PPh 23: Pembayaran, Bukti Potong, dan Pelaporan Pajak - Klikpajak

PPh 23: Pembayaran, Bukti Potong, dan Pelaporan Pajak

Pajak Penghasilan (PPh) 23  merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, umumnya penghasilan jenis ini hanya terjadi saat adanya transaksi antara dua pihak. Pihak yang menerima penghasilan atau penjual atau pemberi jasa akan dikenakan PPh 23. Pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau penerima jasa akan memotong dan melaporkannya kepada kantor pajak.

Siapakah Pihak Pemotong PPh Pasal 23?

Berikut ini adalah pihak pemungut atau pemungut PPh 23:

  1. Badan Pemerintah
  2. Subjek Pajak Badan dalam negeri
  3. Penyelenggara kegiatan (event organizer)
  4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)
  5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
  6. Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak sesuai dengan KEP-50/PJ/1994, di antaranya yaitu:
    • Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), kecuali camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas.
    • Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.

Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 23

  1. Wajib Pajak (WP) dalam negeri, baik orang pribadi atau badan
  2. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Apa Saja Penghasilan yang Dipotong PPh 23?

  1. Dividen
  2. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang
  3. Royalti
  4. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU PPh
  5. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan, meliputi penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi yang berasal dari penyelenggara kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan
  6. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dari penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh

Penghasilan yang Dikecualikan PPh Pasal 23

PPh Pasal 23 juga mengatur beberapa penghasilan yang tidak dikenakan pajak dengan rincian daftar sebagai berikut:

  1. Penghasilan yang telah dibayar atau terutang kepada bank.
  2. Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi.
  3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai WP dalam negeri, koperasi, dan BUMN/BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia dengan syarat:
    1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan;
    2. Bagi perseroan terbatas, BUMN/BUMD, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor;
    3. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
    4. Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi yang dibayarkan koperasi kepada anggotanya;
    5. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan.

Besaran Tarif  beserta Objek PPh Pasal 23

Tarif PPh Pasal 23 dikenakan atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan. Dua jenis tarif PPh 23 yang diberlakukan yaitu 15% dan 2% tergantung dari objek pajaknya.

  1. Tarif 15% dari jumlah bruto atas:
    1. Dividen kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga, dan royalti;
    2. Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21.
  1. Tarif 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan
  2. Tarif 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan.
  3. Bagi yang tidak ber-NPWP akan dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 23.
  4. Tarif 2% untuk objek pajak lainnya. Terdapat 62 objek pajak lainnya, diantara lain seperti:
    • Penilai aset (Appraisal)
    • Akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan
    • Arsitektur/perancang;
    • Penambangan dan penunjang di bidang penambangan selain migas
    • Internet dan sambungannya
    • Penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (outsourcing services)
    • Kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)
    • Pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, foto, slide, klise, banner, pamphlet, baliho, dan folder.
    • Perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI)
    • Perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat
    • Penyelenggara kegiatan atau event organizer
    • Pembasmian hama
    • Instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV Kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
    • Logistik
    • Freight forwarding
    • Pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan/atau perhutanan
    • Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada APBN atau APBD.
    • dan sebagainya
  1.  

Pembayaran, Bukti Potong, dan Pelaporan PPh 23

Pembayaran

Pembayaran dilakukan oleh pihak pemotong dengan membuat kode/ID billing terlebih dahulu, lalu membayar melalui Bank Persepsi (ATM, teller bank, fitur bayar pajak online di aplikasi pajak, dll) yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan. Jatuh tempo pembayaran adalah tanggal 10, sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan 23.

Bukti Potong

Tanda bahwa PPh Pasal 23 telah dipotong. Pihak pemotong harus memberikan bukti potong (rangkap ke-1) yang sudah dilengkapi kepada pihak yang dipotong pajak dan bukti potong (rangkap ke-2) kepada Kantor Pelayanan Pajak pada saat melakukan e-Filing pajak PPh 23.

Pelaporan

Pelaporan dilakukan oleh pihak pemotong dengan cara mengisi SPT Masa PPh Pasal 23, lalu bisa melaporkannya melalui fitur lapor pajak online. Jatuh tempo pelaporan adalah tanggal 20, sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan 23.

Klikpajak, Solusi Bayar dan Lapor Pajak Online Cepat dan Gratis

Setelah memahami ketentuan PPh Pasal 23, pemahaman perpajakan Anda yang berasal dari modal, penyerahan jasa, hadiah, dan penghargaan akan semakin lengkap. Pajak Penghasilan Pasal 23 berlaku bagi Anda sebagai penyedia atau pembeli jasa. Selain penghitungan dan pembayaran pajak, pahami prosedur pelaporan pajak secara menyeluruh. Hindari kebingungan dan kesalahan dalam administrasi perpajakan. Jadilah wajib pajak yang bertanggungjawab dan kooperatif. Laporkan SPT Tahunan Pajak Anda sebelum batas waktu pelaporan pajak berakhir.

Dapatkan segala informasi perpajakan Anda bersama Klilpajak, segera bayar dan laporkan pajak Anda secara mudah, aman, dan gratis dengan layanan lapor pajak Klikpajak. Klikpajak merupakan ASP atau Application Service Provider yang telah menjadi mitra resmi Dirjen Pajak Indonesia. Sehingga, Anda tidak perlu lagi khawatir akan keamanan dan keabsahan data. Daftar sekarang di Klikpajak secara GRATIS!

[adrotate banner=”3″]


PUBLISHED11 May 2019
Ageng Prabandaru
Ageng Prabandaru

SHARE THIS ARTICLE: