Dokumen Pelengkap Formulir SPT Tahunan PPh Badan yang Wajib Ada

Dokumen Pelengkap Formulir SPT Tahunan PPh Badan yang Wajib Ada

Setiap badan usaha yang berstatus wajib pajak, wajib menyampaikan formulir SPT Tahunan PPh Badan. Ketahui dokumen pelengkap Formulir SPT tahunan PPh Badan yang wajib disertakan dalam pelaporan SPT.

Wajib Pajak (WP) Badan merupakan Bentuk Usaha tetap (BUT) yang terdiri dari:

  • Perseroan terbatas
  • Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
  • Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
  • Persekutuan Komanditer (CV/Comanditaire Venootschap)
  • Yayasan
  • Firma
  • Perkumpulan, dan lainnya

Bagi Anda pengelola bentuk badan usaha tersebut, harus mengetahui dokumen pelengkap apa yang wajib disertakan dalam SPT Tahunan PPh Badan.

Apa saja dokumen pelengkap formulir SPT Tahunan PPh Badan yang wajib disertakan, berikut ulasan Klikpajak by Mekari.

Fungsi SPT Tahunan PPh Badan

Formulir SPT Tahunan PPh Badan adalah formulir yang digunakan oleh WP Badan untuk melaporkan beberapa hal, diantaranya: 

  • Objek pajak tarif umum
  • Objek pajak final
  • Bukan objek pajak yang terkait dengan WP Badan
  • Penghitungan penghasilan kena pajak
  • Penghitungan pajak terutang
  • Pengkreditan pajak
  • Penghitungan pajak yang masih harus dibayar (apabila kurang bayar)
  • Pembayaran pajak yang telah dilakukan
  • Laporan, daftar, dan pengungkapan dalam lampiran serta lampiran khusus

Keseluruhan hal tersebut di atas harus disampaikan dengan lengkap dan benar untuk menghindari sanksi yang dapat dibebankan kepada WP Badan.

Ilustrasi laporan keuangan jadi salah satu dokumen yang harus dilampirkan dalam SPT Tahunan

Dokumen Lampiran SPT Tahunan PPh Badan 

WP Badan wajib menyertakan dokumen berikut sebagai kelengkapan formulir SPT Tahunan PPh Badan:

1. Surat Setoran Pajak (SSP) atau berkas lain sejenis atas PPh Pasal 29 (jika PPh kurang bayar)

2. SSP atau berkas sejenis atas PPh Pasal 26 Ayat 4 (jika WP berbentuk BUT)

3. Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik

4. Laporan Keuangan dari Badan Usaha di Luar Negeri (yang kepemilikan sahamnya sama atau lebih dari 50%)

5. Laporan Keuangan Konsolidasi atau Kombinasi Kantor Pusat BUT

6. Daftar Nominatif terkait Biaya Entertainment

7. Daftar Nominatif atas Pengeluaran Biaya Promosi

8. Pemberitahuan Bentuk Penanaman Modal dan Realisasi Penanaman Modal (jika WP berbentuk BUT)

9. Laporan Tahunan Penerimaan Negara (PNBP) dari Kegiatan Hulu Minyak dan/atau Gas Bumi

10. Laporan dan Surat Pernyataan atas Sisa Lebih Anggaran Badan atau lembaga Nirlaba atas pembangunan sarana prasarana kegiatan pendidikan, penelitian atau pengembangan.

Note: Penyampaian SPT Pajak bermasalah? Begini Cara Mengatasi Gagal ‘Submit’ Laporan SPT Tahunan Online

11. Surat Kuasa Khusus yang dilampiri dengan: 

  • salinan izin praktik konsultan pajak, 
  • surat pernyataan konsultan pajak, 
  • salinan NPWP konsultan pajak, 
  • salinan tanda terima SPT Tahunan konsultan pajak,

12. Penghitungan peredaran Bruto serta Pembayaran Final berdasarkan PP 46 Tahun 2013 dan PP 23 Tahun 2018

13. FQR untuk Tahun Pajak yang bersangkutan beserta Bukti penyetoran PPh

14. Dokumen Penentuan Harga Transfer

15. Laporan Perhitungan Besarnya Debt Equity Ratio (DER) atau Laporan Utang Swasta Luar Negeri

16. Daftar Debitur Kredit Non Performing

17. Daftar Piutang tidak dapat ditagih dan buktinya

18. Daftar Sarana dan Fasilitas beserta penyusutannya

19. Daftar Penggantian atau Imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu

20. Lembar Perhitungan Fasilitas Pengurangan Tarif Pajak Penghasilan

21. Laporan keuangan

22. Bukti Pembayaran Zakat/ sumbangan keagamaan yang bersifat wajib

23. Surat keterangan dari Biro Administrasi Efek

24. Pembukuan secara terpisah atas penghasilan yang mendapatkan pengurangan PPh Badan serta penghasilan lainnya yang tidak mendapatkan pengurangan PPh Badan

Ilustrasi WP Badan yang wajib melampirkan dokumen tertentu dalam SPT Tahunan Badan

Formulir SPT Tahunan Badan Dinyatakan Tidak Lengkap

SPT Tahunan PPh Badan dapat saja dinyatakan tidak lengkap oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Ada elemen SPT Induk yang diisi secara tidak lengkap

2. Lampiran “Daftar Pemegang Saham/Pemilik Modal dan Daftar Susunan Pengurus dan Komisaris” ada namun diisi secara tidak lengkap

3. Lampiran khusus ada namun diisi secara tidak lengkap

4. SPT ditandatangani oleh kuasa WP namun tidak dilampirkan dengan Surat Kuasa Khusus dan dokumen lain sesuai dengan peraturan perpajakan

5. SPT dengan status Kurang Bayar namun Surat Setoran Pajak (SSP) atau berkas sejenis tidak dilampirkan/dicantumkan

6. Ada keterangan atau dokumen yang dipersyaratkan dalam huruf J Lampiran II PER DirJen Nomor PER – 02/PJ/2019 yang tidak lengkap atau tidak dilampirkan

Ilustrasi dokumen lapor SPT Tahunan Badan tidak lengkap

Formulir SPT Tahunan Badan Dinyatakan Tidak Disampaikan

SPT Tahunan PPh Badan juga dapat dianggap tidak disampaikan oleh DJP apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. SPT tidak ditandatangani oleh WP atau kuasa WP sesuai Pasal 3 ayat (1) UU KUP

2. SPT tidak disampaikan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain Rupiah

3. SPT Lebih Bayar disampaikan melebihi jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah berakhirnya Masa Pajak, Tahun Pajak, atau Bagian Tahun Pajak serta WP telah ditegur secara tertulis

4. SPT tidak disampaikan sebelum DJP melakukan Pemeriksaan, Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka, atau menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP)

Ilustrasi lapor SPT Tahunan PPh Badan secara online di e-Filing

Mudah Lapor SPT Tahunan PPh Badan di e-Filing KlikPajak

Agar lebih mudah menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan dan terhindar dari antrean lapor SPT online yang sering kali membuat sistem DJP Online down, gunakan e-Filing Klikpajak.id mitra resmi DJP.

Klikpajak.id adalah Penyedia Jasa Aplikasi Pajak (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Fitur e-Filing Klikpajak memudahkan Anda melaporkan semua SPT, seperti:

  • SPT Tahunan Pajak Badan
  • SPT Masa (Bulanan) Pajak
  • SPT Tahunan Pajak Pribadi

Anda bisa melaporkan seluruh jenis SPT secara gratis selamanya melalui fitur e-Filing Klikpajak kapan saja dan di mana saja. Semua itu bisa dilakukan dengan mudah dan cepat karena panduan pengisian SPT yang simpel.

Setelah menyampaikan SPT Pajak, Anda akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP, yang berisi:

  • Informasi Nama Wajib Pajak (WP)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Tanggal pembuatan BPE
  • Jam pembuatan BPE
  • Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

Melalui Klikpajak, Anda juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Note: Langkah-langkah membuat ID Billing dan Lapor SPT Pajak melaluie-Filing selengkapnya bisa dilihat di SINI

Ketahui Batas Waktu Bayar dan Lapor SPT Pajak

Hindari sanksi atau denda telat bayar dan lapor pajak, lebih mudah lihat semua jadwal pembayaran dan pelaporan pajak pada kalender saku di Kalender Pajak Klikpajak.

Fitur Lengkap Klikpajak

“Klikpajak memiliki fitur lengkap sebagai aplikasi pajak online yang membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Anda para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Anda yang bekerja sebagai tax officer di perusahaan.”

Anda dapat nyaman menggunakan aplikasi Klikpajak karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin. Sebab Klikpajak sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standar Internasional ISO yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Apa saja fitur lengkap Klikpajak yang semakin memudahkan Anda dalam melakukan aktivitas perpajakan?

Contoh fitur membuat Faktur Pajak di e-Faktur Klikpajak

e-Faktur

Klikpajak merupakan aplikasi pajak online lengkap dan terintegrasi dalam satu platform yang memungkinkan Anda bisa mengelola administrasi perpajakan, mulai dari:

  • Membuat Faktur Pajak Masukan
  • Membuat Faktur Pajak Keluaran
  • Membuat Faktur Pajak Retur
  • Mengelola Faktur Pajak Masukan, Keluaran, dan Retur

Anda akan dipandu dengan langkah-langkah penggunaan fitur e-Faktur yang mudah dan sederhana.

Contoh perhitungan PPN, panduan langkah-langkah pembayaran dan pelaporan SPT Masa PPN selengkapnya bisa dilihat di SINI.

Fitur e-Faktur Klikpajak juga memudahkan Anda mengelola Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) dan memperoleh Surat Pemberitahuan (Pajak Pertambahan Nilai) PPN sesuai data yang diunggah ke DJP.

Note: Anda juga dapat input data Faktur Masukan menggunakan Scan QR Code e-Faktur Klikpajak secara gratis. Untuk langkah-langkah input Faktur Pajak Masukan lewat handphone selengkapnya lihat di SINI.

Contoh fitur e-Bupot Klikpajak untuk membuat bukti potong PPh 23/26

e-Bupot

Klikpajak juga dilengkapi fitur e-Bupot yang memudahkan Anda menerbitkan Bukti Potong dan mengelola bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah. Karena alur yang efisien dan ramah penggunaan (user friendly).

Seperti diketahui, pembuatan Bukti Potong PPh Pasal 23/26 wajib menggunakan e-Bupot yang berlaku mulai 1 Agustus 2020 ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-269/PJ/2020.

Contoh fitur BPE yang dikeluarkan Klikpajak resmi dari DJP

e-Billing

Sistem e-Billing akan membimbing Anda mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi. Sebelum menyetor pajak, Anda perlu mendapatkan Kode Billing atau ID Billing terlebih dahulu dari DJP melalui e-Billing.

Anda bisa membuat ID Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan masa pajak yang diinginkan. Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) juga akan disimpan dengan rapi dan aman pada Arsip Pajak di Klikpajak.

Contoh fitur akuntansi online Jurnal.id

Terintegrasi dengan Aplikasi Akuntansi ‘Online’

Kelebihan lain Klikpajak adalah bisa menarik data langsung dari laporan keuangan pengguna aplikasi akuntansi online. Salah satunya adalah Jurnal.id.

Anda semakin mudah dalam membuat dan mengelola e-Faktur serta e-Bupot karena Klikpajak bisa menarik data langsung dari laporan keuangan pengguna aplikasi akuntansi online seperti Jurnal by Mekari – Simple Online Accounting Software.

Ini adalah teknologi canggih berbasis API integration yang membuat proses pengolahan data pajak dari bagian accounting (keuangan) lebih cepat dan mudah. Sehingga proses pengelolaan pajak jadi makin gampang dan tepat hanya dengan Klikpajak.

Ilustrasi tim support Klikpajak yang selalu siap membantu keperluan perpajakan Anda

Tim ‘Support’ Klikpajak Siap Membantu Anda!

Sebagai mitra resmi DJP, KlikPajak akan membantu Anda dalam menghitung, membayar hingga melaporkan kegiatan perpajakan. Tinggal klik, semua urusan pajak Anda selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis Anda dalam membuat Faktur Pajak secara efektif yang dapat menghemat banyak waktu Anda? Kami senang berbicara dengan Anda. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya.

Cukup daftarkan email Anda di www.klikpajak.id dan manfaatkan kemudahan dalam mengurus perpajakan Anda mulai dari menghitung, membayar hingga melaporkan pajak hanya dalam satu platform.


PUBLISHED30 Aug 2020
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: