Pajak YouTuber, Pengenaan Membayar PPh 21 dan PPh 23 - Klikpajak

Pajak YouTuber, Pengenaan Membayar PPh 21 dan PPh 23

Pengenaan Pajak Penghasilan kepada para youtuber sama dengan PPh yang dikenakan oleh para pekerja seni (artis) lain. Pajak youtuber ini dikategorikan atas status manajerial youtuber tersebut. Menurut Ditjen Pajak, para influencer online terbagi menjadi 2 (dua) kategori, yang berada dibawah agensi (pembayaran melalui pihak ketiga) dan yang independent. Kedua kategori ini memiliki jenis pajak penghasilan atau pajak youtuber yang berbeda.

Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23)

Pajak Penghasilan (PPh) 23  merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Menurut Direktorat Jenderal Pajak, umumnya penghasilan jenis ini hanya terjadi saat adanya transaksi antara dua pihak. Pihak yang menerima penghasilan atau penjual atau pemberi jasa akan dikenakan PPh 23. Pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau penerima jasa akan memotong dan melaporkannya kepada kantor pajak.

PPh 23 dikenakan untuk para youtuber yang memiliki agensi penaung. PPh 23 adalah PPh yang ditunjukan kepada karyawan yang bekerja pada perusahaan. Pasal ini dikenakan untuk para influencer online yang memiliki agen yang mengurus dan mengatur endorsement.  Transaksi pembayar sebagai pihak ketiga bisa mengikuti aturan pasal PPh 23, untuk melapor dan membayar pajak penghasilan tahunan.

Apa Saja Penghasilan yang Dipotong Pajak Penghasilan 23?

  1. Dividen
  2. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang
  3. Royalti
  4. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU PPh
  5. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan, meliputi penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri orang pribadi yang berasal dari penyelenggara kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan
  6. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dari penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai PPh sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 Ayat (2) UU PPh

Pembayaran, Bukti Potong, dan Pelaporan PPh 23

  1. Pembayaran
    Pembayaran dilakukan oleh pihak pemotong dengan membuat kode/ID billing terlebih dahulu, lalu membayar melalui bank persepsi (ATM, teller bank, fitur bayar pajak online di aplikasi pajak, dan lainnya) yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan. Jatuh tempo pembayaran adalah tanggal 10, sebulan setelah bulan terutang Pajak Penghasilan 23.
  2. Bukti Potong
    Tanda bahwa PPh Pasal 23 telah dipotong. Pihak pemotong harus memberikan bukti potong (rangkap ke-1) yang sudah dilengkapi kepada pihak yang dipotong pajak. Serta bukti potong (rangkap ke-2) kepada Kantor Pelayanan Pajak pada saat melakukan e-Filing pajak PPh 23.
  3. Pelaporan
    Pelaporan dilakukan oleh pihak pemotong dengan cara mengisi SPT Masa PPh Pasal 23, lalu bisa melaporkannya melalui fitur lapor pajak onlineJatuh tempo pelaporan adalah tanggal 20, sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan 23.

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21)

[Baca Selengkapnya PPh 21 FINAL [KLIKPAJAK] versi BARU]

Sedangkan untuk para influencer online atau youtuber yang tidak memiliki agensi alias independent dikenakan Pph 21. Pph 21 biasa digunakan untuk para pekerja seni yang memang tidak memiliki agensi bahkan manajer dan PPh 21 pun biasa digunakan juga untuk para freelancer, serta karyawan swasta.

Untuk melancarkan kebijakan baru ini, para influencer online yang diperkirakan telah memiliki penghasilan minimal diatas Rp 67.500.000 (PTKP 2019) diwajibkan memiliki NPWP untuk kepentingan membayar pajak.

Lapor SPT Masa PPh Pasal 21

Pada intinya, secara resmi mulai tanggal 1 April 2018 penyampaian SPT Masa PPh 21 hanya dapat dilakukan melalui lapor pajak online. Namun apabila SPT Masa tidak dilaporkan melalui prosedur yang telah ditetapkan PMK Nomor 9/PMK.03/2018 yaitu melalui e-Filing, DJP tidak akan memberikan bukti penerimaan SPT. Oleh karena itulah wajib pajak dianggap tidak pernah menyampaikan SPT.

E-filing SPT Masa PPh Pasal 21

Bagi wajib pajak, wajib segera ikuti ketentuan penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21 melalui e-filing pajak. Kini proses melapor pajak lebih cepat melalui aplikasi lapor pajak online. Terlambat lapor pajak SPT Masa PPh Pasal 21 akan dikenakan sanksi keterlambatan berupa denda sebesar Rp 100.000.

Dalam pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 via e-filing pajak, Anda terlebih dahulu harus memiliki dan segera mengaktifkan EFIN (Electronic Filing Identification Number).

Jangan Lupa Lapor SPT Tahunan secara Online

Wajib pajak pribadi dalam konteks ini adalah para youtuber, selain wajib menghitung dan membayar pajak youtuber, juga diwajibkan melaporkan penghasilannya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dengan menggunakan sistem self-assessment. Apa itu sistem self-assessment? Sistem self-assessment merupakan aktivitas pemungutan pajak yang memberikan kewenangan, kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan besarnya pajak yang terutang ke kantor pajak secara mandiri.

Laporan Pajak Tahunan dapat disampaikan secara online melalui Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) mitra resmi DJP, seperti Kikpajak. Setiap wajib pajak yang menggunakan layanan pajak online, harus memiliki kode EFIN. Electronic Filing Identification Number ini diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak setelah wajib pajak mengajukan permohonan EFIN. Wajib Pajak harus melakukan aktivasi EFIN di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sebelum dapat mendaftarkan diri di layanan perpajakan online Klikpajak. Kunjungi alamat Klikpajak untuk mendapatkan informasi lengkap terkait layanan perpajakan online.

 


PUBLISHED04 Sep 2019
Ageng Prabandaru
Ageng Prabandaru

SHARE THIS ARTICLE: