Apa Keunggulan e-Bupot Klikpajak Dibanding e-Bupot DJP Online?

Apa Keunggulan e-Bupot Klikpajak Dibanding e-Bupot DJP Online?

Bikin bukti potong dan lapor SPT Masa PPh 23/26 enaknya di aplikasi yang mana, ya? e-Bupot Klikpajak atau e-Bupot DJP Online? Cari tahu perbedaannya di sini.

Meski sama-sama aplikasi untuk membuat bukti pemotongan dan digunakan untuk melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23/26, ada fasilitas tambahan yang hanya bisa diperoleh melalui e-Bupot Klikpajak.

Tentu saja, fitur tambahan dalam e-Bupot Klikpajak ini semakin memudahkan Anda untuk melakukan pembuatan dan pengelolaan bukti pemotongan PPh 23/26.

Lebih jelasnya apa perbedaan antara e-Bupot DJP Online dengan e-Bupot Klikpajak serta penggunaan fitur e-Bupot ini, berikut Klikpajak by Mekari ulas untuk Anda.

Apa itu e-Bupot?

e-Bupot adalah perangkat lunak yang disediakan Direkorat Jenderal Pajak (DJP) atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang digunakan untuk membuat Bukti Pemotongan elektronik dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pasal 23 dan/atau Pasal 26.

Saluran tertentu yang dimaksudkan adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resmi DJP.

Ini adalah provider yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak untuk menyediakan jasa aplikasi perpajakan bagi WP dengan memberikan sarana dan prasarana yang menunjang bagi WP dalam pemenuhan kewajiban pajak secara elektronik.

Terkait peran serta PJAP/ASP sebagai kepanjangan tangan dari DJP untuk urusan perpajakan online ini diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Perdirjen) Nomor PER-11/PJ/2019 tentang Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan.

Salah PJAP/ASP mitra resmi DJP adalah Klikpajak.id yang disahkan dengan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Nikmati Manfaat Membayar Pajak Dan Kemudahan Lapor SPT OnlineIlustrasi membuat bukti pemotongan pajak melalui e-Bupot

Kemudahan yang Ditawarkan e-Bupot

Karena seluruh data bukti pemotongan dari transaksi PPh Pasal 23/26 tersimpan dalam sistem administrasi DJP melalui aplikasi e-Bupot, maka pelaporan yang dilakukan oleh pihak pemotong semakin lebih mudah.

Dengan cara mengisi SPT Masa PPh Pasal 23/26 yang juga bisa dilakukan dalam aplikasi e-Bupot.

Sehingga tidak perlu keluar dari aplikasi e-Bupot lalu berpindah ke e-Filing dengan terlebih dahulu mengupload CSV (Comma Separated Values).

Note: Ulasan Lengkap PPh Pasal 23/26, Tarif, Penggunaan dan Perhitungannya

Perbedaan e-Bupot Klikpajak dengan e-Bupot DJP Online

Sejatinya, baik e-Bupot DJP Online maupun e-Bupot Klikpajak merupakan aplikasi yang memiliki fungsi sama, yakni untuk membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26 dan pelaporan SPT Masa PPh 23/26 yang sah.

Namun perbedaan mendasar dari kedua aplikasi e-Bupot ini adalah penyedia media pembuatan bukti pemotongan elektronik dan pelaporan SPT-nya ini.

Jika aplikasi e-Bupot DJP Online tersedia dalam web DJP, sedangkan e-Bupot Klikpajak disediakan dan dikelola oleh PJAP mitra resmi DJP di bawah PT Jurnal Consulting Indonesia melalui Klikpajak.

Lalu, apa perbedaan dari keduanya ini?

Bedanya, melalui e-Bupot DJP Online Anda harus upload data transaksi bukti pemotongan secara manual untuk membuat bukti potong dari pembukuan dan ketika akan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 pada aplikasi e-Bupot.

Sementara itu, melalui e-Bupot Klikpajak Anda bisa langsung menarik data dari pembukuan dan akuntansi online untuk membuat bukti potong dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23/26 pada aplikasi e-Bupot.

Sehingga, pembuatan bukti pemotongan dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23/26 ini jadi semakin mudah dan cepat.

Aplikasi pajak online Klikpajak.id terhubung dengan aplikasi pembukuan dan akuntansi online Jurnal.id

Daftar Keunggulan e-Bupot Klikpajak

Dengan didukung teknologi canggih dan sistem pendukung yang mumpuni, e-Bupot Klikpajak memiliki banyak keunggulan yang semakin memudahkan urusan pembuatan bukti potng dam pelaporan SPT Masa PPh 23/26 Anda.

Berikut kelebihan e-Bupot Klikpajak yang dapat Anda manfaatkan untuk membantu administrasi perpajakan perusahaan:

1. Pengelolaan bukti potong lebih banyak

Bukan hanya satu atau dua transaksi PPh Pasal 23/26 saja yang bisa dibuat bukti potongnya melalui aplikasi e-Bupot, namun Anda dapat melakukan pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak menggunakan e-Bupot Klikpajak dengan mudah.

Sebab pembuatan bukti pemotongan maupun pelaporan SPT Masa PPh 23/26 lebih cepat.

Anda akan dipandu dengan langkah-langkah yang lebih mudah karena alur pembuatan yang efisien dan ramah penggunaan (user friendly).

2. Penghitungan otomatis

Anda tidak perlu lagi menggunakan kalkulator secara manual untuk menghitung transaksi PPh Pasal 23/26.

Melalui e-Bupot Klikpajak, penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26.

Ilustrasi lawan transaksi atas pemotongan PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

3. Pengiriman bukti potong langsung

Tanpa banyak melewati birokrasi dalam struktur sistem pembuatan bukti pemotongan pajak ini.

Melalui e-Bupot Klikpajak, Anda dapat melakukan pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi.

4. Tanda tangan sudah elektronik

Melalui aplikasi e-Bupot Klikpajak, Anda tidak perlu mencetak lembar bukti pemotongan hanya untuk mendantatanganinya sebagai pengesahan.

Karena aktivitas yang satu ini sudah serba elektronik, bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah.

5. Mengadopsi teknologi ‘cloud’

Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan aman, baik di PJAP dan DJP karena Klikpajak menggunakan teknologi cloud.

Sehingga tak perlu khawatir bukti potong dan lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop karena Anda tetap bisa mengaksesnya di mana pun.

Teknologi cloud computing atau komputasi awan adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna.

Melalui teknologi cloud, Anda bisa menggunakan aplikasi tanpa harus mengunduh (download) dan memasang (install) aplikasi terlebih dahulu.

Sebab sistem cloud ini berbasis web (web-based) sehingga dapat mengakses data dan informasi hanya melalui koneksi internet dengan proses yang cepat.

Ilustrasi sistem keamanan teknologi cloud

6. Data terlindungi

Sistem keamanan teknologi melalui serangkaian pengamanan sangat ketat untuk menghindari tindak kejahatan cyber.

Keamanan dan kerahasiaan data terjamin karena Klikpajak sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standar Internasional ISO, yang menjadi standar keamanan sistem teknologi informasi.

7. Terhubung dengan aplikasi akuntansi ‘online’

e-Bupot Klikpajak juga terintegrasi dengan sistem pembukuan akuntansi online Jurnal by Mekari, sehingga semakin mudah dalam pembuatan bukti potong.

Anda tidak perlu menunggal dokumen (file) satu per satu untuk membuat bukti pemotongan dan penyampaian SPT Masa PPh Pasal 23/26.

8. Performa aplikasi terus diperbarui

e-Bupot Klikpajak juga memiliki kinerja atau performa aplikasi yang dapat di-scale up sesuai kebutuhan.

Artinya, sistem aplikasi e-Bupot Klikpajak akan terus diperbarui sesuai ketentuan jika ada update dari otoritas pajak.

Ilustrasu tutorial membuat bukti potong PPh 23/26 di e-Bupot

8. Lengkap dengan tutorial yang mudah

Layanan support pajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui.

Anda akan mendapatakan tutorial cara membuat bukti pemotongan dan pelaporan SPT Masa PPh 23/26 dengan langkah yang mudah.

Selain itu, tim layanan Klikpajak juga akan selalu siap membantu Anda setiap saat.

9. Rekonsiliasi data Faktur Pajak

Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data Faktur Pajak atas transaksi yang dilakukan.

Ilustrasi WP yang menggunakan aplikasi e-Bupot

Ingat, PKP dan Non-PKP Wajib Gunakan e-Bupot

Implementasi wajib e-Bupot melalui serangkaian tahapan. Tahap awal keharusan menggunakan e-Bupot yang dimulai per 1 Agustus 2020 adalah bagi PKP yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama seluruh Indonesia.

Kemudian implementasi penuh wajib e-Bupot bagi WP yang melakukan transaksi yang mengharuskan membuat bukti pemotongan PPh 23/26 berlaku untuk semua WP, baik PKP maupun Non-PKP mulai berlaku 1 Oktober 2020 untuk Masa Pajak September 2020.

Wajib e-Bupot bagi WP PKP dan Non-PKP ini diatur dalam Kepdirjen Nomor KEP-368/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23/26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Berdasarkan PER-04/PJ/2017.

Lalu, bagaimana cara membuat e-Bupot?

Contoh membuat Bukti Potong PPh 23/26 di e-Bupot Klikpajak

Cara Membuat Bukti Potong di e-Bupot

Sebelum membuat bukti pemotongan dan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 melalui e-Bupot, ada persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu, diantaranya:

a. Memiliki EFIN

Tentu saja, EFIN atau Electronic Filing Identification Number yang diterbitkan DJP ini tidak hanya digunakan pada saat akan membuat bukti pemotongan saja, tapi juga sebagai syarat untuk melakukan transaksi pajak lainnya secara elektronik atau online.

Note: Langkah-langkah cara membuat EFIN selengkapnya bisa dilihat di SINI.

b. Memiliki Sertifikat Elektronik

Tata cara meminta Sertifikat Elektronik adalah:

1. WP Orang Pribadi/WBT

Untuk mengajukan Sertifikat Elektronik, dilakukan oleh WP OP yang bersangkutan, kecuali kondisi tertentu dapat diwakili oleh pihak lain/wakil WP WBT (Warisan Belum Terbagi.

Saat pengajuan harus melampirkan:

  • Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Paspor
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

2. WP Badan

Pengajuan Sertifikat Elektronik bisa dilakukan oleh salah satu pengurus yang ditunjuk mewakili Badan atau pimpinan cabang untuk WP Badan dengan status cabang.

Pengurus adalah:

  • Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang
  • Tercantum dalam SPT Tahunan PPh Badan
  • Memiliki surat pengangkatan sebagai pengurus

Ilustrasi Sertifikat Elektronik untuk membuat e-Bupot

3. WP Instansi Pemerintah

Bagi WP Instansi Pemerintah, pengajuan Sertifikat Elektronik harus menyertakan dokumen:

  • Fotokopi dokumen penunjukan sebagai Kepala Instansi Pemerintah
  • Fotokopi dokumen identitas diri orang pribadi yang ditunjuk
  • Fotokopi NPWP orang pribadi yang ditunjuk

Pihak yang mengajukan Sertifikat Elektronik bagi WP Instansi Pemerintah dilakukan oleh:

a. Pemerintah Pusat (Pempus)

  • Kepala Instansi Pempus
  • KPA (Kuasa Pengguna Anggaran)
  • Atau Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan

b. Pemerintah Daerah (Pemda)

  • Kepala Instansi Pemda
  • Atau pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan

c. Desa

  • Kepala Desa
  • Atau perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan desa

Note: Selengkapnya ulasan mengenai Sertifikat Elektronik, dapat Anda baca di SINI.

Ilustrasi membuat bukti potong PPh 23/26 di e-Bupot

Langkah-Langkah Membuat Bukti Potong PPh 23/26 di e-Bupot

 Sebelum menggunakan aplikasi e-Bupot Klikpajak, terlebih dahulu Anda harus memiliki akun Klikpajak. Dengan cara melakukan registrasi ke aplikasi pajak online Klikpajak.

a. Registrasi Layanan e-Bupot Klikpajak

Setelah terdaftar di aplikasi Klikpajak, langkah berikutnya adalah melakukan registrasi layanan e-Bupot Klikpajak.

Untuk mulai menggunakan layanan E-Bupot Klikpajak, pengguna Klikpajak harus mendaftarkan EFIN-nya di Klikpajak lalu melakukan registrasi layanan e-Bupot Klikpajak.

Berikut langkah-langkah untuk proses registrasi layanan e-Bupot Klikpajak:

1. Masuk ke salah satu menu di modul e-Bupot

2. Apabila pengguna belum mendaftarkan EFIN-nya di Klikpajak, maka perlu melakukan registrasi EFIN terlebih dahulu

3. Apabila pengguna sudah mendaftarkan EFIN-nya, pengguna baru dapat mendaftarkan layanan E-Bupot Klikpajak dengan mengisi beberapa informasi di halaman Pendaftaran E-Bupot 23/26

4. Lengkapi informasi penandatangan SPT Masa PPh Pasal 23/26:

  • NPWP penandatangan SPT
  • Nama lengkap pemilik NPWP penandatangan
  • Bertindak sebagai WP/Pengurus atau yang dikuasakan oleh WP untuk mengurus SPT
  • Jabatan penandatangan dalam perusahaan/organisasi WP
  • Kota sebagai tempat penandatangan SPT

5. Masukkan data sertifikat elektronik

  • Sertifikat elektronik yang diterbitkan DJP sebagai tanda WP PKP
  • Passphrase atau kata sandi sertifikat elektronik

6. Setelah melengkapi informasi penandatangan dan memasukkan sertifikat elektronik, pastikan untuk mencentang setelah membaca ‘syarat & ketentuan Klikpajak’ dan ‘menyimpan sertifikat elektronik’. Lalu, klik Daftarkan untuk masuk ke halaman E-Bupot 23/26.

b. Pengaturan Penandatanganan e-Bupot

Untuk melakukan pengaturan terhadap data penandatangan Bukti Potong PPh 23/26 dan SPT Masa PPh 23/26, pengguna Klikpajak dapat melakukan penyesuaian data di halaman Penandatangan. Berikut langkah-langkah untuk melihat dan mengubah informasi penandatangan untuk modul E-Bupot 23/26:

1. Masuk ke menu Profil melalui NPWP di sebelah kanan atas

2. Pilih menu Penandatangan, lalu modul eBupot 23/26

3. Sesuaikan data penandatangan untuk Bukti Potong 23/26 dan SPT Masa PPh 23/26 yang diinginkan, lalu klik Simpan perubahan.

c. Membuat Bukti Potong PPh Pasal 23 (Normal)

Berikut langkah-langkah membuat Bukti Potong PPh Pasal 23:

1. Klik menu E-Bupot, setelah itu pada submenu pilih PPh Pasal 23.

2. Isi form Bukti Potong PPh Pasal 23 sesuai dengan kebutuhan Anda.

a. Masukkan Tanggal pemotongan dan identitas WP yang dipotong. Masa pajak akan menyesuaikan dengan tanggal pemotongan yang dipilih. Identitas WP yang dipotong berupa:

  • NPWP atau NIK (bila tidak memiliki NPWP) wajib diis
  • Nomor telepo
  • Email (opsional) digunakan untuk alamat mengirimkan bukti potong

b. Input dokumen dasar pemotongan (bisa lebih dari satu)

  • Dokumen bisa berupa: Faktur pajak, invoice, pengumuman, surat perjanjian, bukti pembayaran, akta perikatan, akta RUPS, atau surat pernyataan
  • Nomor dokumen
  • Tanggal dokumen

c. Tentukan fasilitas dalam pembuatan bukti potong

c.1. Bukti potong tanpa fasilitas

c.2. Bukti potong dengan fasilitas Surat Keterangan Bebas (SKB) (Fasilitas ini hanya tersedia apabila WP yang dipotong memiliki NPWP).

  • BP dengan fasilitas ini wajib memasukkan nomor SKB yang diberikan oleh WP yang dipotong
  • Tarif PPh yang dipotong dianggap 0%

c.3. Bukti potong dengan fasilitas Ditanggung Pemerintah (DTP) (Fasilitas ini hanya tersedia apabila WP yang dipotong memiliki NPWP).

  • BP dengan fasilitas ini wajib memasukkan nomor DTP yang diberikan oleh WP yang dipotong
  • Masukkan juga NTPN yang telah diterbitkan atas PPh DTP itu.

d. Tentukan kode objek pajak beserta jumlah penghasilan bruto-nya

  • Kode objek pajak yang dipilih akan menentukan tarif PPh 23 nya. Apabila menggunakan fasilitas SKB, maka tarif PPh 23 nya akan selalu dianggap 0%
  • Jumlah penghasilan bruto akan dikalikan dengan tarif PPh 23 untuk menghitung PPh 23/ DTP nya

e. Kemudian centang pernyataan persetujuan dan klik “Buat bukti potong”

3. Anda akan diarahkan kembali ke halaman list Bukti Potong PPh Pasal 23 dengan Status “Sedang diproses”.

4. Tunggu beberapa saat dan refresh halaman list Bukti Potong PPh Pasal 23, apabila berhasil, status Bukti Potong PPh Pasal 23 tersebut akan berubah dari Sedang diproses menjadi “Normal” dan Nomor BP akan diberikan oleh DJP.

d. Membuat Bukti Potong PPh Pasal 26 (Normal)

Berikut langkah-langkah membuat Bukti Potong PPh Pasal 26:

1. Klik menu E-Bupot, setelah itu pada submenu pilih PPh Pasal 26.

Anda akan diarahkan ke list Bukti Potong PPh Pasal 26 dan klik “Buat Bukti Potong PPh 26”, kemudian anda akan diarahkan ke form Buat Bukti Potong PPh 26.

2. Isi form Bukti Potong PPh Pasal 26 sesuai dengan kebutuhan Anda.

a. Masukkan Tanggal pemotongan dan identitas WP yang dipotong. Masa pajak akan menyesuaikan dengan tanggal pemotongan yang dipilih. Identitas WP yang dipotong berupa:

  • Tax ID Number (TIN) wajib diisi
  • Nama Badan atau Perorangan
  • Email (opsional) digunakan untuk alamat mengirimkan bukti potong
  • Alamat
  • Negara
  • Tanggal lahir (wajib diisi apabila yang dipotong adalah Perorangan)
  • Nomor paspor (wajib diisi apabila yang dipotong adalah Perorangan)
  • Nomor KITAS/KITAP (wajib diisi apabila yang dipotong adalah Perorangan)

b. Input dokumen dasar pemotongan (bisa lebih dari satu)

  • Dokumen bisa berupa : Faktur pajak, invoice, pengumuman, surat perjanjian, bukti pembayaran, akta perikatan, akta RUPS, atau surat pernyataan
  • Nomor dokumen
  • Tanggal dokumen

c. Tentukan fasilitas dalam pembuatan bukti potong

c.1. Bukti potong tanpa fasilitas

c.2. Bukti potong dengan fasilitas Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) (Fasilitas ini hanya tersedia apabila WP yang dipotong memiliki NPWP).

  • BP dengan fasilitas ini wajib memasukkan nomor SKD yang diberikan oleh WP yang dipotong
  • Masukkan tarif SKD sesuai negara WP yang dipotong untuk menggantikan Tarif PPh yang dipotong.

c.3. Bukti potong dengan fasilitas Ditanggung Pemerintah (DTP) (Fasilitas ini hanya tersedia apabila WP yang dipotong memiliki NPWP).

  • BP dengan fasilitas ini wajib memasukkan nomor DTP yang diberikan oleh WP yang dipotong
  • Masukkan juga NTPN yang telah diterbitkan atas PPh DTP itu.

d. Tentukan kode objek pajak beserta jumlah penghasilan bruto-nya

  • Kode objek pajak yang dipilih akan menentukan Perkiraan penghasilan netto dan tarif PPh 26-nya. Apabila menggunakan fasilitas SKD, maka tarif PPh 26-nya akan digantikan dengan tarif SKD yang dimasukkan oleh user.
  • Hasil perkalian jumlah penghasilan bruto dengan perkiraan penghasilan netto akan dikalikan lagi dengan tarif PPh 26 untuk menghitung PPh 26/DTP-nya

e. Kemudian centang pernyataan persetujuan dan klik “Buat bukti potong”

3. Anda akan diarahkan kembali ke halaman list Bukti Potong PPh Pasal 26 dengan Status “Sedang diproses”

4. Tunggu beberapa saat dan refresh halaman list Bukti Potong PPh Pasal 26, apabila berhasil, status Bukti Potong PPh Pasal 26 tersebut akan berubah dari Sedang diproses menjadi “Normal” dan Nomor BP akan diberikan oleh DJP.

Langkah-Langkah Melaporkan SPT Masa PPh 23/26 di e-Bupot

Setelah membuat bukti pemotongan, berikutnya Anda bisa melaporkan SPT Masa PPh 23/26 melalui aplikasi e-Bupot.

Berikut cara menyampaikan SPT Masa PPh pasal 23/26 di e-Bupot Klikpajak:

a. Posting SPT

Langkah pertama sebelum dapat melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23/26 adalah dengan mempersiapkan SPT nya melalui Posting SPT. Berikut langkah-langkah melakukan Posting SPT:

1. Pada halaman Daftar SPT Masa PPh Pasal 23/26, klik Posting SPT

2. Pada popup Posting SPT, tentukan Masa/tahun pajak dan pembetulan SPT yang ingin dipersiapkan, lalu klik Posting

3. Setelah proses Posting selesai, maka akan muncul SPT di daftar SPT dengan masa/tahun pajak dan pembetulan yang diinput sebelumnya dengan status Belum dilengkapi.

4. Informasi di tabel daftar SPT menunjukkan data singkat mengenai SPT berupa masa/tahun pajak, pembetulan, jumlah PPh 23/26 kurang disetor, dan status SPT-nya.

5. Apabila Status SPT-nya Belum dilengkapi berarti ada bukti pembayaran yang belum/ kurang diinput ke dalam SPT tersebut sebelum siap untuk dilaporkan.

b. Lihat Detail SPT

Untuk dapat melihat detail SPT yang sudah dipersiapkan (posting) dan ringkasan bukti potong yang pernah dibuat di Klikpajak, dapat masuk ke dalam detail SPT-nya. Berikut langkah-langkah melihat detail SPT:

1. Pada halaman Daftar SPT Masa PPh Pasal 23/26, klik pada link Masa/tahun pajaknya.

2. Halaman utama yang dapat dilihat di detail SPT adalah SPT Induk. Di halaman ini dapat melihat jumlah penghasilan dan PPh yang dipotong dikategorikan dalam setiap kode objek pajak.

3. Semua bukti potong 23/26 yang diperhitungkan untuk mempersiapkan SPT dapat dilihat pada lampiran daftar bukti potong PPh Pasal 23, dan

4. Daftar bukti potong PPh Pasal 26

c. Input Bukti Penyetoran

Agar dapat melanjutkan ke proses akhir, yakni penyampaian laporan SPT, maka SPT ini harus mencapai suatu kondisi dimana semua jumlah pajak terutang telah berhasil dilunasi.

Untuk dapat melihat jumlah tagihan yang harus dibayarkan dan menginput bukti penyetoran, berikut langkah-langkahnya:

1. Pada halaman Daftar SPT Masa PPh Pasal 23/26, klik Input bukti setor

2. Halaman tagihan dan setoran juga dapat diakses melalui menu Tagihan & Setoran di sebelah kiri halaman detail SPT

3.Masukkan jenis bukti penyetoran (SSP atau Pbk) berikut dengan nomor bukti penyetorannya di bagian bawah. Berikutnya, klik Validasi bukti setoran untuk melakukan validasi atas nomor bukti penyetoran yang diinput.

4. Apabila nomor tersebut berhasil divalidasi oleh DJP, maka akan ada tanda centang di sebelah kanan nomornya dan sisa tagihan akan berkurang sesuai dengan jumlah yang telah disetor berdasarkan data penyetorannya.

d. Lapor SPT Masa

Setelah melakukan proses input dan validasi bukti penyetoran atas suatu SPT dan total sisa tagihan telah dilunasi, maka status SPT akan berubah menjadi Siap Lapor. Berikut langkah-langkah untuk melaporkan SPT:

1. Pastikan SPT sudah berstatus Siap lapor, yang dapat diketahui melalui tabel daftar SPT

2. Dapat dilihat juga melalui halaman Tagihan & Setoran, yang ditunjukkan dengan sudah dilunasinya total sisa tagihan

3. SPT dengan status Siap lapor memiliki aksi Lapor SPT yang hanya tersedia setelah total sisa tagihan telah lunas. Dengan klik Lapor SPT, maka SPT tersebut akan disampaikan ke DJP.

Apabila proses lapor SPT berhasil, maka status SPT akan berubah menjadi Berhasil dilaporkan dan akan menerima Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) yang di dalamnya terdapat NTTE sebagai nomor bukti pelaporan.

e. Unduh BPE

SPT yang sudah berhasil dilaporkan akan menerima bukti penerimaan elektronik dari DJP. BPE ini dapat diunduh dengan cara berikut:

1. Pada halaman Daftar SPT Masa PPh Pasal 23/26, klik Download BPE

2. Dapat didownload juga melalui halaman detail SPT dengan klik button Download BPE di bagian atas.

3. PDF BPE akan tersimpan ke komputer Anda dengan format sebagai berikut:

Temukan Fitur Lengkap Klikpajak Lainnya

“Fitur lengkap Klikpajak membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Anda para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Anda yang bekerja pada bagian keuangan atau sebagai tax officer di perusahaan.”

Sebagai mitra resmi DJP, Klikpajak akan membantu Anda dalam menghitung, membayar hingga melaporkan kegiatan pajak Anda. Tinggal klik, semua urusan pajak Anda selesai dalam sekejap!

Note: Klikpajak, Aplikasi Pajak ‘Online’ yang Terintegrasi dengan Laporan Keuangan

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis Anda dalam membuat Faktur Pajak, Bukti Pemotongan Pajak, penyampaian SPT Masa PPN dan aktivitas perpajakan lainnya secara efektif yang dapat menghemat banyak waktu Anda?

“Kami senang berbicara dengan Anda. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya. Klikpajak mengerti yang Anda butuhkan.”

Cukup daftarkan email Anda di www.klikpajak.id dan manfaatkan kemudahan dalam mengurus perpajakan Anda mulai dari menghitung, membayar hingga melaporkan pajak hanya dalam satu platform.

 

 


PUBLISHED05 Oct 2020
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: