Surat Keterangan Bebas PPh 23: Cara Mengajukan SKB PPh Pasal 23

Dear Pebisnis, Begini Cara Mengajukan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh 23

Guna dapat memanfaatkan insentif pajak yang disediakan pemerintah, Wajib Pajak (WP) harus memenuhi syarat pengajuan, salah satunya Surat Keterangan Bebas PPh 23 untuk jenis insentif Pajak Penghasilan Pasal 23. Klikpajak by Mekari akan mengulas cara mengajukan SKB PPh 23.

Sebelum membahas lebih lanjut tentang SKP PPh Pasal 23 dan cara mengajukan Surat Keterangan Bebas PPh 23, Klikpajak.id akan kembali mengingat pentingnya kelola pajak dan keuangan bisnis dengan cara yang praktis.

Ingin mengetahui cara mengelola perpajakan dan keuangan bisnis?

Ikuti demo online cara kelola kelola pajak dan laporan keuangan perusahaan/usaha yang mudah di Klikpajak Demo Jurnal, kami dapat menyesuaikan waktu Sobat Klikpajak.

live demo klikpajak dan jurnal

Seputar PPh 23 

Pajak Penghasilan Pasal 23 atau PPh 23 adalah pajak yang dikenakan pada seorang WP yang mendapat pemasukan untuk modal, penyerahan jasa yang dilakukannya, mendapat hadiah atau penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Penghasilan jenis ini biasanya terjadi ketika adanya transaksi antara penjual atau pemberi jasa dengan pembeli.

Pihak penjual atau pemberi jasa selanjutnya akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 tersebut ke negara melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Sesuai Pasal 23 ayat (1) huruf C (2) UU No. 36  Tahun 2008, yang menjadi objek PPh 23 adalah sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain yang telah dipotong PPh 21.

Note: Insentif Pajak PPh 21 Karyawan Diperpanjang hingga Juni 2021 dan 5 Jenis Insentif Pajak Lainnya

Sedangkan jenis jasa lainnya seperti yang merupakan objek PPh 23 tercantum dalam PMK No. 141/PMK.03/2015 ada sekira 62 jasa yang dikenakan PPh 23, di antaranya:

1. Jasa penilai (appraisal)

2. Jasa aktuaris

3. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan

4. Jasa hukum

5. Jasa arsitektur

6. Jasa perencanaan kota dan arsitektur landscape

7. Jasa perancang (design)

8. Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Note: Bentuk Usaha Tetap: Tarif Pajaknya dan Bentuk Lain Dikategorikan BUT

9. Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan migas

10. Jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas bumi dan penambangan migas

11. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara

12. Jasa penerbangan hutan

13. Jasa pengolahan limbah

14. Jasa penyedia teaga kerja dan/atau tenaga ahli (outsourching service)

15. Jasa perantara dan/atau keagenan

16. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, Kustodian Sentrak Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Pinjaman Efek Indonesia (KPEI)

17. Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI

18. Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara

19. Jasa mixing film

20. Jasa pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, photo slide, klise, banner, pamphlet, baliho dan folder

membuat efaktur klikpajak

21. Jasa sehubungan dengan software atau hardware atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan

22. Jasa pembuatan dan/atau pengelolaan website

23. Jasa internet termasuk sambungannya

24. Jasa penyimpanan, pengolahan, dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau program

25. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh WP yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi

26. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan. listrik, telepon, air, gas, AC, TV Kabel, dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh WP yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi

27. Jasa perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat, laut dan udara

28. Jasa maklon

29. Jasa penyelidikan dan keamanan

Note: Surat Ketetapan Pajak dalam Pemeriksaan Pajak, Pebisnis Wajib Tahu

30. Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer

31. Jasa penyedia tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan

32. Jasa pembasmian hama

33. Jasa kebersihan atau cleaning service

34. Jasa sedot septic tank

35. Jasa pemeliharaan kolam

36. Jasa katering atau tata boga

37. Jasa freight forwarding

38. Jasa logistik

39. Jasa pengurusan dokumen

40. Jasa pengepakan

gratis bikin efilling

41. Jasa loading dan unloading

42. Jasa laboratorium dan/atau pengujian kecuali yang dilakukan oleh lembaga atau institusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis

43. Jasa pengelolaan parkir

44. Jasa penyondiran tanah

45. Jasa penyiapan dan/atau pengolahan lahan

46. Jasa pembibitan dan/atau penanaman bibit

47. Jasa pemeliharaan tanaman

48. Jasa pemanenan

49. Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan/atau perhutanan

50. Jasa dekorasi

Note: Tahapan Pengenaan Sanksi Pajak: Pemeriksaan & Penyelesaiannya, UMKM Wajib Tahu

51. Jasa pencetakan/penerbitan

52. Jasa penerjemahan

53. Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 UU PPh

54. Jasa pelayanan kepelabuhanan

55. Jasa penangkutan melalui jalur pipa

56. Jasa pengelolaan penitipan anak

57. Jasa pelatihan dan/atau kursus

58. Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM (Anjungan Tunai Mandiri)

59. Jasa sertifikasi

60. Jasa survey

61. Jasa tester

62. Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) atau APBD (Anggaran Pendapatan Belanda Daerah)

Surat Keterangan Bebas PPh 23: Cara Mengajukan SKB PPh Pasal 23Ilustrasi bayar pajak dan memanfaatkan insentif dengan mengajukan Surat Keterangan Bebas PPh 23

Sedangkan untuk pembayaran jenis pajak ini dilakukan oleh pihak pemotong melalui e-Billing dan dibayarkan via Bank Persepsi ATM, teller bank, atau internet banking yang ditunjuk oleh Kementerian Keuangan.

Namun, untuk dapat melakukan pembayaran pajak, WP harus membuat ID Billing terlebih dahulu. 

Sobat Klikpajak dapat membuat ID Billing dan langsung bayar pajak melalui internet banking tanpa berpindah platform melalui e-Billing Klikpajak.

Adapun jatuh tempo pembayaran setiap tanggal 10, sebulan setelah bulan terutang PPh 23.

Sedangkan untuk pelaporan dilakukan oleh pihak pemotong dengan cara mengisi SPT Masa PPh Pasal 23 melalui e-Bupot.

Jatuh tempo untuk pelaporan ini setiap tanggal 20, sebulan setelah bulan terutang pajak penghasilan 23.

Lebih mudah membuat Bukti Potong PPh 23/26 dan lapor SPT Masa PPh Pasal 23/26 dapat dilakukan melalui e-Bupot Klikpajak.

Dalam PPh 23, tidak semua pihak dapat dikenakan atau pun memotong pajak jenis ini.

Berikut pengelompokannya:

a. Pihak pemotong PPh Pasal 23:

  • Badan pemerintah
  • Subjek pajak badan dalam negeri
  • Penyelenggara kegiatan
  • Bentuk Usaha Tetap (BUT)
  • Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
  • WP Orang Pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk DJP

b. Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23: 

  • WP di dalam negeri
  • Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Surat Keterangan Bebas PPh 23: Cara Mengajukan SKB PPh Pasal 23Ilustrasi transaksi yang dikenakan PPh pasal 23 dan dapat mengajukan Surat Keterangan Bebas PPh 23

Syarat Pengajuan Surat Keterangan Bebas PPh 23

Berikut ini persyaratan dan dokumen yang diperlukan untuk Sobat Klikpajak yang ingin mengajukan SKB PPh 23:

  • Surat permohonan Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 23 yang telah diisi lengkap
  • Sobat Klikpajak telah menyampaikan SPT Tahunan PPh Tahun Pajak terakhir sebelum tahun diajukan permohonan
  • Penghitungan PPh yang diperkirakan akan terutang untuk tahun pajak diajukannya permohonan, yang paling sedikit mencantumkan informasi berikut:

1) Peredaran usaha dan luar usaha tahun berjalan serta perkiraan peredaran usaha dan luar usaha dalam satu tahun pajak

2) Biaya fiskal tahun berjalan dan perkiraan biaya fiskal dalam satu tahun pajak, kecuali bagi Sobat Klikpajak yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN)

3) Perkiraan PPh yang akan terutang dalam satu tahun pajak

4) PPh yang telah dipotong/dipungut dan/atau dibayar sendiri dalam tahun berjalan

5) Perkiraan PPh yang akan dipotong/dipungut dan/atau dibayar sendiri dalam tahun berjalan

Surat Keterangan Bebas PPh 23Ilustrasi mengisi dokumen pengajuan Surat Keterangan Bebas PPh 23

Cara Mengajukan Surat Keterangan Bebas PPh 23

Selanjutnya, jika Sobat Klikpajak sudah memenuhi persyaratan sebagai pihak yang berhak mengajukan SKB PPh 23, maka berikut tata cara mengajukan SKB PPh 23:

  1. Mendatangi Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
  2. Menyerahkan Formulir Permohonan Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 23, dan dokumen yang disyaratkan lainnya.
  3. Petugas TPT selanjutnya akan melakukan pengecekan kelengkapan dokumen. Sebab dokumen yang tidak lengkap, akan diminta untuk dilengkapi dulu, baru diserahkan kembali.

Note: Surat Pernyataan Wajib Pajak Non Efektif, Permohonan dan Cara Isi Formulirnya

Jika dokumen sudah lengkap, petugas TPT akan mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan menyerahkannya ke Sobat Klikpajak.

Selanjutnya Sobat Klikpajak akan diminta untuk menunggu sekitar lima hari kerja sejak permohonan diterima.

  1. Setelah lima hari, Sobat Klikpajak dapat mendatangi TPT untuk mengambil langsung Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 23 dengan menyerahkan BPS asli.
  2. Petugas TPT nanti akan mengambil BPS asli dari Sobat Klikpajak dan menyerahkan Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 23 kepada Sobat Klikpajak. Selesai. 

Sobat Klikpajak akan menerima Surat Keterangan Bebas PPh 23 seperti contoh berikut ini:

Contoh Surat Keterangan Bebas PPh 23Contoh Surat Keterangan Bebas PPh 23 via dokumentasi DJP

Akan tetapi, mengingat kondisi saat ini sedang terjadi pandemi Covid-19, maka mungkin akan ada keterlambatan atas penerbitan produk hukum terkait layanan administrasi perpajakan.

Dalam SE-26/2020 disebutkan produk pelayanan administrasi perpajakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Dirjen Pajak, atau Surat Edaran Dirjen Pajak yang mengatur jangka waktu penyelesaian paling lama satu hingga tujuh hari kerja.

Jangka waktu penyelesaiannya diperpanjang lagi menjadi paling lama 15 hari kerja sejak permohonan diterima lengkap selama masa pandemi Covid-19.

Berdasarkan SE-26/2020, maka jangka waktu itu dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan dalam kondisi lengkap.

Note: Insentif Pajak PPh 21 Karyawan Diperpanjang hingga Juni 2021 dan 5 Jenis Insentif Pajak Lainnya

Jika Sobat Klikpajak menyampaikan permohonan pelayanan administrasi perpajakan melalui pos, ekspedisi atau kurir dengan bukti pengiriman surat (BPS), maka jangka waktu penyelesaiannya terhitung sejak diterbitkannya BPS itu. 

Secara umum, keputusan atas permohonan insentif PPh 23 ini akan ditetapkan paling lama 5 hari kerja setelah permohonan diterima lengkap, baik itu surat keputusan berupa penerbitan Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 23 maupun yang berupa Surat Penolakan.

Jika dalam jangka waktu tersebut Sobat Klikpajak belum kunjung mendapat surat keputusan, jangan was-was karena itu artinya permohonan insentif PPh 23 dianggap lolos atau diterima.

Namun, perlu diperhatikan bahwa jangka waktu penerbitan produk hukum permohonan SKB PPh Pasal 23 ini juga dapat diperpanjang menjadi paling lama lima belas hari kerja apabila mengacu pada informasi yang tertera dalam SE-26/2020.

Itulah tadi penjelasan tentang pengajuan Surat Ketengan Bebas PPh 23 untuk dapat memanfaatkan insentif pajak dari pemerintah.

Sekarang saatnya Sobat Klikpajak mengurus pajak mulai dari hitung, bayar dan lapor SPT dengan cara yang mudah melalui aplikasi pajak online Klikpajak by Mekari.

Klikpajak by Mekari adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resmi Ditjen Pajak yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Surat Keterangan Bebas PPh 23Ilustrasi WP yang mendapatkan Surat Keterangan Bebas PPh 23

Kelola Pajak Lebih Cepat & Mudah dengan Klikpajak by Mekari

Klikpajak.id memiliki fitur lengkap dan terintegrasi yang semakin memudahkan Sobat Klikpajak melakukan aktivitas perpajakan.

Klikpajak akan menghitung kewajiban pajak dengan tepat dan akurat sehingga Sobat Klikpajak terhindar dari kesalahan penghitungan yang dapat menyebabkan pengenaan sanksi denda pajak.

Bahkan, Sobat Klikpajak juga dapat kelola pajak lebih mudah dan cepat karena Klikpajak.id terhubung dengan software akuntansi online Jurnal by Mekari.

Sehingga, dapat menarik data laporan keuangan untuk langsung dibuatkan Faktur Pajak maupun Bukti Potong pajaknya dan langsung bisa mengambil datanya saat diperlukan untuk lapor SPT Pajak dengan cepat dalam satu platform.

Integrasi dengan Jurnal by Mekari ini merupakan teknologi canggih berbasis API integration yang membuat proses pengolahan data pajak dari bagian keuangan (accounting) lebih cepat dan mudah.

Jurnal.id adalah software akuntansi online berbasis cloud dengan laporan keuangan lengkap, seperti:

  • Neraca keuangan
  • Arus kas
  • Laba-rugi

Note: Temukan kemudahan kelola pajak dari integrasi Klikpajak dan Jurnal.id.

integrasi klikpajak dan jurnal

Fitur lengkap apa saja yang membuat pengelolaan perpajakan Sobat Klikpajak lebih efektif dan efisien?

A. Mudah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT Masa PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Seperti diketahui, baik WP Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun Non-PKP yang melakukan transaksi yang mengharuskan membuat bukti pemotongan PPh 23/26 wajib menggunakan e-Bupot mulai 1 Oktober untuk masa pajak September 2020.

Wajib e-Bupot bagi WP PKP dan Non-PKP ini diatur dalam Kepdirjen Nomor KEP-368/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23/26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Berdasarkan PER-04/PJ/2017.

Klikpajak juga dilengkapi dengan fitur e-Bupot yang semakin memudahkan Sobat Klikpajak membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23/26 dan melaporkan SPT PPh 23/26 melalui e-Bupot dengan menarik data langsung dari laporan keuangan elektronik.

Note: Langkah-Langkah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Keunggulan e-Bupot Klikpajak

Berikut keunggulan e-Bupot Klikpajak yang dapat membantu bisnis perusahaan:

  • Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efektif dan ramah penggunaan (user friendly).
  • Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26.
  • Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi.
  • Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah.
  • Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan aman, baik di Klikpajak dan DJP.
  • e-Bupot Klikpajak juga terintegrasi dengan sistem pembukuan akuntansi online Jurnal by Mekari, sehingga semakin mudah membuat bukti potong.
  • e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale up sesuai kebutuhan.
  • Layanan support pajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui.
  • Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data Faktur Pajak atas transaksi yang dilakukan.

ebupot klikpajak

B. Membuat e-Faktur dan Lapor SPT Masa PPN Tanpa ‘Install’ Aplikasi

Seperti diketahui, DJP telah mewajibkan pengguna e-Faktur untuk melakukan update e-Faktur 3.0 menggantikan e-Faktur 2.2 mulai 1 Oktober 2020.

Wajib Pajak (WP) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang selama ini menggunakan aplikasi e-Faktur Client Desktop DJP, harus install dan download patch terbaru untuk update e-Faktur 3.0 pada perangkat komputernya agar bisa menggunakan aplikasi yang dilengkapi dengan fitur prepopulated ini.

Dengan fitur prepopulated e-Faktur 3.0, maka DJP sudah menyiapkan data yang dibutuhkan untuk kemudian PKP tinggal mencocokkan saja saat pembuatan e-Faktur maupun pelaporan SPT Masa PPN-nya.

Ingat, meskipun PKP pengguna e-Faktur Client Desktop sudah update e-Faktur 3.0, tapi tetap harus berpindah ke aplikasi e-Faktur Web Based DJP di web-efaktur.pajak.go.id saat akan melaporkan SPT Masa PPN.

Karena DJP telah menutup pelaporan SPT Masa PPN di e-Filing dan e-SPT. Tapi lapor SPT Masa PPN wajib di aplikasi e-Faktur.

Update sistem terbaru e-Faktur 3.0 DJP ini juga harus dilakukan pada server PJAP mitra resmi DJP, seperti Klikpajak.id.

Jadi, ketika Sobat Klikpajak menggunakan e-Faktur Klikpajak, bukan hanya dapat langsung memanfaatkan fitur prepopulated e-Faktur untuk membuat Faktur Pajaknya, tapi juga bisa lapor SPT Masa PPN di e-Faktur tanpa keluar atau pindah platform.

“Langsung saja gunakan aplikasinya, biar Klikpajak by Mekari yang mengurus sistemnya untuk mempermudah pembuatan e-Faktur, pembayaran PPN, hingga pelaporan SPT Masa PPN dengan mudah hanya dalam satu langkah.”

Ingin langsung menggunakan aplikasi e-Faktur 3.0 tanpa install aplikasinya? Langsung saja daftar dan aktifkan akun e-Faktur Sobat Klikpajak di https://my.klikpajak.id/register.

Kenapa urus Faktur Pajak lebih mudah di Klikpajak?

Sebab Sobat Klikpajak dapat membuat berbagai macam Faktur pajak, mulai dari Faktur Pajak Pengganti, Retur, bahkan dapat menghapus draft Faktur Pajak, hingga bayar PPN dan lapor SPT Masa PPN dengan langkah-langkah yang mudah hanya dalam satu platform.

Bahkan administrasi e-Faktur semakin cepat dan praktis karena Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Sehingga Sobat Klikpajak dapat menarik data laporan keuangan yang akan dibuat Faktur Pajaknya dengan sangat mudah dan simpel.

Lihat beberapa tutorial penggunaan aplikasi e-Faktur Klikpajak berikut ini:

  1. Alur Pembuatan Faktur Pajak, Bayar PPN dan Lapor SPT Masa PPN di e-Faktur
  2. Tutorial Membuat Berbagai Jenis Faktur Pajak di e-Faktur
  3. Cara Menggunakan Prepopulated Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0

faktur pajak keluaran klikpajak

C. Setor Pajak dengan Cara Praktis di e-Billing

Sebelum menyetor pajak, harus mendapatkan Kode Billing atau ID Billing terlebih dahulu dari DJP sebagai syarat untuk membayar pajak.

Setelah mendapatkan Kode Billing dari DJP, selanjutnya membayar/menyetor pajak melalui ATM, internet banking atau teller bank/pos persepsi.

Sobat Klikpajak dapat dengan mudah membuat Kode Billing dan bayar billing di e-Billing Klikpajak.

“e-Billing Klikpajak akan menerbitkan ID Billing resmi dari DJP dan Sobat Klikpajak dapat langsung membayar Pajak tanpa keluar dari platform. Karena e-Billing Klikpajak terintegrasi dengan bank persepsi yang ditunjuk DJP untuk menerima pembayaran/setoran pajak.”

Sistem e-Billing akan membimbing Sobat Klikpajak mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi.

Sobat Klikpajak bisa membuat ID Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan masa pajak yang diinginkan.

Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) juga akan disimpan dengan rapi dan aman pada Arsip Pajak di Klikpajak.

Hanya dalam satu platform, membuat Kode Billing dan bayar billing selesai dalam sekejap lewat e-Billing Klikpajak.

Setelah pembayaran pajak selesai, Sobat Klikpajak akan langsung menerima Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) resmi dari DJP.

Note: Cara Mudah Bayar Pajak Online di e-Billing

D. Lapor SPT Pajak di e-Filing Klikpajak, Gratis!

Melalui Klikpajak, Sobat Klikpajak dapat melaporkan berbagai jenis SPT Tahunan/Masa PPh dengan langkah-langkah yang mudah.

“Lapor SPT di e-Filing Klikpajak juga gratis selamanya!”

Sobat Klikpajak bisa melaporkan semua jenis SPT mulai dari SPT Tahunan Pajak Badan, SPT Masa (Bulanan) Pajak, dan SPT Tahunan Pajak Pribadi.

Setelah menyampaikan SPT Pajak, Sobat Klikpajak akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP, yang berisi:

  • Informasi Nama Wajib Pajak (WP)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Tanggal pembuatan BPE
  • Jam pembuatan BPE
  • Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

Sobat Klikpajak juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Tutorial cara lapor SPT Tahunan PPh Pribadi dan SPT Tahunan PPh Badan baca di bawah ini:

Perlu diingat, ketentuan pengenaan sanksi pajak terbaru diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mana berlaku tarif bunga sanksi administrasi pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang perhitungannya mengacu suku bunga bank sentral Indonesia (Bank Indonesia/BI).

Temukan ketentuan terbaru tentang perpajakan dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada e-Book “Susunan dalam Satu Naskah UU Perpajakan (UU Cipta Kerja)”, di bawah ini:

UU Perpajakan Cipta Kerja

Ketahui Batas Waktu Bayar dan Lapor SPT Pajak

Tak perlu bingung kapan waktunya harus bayar lapor pajak untuk menghindari sanksi atau denda telat bayar dan lapor pajak.

Lebih mudah lihat semua jadwal pembayaran dan pelaporan pajak pada kalender saku di Kalender Pajak Klikpajak.

kalender pajak 2021

E. Dilengkapi Fitur ‘Multi Users dan Multi NPWP’ Unlimited dan Gratis!

Klikpajak.id juga dilengkapi dengan fitur Multi Users dan Multi Company (NPWP) yang semakin membuat aktivitas perpajakan lebih efektif.

Fitur ‘Multi Users’ Klikpajak adalah fitur yang memungkinkan Sobat Klikpajak untuk dapat mengatur siapa saja dan berapa banyak pengguna yang dapat mengakses akun aplikasi Klikpajak.id di bawah nama perusahaan yang sama.

Sedangkan fitur ‘Multi Company/NPWP’ adalah fitur yang memungkinkan Sobat Klikpajak untuk mengelola beberapa perusahaan dalam satu akun Klikpajak.

Note: Lebih jelasnya bagaimana cara kerja fitur Multi Users dan Multi Company ini, baca Fitur Muti User & Multi NPWP.

fitur multi user dan npwp

Data Sobat Klikpajak Terlindungi

Tenang, Sobat Klikpajak dapat menyimpan berbagai riwayat pembayaran atau bukti pelaporan pajak maupun aktivitas pajak lainnya dengan aman, karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin.

Sebab Klikpajak.id sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standarisasi Internasional ISO (International Organization for Standardization) yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Sehingga Sobat Klikpajak tidak perlu khawatir kehilangan bukti bayar atau lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop.

Karena Klikpajak merupakan aplikasi pajak berbasis web (web based) yang didukung dengan teknologi cloud, semakin memudahkan Sobat Klikpajak melakukan semua aktivitas perpajakan hanya dalam satu platform kapan pun dan di mana saja.

Baca Juga: Perbedaan e-Faktur Client Desktop, Web Based, Host to Host dan Penggunaannya

Cloud computing atau komputasi awan adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna.

Melalui teknologi cloud, Sobat Klikpajak bisa menggunakan aplikasi tanpa harus mengunduh (download) dan memasang (install) aplikasi terlebih dahulu.

Sebab sistem cloud yang berbasis web ini memudahkan dalam mengakses data dan informasi melalui internet secara cepat.

keamanan dataKeamanan data adalah yang utama

Tim ‘Support’ Klikpajak by Mekari Siap Membantu Sobat Klikpajak!

“Fitur lengkap Klikpajak membantu mempermudah urusan perpajakan bagi para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Sobat Klikpajak yang berprofesi pada bagian keuangan atau sebagai tax officer di perusahaan.”

Sebagai mitra resmi DJP, Klikpajak akan membantu dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak dengan mudah.

Tinggal klik, semua urusan pajak Sobat Klikpajak selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis atau aktivitas Sobat Klikpajak dalam membuat Faktur Pajak, Bukti Pemotongan Pajak, penyampaian SPT Tahunan/Masa PPh dan PPN, serta berbagai aktivitas perpajakan lainnya secara efektif menghemat banyak waktu Anda?

tim support klikpajak

“Jangan segan menghubungi kami, karena kami senang berbicara dengan Sobat Klikpajak. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya untuk memudahkan urusan perpajakan Anda. Klikpajak by Mekari mengerti yang Sobat Klikpajak butuhkan.”

Cukup daftarkan email Sobat Klikpajak di www.klikpajak.id dan temukan bagaimana Sobat Klikpajak dapat melakukan urusan pajak dengan sangat menyenangkan. Lebih mudah dari sekadar yang dibayangkan.

Itulah penjelasan tentang Surat Keterangan Bebas PPh 23

Kini saatnya Sobat Klikpajak juga dapat mengetahui pemahaman tentang berbagai aktivitas pajak mulai dari cara menghitung, bayar dan lapor pajak secara komprehensif melalui Mekari University.

Asah kemampuan Sobat Klikpajak tentang perpajakan melalui kursus online di Mekari University, gratis!

Setelah menyelesaikan kursus online pajak ini, Sobat Klikpajak akan mendapatkan sertifikat dari Mekari University yang bisa menjadi portofolio Sobat Klikpajak di bidang perpajakan.

Karena belajar pajak itu mudah!

Tak perlu bayar, kemampuan pajak bisa bertambah melalui Kursus Pajak Online bersama Mekari University.

Ingin tahu cara kelola pajak dan keuangan bisnis dengan mudah dan praktis? Klik banner di bawah ini.

cara mudah keloal pajak online

 

 

Kategori : Perencanaan Pajak

PUBLISHED27 Feb 2021
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: