PPh 21 Uang Lembur Karyawan, Begini Cara Menghitungnya

Cara Menghitung PPh 21 Uang Lembur Karyawan

Pemberian uang lembur merupakan kewajiban perusahaan terhadap karyawan yang melakukan pekerjaan melebihi jam kerja. Ketahui cara menghitung PPh 21 uang lembur karyawan di sini.

Lembur karyawan dari sudut pandang perusahaan adalah sebuah upaya meningkatkan produktivitas tanpa harus menambah karyawan baru.

Hanya saja, perusahaan tentu harus merogoh dana tambahan untuk membayar uang lembur atau overtime

Uang lembur yang diberikan ini juga menjadi komponen penghitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

Ingin dapat mengelola perpajakan sekaligus keuangan bisnis?

Ikuti demo online cara kelola pajak dan keuangan perusahaan di Klikpajak Demo Jurnal, kami dapat menyesuaikan waktu Anda.

Lembur adalah kerja yang melebihi jam kerja normal dalam sehari.

Biasanya, jam kerja normal dalam sehari adalah 7 jam – 8 jam atau total 40 jam dalam sepekan untuk 5 hari kerja.

Jika Wajib Pajak (WP) dalam hal ini karyawan bekerja melebihi jam kerja tersebut, maka itu dihitung lembur.

Perusahaan wajib memberikan uang lembur kepada setiap karyawan yang bekerja melebihi jam kerja normal atau yang disebut upah lembur.

Ketentuan tentang waktu kerja lembur dan upah kerja lembur diatur dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 78 ayat (2),(4), pasal 85.

Ketentuan tentang ketenagakerjaan terbaru juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Note: Isi dan Poin-Poin ‘Omnibus Law’ UU Cipta Kerja Bidang Perpajakan

Besarnya jumlah uang lembur yang diterima karyawan ditentukan oleh perusahaan. Begitu pula waktu kapan seorang karyawan diminta untuk lembur. 

Contohnya, setiap Jumat perusahaan mengharuskan sebagian karyawan untuk bekerja melebihi jam kerja normal agar bisa menyelesaikan stock opname.

Ada pula perusahaan yang meminta karyawan kerja lembur pada hari libur Sabtu atau Minggu saat pekerjaan sedang menumpuk.   

Aturan mengenai lembur ini termaktub dalam pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur dan upah kerja lembur.

Seperti apa ketentuan PPh 21 uang lembur karyawan ini, berikut ulasan dari Klikpajak by Mekari.

Penjelasan Umum PPh 21 Uang Lembur Karyawan

Dalam dunia perpajakan di Indonesia, uang lembur karyawan juga dikenakan pajak atau PPh 21 uang lembur.

Ketentuan mengenai ini diatur dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Pada Pasal 78 Ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 disebutkan bahwa pengusaha yang mempekerjakan karyawan melebihi standar waktu kerja maka harus memenuhi syarat, yaitu ada persetujuan karyawan yang bersangkutan untuk mau kerja lembur.

Uang lembur yang diterima karyawan tidak sama setiap bulannya karena lembur dilakukan sesuai kebutuhan perusahaan.

Note: Panduan Penghitungan PPh 21 Karyawan, Contoh, Cara Bayar dan Lapor SPT

Pembayaran lembur oleh digabungkan dengan gaji, asalkan perhitungannya tetap berkaca pada PPh pasal 21.

Perusahaan yang terbukti tidak memenuhi hak upah lembur karyawannya akan dikenai sanksi.

Ini diatur dalam pasal 78 ayat 2 dan pasal 85 ayat 3 Undang Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.

Untuk sanksi perusahaan yang menolak membayar upah lembur karyawan diatur dalam pasal 187 ayat 1. Sanksi tersebut yaitu pidana kurungan paling singkat 1 bulan atau paling lama 12 bulan atau denda paling sedikit Rp10 juta dan paling banyak Rp 100 juta.

Namun ketentuan terbaru terkait ketenagakerjaan ini diatur dalam UU Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020.

PPh 21 Uang Lembur Karyawan, Begini Cara MenghitungnyaIlustrasi karyawan yang dikenakan pph 21 uang lembur

Cara Menghitung PPh 21 Uang Lembur Karyawan 

Berikut ini cara menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 atau PPh 21 Uang Lembur.

Dasar hukum perhitungannya merujuk pada Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 yang diperbarui menjadi Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak atau PTKP.

Contoh kasus I 

Pak Kelik adalah seorang karyawan di PT AAA di Karawang, Jawa Barat. Sudah menikah dan belum punya anak.

Gaji Pak Kelik per bulan adalah Rp9.500.000. Pak Kelik membayar iuran pensiun ke dana pensiun Rp50.000 setiap bulan.

Dia juga telah memiliki NPWP.

Pada bulan Januari 2021 selain mendapatkan gaji bulanan, Pak Keik juga menerima uang lembur Rp3.000.000.

Maka berikut, penghitungan PPh Pasal 21 bulan Januari 2021:

1. Menentukan jumlah penghasilan bruto
Penghasilan bruto:
= Gaji Pokok + Uang Lembur
= Rp9.500.000 + Rp3.000.000
= Rp12.500.000
2. Menentukan pengurangan yang diperbolehkan
Pengurangan yang diperbolehkan berjumlah Rp550.000, terdiri dari biaya jabatan (Rp500.000) ditambah iuran pensiun yang dibayar oleh Pak Kelik Rp50.000.
Biaya jabatan tidak dihitung berdasarkan rumus 5% × Rp12.500.000, karena hasilnya Rp625.000 lebih besar dari Rp500.000 yang diperbolehkan.
3. Menentukan penghasilan neto
Penghasilan neto Pak Kelik adalah:
= Gaji – Pengurang yang diperbolehkan
= Rp12.500.000 – Rp550.000
= Rp11.950.000
4. Penghasilan neto disetahunkan
Langkah berikutnya adalah menghitung penghasilan neto yang disetahunkan, yakni:
= Penghasilan Neto x 12 Bulan
= Rp11.950.000 x 12
= Rp143.400.000
5. Menghitung penghasilan kena pajak
Untuk menentukan penghasilan kena pajak, harus dikurangkan dengan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) terlebih dahulu.
Status PTKP Pak Keik adalah K/0 yakni Rp58.500.000
= Penghasilan Neto – PTKP
= Rp143.400.000 – Rp58.500.000
= Rp84.900.000
6. Menghitung PPh 21 terutang
Untuk menghitung PPh 21 terutang menggunakan tarif pajak progresif Pasal 17 ayat (1)
= 5% x Rp50.000.000 = Rp2.500.000
= 10% x Rp34.900.000 = Rp3.490.000
PPh 21 terutang setahun:
= Rp2.500.000 + Rp3.490.000
= Rp5.990.000
PPh 21 terutang sebulan (bulan Januari):
= PPh 21 terutang setahun : 12 bulan
= Rp5.990.000 : 12
= Rp499.166
Jadi, potongan PPh 21 Pak Kelik dengan adanya uang lembur di bulan Januari adalah Rp499.166
 

Note: Cara Menghitung DPP (Dasar Pengenaan Pajak) PPh dan PPN

Contoh kasus II 

Bu Elik bekerja di PT BBB dengan gaji sebesar Rp5.416.186 per bulan.

Bu Elik berstatus sudah menikah dengan dua anak dan suaminya bekerja di PT yang berbeda.

PT BBB mendaftarkan semua karyawannya, termasuk Bu Elik, pada program pensiun dan BPJS Kesehatan.

PT BBB membayar iuran pensiun kepada lembaga Dana Pensiun sebesar Rp60.000 setiap bulan.

Bu Elik juga membayar iuran pensiun sebesar Rp50.000 setiap bulan.

PT BBB membayarkan iuran untuk karyawan:

  • Jaminan Hari Tua karyawannya setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji yakni Rp200.398,882 (bukan penghasilan Bu Elik)

Iuran yang dibayarkan PT BBB dipotong dari gaji Bu Elik:

  • Premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 1.00% dari gaji (Rp54.161,86)
  • Premi Jaminan Kematian sebesar 0,30% dari gaji (Rp16.248,558)
  • Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 2,00% dari gaji (Rp108.323,72)

Pada Januari 2021, selain menerima gaji, Bu Elik juga menerima uang lembur Rp2.000.000.

Berdasarkan informasi tersebut, berikut penghitungan PPh Pasal 21 untuk Januari 2021:

1. Menentukan penghasilan bruto
= Gaji + Uang Lembur + Premi JKK + Premi JK
= Rp5.416.186 + Rp2.000.000 + Rp54.161,86 + Rp16.248,558
= Rp7.486.596,418
2. Menentukan pengurangan yang diperbolehkan
Iuran pensiun dan JHT dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
Maka, pengurang penghasilan bruto adalah:
= Biaya Jabatan + Iuran Pensiun + Iuran JHT
Biaya Jabatan:
= 5% x Rp7.486.596,418
= Rp374.329,82
Maka, pengurang penghasilan bruto:
= Rp374.329,82 + Rp50.000 + Rp108.323,72
= Rp532.653,54
3. Menghitung penghasilan neto
Penghasilan neto Bu Elik adalah:
= Gaji Bruto – Pengurang yang Diperbolehkan
= Rp7.486.596,418 – Rp532.653,54
= Rp6.953.942,877
4. Penghasilan neto disetahunkan
= Penghasilan Neto x 12 bulan
= Rp6.953.942,877 x 12
= Rp83.447.314,525
5. Menghitung penghasilan kena pajak
Status PTKP Bu Elik adalah K/2 (menikah dan punya 2 tanggungan) sebesar Rp67.500.000.
= Penghasilan Neto – PTKP
= Rp83.447.314,525 – Rp67.500.000
= Rp15.947.314,525
6. Menghitung PPh 21 terutang
Untuk menghitung PPh 21 terutang menggunakan tarif pajak progresif Pasal 17 ayat (1).
= 5% x Rp50.000.000 = Rp2.500.000
= 10% x Rp15.947.314,5252 = Rp797.365,726
PPh 21 terutang setahun:
= Rp2.500.000 + Rp3.490.000
= Rp3.297.365,726
PPh 21 terutang sebulan (bulan Januari):
= PPh 21 terutang setahun : 12 bulan
= Rp3.297.365,726 : 12
= Rp274.780,477
Jadi, potongan PPh 21 Bu Elik dengan adanya uang lembur di bulan Januari adalah Rp274.780,477
 

Setelah memahami penghitungan PPh 21 uang lembur karyawan, selanjutnya menunaikan kewajiban perpajakan sebagai WP Badan perusahaan yang memotong PPh 21 karyawan, harus menyetorkannya ke kas negara.

Agar lebih mudah membayar/menyetor pajak, gunakan e-Billing Klikpajak.

Sebelum menyetor pajak, harus mendapatkan Kode Billing atau ID Billing terlebih dahulu dari DJP sebagai syarat untuk membayar pajak.

Setelah mendapatkan Kode Billing dari DJP, selanjutnya membayar/menyetor pajak melalui ATM, internet banking atau teller bank/pos persepsi.

Melalui e-Billing Klikpajak, Anda dapat membuat Kode Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan Masa Pajak yang diinginkan.

Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) akan disimpan dengan rapi dan aman pada fitur Arsip Pajak di Klikpajak.

Sistem e-Billing akan membimbing Anda mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi.

Klikpajak.id akan menerbitkan ID Billing Anda resmi dari DJP dan Anda dapat langsung membayar Pajak tanpa keluar dari platform. Karena e-Billing Klikpajak terintegrasi dengan bank persepsi yang ditunjuk DJP untuk menerima pembayaran/setoran pajak.”

Setelah pembayaran pajak selesai, Anda akan langsung menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Note: Langkah-Langkah Cara Membuat Kode Billing dan Bayar Billing di e-Billing

PPh 21 Uang Lembur Karyawan, Begini Cara MenghitungnyaIlustrasi menghitung PPh 21 uang lembur karyawan dan bayar pajak online

Lebih Mudah Urus Perpajakan Lainnya di Klikpajak

Bukan hanya fitur e-Billing untuk bayar pajak saja, Anda juga dapat melakukan berbagai aktivitas perpajakan lainnya di aplikasi pajak online Klikpajak.id dengan lebih mudah.

Sebab Klikpajak memiliki fitur lengkap untuk mempermudah urusan perpajakan Anda.

Anda dapat membuat Faktur Pajak elektronik maupun Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23/26 hingga penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan/Masa PPh maupun PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dengan cara yang simpel.

Berikut fitur lengkap Klikpajak yang semakin membuat urusan administrasi perpajakan Anda lebih efektif dan efisien:

A. Mudah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT Masa PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Seperti diketahui, baik WP Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun Non-PKP yang melakukan transaksi yang mengharuskan membuat bukti pemotongan PPh 23/26 wajib menggunakan e-Bupot mulai 1 Oktober untuk masa pajak September 2020.

Wajib e-Bupot bagi WP PKP dan Non-PKP ini diatur dalam Kepdirjen Nomor KEP-368/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23/26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Berdasarkan PER-04/PJ/2017.

Klikpajak juga dilengkapi dengan fitur e-Bupot yang semakin memudahkan Anda membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23/26 dan melaporkan SPT PPh 23/26 melalui e-Bupot dengan menarik data langsung dari laporan keuangan elektronik.

Note: Langkah-Langkah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Keunggulan e-Bupot Klikpajak

Berikut keunggulan e-Bupot Klikpajak yang dapat membantu bisnis perusahaan:

  • Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efektif dan ramah penggunaan (user friendly).
  • Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26.
  • Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi.
  • Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah.
  • Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan aman, baik di Klikpajak dan DJP.
  • e-Bupot Klikpajak juga terintegrasi dengan sistem pembukuan akuntansi online Jurnal.id, sehingga semakin mudah membuat bukti potong.
  • e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale up sesuai kebutuhan.
  • Layanan support pajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui.
  • Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data Faktur Pajak atas transaksi yang dilakukan.

PPh 21 Uang Lembur Karyawan, Begini Cara Menghitungnya

B. Menggunakan Fitur e-Faktur 3.0 dan Lapor SPT Masa PPN Tanpa ‘Install’ Aplikasi

Seperti diketahui, DJP telah mewajibkan pengguna e-Faktur untuk melakukan update e-Faktur 3.0 menggantikan e-Faktur 2.2 mulai 1 Oktober 2020.

Wajib Pajak (WP) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang selama ini menggunakan aplikasi e-Faktur Client Desktop DJP, harus install dan download patch terbaru untuk update e-Faktur 3.0 pada perangkat komputernya agar bisa menggunakan aplikasi yang dilengkapi dengan fitur prepopulated ini.

Dengan fitur prepopulated e-Faktur 3.0, maka DJP sudah menyiapkan data yang dibutuhkan untuk kemudian PKP tinggal mencocokkan saja saat pembuatan e-Faktur maupun pelaporan SPT Masa PPN-nya.

Ingat, meskipun PKP pengguna e-Faktur Client Desktop sudah update e-Faktur 3.0, tapi tetap harus berpindah ke aplikasi e-Faktur Web Based DJP di web-efaktur.pajak.go.id saat akan melaporkan SPT Masa PPN.

Karena DJP telah menutup pelaporan SPT Masa PPN di e-Filing dan e-SPT. Tapi lapor SPT Masa PPN wajib di aplikasi e-Faktur.

Update sistem terbaru e-Faktur 3.0 DJP ini juga harus dilakukan pada server PJAP mitra resmi DJP, seperti Klikpajak.id.

Jadi, ketika Anda menggunakan e-Faktur Klikpajak.id, bukan hanya dapat langsung memanfaatkan fitur prepopulated e-Faktur untuk membuat Faktur Pajaknya, tapi juga bisa lapor SPT Masa PPN di e-Faktur tanpa keluar atau pindah platform.

“Langsung saja gunakan aplikasinya, biar Klikpajak.id yang mengurus sistemnya untuk mempermudah pembuatan e-Faktur, pembayaran PPN, hingga pelaporan SPT Masa PPN Anda dengan mudah hanya dalam satu langkah.”

Ingin langsung menggunakan aplikasi e-Faktur 3.0 tanpa install aplikasinya? Langsung saja daftar dan aktifkan akun e-Faktur Anda di https://my.klikpajak.id/register.

Kenapa urus Faktur Pajak lebih mudah di Klikpajak?

Melalui Klikpajak.id, Anda dapat membuat berbagai macam Faktur pajak, mulai dari Faktur Pajak Pengganti, Retur, bahkan dapat menghapus draft Faktur Pajak, hingga bayar PPN dan lapor SPT Masa PPN dengan langkah-langkah yang mudah hanya dalam satu platform.

Bahkan administrasi e-Faktur semakin cepat dan praktis karena Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Sehingga Anda dapat menarik data laporan keuangan yang akan dibuat Faktur Pajaknya dengan sangat mudah dan simpel.

Lihat beberapa tutorial penggunaan aplikasi e-Faktur Klikpajak berikut ini:

  1. Alur Pembuatan Faktur Pajak, Bayar PPN dan Lapor SPT Masa PPN di e-Faktur
  2. Tutorial Membuat Berbagai Jenis Faktur Pajak di e-Faktur
  3. Cara Menggunakan Prepopulated Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0

PPh 21 Uang Lembur Karyawan, Begini Cara Menghitungnya

C. Lapor SPT di e-Filing Klikpajak Gratis!

Anda dapat memanfaatkan fitur e-Filing Klikpajak untuk melaporkan berbagai jenis SPT Tahunan/Masa PPh dengan langkah-langkah yang mudah.

Lapor SPT juga gratis selamanya melalui e-Filing Klikpajak.

Anda bisa melaporkan semua jenis SPT mulai dari SPT Tahunan Pajak Badan, SPT Masa (Bulanan) Pajak, dan SPT Tahunan Pajak Pribadi.

Setelah menyampaikan SPT Pajak, Anda akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP, yang berisi:

  • Informasi Nama Wajib Pajak (WP)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Tanggal pembuatan BPE
  • Jam pembuatan BPE
  • Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

Melalui Klikpajak, Anda juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Tutorial cara lapor SPT PPh Badan dapat Anda lihat pada video di bawah ini:

Cara lapor SPT PPh Pribadi, lihat video di berikut:

Aturan Baru Sanksi Tidak/Telat Lapor SPT Pajak

DJP telah menentukan kapan batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) maupun PPN.

WP yang tidak lapor atau terlambat melakukan pelaporan pajak, harus bersiap menghadapi sanksi atau denda keterlambatan.

Sebelumnya, pengenaan sanksi terlambat dan kurang bayar pajak sebesar 2% per bulan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) No. 6/1983 yang diubah dengan UU 16/2009.

Namun ketentuan diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menjadi disesuaikan dengan tingkat atau tarif suku bunga acuan per bulan.

Hasil penghitungan sanksi telat lapor SPT dan kurang bayar pajak terbaru pengenaan sanksi terkait pelaporan SPT jumlahnya bisa lebih rendah dibanding sanksi sebelumnya.

Berikut rincian aturan sanksi dan denda terkait pelaporan SPT pajak dalam UU Cipta Kerja:

1. Sanksi denda berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5% dibagi 12 berlaku pada tanggal dimulai penghitungan sanksi, paling lama 24 bulan pada WP yang;

  • Melakukan pembetulan SPT sendiri dan membuat utang pajak menjadi lebih besar
  • Kurang bayar karena pembetulan SPT Tahunan/Masa
  • Terlambat membayar PPh Pasal 29 SPT tahunan
  • Terlambat membayar SPT Masa

2. Jika tidak melunasi SPT kurang bayar => Sanksi denda berdasarkan suku bunga acuan ditambah 10% dibagi 12, paling lama 24 bulan

3. Jika tidak melunasi pajak kurang bayar dan mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) => Sanksi denda berdasarkan suku bunga acuan ditambah 15% dibagi 12, paling lama 24 bulan

4. Jika tidak menyampaikan SPT atau mengisi SPT dengan tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar => Akan didenda sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang bayar saat pengungkapan pelaporan pajak tidak benar.

Jumlah ini lebih rendah dari yang tertulis di UU KUP, sebesar 150%.

5. Jika PPh PKP kurang bayar, sanksi administratif berupa bunga yang ditetapkan Menkeu dihitung sejak terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai diterbitkannya Surat Tagihan Pajak (STP).

Note: Aturan Baru Membuat e-Faktur dan Mengkreditkan PPN di UU Cipta Kerja

Temukan ketentuan terbaru tentang perpajakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 pada e-Book “Susunan dalam Satu Naskah UU Perpajakan (UU Cipta Kerja)”, berikut ini:

Ketahui Batas Waktu Bayar dan Lapor SPT Pajak

Tak perlu bingung kapan waktunya harus bayar lapor pajak untuk menghindari sanksi atau denda telat bayar dan lapor pajak.

Lebih mudah lihat semua jadwal pembayaran dan pelaporan pajak pada kalender saku di Kalender Pajak Klikpajak.

D. Dilengkapi Fitur ‘Multi Users dan Multi NPWP’ Unlimited dan Gratis!

Klikpajak.id juga dilengkapi dengan fitur Multi Users dan Multi Company (NPWP) yang semakin membuat aktivitas perpajakan Anda lebih efektif.

Fitur ‘Multi Users’ Klikpajak adalah fitur yang memungkinkan Anda untuk dapat mengatur siapa saja dan berapa banyak pengguna yang dapat mengakses akun aplikasi Klikpajak.id di bawah nama perusahaan yang sama.

Sedangkan fitur ‘Multi Company/NPWP’ adalah fitur yang memungkinkan Anda untuk mengelola beberapa perusahaan dalam satu akun Klikpajak.

Note: Lebih jelasnya bagaimana cara kerja fitur Multi Users dan Multi Company ini, selengkapnya lihat di SINI.

PPh 21 Uang Lembur Karyawan, Begini Cara Menghitungnya

E. Terintegrasi Jurnal.id: Administrasi Perpajakan Makin Mudah dan Cepat

Agar semakin mudah dan praktis dalam melakukan administrasi perpajakan Anda, gunakan juga pembukuan dan laporan keuangan dalam aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Karena aplikasi pajak online Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Anda dapat menarik data transaksi dalam laporan keuangan untuk langsung dibuatkan Faktur Pajaknya maupun Bukti Potong Pajaknya secara langsung, dan saat diperlukan untuk melaporkan SPT pajaknya dengan cepat dalam satu platform.

Integrasi dengan Jurnal by Mekari ini merupakan teknologi canggih berbasis API integration yang membuat proses pengolahan data pajak dari bagian keuangan (accounting) lebih cepat dan mudah.

Jurnal.id adalah software akuntansi online berbasis cloud dengan laporan keuangan lengkap, seperti:

  • Neraca keuangan
  • Arus kas
  • Laba-rugi

Dan lainnya yang memudahkan Anda mengelola faktur, biaya, stok barang, cash link atau transfer langsung dalam aplikasi, hingga melihat ringkasan bisnis dari smartphone Anda.

Note: Ketahui bagaimana integrasi aplikasi akuntansi online Jurnal.id dan aplikasi pajak online Klikpajak.id ini semakin memudahkan urusan perpajakan Anda, selengkapnya temukan di SINI.

PPh 21 Uang Lembur Karyawan, Begini Cara Menghitungnya

Data Anda Terlindungi

Tenang, Anda dapat menyimpan berbagai riwayat pembayaran atau bukti pelaporan pajak maupun aktivitas pajak lainnya dengan aman, karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin.

Sebab Klikpajak.id sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standarisasi Internasional ISO (International Organization for Standardization) yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Sehingga Anda tidak perlu khawatir kehilangan bukti bayar atau lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop.

Karena Klikpajak merupakan aplikasi pajak berbasis web (web based) yang didukung dengan teknologi cloud, semakin memudahkan Anda melakukan semua aktivitas perpajakan hanya dalam satu platform kapan pun dan di mana saja.

Baca Juga: Perbedaan e-Faktur Client Desktop, Web Based, Host to Host dan Penggunaannya

Cloud computing atau komputasi awan adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna.

Melalui teknologi cloud, Anda bisa menggunakan aplikasi tanpa harus mengunduh (download) dan memasang (install) aplikasi terlebih dahulu.

Sebab sistem cloud yang berbasis web ini memudahkan Anda dalam mengakses data dan informasi melalui internet secara cepat.

PPh 21 Uang Lembur Karyawan, Begini Cara MenghitungnyaKeamanan data adalah yang utama

Tim ‘Support’ Klikpajak Selalu Siap Membantu Anda!

“Fitur lengkap Klikpajak membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Anda para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Anda yang berprofesi pada bagian keuangan atau sebagai tax officer di perusahaan.”

Sebagai mitra resmi DJP, Klikpajak akan membantu Anda dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak Anda dengan mudah.

Tinggal klik, semua urusan pajak Anda selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis atau aktivitas Anda dalam membuat Faktur Pajak, Bukti Pemotongan Pajak, penyampaian SPT Tahunan/Masa PPh dan PPN, serta berbagai aktivitas perpajakan lainnya secara efektif menghemat banyak waktu Anda?

PPh 21 Uang Lembur Karyawan, Begini Cara Menghitungnya

“Jangan segan menghubungi kami, karena kami senang berbicara dengan Anda. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya untuk memudahkan urusan perpajakan Anda. Klikpajak.id mengerti yang Anda butuhkan.”

Cukup daftarkan email Anda di www.klikpajak.id dan temukan bagaimana Anda dapat melakukan urusan pajak dengan sangat menyenangkan. Lebih mudah dari sekadar yang Anda bayangkan.

Menghitung PPh 21 uang lembur karyawan mudah, bukan?

Agar lebih gampang lagi mengelola perpajakan sekaligus keuangan perusahaan, gunakakan aplikasi pajak online Klikpajak.id yang terintegrasi dengan aplikasi laporan keuangan Jurnal.id.

Ingin mengetahui bagaimana cara kelola pajak dan keuangan bisnis, ikuti demo online di Klikpajak Demo Jurnal, kami dapat menyesuaikan waktu Anda kapan saja.

 


PUBLISHED12 Jan 2021
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: