SSPCP: Fungsi dan Penggunaannya bagi Eksportir & Importir

Fungsi SSPCP dan Penggunaannya bagi Eksportir & Importir

Sebagai pelaku ekspor-impor, sudah sepatutnya menegtahui dan memahami hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan satu ini, terutama soal pajaknya. Klikpajak by Mekari akan mengulas apa itu SSPCP dan fungsinya serta penggunaannya bagi eksportir-importir.

Apa itu SSPCP?

Sebelum membahas lebih lanjut terkait SSPCP, Klikpajak.id akan mengingatkan kembali Sobat Klikpajak untuk kelola pajak dan keuangan usaha dengan cara yang mudah.

Ingin mengelola pajak dan keuangan bisnis?

Ikuti demo online cara kelola perpajakan dan laporan keuangan perusahaan di Klikpajak Demo Jurnal, kami dapat menyesuaikan waktu Sobat Klikpajak.

SSPCP merupakan singkatan dari Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak.

Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak atau SSPCP adalah formulir yang digunakan oleh Wajib Pajak (WP) atau subjek pajak yang berfungsi untuk menyetor pungutan serta pajak-pajak terkait kegiatan impor.

Pajak atas kegiatan impor itu diantaranya:

  • Cukai
  • Bea Masuk
  • Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
  • Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
  • Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 Impor
  • Aktivitas impor lainnya

Untuk lebih jelasnya mengenai SSPCP, simak ulasan dari Klikpajak by Mekari berikut ini.

Penjelasan tentang SSPCP

Untuk lebih memudahkan Sobat Klikpajak memahami tentang SSPCP, ilustrasinya seperti ini:

Dalam sebuah transaksi pembayaran yang menggunakan uang sebagai alat transaksi, maka akan selalu ada tanda bukti penerimaannya.

Contohnya kuitansi pembayaran, struk pembayaran, nota pembayaran, dan bukti pembayaran lainnya.

Namun, untuk transaksi pembayaran pabean, cukai dan pajak atas kegiatan importasi ini tidak menggunakan sarana seperti contoh tersebut.

Melainkan menggunakan sarana administrasi khusus yang disebut sebagai Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP).

Note: KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) dan Fungsinya bagi Eksportir

Jadi, SSPCP ini merupakan SSP yang digunakan oleh importir atau Wajib Bayar dalam rangka impor.

Mengenai SSPCP ini diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor P-05/BC/2009.

Mereka yang harus tunduk pada aturan ini adalah WP Orang Pribadi (OP) maupun WP Badan.

SSPCP baru berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak yang sah, jika disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang, atau jika sudah mendapatkan validasi dari otoritas berwenang.

Berikut ini contoh atau bentuk formulir SSPCP yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP):

Contoh Surat Setoran Pabean Cukai dan Pajak (SSPCP) via dokumentasi DJP

Penggunaan SSPCP

Sama seperti Surat Setoran Pajak (SSP) yang digunakan untuk bayar atau setor pajak penghasilan maupun pungutan PPN, SSPCP dilampirkan pada saat membayar atau menyetor pajak dalam rangka kegiatan impor.

SSPCP harus disertakan pada saat bayar atau setor atas pabean, cukai dan pajak secara online melalui e-Billing.

Cara Mengisi SSPCP

Selanjutnya, bagaimana cara mengisi SSPCP sesuai No.PER-09/PJ/2020?

Tata cara pengisian SSP dilakukan sesuai dengan petunjuk pengisian yang tercantum dalam Lampiran huruf A.

Dalam Pasal 4 ayat (1) dinyatakan wajib pajak melakukan penyetoran penerimaan pajak dalam rangka impor – termasuk penyetoran kekurangan pembayaran pajak atas impor selain yang ditagih dengan STP atau surat ketetapan pajak – dengan menggunakan formulir SSPCP.

Adapun ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran serta penyetoran dengan menggunakan formulir SSPCP dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Kepabeanan dan Cukai.

Note: Insentif Pajak PPh 22 Impor: Bidang Usaha yang Bisa Ajukan, Syarat dan Caranya

Dalam beleid tersebut juga ditegaskan wajib pajak dapat mengadakan sendiri SSP dengan bentuk dan isi sesuai yang ditetapkan dalam Lampiran huruf A.

Berikut tahapan pengisian SSPCP sesuai peraturan DJP No. PER-7/BC/2015

1. Pada kolom kantor diisi Kantor Bea dan Cukai tempat WP melakukan kegiatan perpajakannya atau kewajiban kepabean/cukai.

2. Huruf A: silakan isi dengan memberi tanda X pada kolom sesuai dengan jenis penerimaan negara yang dibayar.

3. Huruf B : silakan isi dengan identitas WP

4. Huruf C : isi dengan nama dokumen yang digunakan sebagai dasar pembayaran.

5. Huruf D : isi dengan jenis pembayaran penerimaan negara yang dilakukan sesuai dengan akun dan kode akun berdasarkan klasifikasi pada Bagan Akun Standar (BAS).

Akun-akun yang perlu diperhatikan perinciannya, yaitu:

a) Bea masuk dengan kode akun 412111

b) Bea masuk dalam rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) dengan 412114

c) Bea masuk ditanggung pemerintah (BM DTP) dengan kode akun 412112

d) Bea masuk anti-dumping (BMAD) dengan kode akun 412121, termasuk bea masuk anti-dumping sementara (BMADS).

e) Bea masuk imbalan (BMI) dengan kode akun 412122, termasuk bea masuk  imbalan sementara (BMIS)

f) Bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) dengan kode akun 412123, termasuk bea masuk tindakan pengamanan sementara (BMTPs)

Note: Cara Mudah Urus Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0 bagi Eksportir-Importir

g) Pendapatan pabean lainnya dengan kode akun 412119, yang meliputi:

  • Bunga untuk bea masuk
  • Bunga untuk denda administrasi pabean
  • Bunga untuk denda administrasi bea keluar
  • Denda administrasi ekspor selain bea keluar
  • Bunga untuk denda administrasi ekspor selain bea keluar.

h) Pendapatan cukai lainnya dengan kode akun 411519 meliputi

  • Bunga untuk utang cukai
  • Bunga untuk kekurangan cukai
  • Bunga untuk denda administrasi cukai
  • Biaya pengganti pencetakan pita cukai
  • Biaya pengganti pembuatan label tanda pengawasan cukai

i) PNBP atau pendapatan DJBC dengan kode akun 423216 meliputi PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur PNBP yang dipungut oleh DJBC terkait Kegiatan Kepabeanan dan Cukai.

6. Pengisian NPWP untuk PPN Impor, PPnBM Impor dan PPh Pasal 22 Impor bisa diisikan NPWP wajib bayar, yakni NPWP importer atau NPWP pemilik barang sesuai dengan lokasi pembayaran penerimaan pajak tersebut.

Jika wajib bayar bukan merupakan importir, maka nomor NPWP bisa diisi dengan nomor identitas NPWP pemilik barang di dalam Daerah Pabean, yang meminta importir mengimpor barang atas kepentingannya.

Sebagai contoh: PT AAA adalah sebuah perusahaan impor dengan NPWP 01.062.767.0-078.000. Pemilik barang yang diimpor oleh PT AAA adalah PT.BBB dengan nomor NPWP 01.035.444.0-093.000, maka cara mengisi NPWP-nya:

  • Pada kolom huruf B silakan diisi dengan NPWP importir (PT AAA)
  • Pada kolom huruf D diisi dengan NPWP pemilik barang yang diimpor oleh PT AAA di dalam Daerah Pabean (PT. BBB).  

7. Huruf E : isi dengan jumlah seluruh pembayaran

Note: Solusi Ekspor-Impor yang Terhambat Masalah SPT Pajak

8. Pada kolom pengesahan ada 2 yakni:

  • Untuk pembayaran penerimaan negara di Kantor Bea dan Cukai atau kantor pos
  • Untuk pembayaran atau penyetoran penerimaan negara di Bank Devisa Persepsi, Bank Devisa atau pos persepsi.

9. Pada kolom NTB/NTP dan NTPN bisa diisi dalam hal penerima pembayaran atau setoran adalah Bank Devisa Persepsi, Bank Persepsi atau pos persepsi.

  • NTB (Nomor Transaksi Bank) dan NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) diisi jika penerima pembayaran dan yang melakukan penyetoran adalah Bank Devisa Persepsi atau Bank Persepsi
  • NTP (Nomor Transaksi Pos) dan NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) diisi jika penerima pembayaran atau yang melakukan penyetoran adalah pos persepsi.

SSPCP: Fungsi dan Penggunaannya bagi Eksportir & ImportirIlustrasi eksportir importir yang selalu membutuhkan SSPCP

Itulah tadi penjelasan tentang SSPCP yang perlu pahami demi kelancaran memenuhi kewajiban perpajakan bagi Sobat Klikpajak yang berkecimpung dalam kegiatan ekspor impor.

Agar lebih mudah hitung, bayar dan lapor SPT pajak Sobat Klikpajak, gunakan aplikasi pajak online Klikpajak by Mekari.

Klikpajak by Mekari adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) mitra resmi Ditjen Pajak yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Kelola Pajak Lebih Cepat & Mudah dengan Klikpajak by Mekari

Klikpajak.id memiliki fitur lengkap dan terintegrasi yang semakin memudahkan Sobat Klikpajak melakukan aktivitas perpajakan.

Klikpajak akan menghitung kewajiban pajak dengan tepat dan akurat sehingga Sobat Klikpajak terhindar dari kesalahan penghitungan yang dapat menyebabkan pengenaan sanksi denda pajak.

Bahkan, Sobat Klikpajak juga dapat kelola pajak lebih mudah dan cepat karena Klikpajak.id terhubung dengan software akuntansi online Jurnal.id.

Sehingga, dapat menarik data laporan keuangan untuk langsung dibuatkan Faktur Pajak maupun Bukti Potong pajaknya dan langsung bisa mengambil datanya saat diperlukan untuk lapor SPT Pajak dengan cepat dalam satu platform.

Integrasi dengan Jurnal by Mekari ini merupakan teknologi canggih berbasis API integration yang membuat proses pengolahan data pajak dari bagian keuangan (accounting) lebih cepat dan mudah.

Jurnal.id adalah software akuntansi online berbasis cloud dengan laporan keuangan lengkap, seperti:

  • Neraca keuangan
  • Arus kas
  • Laba-rugi

Note: Temukan kemudahan kelola pajak dari integrasi Klikpajak dan Jurnal.id.

SSPCP: Fungsi dan Penggunaannya bagi Eksportir & Importir

Fitur lengkap apa saja yang membuat pengelolaan perpajakan Sobat Klikpajak lebih efektif dan efisien?

A. Mudah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT Masa PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Seperti diketahui, baik WP Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun Non-PKP yang melakukan transaksi yang mengharuskan membuat bukti pemotongan PPh 23/26 wajib menggunakan e-Bupot mulai 1 Oktober untuk masa pajak September 2020.

Wajib e-Bupot bagi WP PKP dan Non-PKP ini diatur dalam Kepdirjen Nomor KEP-368/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23/26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Berdasarkan PER-04/PJ/2017.

Klikpajak juga dilengkapi dengan fitur e-Bupot yang semakin memudahkan Sobat Klikpajak membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23/26 dan melaporkan SPT PPh 23/26 melalui e-Bupot dengan menarik data langsung dari laporan keuangan elektronik.

Note: Langkah-Langkah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Keunggulan e-Bupot Klikpajak

Berikut keunggulan e-Bupot Klikpajak yang dapat membantu bisnis perusahaan:

  • Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efektif dan ramah penggunaan (user friendly).
  • Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26.
  • Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi.
  • Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah.
  • Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan aman, baik di Klikpajak dan DJP.
  • e-Bupot Klikpajak juga terintegrasi dengan sistem pembukuan akuntansi online Jurnal.id, sehingga semakin mudah membuat bukti potong.
  • e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale up sesuai kebutuhan.
  • Layanan support pajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui.
  • Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data Faktur Pajak atas transaksi yang dilakukan.

SSPCP: Fungsi dan Penggunaannya bagi Eksportir & Importir

B. Membuat e-Faktur dan Lapor SPT Masa PPN Tanpa ‘Install’ Aplikasi

Seperti diketahui, DJP telah mewajibkan pengguna e-Faktur untuk melakukan update e-Faktur 3.0 menggantikan e-Faktur 2.2 mulai 1 Oktober 2020.

Wajib Pajak (WP) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang selama ini menggunakan aplikasi e-Faktur Client Desktop DJP, harus install dan download patch terbaru untuk update e-Faktur 3.0 pada perangkat komputernya agar bisa menggunakan aplikasi yang dilengkapi dengan fitur prepopulated ini.

Dengan fitur prepopulated e-Faktur 3.0, maka DJP sudah menyiapkan data yang dibutuhkan untuk kemudian PKP tinggal mencocokkan saja saat pembuatan e-Faktur maupun pelaporan SPT Masa PPN-nya.

Ingat, meskipun PKP pengguna e-Faktur Client Desktop sudah update e-Faktur 3.0, tapi tetap harus berpindah ke aplikasi e-Faktur Web Based DJP di web-efaktur.pajak.go.id saat akan melaporkan SPT Masa PPN.

Karena DJP telah menutup pelaporan SPT Masa PPN di e-Filing dan e-SPT. Tapi lapor SPT Masa PPN wajib di aplikasi e-Faktur.

Update sistem terbaru e-Faktur 3.0 DJP ini juga harus dilakukan pada server PJAP mitra resmi DJP, seperti Klikpajak.id.

Jadi, ketika Sobat Klikpajak menggunakan e-Faktur Klikpajak, bukan hanya dapat langsung memanfaatkan fitur prepopulated e-Faktur untuk membuat Faktur Pajaknya, tapi juga bisa lapor SPT Masa PPN di e-Faktur tanpa keluar atau pindah platform.

“Langsung saja gunakan aplikasinya, biar Klikpajak by Mekari yang mengurus sistemnya untuk mempermudah pembuatan e-Faktur, pembayaran PPN, hingga pelaporan SPT Masa PPN dengan mudah hanya dalam satu langkah.”

Ingin langsung menggunakan aplikasi e-Faktur 3.0 tanpa install aplikasinya? Langsung saja daftar dan aktifkan akun e-Faktur Sobat Klikpajak di https://my.klikpajak.id/register.

Kenapa urus Faktur Pajak lebih mudah di Klikpajak?

Sebab Sobat Klikpajak dapat membuat berbagai macam Faktur pajak, mulai dari Faktur Pajak Pengganti, Retur, bahkan dapat menghapus draft Faktur Pajak, hingga bayar PPN dan lapor SPT Masa PPN dengan langkah-langkah yang mudah hanya dalam satu platform.

Bahkan administrasi e-Faktur semakin cepat dan praktis karena Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Sehingga Sobat Klikpajak dapat menarik data laporan keuangan yang akan dibuat Faktur Pajaknya dengan sangat mudah dan simpel.

Lihat beberapa tutorial penggunaan aplikasi e-Faktur Klikpajak berikut ini:

  1. Alur Pembuatan Faktur Pajak, Bayar PPN dan Lapor SPT Masa PPN di e-Faktur
  2. Tutorial Membuat Berbagai Jenis Faktur Pajak di e-Faktur
  3. Cara Menggunakan Prepopulated Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0

SSPCP: Fungsi dan Penggunaannya bagi Eksportir & Importir

C. Setor Pajak dengan Cara Praktis di e-Billing

Sebelum menyetor pajak, harus mendapatkan Kode Billing atau ID Billing terlebih dahulu dari DJP sebagai syarat untuk membayar pajak.

Setelah mendapatkan Kode Billing dari DJP, selanjutnya membayar/menyetor pajak melalui ATM, internet banking atau teller bank/pos persepsi.

Sobat Klikpajak dapat dengan mudah membuat Kode Billing dan bayar billing di e-Billing Klikpajak.

“e-Billing Klikpajak akan menerbitkan ID Billing resmi dari DJP dan Sobat Klikpajak dapat langsung membayar Pajak tanpa keluar dari platform. Karena e-Billing Klikpajak terintegrasi dengan bank persepsi yang ditunjuk DJP untuk menerima pembayaran/setoran pajak.”

Sistem e-Billing akan membimbing Sobat Klikpajak mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi.

Sobat Klikpajak bisa membuat ID Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan masa pajak yang diinginkan.

Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) juga akan disimpan dengan rapi dan aman pada Arsip Pajak di Klikpajak.

Hanya dalam satu platform, membuat Kode Billing dan bayar billing selesai dalam sekejap lewat e-Billing Klikpajak.

Setelah pembayaran pajak selesai, Sobat Klikpajak akan langsung menerima Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) resmi dari DJP.

Note: Cara Mudah Bayar Pajak Online di e-Billing

D. Lapor SPT Pajak di e-Filing Klikpajak, Gratis!

Melalui Klikpajak, Sobat Klikpajak dapat melaporkan berbagai jenis SPT Tahunan/Masa PPh dengan langkah-langkah yang mudah.

“Lapor SPT di e-Filing Klikpajak juga gratis selamanya!”

Sobat Klikpajak bisa melaporkan semua jenis SPT mulai dari SPT Tahunan Pajak Badan, SPT Masa (Bulanan) Pajak, dan SPT Tahunan Pajak Pribadi.

Setelah menyampaikan SPT Pajak, Sobat Klikpajak akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP, yang berisi:

  • Informasi Nama Wajib Pajak (WP)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Tanggal pembuatan BPE
  • Jam pembuatan BPE
  • Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

Sobat Klikpajak juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Tutorial cara lapor SPT Tahunan PPh Pribadi dan SPT Tahunan PPh Badan baca di bawah ini:

Perlu diingat, ketentuan pengenaan sanksi pajak terbaru diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mana berlaku tarif bunga sanksi administrasi pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang perhitungannya mengacu suku bunga bank sentral Indonesia (Bank Indonesia/BI).

Temukan ketentuan terbaru tentang perpajakan dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada e-Book “Susunan dalam Satu Naskah UU Perpajakan (UU Cipta Kerja)”, di bawah ini:

Ketahui Batas Waktu Bayar dan Lapor SPT Pajak

Tak perlu bingung kapan waktunya harus bayar lapor pajak untuk menghindari sanksi atau denda telat bayar dan lapor pajak.

Lebih mudah lihat semua jadwal pembayaran dan pelaporan pajak pada kalender saku di Kalender Pajak Klikpajak.

E. Dilengkapi Fitur ‘Multi Users dan Multi NPWP’ Unlimited dan Gratis!

Klikpajak.id juga dilengkapi dengan fitur Multi Users dan Multi Company (NPWP) yang semakin membuat aktivitas perpajakan lebih efektif.

Fitur ‘Multi Users’ Klikpajak adalah fitur yang memungkinkan Sobat Klikpajak untuk dapat mengatur siapa saja dan berapa banyak pengguna yang dapat mengakses akun aplikasi Klikpajak.id di bawah nama perusahaan yang sama.

Sedangkan fitur ‘Multi Company/NPWP’ adalah fitur yang memungkinkan Sobat Klikpajak untuk mengelola beberapa perusahaan dalam satu akun Klikpajak.

Note: Lebih jelasnya begini cara kerja fitur Multi Users dan Multi Company.

SSPCP: Fungsi dan Penggunaannya bagi Eksportir & Importir

Data Sobat Klikpajak Terlindungi

Tenang, Sobat Klikpajak dapat menyimpan berbagai riwayat pembayaran atau bukti pelaporan pajak maupun aktivitas pajak lainnya dengan aman, karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin.

Sebab Klikpajak.id sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standarisasi Internasional ISO (International Organization for Standardization) yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Sehingga Sobat Klikpajak tidak perlu khawatir kehilangan bukti bayar atau lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop.

Karena Klikpajak merupakan aplikasi pajak berbasis web (web based) yang didukung dengan teknologi cloud, semakin memudahkan Sobat Klikpajak melakukan semua aktivitas perpajakan hanya dalam satu platform kapan pun dan di mana saja.

Baca Juga: Perbedaan e-Faktur Client Desktop, Web Based, Host to Host dan Penggunaannya

Cloud computing atau komputasi awan adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna.

Melalui teknologi cloud, Sobat Klikpajak bisa menggunakan aplikasi tanpa harus mengunduh (download) dan memasang (install) aplikasi terlebih dahulu.

Sebab sistem cloud yang berbasis web ini memudahkan dalam mengakses data dan informasi melalui internet secara cepat.

SSPCP: Fungsi dan Penggunaannya bagi Eksportir & ImportirKeamanan data adalah yang utama

Tim ‘Support’ Klikpajak by Mekari Siap Membantu Sobat Klikpajak!

“Fitur lengkap Klikpajak membantu mempermudah urusan perpajakan bagi para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Sobat Klikpajak yang berprofesi pada bagian keuangan atau sebagai tax officer di perusahaan.”

Sebagai mitra resmi DJP, Klikpajak akan membantu dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak dengan mudah.

Tinggal klik, semua urusan pajak Sobat Klikpajak selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis atau aktivitas Sobat Klikpajak dalam membuat Faktur Pajak, Bukti Pemotongan Pajak, penyampaian SPT Tahunan/Masa PPh dan PPN, serta berbagai aktivitas perpajakan lainnya secara efektif menghemat banyak waktu Anda?

SSPCP: Fungsi dan Penggunaannya bagi Eksportir & Importir

“Jangan segan menghubungi kami, karena kami senang berbicara dengan Sobat Klikpajak. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya untuk memudahkan urusan perpajakan Anda. Klikpajak by Mekari mengerti yang Sobat Klikpajak butuhkan.”

Cukup daftarkan email Sobat Klikpajak di www.klikpajak.id dan temukan bagaimana Sobat Klikpajak dapat melakukan urusan pajak dengan sangat menyenangkan. Lebih mudah dari sekadar yang Anda bayangkan.

Itulah penjelasan tentang SSPCP

Kini saatnya Sobat Klikpajak juga dapat mengetahui pemahaman tentang berbagai aktivitas pajak mulai dari cara menghitung, bayar dan lapor pajak secara komprehensif melalui Mekari University.

Asah kemampuan Sobat Klikpajak tentang perpajakan melalui kursus online di Mekari University, gratis!

Setelah menyelesaikan kursus online pajak ini, Sobat Klikpajak akan mendapatkan sertifikat dari Mekari University yang bisa menjadi portofolio Sobat Klikpajak di bidang perpajakan.

Karena belajar pajak itu mudah!

Tak perlu bayar, kemampuan pajak bisa bertambah melalui Kursus Pajak Online bersama Mekari University.

Ingin tahu cara kelola pajak dan keuangan bisnis dengan mudah dan praktis? Klik banner di bawah ini.

Kategori : Perencanaan Pajak

PUBLISHED28 Feb 2021
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: