga telah diatur pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang menjelaskan tentang perlakukan Withholding Tax (WHT) kepada pajak penghasilan (PPh) pada angsuran dan juga pemungutan pembayaran pajak secara final.

WHT sendiri juga meliputi berbagai macam objek seperti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21, pemungutan Pajak Penghasilan pasal 22, pemotongan Pajak Penghasilan pasal 23, pemotongan Pajak Penghasilan pasal 26, pemotongan Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2, dan juga pemotongan Pajak penghasilan Pasal 15.

Bisa ditarik kesimpulan bahwa Self Assessment merupakan sebuah metode dimana pihak yang mempunyai kewajiban wajib pajak secara mendiri menghitung, menyetor, dan juga melaporkan kewajiban pajaknya kepada pemerintah. Sedangkan Withholding Tax merupakan sebuah metode dimana para wajib pajak menghitung dan melaporkan pajak mereka melalui pihak ketiga, misalnya pajak penghasilan karyawan yang telah dihitung dan dilaporkan oleh perusahaan yang menampung mereka tanpa perlu karyawan tersebut menghitung pajak dari penghasilannya secara mandiri.

Karena banyaknya objek pajak yang ada di WHT tersebut, kita telah diberikan gambaran tentang betapa pentingnya peranan dari Withholding Tax dalam rangka mengamankan penerimaan negara pada bidang perpajakan. Bahkan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga telah memberikan kewajiban kepada semua pemotong dan pemungut pajak untuk bisa melaporkan dan menyetorkan kewajiban perpajakan mereka sesuai dengan ketentuan dan aturan tentang perpajakan yang telah ditetapkan di Indonesia.

Jenis-Jenis Penghasilan yang Merupakan Objek Withholding Tax

Pemerintah Indonesia telah menentukan jenis penghasilan apa saja yang tanggung jawab pajaknya dilakukan menggunakan sistem penyaluran melalui pihak ketiga atau Withholding Tax. Pajak tersebut mencakup pajak yang diperlakukan sebagai angsuran dalam jangka waktu tertentu maupun pajak yang sudah bersifat final. Berikut ini adalah jenis-jenis penghasilan kegiatan usaha yang tercantum dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) dan masuk kedalam penghasilan yang dikategorikan Withholding Tax:

1. Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Pajak penghasilan pasal 21 berisi tentang penghasilan yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa, dan juga kegiatan dengan nama serta dalam bentuk apapun yang telah diterima dan diperoleh oleh pihak wajib pajak sebagai orang pribadi dalam negeri yang mencakup:

  • Pemberi lapangan kerja yang membayarkan upah, gaji, tunjangan, honorarium, dan segala bentuk pembayaran lainnya kepada karyawannya sebagai imbalan yang berhubungan dengan pekerjaan yang dijalankan baik oleh pegawai tetap maupun non pegawai
  • Bendahara di sektor pemerintahan yang memberikan upah, gaji, tunjangan, honorarium, dan segala bentuk pembayaran lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa, maupun kegiatan.
  • Dana pensiun dari pemerintah atau badan lain yang memberikan uang pensiun atau pembayaran lain dengan nama apapun yang termasuk dalam kategori dana pensiun.
  • Badan yang memberikan honorarium atau segala bentuk pembayaran lainnya sebagai imbalan yang berhubungan dengan jasa, termasuk jasa tenaga ahli yang tidak terikat apapun dan melakukan pekerjaan bebas.
  • Penyelenggara suatu kegiatan apapun yang melakukan pembayaran yang berhubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan tersebut.

Kelola PPh 21 lebih praktis dengan eSPT PPh 21 dari Klikpajak. Coba Sekarang!

2. Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.010/2017 yang terkait dengan penarikan Pajak Penghasilan pasal 22, maka pasal ini berisi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan pembayaran dengan mengatasnamakan penyerahan dan kegiatan di bidang impor barang atau kegiatan usaha di semua bidang lainnya. Objek dari Pajak Penghasilan pasal 22 sendiri mencakup semua hal berikut ini:

1. Impor serta Ekspor Barang

Segala aktivitas yang berkaitan dengan ekspor dan impor barang yang dilakukan oleh pelaku ekspor atau eksportir dikenakan Pajak Penghasilan pasal 22. Adapun barang-barang komoditas yang masuk dan mencakup aktivitas ekspor dan impor ini adalah barang-barang tambang batubara, mineral logam, maupun jenis mineral bukan logam.

2. Pembayaran Atas Pembelian Barang yang Dilakukan Pihak Pemerintah

Pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan oleh pihak bendahara pemerintah dan juga Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) juga dikenakan Pajak Penghasilan pasal 22 sebagai pemungut pajak atas pihak pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah, instansi dan lembaga pemerintah lainnya, serta berbagai lembaga milik negara lainnya.

3. Pembayaran Atas Pembelian Barang

Pembayaran atas pembelian barang yang dimaksud disini adalah pembayaran atas barang yang dilakukan dengan menggunakan uang persediaan dan dilakukan oleh pihak bendahara pengeluaran dalam suatu lembaga.

4. Pembayaran Atas Pembelian Barang Kepada Pihak Ketiga

Pembayaran terhadap pembelian barang kepada pihak ketiga juga akan dikenakan Pajak Penghasilan menurut pasal 22 dengan mekanisme pembayaran secara langsung oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) serta pejabat yang telah mengeluarkan surat perintah membayar barang tersebut dengan delegasi dari KPA.

5. Pembayaran Atas Pembelian Barang Untuk BUMN

Pembayaran atas segala bentuk pembelian barang serta berbagai bahan untuk kebutuhan segala lembaga yang berstatus Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga dikenakan Pajak Penghasilan pasal 22.

6. Penjualan Hasil Produksi Kepada Distributor

Penjualan hasil produksi dari perusahaan produsen kepada perusahaan yang bertugas mendistribusikan barang tersebut atau perusahaan distributor juga dikenakan Pajak Penghasilan. Distributor disini mencakup semua badan usaha dalam negeri yang bergerak di bidang usaha industri kertas, semen, baja, farmasi, otomotif, serta industri hulu.

7. Penjualan Kendaraan Bermotor

Penjualan kendaraan bermotor dari dalam negeri oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan juga importir umum untuk kendaraan bermotor juga dikenakan pajak penghasilan pasal 22.

8. Penjualan Minyak dan Gas

Penjualan minyak dan gas atau sering disingkat migas oleh produsen maupun oleh importir juga dikenakan pajak penghasilan pasal 22 ini. Migas disini mencakup semua jenis bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan juga pelumas.

9. Pembelian Bahan Dari Pedagang Pengumpul

Pembelian berbagai macam bahan dari para pihak pengumpul atau pengepul untuk kebutuhan industri ekspor oleh pelaku ekspor atau eksportir dan juga industri yang bergerak di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan juga kehutanan juga dikenai pajak Penghasilan pasal 22.

10. Penjualan Barang yang Tergolong Sebagai Barang Sangat Mewah

Penjualan barang-barang yang masuk dalam kategori barang sangat mewah akan dikenakan pajak penghasilan pasal 22 dan perhitungan pajak dari barang tersebut akan dilakukan oleh badan yang bertanggung jawab atas pajak.

3. Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23

Pajak Penghasilan atau PPh Pasal 23 mencakup semua pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari hadiah atau penghargaan, penyerahan jasa, dan juga modal yang tidak masuk dalam kategori Pajak Penghasilan Pasal 21. Pajak Penghasilan pasal 23 biasanya dikenakan saat kedua belah pihak melakukan transaksi. Pihak yang berperan sebagai penjual, pemberi jasa, atau penerima penghasilan dalam transaksi tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan pasal 23.

Kelola PPh 23 lebih praktis dengan eSPT PPh 23 dari Klikpajak. Coba Sekarang!

Sedangkan pihak yang berperan sebagai pembeli, penerima jasa, atau pemberi penghasilan dalam transaksi tersebut harus memotong sejumlah nominal yang diberikannya dengan pajak yang telah ditentukan dan melaporkannya ke kantor pajak. Sebagaimana yang tertulis pada Pajak Penghasilan pasal 23, pihak yang berhak memotong Pajak Penghasilan atau pihak yang menerima penghasilan mencakup:

  • Badan Pemerintahan
  • Penyelenggara Kegiatan tertentu
  • Bentuk Usaha Tetap atau BUT
  • Subjek pajak dari badan dalam negeri
  • Perwakilan dari perusahaan luar negeri

Selain itu, ada juga pihak wajib pajak yang masuk dalam kategori orang pribadi dalam negeri sesuai dengan yang dijelaskan oleh Direktur Jenderal Pajak melalui KEP-50/PJ/1994 yang mencakup:

  • Dokter, akuntan, arsitek, notaris, pengacara, konsultan yang melakukan pekerjaan secara bebas, dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) selain camat.
  • Orang atau individu atas nama pribadi yang menjalankan sebuah usaha yang memiliki penyelenggaraan pembukuan atas pembayaran sewa. Dalam hal ini, pihak tersebut hanya diwajibkan melakukan pemotongan Pajak Penghasilan pasal 23 atas sewa selain sewa bangunan atau tanah saja.

Adapun pihak yang menerima penghasilan dan dipotong Pajak Penghasilan menurut PPh Pasal 23 mencakup Bentuk Usaha Tetap atau BUT dan juga Wajib Pajak atau WP dalam negeri baik yang beratas nama orang pribadi maupun badan tertentu.

4. Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26

Pajak penghasilan pasal 26 merupakan pajak yang dipotong dari penghasilan wajib pajak dari luar negeri atas penghasilan yang tidak berasal dari menjalankan kegiatan usaha yang bersumber di Indonesia. Pemotongan pajak penghasilan pasal 26 ini mempunyai sifat yang final, artinya tidak dapat digunakan sebagai kredit pajak atau hal-hal lainnya.

5. Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2

Pajak Penghasilan pasal 4 ayat 2 menjelaskan tentang pajak yang dipotong dari penghasilan dengan perlakuan tersendiri yang telah diatur melalui Peraturan Pemerintah atau PP dan juga bersifat final. Penghasilan yang mencakup PPh pasal 4 ayat 2 adalah penghasilan dari bunga deposito suatu bank dan berbagai jenis tabungan lainnya, penghasilan yang dihasilkan dari transaksi saham atau jenis sekuritas lainnya dalam bursa efek, penghasilan melalui pengalihan harta yang berupa tanah maupun bangunan, penghasilan atas usaha jasa konstruksi, dan juga penghasilan atas diskonto dari surat perbendaharaan negara yang pengenaan pajaknya telah diatur sesuai dengan Peraturan Pemerintah.

Kategori : Tips Pajak

PUBLISHED19 Sep 2022
Mochammad Fadhil
Mochammad Fadhil

SHARE THIS ARTICLE: