Penyedia & Mitra Resmi Tersertifikasi
djp kemenkeu
Beranda › Blog › PMK 53/2025 Hapus 2 Pasal PPN Kripto: Cek Faktur Anda Sekarang
6 min read

PMK 53/2025 Hapus 2 Pasal PPN Kripto: Cek Faktur Anda Sekarang

Tayang
Ditulis oleh: Mekari Jurnal Fitriya
Mekari Klikpajak - PMK 532025 PPN Kripto
PMK 53/2025 Hapus 2 Pasal PPN Kripto: Cek Faktur Anda Sekarang
Mekari Klikpajak Highlights
  • Hanya Pasal 20 PMK 11/2025 yang diganti dalam PMK 53/2025. Pasal 313 dan 324 tetap, Pasal 343 dan 354 (kripto) dihapus sejak 1 Agustus 2025.
  • Pihak tang terdampak adalah PPMSE dan penambang PKP. Asuransi, pialang, membangun sendiri, dan transaksi lain tidak berubah.
  • Periksa faktur dan SPT Masa PPN penyerahan sejak 1 Agustus 2025 terhadap PMK 50/2025.

PMK 53/2025 hanya mengubah satu pasal, yaitu Pasal 20 PMK 11/2025, dan sejak 1 Agustus 2025 menghapus ketentuan PPN besaran tertentu atas aset kripto; besaran tertentu untuk agen dan pialang asuransi serta kegiatan membangun sendiri tidak berubah. Jika Anda mengelola transaksi kripto, mulai dari penyerahan 1 Agustus 2025 periksa faktur dan SPT Masa PPN terhadap PMK 50/2025, bukan rumus lama.

Teks PMK 53/2025 tidak memuat ketentuan peralihan, dan perlakuan penggantinya diatur di PMK 50/2025 (Pasal 2, 5, dan 8). Mekari Klikpajak akan memberikan tabel perubahan, contoh hitungan, dan checklist kontrolnya.

Aplikasi Pajak Online untuk Perusahaan

Perubahan Kecil di Teks, Pergeseran Besar di Instrumen

PMK 53/2025 sering terbaca sebagai revisi besar atas PMK 11/2025, padahal di teks ia hanya mengganti isi satu pasal. Efek nyatanya sempit: dua ketentuan PPN kripto di PMK 81/2024 dihapus. Aturan penggantinya tidak ada di PMK 53/2025, melainkan di PMK 50/2025.

Bagi tim pajak, pertanyaannya berubah dari “apa rumus besaran tertentu kripto di PMK 11/2025?” menjadi “di instrumen mana aturan transaksi ini sekarang tinggal, dan apakah faktur kami sudah mengikutinya?”

Dasar Hukum dan Status

PeraturanDitetapkanBerlakuCatatan
PMK 11/2025 (nilai lain dan besaran tertentu PPN)4 Feb 2025Sejak diundangkan (Pasal 23); berlaku untuk penyerahan sejak 1 Jan 2025 (Pasal 22)Pasal 20 mengubah beberapa pasal PMK 81/2024, termasuk 313, 324, 343, 354
PMK 53/202525 Jul 20251 Agu 2025 (Pasal II)Hanya Pasal I (mengganti Pasal 20 PMK 11/2025) dan Pasal II. Tidak ada ketentuan peralihan
PMK 54/202525 Jul 20251 Agu 2025Terutama menghapus ketentuan kripto di PMK 81/2024
PMK 50/202525 Jul 20251 Agu 2025Dasar perlakuan PPN dan PPh baru atas aset kripto
PMK 81/2024Sudah adaSudah adaSumber Pasal 313, 324, 343, 354
Mekari Klikpajak - Lini Masa PMK 11/2025 hingga PER-12/PJ/2026
Baca Juga: SPP-TDLN Mengubah Pemungutan PPN Transaksi Digital: Apa yang Perlu Disiapkan Tim Pajak Perusahaan?

Apa yang Berubah: Sebelum dan Sesudah PMK 53/2025

Pasal 20 PMK 11/2025 memuat empat butir perubahan atas PMK 81/2024. PMK 53/2025 mempertahankan dua butir pertama dengan bunyi yang sama dan menghapus dua butir terakhir. Tarif efektif di kolom kanan kami hitung dari rumus pasal dengan tarif PPN 12% dan faktor 11/12.

Pasal PMK 81/2024ObjekVersi PMK 11/2025Sesudah PMK 53/2025Tarif efektif (hitungan)
313 ayat (2) huruf aKomisi agen asuransi10% × 11/12 × tarif PPN × komisiTidak berubah,1% dari komisi
313 ayat (2) huruf bImbalan pialang asuransi dan reasuransi20% × 11/12 × tarif PPN × imbalanTidak berubah2,2% dari imbalan
324 ayat (2)Kegiatan membangun sendiri20% × 11/12 × tarif PPN × DPPTidak berubah2,2% dari DPP
343 ayat (2)Perdagangan aset kripto melalui PPMSE1% (pedagang fisik) atau 2% (bukan) × 11/12 × tarif PPN × nilai transaksiDihapus0,11% atau 0,22% (sebelum dihapus)
354 ayat (2)Penambang aset kripto10% × 11/12 × tarif PPN × nilai uang atas aset kriptoDihapus1,1% (sebelum dihapus)

Yang menggantikan (PMK 50/2025 Pasal 2 ayat (1)): penyerahan aset kripto yang dipersamakan dengan surat berharga tidak lagi dikenai PPN. Jasa platform (PPMSE) tetap terutang PPN: 12% × nilai lain 11/12 dari komisi atau imbalan (Pasal 5). Jasa verifikasi penambang terutang PPN dengan besaran tertentu 20% × 11/12 × 12% = 2,2% dari nilai uang atas aset kripto yang diterima, termasuk block reward (Pasal 8).

Baca Juga: Pengkreditan PPN SaaS Luar Negeri: Risiko Pembelian dengan Kartu Pribadi yang Sering Terlewat Tim Pajak

Apakah Usaha Anda Terdampak?

Jawabannya bergantung pada jenis transaksi, bukan pada ukuran perusahaan.

Posisi AndaTerdampak PMK 53/2025?Dasar
Perusahaan asuransi atau agen asuransiTidak. Pasal 313 diulang dengan bunyi yang samaPerbandingan teks PMK 11/2025 dan 53/2025
Perusahaan pialang asuransi atau reasuransiTidak. Pasal 313 ayat (2) huruf b tetapPerbandingan teks PMK 11/2025 dan 53/2025
Pihak yang membangun sendiriTidak. Pasal 324 tetapPerbandingan teks PMK 11/2025 dan 53/2025
Penyelenggara perdagangan aset kripto (PPMSE) atau PKP terkaitYa. Pasal 343 dihapus sejak 1 Agu 2025Teks PMK 53/2025, Pasal I angka 3
Penambang aset kripto yang PKPYa. Pasal 354 dihapus; PPN jasa verifikasi diatur ulang (menurut DJP)Teks PMK 53/2025, Pasal I angka 4; DJP
Perusahaan yang hanya membeli atau menjual aset kripto sebagai investasiTidak ada PPN atas penyerahan aset kripto yang dipersamakan dengan surat berharga (PMK 50/2025 Pasal 2 ayat (1)); jasa platform dan jasa penambang tetap terutang.Siaran pers DJP SP-81/2025
Perusahaan di luar semua kategori di atasTidak ada perubahan dari PMK 53/2025. Aturan PMK 11/2025 lainnya tetapTeks PMK 53/2025

Dampak ke Pelaporan dan Pembukuan

  • Faktur pajak. Untuk penyerahan sejak 1 Agustus 2025, besaran tertentu kripto di Pasal 343 tidak lagi menjadi dasar pembuatan faktur. Menurut PMK 50/2025 Pasal 6, PPMSE wajib membuat Faktur Pajak, dan bukti tagihan jasa sarana elektronik ditetapkan sebagai dokumen tertentu yang dipersamakan dengan Faktur Pajak.
  • SPT Masa PPN. Pembetulan SPT Masa untuk Masa Pajak sejak Januari 2025 yang disampaikan setelah 1 Oktober 2026 mengikuti PER-12/PJ/2026, yang berlaku sejak 1 Oktober 2026.
  • Pembukuan. Memisahkan transaksi kripto Januari sampai Juli 2025 dari Agustus 2025 dan sesudahnya memudahkan penelusuran, karena perlakuan peralihannya belum dipastikan. Ini kesimpulan editorial, bukan kewajiban peraturan.

Mengapa PMK 53/2025 Terbit, dan Apa yang Tidak Dikatakannya

Konsiderans PMK 53/2025 menyebut dua alasan: memberi kepastian hukum atas transaksi perdagangan aset kripto sekaligus menyesuaikannya dengan perkembangannya, dan bahwa ketentuan nilai lain serta besaran tertentu PPN di PMK 81/2024 yang telah diubah PMK 11/2025 belum menyesuaikan hal itu.

Tiga hal tidak tercantum dalam teksnya, dan ini penting bagi tim pajak:

  • Teks PMK 53/2025 tidak menyebut PMK 50/2025 dan tidak menyebut perlakuan PPN atas aset kripto yang dipersamakan dengan surat berharga. Kaitan itu berasal dari DJP dan Ortax, jadi PMK 53/2025 tidak cukup dibaca sendirian.
  • Teksnya tidak mengatur perlakuan transaksi sebelum 1 Agustus 2025.
  • Teksnya tidak menetapkan angka besaran tertentu pengganti untuk kripto.
Mekari Klikpajak - Diatur dan Tidak Diatur dalam PMK 53/2025 PPN Kripto

Apa yang Diatur PMK 50/2025

  • Bukan objek PPN: penyerahan aset kripto yang dipersamakan dengan surat berharga (Pasal 2 ayat (1)).
  • Tetap kena PPN: jasa sarana elektronik oleh PPMSE dan jasa verifikasi oleh penambang (Pasal 2 ayat (2)).
  • PPMSE: wajib PKP, memungut, menyetor, dan melaporkan PPN. PPN = 12% × nilai lain (11/12 × komisi atau imbalan). Wajib membuat Faktur Pajak, dan bukti tagihan dipersamakan dengan Faktur Pajak (Pasal 4 sampai 6).
  • Penambang: wajib PKP dan berstatus PKP pedagang eceran. Besaran tertentu 20% × 11/12 × 12% (= 2,2%) dari nilai uang atas aset kripto yang diterima, termasuk block reward (Pasal 7 sampai 9).
  • Berlaku: 1 Agustus 2025 (Pasal 28). Ketentuan PPh penambang berlaku sejak tahun pajak 2026 (Pasal 27), tetapi PPh di luar cakupan artikel ini.
  • Tidak ada pasal peralihan PPN, sehingga perlakuan faktur kripto Januari sampai Juli 2025 tetap tidak terjawab oleh kedua teks.
Mekari Klikpajak - PPN Kripto Dipecah Tiga
Baca Juga: Rekonsiliasi Data Transaksi Digital Pasca SPP-TDLN: Panduan Praktis untuk Tim Pajak Perusahaan

Contoh Hitungan

Rumus: persentase objek × 11/12 × 12% × dasar. Hasilnya dihitung ulang dari bunyi pasal.

SkenarioDasar (Rp)HitunganPPN (Rp)
A. Komisi agen asuransi (Pasal 313 ayat (2) huruf a)10.000.00010% × 11/12 × 12% × 10.000.000110.000
B. Imbalan pialang asuransi (Pasal 313 ayat (2) huruf b)50.000.00020% × 11/12 × 12% × 50.000.0001.100.000
C. Membangun sendiri (Pasal 324)500.000.00020% × 11/12 × 12% × 500.000.00011.000.000
D1. Perdagangan kripto melalui PPMSE bukan pedagang fisik, penyerahan sebelum 1 Agu 2025 (Pasal 343 versi PMK 11/2025)100.000.0002% × 11/12 × 12% × 100.000.000220.000
D2. Penyerahan aset kripto yang sama, sejak 1 Agu 2025100.000.000Tidak dikenai PPN (PMK 50/2025 Pasal 2 ayat (1))0
D3. Jasa PPMSE atas imbalan Rp500.000, sejak 1 Agu 2025500.000DPP 11/12 × 500.000 = 458.333; × 12%55.000

Skenario A sampai C tidak berubah oleh PMK 53/2025. Skenario D1 sampai D3 menunjukkan pergeseran untuk kripto; D2 dan D3 bertumpu pada PMK 50/2025 Pasal 2, 5, dan 8.

Checklist Langkah

Waktu pelaksanaan adalah rekomendasi praktik, bukan kewajiban peraturan.

cklist Penanggung Jawab PMK 53/2025 PPN Kripto

Dukungan Sistem

Selama aturan kripto dan peralihannya belum final, hal yang paling membantu adalah catatan transaksi per tanggal penyerahan dan rujukan pasal yang dipakai. Apakah dan bagaimana Mekari Klikpajak mendukung pencatatan dan pelaporan tersebut.

Ingin merapikan pelaporan PPN Anda di Mekari Klikpajak? Nikmati pengelolaan PPN otomatis karena integrasi Mekari Klikpajak dengan software akuntansi Mekari Jurnal.

Klikpajak Blog Banner_Integras Mekari Jurnal

Jadwalkan Demo untuk Tim Finance dan Tax Anda Sekarang!

Kesimpulan: Kecil di Teks, Besar di Faktur

PMK 53/2025 hanya mengganti satu pasal PMK 11/2025. Pasal 313 dan 324 PMK 81/2024 tetap, sedangkan Pasal 343 dan 354 untuk kripto dihapus sejak 1 Agustus 2025. Perlakuan PPN kripto kini dibaca di PMK 50/2025: penyerahan aset kripto yang dipersamakan dengan surat berharga tidak kena PPN, jasa PPMSE dihitung 12% × 11/12 dari komisi atau imbalan, dan jasa penambang 2,2%.

Bagi tim pajak, tiga langkah menentukan: pisahkan transaksi sebelum dan sesudah 1 Agustus 2025, cek faktur serta SPT Masa PPN terhadap dasar hukum baru, dan konfirmasi perlakuan faktur Januari sampai Juli 2025 ke konsultan atau DJP, karena kedua teks tidak mengatur peralihan.

Disclaimer

Tulisan ini bersifat informasi umum, bukan nasihat pajak atau hukum, dan mengacu pada peraturan yang dapat berubah. Contoh hitungan hanya ilustrasi. Rujuk peraturan resmi di JDIH dan konsultasikan dengan konsultan pajak atau DJP sebelum mengambil keputusan.

Referensi

Database Peraturan JDIH BPK. “PMK 53/2025”
Database Peraturan JDIH BPK. “PMK 11/2025”
Database Peraturan JDIH BPK. “PMK 81/2024”
Database Peraturan JDIH BPK. “PMK 50/2025”
JDIH Kemenkeu. “PMK 54/2025”
JDIH Kemenkeu. “PMK 1/2026”
DJP. “Siaran pers SP-18/2025”

Pertanyaan yang Sering Diajukan tentang PMK 53/2025 PPN Kripto

Apakah PMK 53/2025 mencabut PMK 11/2025?

Apakah PMK 53/2025 mencabut PMK 11/2025?

Tidak. PMK 53/2025 mengubah Pasal 20 PMK 11/2025. Pasal lainnya tidak disentuh.

Apakah besaran tertentu agen dan pialang asuransi berubah?

Apakah besaran tertentu agen dan pialang asuransi berubah?

Tidak. Bunyi Pasal 313 di PMK 53/2025 sama dengan versi PMK 11/2025.

Apakah PPN kripto sekarang nol?

Apakah PPN kripto sekarang nol?

Menurut PMK 50/2025 Pasal 2, penyerahan aset kripto yang dipersamakan dengan surat berharga tidak dikenai PPN, tetapi jasa platform dan jasa penambang tetap terutang PPN.

Kapan PMK 53/2025 berlaku?

Kapan PMK 53/2025 berlaku?

Sejak 1 Agustus 2025 (Pasal II). Teksnya tidak memuat ketentuan peralihan.

Mekari Klikpajak

Solusi pajak digital yang terintegrasi dalam ekosistem software Mekari untuk memudahkan pengelolaan pajak bisnis secara efisien dan patuh regulasi.

Terhubung dengan sistem akuntansi dan operasional, membantu sinkronisasi data otomatis, meminimalkan risiko, dan mendukung keputusan bisnis yang lebih akurat.

Pelajari lebih lanjut

Mekari Klikpajak merupakan bagian dari software terpadu Mekari dengan berbagai sistem yang saling terintegrasi untuk menyederhanakan pengelolaan pajak, keuangan, dan operasional bisnis secara efisien, akurat, dan terpusat.

  • All
  • Platform
  • Akuntansi & keuangan
  • Customer
  • People
  • Services
  • Operasional & digitalisasi
Kategori : Regulasi Pajak

Aplikasi Pajak Online Mekari Klikpajak

Ikuti akun media sosial resmi dari Mekari Klikpajak

Aplikasi Pajak Online Mekari Klikpajak

WhatsApp Hubungi Kami