Klikpajak by Mekari

Mengenal APBN: Pengertian, Tujuan, dan Fungsinya

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan pedoman dalam pelaksanaan optimalisasi anggaran dalam pemerintahan. Sesuai fungsi otorisasi APBN maka pelaksanaannya dapat dipercayakan sesuai dengan otoritas yang diberikan. Sesuai Undang-undang yang berlaku dan persetujuan pemerintah dan DPR.

Sebelum membahas lebih jauh mengenai fungsi otorisasi APBN, sebaiknya kita lebih dahulu mengetahui apa yang dimaksud dengan APBN. Berkaitan dengan keuangan negara, APBN merupakan salah satu pilar penting terlaksananya kegiatan-kegiatan terkait teknis pengembangan negara. Singkatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ini adalah perencanaan yang dihubungkan dengan kegiatan proyek jangka panjang mengenai pemasukan dan pengeluaran negara untuk tahun mendatang.

apbn

Pengertian Otoritas APBN

Menurut pasal 23 ayat 1 UUD 1945 (perubahan), dijelaskan bahwa APBN merupakan proses pengelolaan keuangan negara baik pemasukan maupun pengeluaran yang dilaksanakan setiap tahunnya. Ditetapkan dengan undang-undang yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab serta penggunaannya ditujukan untuk kemakmuran rakyat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara juga dijabarkan pada UU Nomor 17 Tahun 2003 mengenai Keuangan Negara. Yang dijelaskan meliputi lima hal berikut:

  1. APBN merupakan rencana tahunan keuangan pemerintahan negara yang persetujuannya disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
  2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara meliputi pendapatan, anggaran belanja dan pembiayaan negara.
  3. APBN dirancang dalam masa satu tahun sejak 1 Januari hingga 31 Desember kemudian.
  4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ini ditetapkan setiap tahun dengan susunan undang-undang.
  5. APBN memiliki fungsi otorisasi pada perencanaan, alokasi, pengawasan, distribusi dan juga stabilisasi.

Sebelum menjadi Anggaran pendapatan dan belanja negara ini terlebih dahulu disusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dibahas bersama perwakilan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Tahapan Penyusunan Otoritas APBN

Terdapat beberapa tahapan dalam menyusun APBN. Tahapan tersebut melibatkan banyak pihak dan elemen pemerintahan. Dalam pembahasannya, terlebih dahulu dibahas pada komisi DPR bersama dengan lembaga negara atau kementerian selaku pengguna anggaran terkait anggaran yang akan digunakan dan rencana penggunaannya.

Perencanaan itulah yang nantinya akan dibahas oleh Kementrian Keuangan yang merupakan lembaga bendahara negara. Kemudian disusun kembali melalui berbagai tahapan skala prioritas. Mengapa demikian? Sebab Kementerian Keuangan-lah yang nantinya akan menyeimbangkan semua rencana pengeluaran dengan target penerimaan negara. Seperti pajak dan penerimaan non-pajak yaitu PNBP dan hibah.

Tujuan Otoritas APBN

APBN sendiri bertujuan untuk mengatur keuangan negara baik pemasukan maupun pengeluaran. Agar keuangan negara tepat guna. Untuk peningkatan produksi, penyediaan lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Penyusunan RAPBN yang melalui berbagai siklus tersebut lalu disahkan menjadi APBN oleh DPR.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa APBN adalah acuan atau pedoman dalam pengelolaan keuangan negara.

Fungsi Otoritas APBN

Fungsi APBN menurut UU Nomor 17 Pasal 3 ayat 4 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Isinya menjelaskan tentang fungsi APBN seperti berikut:

  1. Sebagai otorisasi. Yang artinya bahwa anggaran negara pada APBN dijadikan dasar untuk melaksanakan pendapatan serta belanja negara pada tahun yang bersangkutan.
  2. Sebagai perencanaan. Yang bermaksud bahwa APBN dapat dijadikan pedoman dalam perencanaan kegiatan di tahun yang bersangkutan.
  3. Sebagai pengawasan. Yaitu bahwa APBN berfungsi untuk menjadi pedoman dalam penilaian kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara apakah sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan atau tidak.
  4. Berfungsi alokasi. Dimana anggaran negara haruslah diarahkan untuk mengurangi pengangguran serta pemborosan sumberdaya. Juga untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian negara.
  5. Berfungsi distribusi. Yaitu bahwa untuk kebijakan anggaran negara haruslah diperhatikan rasa keadilan dan kepatutan penyelenggaraannya.
  6. Berfungsi sebagai stabilisasi. Yakni APBN selaku anggaran pemerintah dapat menjadi alat untuk memelihara serta mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian.

Fungsi Otorisasi APBN

Otorisasi berarti pemberian kekuasaan, atau wewenang untuk melaksanakan sesuatu. Dengan demikian, bisa dipahami kemudian bahwa secara garis besar Fungsi otorisasi APBN adalah menjadi pedoman atau dasar untuk pelaksanaan keuangan negara. Baik pendapatan ataupun pemasukan. Dalam hal ini pemerintah diberi wewenang untuk mengelola dan mengalokasikan sumberdaya yang sudah dianggarkan dan rencanakan pada waktu anggaran.

Pengelolaan sumberdaya tersebut juga dilaksanakan sesuai prodsedur yang ada sehingga penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat. Karena sebagian besar APBN memang ditujukan dan diprioritaskan untuk kepentingan warga negara dan pelaksanaan tatanan kenegaraan.

Asas Penyusunan Anggaran Otoritas APBN

Anggaran disusun berdasarkan beberapa asas. Yang pertama asas kemandirian, yaitu meningkatkan sumber penerimaan dari dalam negeri. Yang kedua asas penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas. Yang ketiga asas penajaman prioritas pembangunan. Dan yang keempat disusun dengan menitik beratkan pada asas-asas dan undang-undang negara.

Dari aspek pendapatan, ada tiga prinsip dalam penyusunan APBN. Pertama, intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetoran. Kedua, Intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara. Ketiga, yaitu Penuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara dan penuntutan denda. Kemudian berdasarkan aspek pengeluaran, prinsip penyusunan APBN yang pertama adalah Hemat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan. Kaedah Terarah, terkendali, sesuai dengan rencana program atau kegiatan. Ketiga, semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional.

Pada penggunaan APBN, Pasal 11 ayat (4) UU No. 17 Tahun 2003 menyebutkan bahwa belanja negara dalam APBN digunakan untuk memenuhi keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat. Dan juga pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan di daerah. Untuk pemerintah pusat meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, hibah, bantuan sosial dan lainnya. Untuk transfer ke pemerintah daerah meliputi dana perimbangan yang termasuk dana bagi hasil, dana alokasi umum dan alokasi khusus.

Belanja Pegawai dalam Otoritas APBN

Yang dimaksud dengan belanja pegawai adalah kompensasi berupa uang atau barang yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Diberikan kepada pejabat negara, PNS ataupun pegawai yang bekerja pada pemerintah meskipun belum berstatus PNS. Kompensasi tersebut berupa imbalan atas pekerjaan mereka. Seperti gaji, tunjangan, honor, lembur, serta kompensasi atau kontribusi lainnya untuk pegawai.

Belanja barang yaitu pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk produksi barang ataupun jasa yang dipasarkan ataupun tidak dipasarkan. Serta pengadaan barang yang ditujukan untuk diberikan ataupun dijual kepada masyarakat. Belanja barang ini terdiri dari belanja pengadaan barang dan jasa, belanja pemeliharaan, dan juga belanja perjalanan.

Belanja Modal dalam Otoritas APBN

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran yang dipergunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya. Yang dapat memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Suatu belanja modal harus memenuhi kategori seperti:

  • Pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lain yang dapat menambah masa umur, manfaat, serta kapasitas.
  • Pengeluaran tersebut telah melebihi minimum kapitalisasi aset tetap ataupun aset lain yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
  • Perolehan aset tetap tersebut tidak diniatkan untuk dijual
  • Pengeluaran dilakukan sesudah perolehan aset tetap ataupun aset lain dengan syarat pengeluarannya mengakibatkan masa manfaat, kapasitas, kualitas dan volume aset yang dimiliki bertambah. Serta pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimum nilai dari kapitalisasi aset tetap ataupun aset lainnya.

Kategori dalam Belanja Modal Otoritas APBN

Adapun kategori utama untuk belanja modal yang pertama adalah belanja modal tanah. Meliputi pengeluaran ataupun biaya yang digunakan untuk pengadaan atau pembelian dan juga untuk pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah. Juga termasuk biaya pengosongan, pengurugan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah, serta lainnya yang bersifat administratif berhubungan dengan perolehan hak atas tanah hingga tanah tersebut siap pakai.

Kedua, belanja modal peralatan dan mesin yaitu termasuk dalam pengeluaran yang diperlukan untuk pengadaaan alat-alat dan mesin-mesin. Yang penggunaannya dalam kegiatan pembentukan modal. Termasuk biaya untuk penambahan, penggantian dan peningkatan kualitas peralatan dan mesin tersebut. Dan juga inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari dua belas bulan (12 bulan) dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

Ketiga, belanja modal gedung dan bangunan. Yaitu pengeluaran yang digunakan untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan serta pembentukan modal untuk pembangunan gedung dan bangunan ataupun menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan yang dimaksud tersebut dalam kondisi siap pakai. Termasuk juga di dalamnya pengadaan berbagai barang kebutuhan pembangunan gedung dan bangunan.

Keempat, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan. Yaitu pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, untuk peningkatan pembangunan, pembuatan serta perawatan prasarana dan sarana. Termasuk juga pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dalam kondisi yang telah siap pakai.

Kelima, belanja modal fisik. Yaitu pengeluaran yang digunakan untuk pengadaan, penambahan, penggantian, peningkatan pembangunan, pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya. Yang demikian itu yang dapat dikategorikan ke dalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan. Juga untuk, jalan irigasi dan jaringan, misalnya belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku dan juga jurnal ilmiah.

Yang dimaksud dengan pembayaran bunga utang yaitu pengeluaran pemerintah yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang. Baik utang dalam negeri maupun luar negeri yang telah dihitung berdasarkan posisi pinjaman.

Bayar pajak online lebih mudah menggunakan aplikasi e-Billing dari Klikpajak. Terintegrasi dengan fitur perpajakan online lainnya.

Sedangkan Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan pemerintah kepada perusahaan Negara, lembaga pemerintah atau pihak ketiga yang memproduksi, menjual, mengekspor, maupun mengimpor barang dan jasa. Guna memenuhi hajat hidup orang banyak agar harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat. Misalnya belanja Subsidi untuk lembaga Keuangan, Belanja Subsidi untuk BBM, Belanja Subsidi untuk Non BBM, Belanja Subsidi Non BBM–Bunga Kredit, dan lain sebagainya.

Pengertian Hibah

Hibah adalah pengeluaran dari pemerintah berupa transfer dalam bentuk uang, barang atau jasa, yang bersifat tidak wajib dan secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Tidak mengikat serta tidak terus menerus pemberiannya kepada pemerintahan Negara lain, pemerintah daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan serta organisasi internasional.

Bantuan sosial merupakan transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Dimana pengeluaran ini ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, bersifat tidak terus menerus dan selektif.

Adapun Belanja lain-lain merupakan pengeluaran yang sifatnya tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos-pos pengeluaran diatas. Karena sifatnya tidak biasa dan tidak berulang seperti pada pengeluaran untuk penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya.

Dengan memahami pos-pos pemasukan maupun pengeluaran tersebut maka fungsi otorisasi APBN akan dapat dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Peruntukan APBN untuk masing-masing anggaran yang direncanakan kemudian dapat diklasifikasikan pada kewenangan masing-masing lembaga yang memiliki otoritas. Yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Bentuk pertanggungjawaban APBN sendiri merupakan realisasi dari pelaksanaan distribusi anggaran yang ada pada tahun berjalan. Meliputi pelaksanaan dan ketuntasan pos-pos belanja, ketercapaian pelaksanaan proyek atau tugas. Pengembangan fungsi pemerintahan, peningkatan kesejahteraan rakyat, terbukanya lapangan pekerjaan yang memadai, dan bunga hutang yang bisa diselesaikan.

Pertanggungjawaban APBN sekaligus sebagai bentuk evaluasi atas memaksimalkannya penyerapan anggaran, pemanfaatan pendapatan serta pengelolaan yang dianggarkan. Jika kemudian terdapat kekurangan ataupun target yang tidak terpenuhi, maka di tahun berikutnya dapat dimaksimalkan fungsi otoritas APBN untuk ketuntasannya.

Meskipun demikian, perlu disadari benar bahwa mengelola keuangan negara berkaitan dengan banyak hal dan juga bekerjasama dengan banyak pihak terkait. Termasuk lembaga-lembaga pemerintahan seperti kementrian dan sebagainya. Sehingga pelaksanaannya tentu tidak mudah. Banyak hal pula yang dijadikan rujukan untuk diprioritaskan.

Karenanya penyusunan APBN tidak dapat dilaksanakan dengan waktu singkat. Penyusunannya tentu memakan waktu lama. Dan melalui berbagai proses dan tahapan. Disetujui atau tidak, dianggarkan atau tidak, serta pemilihan skala prioritas yang ingin dikejar pada tahun tersebut. Pendapatan negara juga menjadi faktor utama dalam pelaksanaan APBN. Juga perlu pertanggungjawaban yang benar-benar detail agar menjadi patokan dalam penentuan dan perencanaan RAPBN selanjutnya.

Seluruh lapisan pemerintah tentunya perlu melihat skala prioritas yang dapat menjadi acuan dan saran untuk pemerintah pusat dalam merancang APBN. Dan juga bekerjasama untuk memaksimalkan potensi pendapatan negara di setiap sektor tanpa membebani rakyat. Untuk kemajuan negara dan meminimalisir penambahan hutang negara.

Pertanggungjawaban APBN dalam fungsi otorisasi juga dilakukan setiap proses pengerjaan atau pelaksanaan anggaran. Agar pihak yang diberikan wewenang untuk mengelola keuangan negara tidak lagi disibukkan dengan anggaran berjalan. Namun bisa melangkah untuk memaksimalkan anggaran yang akan datang.

Penggunaan anggaran belanja sebagai bagian dari keuangan negara haruslah dipertanggungjawabkan dalam Laporan Keuangan. Disajikan dalam penyajian dan pengungkapan klasifikasi belanja dalam laporan keuangan tersebut. Pengelompokannya adalah disajikan sebagai pengeluaran belanja pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Yakni pada lembar muka laporan keuangan yaitu belanja dengan klasifikasi menurut jenis belanja.

Lapor SPT Unifikasi lebih mudah menggunakan aplikasi eBupot Unifikasi dari Klikpajak. Terintegrasi dengan fitur perpajakan online lainnya.

Yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Lain-Lain atau Tak Terduga (berdasarkan PSAP Nomor 02). Disajikan sebagai kelompok Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi dan juga Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan pada Laporan Arus Kas. Kemudian diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Kategori : Tips Pajak

PUBLISHED01 Jun 2022
Pradana Vincentiar
Pradana Vincentiar

SHARE THIS ARTICLE: