Pajak Restoran: Pengertian, Tarif, Hitung, Bayar dan Lapor PB1

Pajak Restoran: Pengertian, Tarif, Hitung, Bayar dan Lapor PB1

Saat membeli makanan atau minuman di resto, tertera persentase pajak pada struk pembelian. Jenis pajak apakah itu? Kenali lebih lanjut pajak restoran, tarif hingga cara menghitungnya dan pembayaran serta cara lapor PB1.

Setiap objek pajak, memiliki ketentuan yang berbeda-beda, mulai dari besar tarif hingga tata cara pemungutan, pembayaran dan pelaporan pajaknya.

Kali ini, Klikpajak by Mekari akan mengulas tentang Pajak Restoran. Pemahaman mengenai jenis Pajak Restoran dan ulasan lengkap lainnya.

Pengertian Pajak Restoran

Menurut Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Sedangkan definisi restoran di sini adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman yang dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Ilustrasi pajak restoran

Pajak Restoran Bukan PPN

Tidak sedikit yang beranggapan bahwa pajak yang tertera dalam struk saat membeli makan atau minum di restoran maupun kafe merupakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Wajar saja, tarif pajak yang ada di struk pembelian biasanya tertulis 10%. Sementara kebanyakan orang menganggap itu sebagai tarif PPN yang umumnya dikenakan pada transaksi pembelanjaan.

Namun yang pasti, pajak yang muncul pada setiap struk pembelian makanan dan minuman itu bukanlah PPN, melainkan Pajak Restoran atau Pajak Bangunan 1 (PB1).

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Menyebutkan bahwa pajak restoran masuk dalam kategori pajak daerah, tepatnya pajak kabupaten/kota, yang mendefinisikan Pajak Restoran sebagai pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Note: Berbagai Informasi Pajak Hotel dan Restoran yang Berlaku di DKI Jakarta

Apa Perbedaan PPN dan PB1?

Meski pemajakannya sama-sama dari transaksi jual-beli, namun yang jadi pembeda dari PPN dan PB1 atau Pajak Restoran ini adalah dari segi pemungut pajaknya.

Jika PPN itu dipungut oleh Pemerintah Pusat (Pempus) dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sedangkan Pajak Restoran/PB1 dipungut oleh Pemerintah Daerah (Pemda).

Ilustrasi pembeli adalah subjek yang menanggung Pajak Restoran

Objek, Subjek, dan WP Pajak Restoran

Ketahui siapa sebenarnya yang menanggung pajak restoran (PB1) ini dan apa saja yang menjadi objek atau dikenakan pajak resto ini, maupun pihak yang hanya dititipi untuk menyetorkan Pajak Restoran dari pembeli ke negara/kas daerah.

a. Objek Pajak Restoran

Sesuai dengan Pasal 37 ayat (1) dan (2) UU PDRD, yang menjadi objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran dari pelayanan penjualan makanan/minuman yang dikonsumsi pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain (dibawa pulang).

Note: Beda Pembukuan dan Pencatatan yang Harus Dipahami Wajib Pajak Pelaku Usaha

b. Subjek Pajak Restoran

Subjek Pajak Restoran artinya subjek yang dikenakan atau dipungut PB1, yaitu pembeli dari layanan yang disediakan oleh restoran tersebut.

Jadi, PB1 ini sebetulnya tidak dibebankan kepada pemilik resto, akan tetapi dikenakan pada pembeli atau konsumennya.

Pembeli makanan/minuman membayarkan PB1 bersamaan pada saat melakukan pembayaran karena Pajak Restoran tersebut sudah tertera dalam struk pembelian.

Ilustrasi pemilik restoran sebagai wajib pajak PB1 atau yang memungut dan menyetorkan pajak restoran

c. Wajib Pajak PB1

Apa yang dimaksud Wajib Pajak (WP) PB1 atau WP Pajak Restoran?

WP Pajak Restoran artinya wajib pajak yang harus memungut dari pembeli dan menyetorkan Pajak Restoran tersebut ke kas negara.

Artinya, WP PB1 ini merupakan pemilik atau yang menjalankan kegiatan dari usaha restoran tersebut.

Jadi dalam hal ini sebenarnya pemilik restoran tidak menanggung beban PB1 ini, akan tetapi hanya sebagai perantara yang menyetorkan Pajak Restoran yang telah dibayar oleh konsumennya.

Tidak semua restoran memiliki kewajiban menyetorkan PB1. Ada kriteria tertentu bagi restoran yang tidak wajib membayar Pajak Restoran.

Masing-masing daerah menetapkan sendiri besar pendapatan yang tidak memiliki kewajiban membayar pajak restoran.

Contohnya, untuk DKI Jakarta menetapkan bagi restoran yang memiliki pendapatan tidak lebih dari Rp200.000.000 per tahun tidak termasuk objek PB1.

Ilustrasi tarif pajak restoran yang dibebankan pada pembeli

Tarif Pajak Restoran

PB1 dikenakan kepada restoran akan diterapkan setelah biaya pelayanan yang juga dibebankan kepada konsumen.

Dalam Pasal 40 ayat (1) UU PDRD ditegaskan bahwa batas maksimum tarif Pajak Restoran sebesar 10%.

UU PDRD memberikan kewenangan setiap pemerintah daerah untuk menentukan besar tarif PB1 di wilayahnya.

Tak heran jika di setiap kabupaten/kota bisa saja besar tarif PB1 berbeda-beda.

Namun besar tarif Pajak Restoran itu tidak boleh melebihi batas tarif PB1 yang ditetapkan dalam UU PDRD.

Tapi, kebanyakan kabupaten/kota menetapkan tarif maksimal untuk PB1 sesuai dengan yang tertera dalam UU PDRD tersebut, meski ada juga daerah yang menerapkan tarif lebih rendah.

Ilustrasi biaya layanan atau service charge

Beda ‘Service Tax’ dan ‘Service Charge’

Antara Pajak Restoran (service tax) dengan Service Charge atau biaya layanan itu berbeda, meski terkesan keduanya hampir serupa.

Memang tidak semua restoran mengenakan biaya layanan. Perlu diingat, bahwa antara Pajak Restoran (PB1) itu berbeda dengan biaya layanan.

Jika service tax (pajak restoran) itu pajak yang sudah ditetapkan pemerintah, sedangkan service charge adalah biaya yang ditetapkan oleh restoran.

Biaya layanan ini murni hanya dilakukan oleh masing-masing restoran yang membebankan biaya atas layanan yang diberikan, tapi di luar dari PB1.

Karena biaya layanan ini tidak masuk dalam pungutan pajak tapi masuk dalam kas restoran yang bersangkutan.

Tarif service charge ini juga ditentukan oleh masing-masing restoran, namun biasanya tidak sama atau lebih rendah dibanding PB1, yakni sekira 5% atau 7% bahkan ada juga yang mencapai 10%.

Ilustrasi kegiatan operasional restoran yang mengenakan biaya layanan

Tarif Pajak Restoran di 17 Kota Besar

Berikut adalah beberapa kota besar di Indonesia dengan ketentuan besar tarif PB1 yang diberlakukan pemerintah kabupaten/kota.

No. Provinsi/Kota Tarif PB1 Peraturan Daerah
1 DKI Jakarta 10% Perda No. 11 Tahun 2011
2 Bogor 10% Perda No. 6 Tahun 2011
3 Yogyakarta 10% Perda No. 1 Tahun 2011
4 Semarang 10% Perda No. 4 Tahun 2011
5 Surakarta 3%, 5%, 10% Perda No. 4 Tahun 2011
6 Surabaya 10% Perda No. 4 Tahun 2011
7 Badung/Bali 10% Perda No. 16 Tahun 2011
8 Palembang 10% Perda No. 12 Tahun 2010
9 Medan 10% Perda No. 12 Tahun 2003
10 Pekanbaru 10% Perda No. 06 Tahun 2006
11 Banda Aceh 10% Perda No. 7 Tahun 2011
12 Pontianak 5% – 10% Perda No. 3 Tahun 2005
13 Balikpapan 3%, 7%, 10% Perda No. 28 Tahun 2009
14 Manado 10% Perda No. 2 Tahun 2011
15 Kupang 7% – 10% Perda No. 2 Tahun 2016
16 Sumbawa 10% Perda No. 4 Tahun 2006
17 Jayapura 10% Perda No. 1 Tahun 2012

 

3 Cara Perhitungan Penghasilan Kena Pajak WP BadanIlustrasi menghitung pajak restoran

Cara Menghitung Pajak Restoran

Sebelum menghitung berapa besar Pajak PB1 ini, ketahui Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari PB1 ini.

Note: Apakah Anda pengusaha, ketahui cara menghitung pajak penghasilan Anda di SINI.

a. Dasar Pengenaan Pajak PB1

DPP Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh resto tersebut.

Jumlah pembayaran itu biasanya termasuk biaya layanan (service charge) yang biasanya dikenakan oleh restoran.

Jadi, angka DPP ini diperoleh setelah mengalikan antara jumlah harga dari item yang dibeli konsumen dengan tarif service charge.

Rumus Pajak Restoran (PB1) = DPP x Tarif Pajak Restoran

Ilustrasi pembelian nasi goreng di restoran yang dikenakan PB1

b. Contoh Penghitungan Pajak Restoran

Pak Kelik membeli Nasi Goreng satu porsi seharga Rp50.000 dengan segelas Es Teh Manis seharga Rp15.000 serta Tahu Goreng dan Telur Dadar masing-masing Rp5.000 dan Rp10.000 di Restoran AAA.

Restoran AAA memberlakukan biaya layanan (service charge) sebesar 5%. Restoran ini berada di Jakarta dengan tarif PB1 yang ditetapkan Pemda adalah 10%.

Maka, PB1 yang harus dibayarkan oleh Pak Kelik dan total uang yang harus dikeluarkan untuk membeli makan dan minuman tersebut adalah?

Biaya Layanan (Service Charge)
Nasi Goreng = Rp50.000
Es Teh Manis = Rp15.000
Tahu Goreng = Rp5.000
Telur Dadar = Rp10.000
Total Harga = Rp80.000
Service Charge = Tarif Biaya Layanan + Total Harga
= 5% x Rp80.000
= Rp4.000
Pajak Restoran/PB1
DPP = Total Harga + Biaya Layanan
= Rp80.000 + Rp4.000
= Rp84.000
PB1 = DPP x Tarif Pajak Restoran
= Rp84.000 x 10%
= Rp8.400
Total Harga
Jumlah harga keseluruhan dari pembelian makanan dan minuman di Restoran AAA tersebut adalah:
= DPP + PB1
= Rp84.000 + Rp8.400
= Rp92.400

 

Ilustrasi pembayaran pajak restoran atau PB1

Pembayaran dan Pelaporan PB1

Bagi WP PB1 alias pemilik restoran, wajib membayarkan dan menyetorkan PB1 yang telah dipungut dari pembeli ke kas negara.

PB1 yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat usaha tersebut berada atau berlokasi.

Masa pajak dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan PB1 yang terutang dilakukan dalam jangka waktu satu bulan kalender.

a. Masa Pajak

  • Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 bulan takwim
  • Bagian dari bulan dihitung satu bulan penuh

b. Saat Terutang

  • Pajak Restoran yang terutang terjadi pada saat pembayaran kepada pengusaha atas pelayanan di restoran
  • Dalam hal pembayaran dilakukan sebelum pelayanan restoran diberikan, pajak terutang pada saat terjadi pembayaran

Perlu diketahui, pemerintah kabupaten/kota juga punya kewenangan menetapkan tata cara pemungutan, pelaporan, pembayaran, dan pemberian insentif PB1 ini.

Ilustrasi bayar pajak restoran di Dispenda

Cara Membayar Pajak Restoran

Pembayaran PB1 ini harus dilakukan setiap bulan. Penyetoran PB1 ini dapat dilakukan secara langsung mendatangi Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) atau Dispenda Kodya/Kabupaten/Provinsi tempat domisili usaha.

Alur pembayaran PB1 adalah:

  • Datang ke Bapenda/Dispenda di hari kerja (Senin-Jumat)
  • Menyiapkan berkas seperti Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD), mengisi blangko yang disediakan Bapenda/Dispenda
  • Mengambil nomor antrean C
  • Dilanjutkan pembuatan NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah)
  • Selanjutnya menuju ke loket pembayaran

Note: Ketahui alur pembuatan e-Faktur, bayar PPN dan pelaporan SPT Masa PPN di SINI.

Cara Melaporkan Pajak Restoran

Seperti yang sudah disebutkan di atas, bahwa masing-masing daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan tata cara pemungutan, pelaporan, pembayaran, dan pemberian insentif PB1.

Pelaporan Pajak Restoran ini juga dilakukan di Kantor Dispenda/Bapenda Kodya/Kabupaten/Provinsi tempat domisili usaha, sama seperti pada waktu pembayaran/penyetoran PB1 ini.

Ilustrasi bayar dan lapor pajak online

Cara Bayar dan Lapor Perpajakan Lainnya secara ‘Online’

Agar lebih mudah mengurus perpajakan mulai dari menghitung, membayar hingga melaporkan pajak Anda, gunakan aplikasi pajak online berbasis web.

Semua itu dapat Anda temukan melalui aplikasi pajak online Klikpajak.id.

Karena Klikpajak aplikasi pajak berbasis web (web based) yang didukung dengan teknologi cloud, semakin memudahkan Anda melakukan semua aktivitas perpajakan hanya dalam satu platform kapan pun dan di mana pun.

Cloud computing atau komputasi awan adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna.

Melalui teknologi cloud, Anda bisa menggunakan aplikasi tanpa harus mengunduh (download) dan memasang (install) aplikasi terlebih dahulu.

Sebab sistem cloud yang berbasis web ini memudahkan Anda dalam mengakses data dan informasi melalui internet secara cepat.

Bagaimana dengan keamanan data?

Tenang, Anda dapat menyimpan berbagai riwayat permbayaran atau bukti pelaporan pajak maupun aktivitas pajak lainnya dengan aman, karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin.

Sebab Klikpajak sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standar Internasional ISO yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Sehingga Anda tidak perlu khawatir kehilangan bukti bayar atau lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop.

Klikpajak.id adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resmi DJP yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Ilustrasi aplikasi pajak online dengan teknologi cloud yang mempermudah aktivitas perpajakan

Bayar Pajak Semudah Sentuh Layar ‘Gadget’

Sebelum membayar atau menyetor pajak, Anda perlu mendapatkan Kode Billing atau ID Billing terlebih dahulu dari DJP melalui e-Billing.

Anda bisa menggunakan e-Billing Klikpajak untuk melakukan proses pembayaran pajak tersebut dengan mudah dan cepat.

Sistem e-Billing Klikpajak akan membimbing Anda mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi.

Anda bisa membuat ID Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan masa pajak yang diinginkan.

Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) juga akan disimpan dengan rapi dan aman pada Arsip Pajak di Klikpajak.

Anda pun tidak perlu keluar masuk aplikasi dari berbagai perangkat komputer Anda, karena fitur Klikpajak terintegrasi yang memudahkan Anda melakukan pembayaran hingga pelaporan pajak hanya dalam satu platform.

Contoh BPE yang diterbitkan Klikpajak resmi dari DJP

Tak Perlu Berlama-lama Hanya untuk Lapor Pajak

Simpan energi dan hematlah waktu Anda untuk melakukan hal-hal terkait perpajakan. Karena memang urusan pajak bisa dilakukan dengan cara yang sangat mudah dan cepat.

Anda dapat memanfaatkan fitur e-Filing Klikpajak untuk melaporkan berbagai jenis Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan/Masa dengan langkah-langkah yang mudah.

Lapor SPT juga gratis selamanya melalui e-Filing Klikpajak, seperti:

  • SPT Tahunan Pajak Badan
  • SPT Masa (Bulanan) Pajak
  • SPT Tahunan Pajak Pribadi

Setelah menyampaikan SPT Pajak, Anda akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP, yang berisi:

  • Informasi Nama Wajib Pajak (WP)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Tanggal pembuatan BPE
  • Jam pembuatan BPE
  • Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

Melalui Klikpajak, Anda juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Note: Selengkapnya cara mudah membuat Kode Billing dan menyampaikan SPT online lewat e-Filing Klikpajak, lihat langkah-langkahnya di SINI.

Ketahui Batas Waktu Bayar dan Lapor SPT Pajak

Hindari sanksi atau denda telat bayar dan lapor pajak, lebih mudah lihat semua jadwal pembayaran dan pelaporan pajak pada kalender saku di Kalender Pajak Klikpajak.

Lengkap dengan Fitur Membuat e-Faktur

Melalui fitur e-Faktur yang terintegrasi dalam satu platform, Anda dapat mengelola administrasi perpajakan mulai dari:

  • Faktur Pajak Masukan
  • Faktur Pajak Keluaran
  • Membuat Faktur Pajak Retur
  • Mengelola Faktur Pajak Masukan, Keluaran, dan Retur

Anda akan dipandu dengan langkah-langkah penggunaan fitur e-Faktur yang mudah dan sederhana.

Fitur e-Faktur Klikpajak juga memudahkan Anda mengelola Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) dan memperoleh Surat Pemberitahuan PPN sesuai data yang diunggah ke DJP.

Note: Anda juga dapat menginput data Faktur Masukan menggunakan Scan QR Code e-Faktur Klikpajak secara gratis. Langkah-langkah input Faktur Pajak Masukan lewat handphone selengkapnya lihat di SINI.

Bisa Langsung Gunakan e-Faktur 3.0 Tanpa Ribet ‘Install’

Melalui e-Faktur Klikpajak, Anda juga bisa memanfaatkan fitur prepopulated pada e-Faktur 3.0 tanpa harus repot-repot melakukan instalasi dengan download patch terbaru untuk update fitur DJP ini.

Cukup gunakan aplikasinya, biar Klikpajak yang mengurus sistemnya untuk mempermudah pembuatan e-Faktur Anda

Melalui sistem e-Faktur terbaru ini, DJP menawarkan kemudahan dalam melakukan aktivitas perpajakan terkati PPN.

Note: Ingin mengetahui lebih jelasnya terkait e-Faktur versi 3.0 dan fitur-fitur apa saja yang ada di dalamnya. Baca selengkapnya di SINI.

Contoh membuat Faktur Pajak di e-Faktur Klikpajak

Bisa juga Bikin Bukti Potong di e-Bupot Klikpajak

Klikpajak juga dilengkapi fitur e-Bupot yang memudahkan Anda menerbitkan Bukti Potong dan mengelola bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah.

Seperti diketahui, melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-269/PJ/2020, mulai 1 Agustus 2020 setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama seluruh Indonesia harus membuat bukti potong dan melaporkan SPT masa PPh Pasal 23/26 secara elektronik melalui aplikasi e-Bupot.

Kini, penerapan wajib e-Bupot secara nasional berlaku mulai 1 September 2020 bagi semua wajib pajak yang telah memenuhi ketentuan Pasal 6 dari PER-04/PJ/2017, melalui KEP-368/PJ/2020. Artinya, baik PKP maupun Non PKP harus membuat bukti potong PPh 23/26 di e-Bupot.

Keunggulan e-Bupot Klikpajak

e-Bupot Klikpajak memiliki keunggulan yang bisa Anda manfaatkan untuk membantu bisnis perusahaan, di antaranya:

  • Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efisien dan ramah penggunaan (user friendly).
  • Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26.
  • Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi.
  • Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah.
  • e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale up sesuai kebutuhan.
  • Layanan support pajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui.
  • Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data Faktur Pajak atas transaksi yang dilakukan.

Langkah-langkah membuat bukti potong PPh Pasal 23/26 di e-Bupot selengkapnya lihat di SINI.

Contoh fitur membuat bukti potong PPh 23/26 di e-Bupot Klikpajak

Terintegrasi dengan Aplikasi Akuntansi ‘Online’

Kelebihan lain Klikpajak adalah bisa menarik data langsung dari laporan keuangan pengguna aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Anda semakin mudah dalam membuat dan mengelola e-Faktur serta e-Bupot karena Klikpajak bisa menarik data langsung dari laporan keuangan pengguna aplikasi akuntansi online seperti Jurnal by Mekari – Simple Online Accounting Software.

Temukan kemudahan urusan administrasi perpajakan dari integrasi Klikpajak dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id di SINI

Ini adalah teknologi canggih berbasis API integration yang membuat proses pengolahan data pajak dari bagian accounting (keuangan) lebih cepat dan mudah.

Sehingga proses pengelolaan pajak jadi makin gampang dan tepat hanya dengan Klikpajak.

Contoh fitur aplikasi akuntansi online Jurnal.id yang terintegrasi dengan support system pajak online Klikpajak.id

Tim ‘Support’ Klikpajak Siap Membantu Anda!

“Klikpajak memiliki fitur lengkap sebagai aplikasi pajak online yang membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Anda para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Anda yang bekerja pada bagian keuangan atau sebagai tax officer di perusahaan.”

Sebagai mitra resmi DJP, Klikpajak akan membantu Anda dalam menghitung, membayar hingga melaporkan kegiatan perpajakan. Tinggal klik, semua urusan pajak Anda selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis Anda dalam membuat Faktur Pajak, Bukti Pemotongan Pajak, penyampaian SPT Masa PPN dan aktivitas perpajakan lainnya secara efektif yang dapat menghemat banyak waktu Anda?

“Kami senang berbicara dengan Anda. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya. Klikpajak mengerti yang Anda butuhkan.”

Cukup daftarkan email Anda di www.klikpajak.id dan manfaatkan kemudahan dalam mengurus perpajakan Anda mulai dari menghitung, membayar hingga melaporkan pajak hanya dalam satu platform.


PUBLISHED29 Sep 2020
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: