SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan)

Pahami SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan) agar Urusan Pajak Lancar

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atau SKPKBT merupakan satu dari lima jenis Surat Ketetapan Pajak (SKP). Klikpajak by Mekari akan mengulas tentang SKPKBT yang bisa jadi tambahan informasi agar urusan pajak Sobar Klikpajak lancar.

SKP diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ketika Sobat Klikpajak tanpa sengaja keliru saat mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) pajak atau ditemukannya data pajak yang tidak dilaporkan.

Sebelum lebih jauh mengulas tentang SKPKBT, Klikpajak.id akan mengingatkan Sobat Klikpajak cara kelola pajak dan keuangan bisnis yang mudah dan praktis.

Ingin mengetahui caranya, ikuti demo online cara mengelola perpajakan dan laporan keuangan perusahaan/usaha di Klikpajak Demo Jurnal, kami dapat menyesuaikan waktu Sobat Klikpajak.

Surat Ketetapan Pajak jenis SKPKBT diterbitkan karena adanya data baru yang belum dimasukkan saat petugas pajak (fiskus) melakukan pemeriksaan.

SKPKBT ini bisa menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

Dengan begitu, pajak terutang yang harus dibayar, baik itu Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) maupun WP Badan bisa bertambah jumlahnya.

Lebih jelasnya tentang SKPKBT, simak ulasan dari Klikpajak.id berikut ini:

 

Dasar Hukum SKPKBT

SKPKBT ini, diatur dalam Pasal 15 ayat 1-4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana perubahan ketiga UU No. 28 Tahun 2007.

Aturan lain mengenai SKPKBT ini adalah Pasal 15 PP 74 TAHUN 2011  tentang tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Lalu,  PMK-183/PMK.03/2015 tentang perubahan atas PMK-145/PMK.03/2012  tentang tata cara penerbitan SKP dan STP.

Terakhir, PER-17/PJ/2017 tentang perubahan PER-27/PJ/2012 mengenai bentuk dan isi nota penghitungan, Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan Surat Tagihan Pajak (STP).

Note: Tahapan Pengenaan Sanksi Pajak: Pemeriksaan & Penyelesaiannya, UMKM Wajib Tahu

Dalam beleid tersebut secara ringkas diatur empat poin ini:    

1. Apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan, maka SKPKBT diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutang pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak.

Nah, yang dimaksud dengan data baru disini adalah data atau keterangan yang diperlukan untuk menghitung besarnya jumlah pajak terutang yang oleh Wajib Pajak (WP) belum disampaikan sebelumnya, baik itu dalam Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya maupun dalam pembukuan perusahaan yang diserahkan pada waktu pemeriksaan.

Dengan begitu, petugas pajak (fiskus) dapat menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dengan benar dalam menghitung jumlah pajak yang terutang.

Hal lain yang dimaksud dalam data baru adalah WP telah memberitahukan data dalam SPT atau mengungkapkannya pada waktu pemeriksaan.

Tetapi karena satu dan lain hal, membuat petugas pajak tidak mungkin menghitung besarnya jumlah pajak yang terutang secara benar.

Sehingga jumlah pajak yang terutang ditetapkan kurang dari yang seharusnya, maka ini termasuk dalam pengertian data yang semula belum terungkap.

Note: Aturan baru tentang sanksi pajak dalam UU Cipta Kerja yakni Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak

2. Jumlahnya ditambah dengan sanksi 100% dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

3. Kenaikan sanksi tersebut tidak akan dikenakan, jika SKPKBT diterbitkan berdasarkan keterangan tertulis dari WP sendiri. Artinya, WP menyadari ada kekeliruan sebelum petugas DJP mulai melakukan tindakan pemeriksaan dan menerbitkan SKPKBT.

4. Apabila sudah lewat dari lima tahun, SKPKBT tetap dapat diterbitkan ditambah dengan sanksi pajak 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar. 

SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan)Ilustrasi sanksi pajak dalam SKPKBT

Dasar Terbitnya SKPKBT

Untuk menerbitkan SKPKBT ini tidak bisa sembarangan mengingat sanksi administrasinya sampai 100%.

Ada dasar-dasarnya mengapa SKPKBT sampai dikeluarkan oleh DJP pada WP tertentu.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) PP 74 TAHUN 2011, DJP dapat menerbitkan SKPKBT dalam syarat dan kondisi sebagai berikut:

1. Setelah dilakukan Pemeriksaan atau Pemeriksaan ulang terhadap data baru, ternyata ditemukan penambahan jumlah pajak yang terutang, termasuk data yang semula belum terungkap;

Jika kondisi ini terjadi, maka SKPKBT dapat diterbitkan atas nama hasil Pemeriksaan atau Pemeriksaan ulang terhadap data baru.

SKPKBT dapat diterbitkan dalam jangka waktu lima tahun setelah terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak.

Jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar dalam SKPKBT ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar tersebut.

Hal ini sesuai dengan aturan dalam Pasal 16 ayat (1) PP 74 TAHUN 2011.

2. Hasil Verifikasi, Pemeriksaan atau Pemeriksaan ulang atas data baru berupa Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap WP yang dipidana karena WP melanggar hukum perpajakan atau tindak pidana lainnya hingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) PP 74 Tahun 2011, SKPKBT yang dikeluarkan berdasarkan Hasil Pemeriksaan atau Pemeriksaan Ulang terhadap Putusan Pengadilan ini, diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak.

Untuk jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar dalam SKPKBT ini, ditambah sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar tersebut.

Note: Ketentuan Setor Pajak dan Bayar Pajak bagi Pebisnis

Hal ini seperti tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) PP 74 Tahun 2011.

Untuk menjadi perhatian, SKPKBT berdasarkan hasil Pemeriksaan atau Pemeriksaan ulang terhadap Putusan Pengadilan tetap dapat diterbitkan meski sudah lewat jangka waktu lima tahun sejak terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak.

Ini termaktub dalam Pasal 15 ayat (4) PP 74 Tahun 2011.

Sedangkan untuk jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar dalam SKPKBT ini, ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 48% dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar tersebut.

SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan)Ilustrasi sanksi pajak dalam SKPKBT

Ketentuan Sanksi dalam SKPKBT

Dalam Pasal 15 ayat (2) UU KUP No. 28 TAHUN 2007 juga disebutkan dalam jangka waktu 5 tahun, WP bisa dipidanakan apabila terbukti melakukan tindak pidana bidang perpajakan atau tindakan pidana lain yang menimbulkan kerugian pendapatan negara.

Adanya sanksi pidana tersebut, mendorong petugas pajak melakukan pemeriksaan dengan seksama.

Apabila dalam pemeriksaan ini ditemukan adanya data tambahan baru yang menunjukkan penambahan kembali jumlah pajak yang terutang, barulah SKPKBT itu diterbitkan.

Note: Surat Ketetapan Pajak dalam Pemeriksaan Pajak, Pebisnis Wajib Tahu

Jika Sobat Klikpajak masih bingung, contoh kasus berikut mungkin bisa lebih memudahkan pemahaman:

Pak Kelik, seorang pengusaha furnitur dan usianya 45 tahun, menerima SKPKBT tertanggal 20 Desember 2020 dari DJP.

Dalam SKPKBT itu tercantum jumlah tambahan pajak terutang sebesar Rp100.000.000.

Itu artinya, Pak Kelik dikenakan sanksi sebesar 100% sehingga total pajak yang harus dibayar adalah Rp200.000.000.

Apabila SKPKBT muncul lebih dari jangka waktu 5 tahun, maka sanksi administrasi yang dikenakan pada Pak Kelik menjadi 48% dari jumlah pajak terutang.

Dengan begitu, apabila pajak terutang Pak Kelik sebesar Rp100.000.000, maka sanksinya Rp48.000.000. Jadi, total pajak yang harus dibayar Pak Kelik sebesar Rp148.000.000.

SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan)Ilustrasi penyerahan SKPKBT

Untuk menghindari terbitnya SKPKBT, maka penting bagi Sobat Klikpajak untuk bersikap teliti agar tidak terjadi kekeliruan saat mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan dan menunaikan kewajiban pembayaran pajak kurang bayar sesuai batas waktu yang ditentukan jika melakukan pembetulan SPT pajak.

Tidak ada salahnya pula dilakukan pengecekan berulang dengan staf lain, demi menghindari kesalahan yang tidak diinginkan sebelum data diserahkan ke DJP.

Sebab kesalahan memasukkan data atau keliru data, bisa membuat DJP mengeluarkan SKP.

Ingat, SKP jenis SKPKBT diterbitkan jika ditemukan ada data baru yang belum dimasukkan saat petugas pajak (fiskus) melakukan pemeriksaan.

SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan)

Kelola Pajak Lebih Cepat & Mudah dengan Klikpajak by Mekari

Klikpajak.id memiliki fitur lengkap dan terintegrasi yang semakin memudahkan Sobat Klikpajak melakukan aktivitas perpajakan.

Klikpajak akan menghitung kewajiban pajak dengan tepat dan akurat sehingga Sobat Klikpajak terhindar dari kesalahan penghitungan yang dapat menyebabkan pengenaan sanksi denda pajak.

Bahkan, Sobat Klikpajak juga dapat kelola pajak lebih mudah dan cepat karena Klikpajak.id terhubung dengan software akuntansi online Jurnal by Mekari.

Sehingga, dapat menarik data laporan keuangan untuk langsung dibuatkan Faktur Pajak maupun Bukti Potong pajaknya dan langsung bisa mengambil datanya saat diperlukan untuk lapor SPT Pajak dengan cepat dalam satu platform.

Integrasi dengan Jurnal by Mekari ini merupakan teknologi canggih berbasis API integration yang membuat proses pengolahan data pajak dari bagian keuangan (accounting) lebih cepat dan mudah.

Jurnal.id adalah software akuntansi online berbasis cloud dengan laporan keuangan lengkap, seperti:

  • Neraca keuangan
  • Arus kas
  • Laba-rugi

Note: Temukan kemudahan kelola pajak dari integrasi Klikpajak dan Jurnal.id.

SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan)

Fitur lengkap apa saja yang membuat pengelolaan perpajakan Sobat Klikpajak lebih efektif dan efisien?

A. Mudah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT Masa PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Seperti diketahui, baik WP Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun Non-PKP yang melakukan transaksi yang mengharuskan membuat bukti pemotongan PPh 23/26 wajib menggunakan e-Bupot mulai 1 Oktober untuk masa pajak September 2020.

Wajib e-Bupot bagi WP PKP dan Non-PKP ini diatur dalam Kepdirjen Nomor KEP-368/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23/26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Berdasarkan PER-04/PJ/2017.

Klikpajak juga dilengkapi dengan fitur e-Bupot yang semakin memudahkan Sobat Klikpajak membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23/26 dan melaporkan SPT PPh 23/26 melalui e-Bupot dengan menarik data langsung dari laporan keuangan elektronik.

Note: Langkah-Langkah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Keunggulan e-Bupot Klikpajak

Berikut keunggulan e-Bupot Klikpajak yang dapat membantu bisnis perusahaan:

  • Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efektif dan ramah penggunaan (user friendly).
  • Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26.
  • Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi.
  • Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah.
  • Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan aman, baik di Klikpajak dan DJP.
  • e-Bupot Klikpajak juga terintegrasi dengan sistem pembukuan akuntansi online Jurnal by Mekari, sehingga semakin mudah membuat bukti potong.
  • e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale up sesuai kebutuhan.
  • Layanan support pajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui.
  • Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data Faktur Pajak atas transaksi yang dilakukan.

SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan)

B. Membuat e-Faktur dan Lapor SPT Masa PPN Tanpa ‘Install’ Aplikasi

Seperti diketahui, DJP telah mewajibkan pengguna e-Faktur untuk melakukan update e-Faktur 3.0 menggantikan e-Faktur 2.2 mulai 1 Oktober 2020.

Wajib Pajak (WP) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang selama ini menggunakan aplikasi e-Faktur Client Desktop DJP, harus install dan download patch terbaru untuk update e-Faktur 3.0 pada perangkat komputernya agar bisa menggunakan aplikasi yang dilengkapi dengan fitur prepopulated ini.

Dengan fitur prepopulated e-Faktur 3.0, maka DJP sudah menyiapkan data yang dibutuhkan untuk kemudian PKP tinggal mencocokkan saja saat pembuatan e-Faktur maupun pelaporan SPT Masa PPN-nya.

Ingat, meskipun PKP pengguna e-Faktur Client Desktop sudah update e-Faktur 3.0, tapi tetap harus berpindah ke aplikasi e-Faktur Web Based DJP di web-efaktur.pajak.go.id saat akan melaporkan SPT Masa PPN.

Karena DJP telah menutup pelaporan SPT Masa PPN di e-Filing dan e-SPT. Tapi lapor SPT Masa PPN wajib di aplikasi e-Faktur.

Update sistem terbaru e-Faktur 3.0 DJP ini juga harus dilakukan pada server PJAP mitra resmi DJP, seperti Klikpajak.id.

Jadi, ketika Sobat Klikpajak menggunakan e-Faktur Klikpajak, bukan hanya dapat langsung memanfaatkan fitur prepopulated e-Faktur untuk membuat Faktur Pajaknya, tapi juga bisa lapor SPT Masa PPN di e-Faktur tanpa keluar atau pindah platform.

“Langsung saja gunakan aplikasinya, biar Klikpajak by Mekari yang mengurus sistemnya untuk mempermudah pembuatan e-Faktur, pembayaran PPN, hingga pelaporan SPT Masa PPN dengan mudah hanya dalam satu langkah.”

Ingin langsung menggunakan aplikasi e-Faktur 3.0 tanpa install aplikasinya? Langsung saja daftar dan aktifkan akun e-Faktur Sobat Klikpajak di https://my.klikpajak.id/register.

Kenapa urus Faktur Pajak lebih mudah di Klikpajak?

Sebab Sobat Klikpajak dapat membuat berbagai macam Faktur pajak, mulai dari Faktur Pajak Pengganti, Retur, bahkan dapat menghapus draft Faktur Pajak, hingga bayar PPN dan lapor SPT Masa PPN dengan langkah-langkah yang mudah hanya dalam satu platform.

Bahkan administrasi e-Faktur semakin cepat dan praktis karena Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Sehingga Sobat Klikpajak dapat menarik data laporan keuangan yang akan dibuat Faktur Pajaknya dengan sangat mudah dan simpel.

Lihat beberapa tutorial penggunaan aplikasi e-Faktur Klikpajak berikut ini:

  1. Alur Pembuatan Faktur Pajak, Bayar PPN dan Lapor SPT Masa PPN di e-Faktur
  2. Tutorial Membuat Berbagai Jenis Faktur Pajak di e-Faktur
  3. Cara Menggunakan Prepopulated Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0

SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan)

C. Setor Pajak dengan Cara Praktis di e-Billing

Sebelum menyetor pajak, harus mendapatkan Kode Billing atau ID Billing terlebih dahulu dari DJP sebagai syarat untuk membayar pajak.

Setelah mendapatkan Kode Billing dari DJP, selanjutnya membayar/menyetor pajak melalui ATM, internet banking atau teller bank/pos persepsi.

Sobat Klikpajak dapat dengan mudah membuat Kode Billing dan bayar billing di e-Billing Klikpajak.

“e-Billing Klikpajak akan menerbitkan ID Billing resmi dari DJP dan Sobat Klikpajak dapat langsung membayar Pajak tanpa keluar dari platform. Karena e-Billing Klikpajak terintegrasi dengan bank persepsi yang ditunjuk DJP untuk menerima pembayaran/setoran pajak.”

Sistem e-Billing akan membimbing Sobat Klikpajak mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi.

Sobat Klikpajak bisa membuat ID Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan masa pajak yang diinginkan.

Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) juga akan disimpan dengan rapi dan aman pada Arsip Pajak di Klikpajak.

Hanya dalam satu platform, membuat Kode Billing dan bayar billing selesai dalam sekejap lewat e-Billing Klikpajak.

Setelah pembayaran pajak selesai, Sobat Klikpajak akan langsung menerima Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) resmi dari DJP.

Note: Cara Mudah Bayar Pajak Online di e-Billing

D. Lapor SPT Pajak di e-Filing Klikpajak, Gratis!

Melalui Klikpajak, Sobat Klikpajak dapat melaporkan berbagai jenis SPT Tahunan/Masa PPh dengan langkah-langkah yang mudah.

“Lapor SPT di e-Filing Klikpajak juga gratis selamanya!”

Sobat Klikpajak bisa melaporkan semua jenis SPT mulai dari SPT Tahunan Pajak Badan, SPT Masa (Bulanan) Pajak, dan SPT Tahunan Pajak Pribadi.

Setelah menyampaikan SPT Pajak, Sobat Klikpajak akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP, yang berisi:

  • Informasi Nama Wajib Pajak (WP)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Tanggal pembuatan BPE
  • Jam pembuatan BPE
  • Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

Sobat Klikpajak juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Tutorial cara lapor SPT Tahunan PPh Pribadi dan SPT Tahunan PPh Badan baca di bawah ini:

Perlu diingat, ketentuan pengenaan sanksi pajak terbaru diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mana berlaku tarif bunga sanksi administrasi pajak ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang perhitungannya mengacu suku bunga bank sentral Indonesia (Bank Indonesia/BI).

Temukan ketentuan terbaru tentang perpajakan dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada e-Book “Susunan dalam Satu Naskah UU Perpajakan (UU Cipta Kerja)”, di bawah ini:

Ketahui Batas Waktu Bayar dan Lapor SPT Pajak

Tak perlu bingung kapan waktunya harus bayar lapor pajak untuk menghindari sanksi atau denda telat bayar dan lapor pajak.

Lebih mudah lihat semua jadwal pembayaran dan pelaporan pajak pada kalender saku di Kalender Pajak Klikpajak.

E. Dilengkapi Fitur ‘Multi Users dan Multi NPWP’ Unlimited dan Gratis!

Klikpajak.id juga dilengkapi dengan fitur Multi Users dan Multi Company (NPWP) yang semakin membuat aktivitas perpajakan lebih efektif.

Fitur ‘Multi Users’ Klikpajak adalah fitur yang memungkinkan Sobat Klikpajak untuk dapat mengatur siapa saja dan berapa banyak pengguna yang dapat mengakses akun aplikasi Klikpajak.id di bawah nama perusahaan yang sama.

Sedangkan fitur ‘Multi Company/NPWP’ adalah fitur yang memungkinkan Sobat Klikpajak untuk mengelola beberapa perusahaan dalam satu akun Klikpajak.

Note: Lebih jelasnya bagaimana cara kerja fitur Multi Users dan Multi Company ini, baca Fitur Muti User & Multi NPWP.

SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan)

Data Sobat Klikpajak Terlindungi

Tenang, Sobat Klikpajak dapat menyimpan berbagai riwayat pembayaran atau bukti pelaporan pajak maupun aktivitas pajak lainnya dengan aman, karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin.

Sebab Klikpajak.id sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standarisasi Internasional ISO (International Organization for Standardization) yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Sehingga Sobat Klikpajak tidak perlu khawatir kehilangan bukti bayar atau lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop.

Karena Klikpajak merupakan aplikasi pajak berbasis web (web based) yang didukung dengan teknologi cloud, semakin memudahkan Sobat Klikpajak melakukan semua aktivitas perpajakan hanya dalam satu platform kapan pun dan di mana saja.

Baca Juga: Perbedaan e-Faktur Client Desktop, Web Based, Host to Host dan Penggunaannya

Cloud computing atau komputasi awan adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna.

Melalui teknologi cloud, Sobat Klikpajak bisa menggunakan aplikasi tanpa harus mengunduh (download) dan memasang (install) aplikasi terlebih dahulu.

Sebab sistem cloud yang berbasis web ini memudahkan dalam mengakses data dan informasi melalui internet secara cepat.

SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan)Keamanan data adalah yang utama

Tim ‘Support’ Klikpajak by Mekari Siap Membantu Sobat Klikpajak!

“Fitur lengkap Klikpajak membantu mempermudah urusan perpajakan bagi para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Sobat Klikpajak yang berprofesi pada bagian keuangan atau sebagai tax officer di perusahaan.”

Sebagai mitra resmi DJP, Klikpajak akan membantu dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak dengan mudah.

Tinggal klik, semua urusan pajak Sobat Klikpajak selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis atau aktivitas Sobat Klikpajak dalam membuat Faktur Pajak, Bukti Pemotongan Pajak, penyampaian SPT Tahunan/Masa PPh dan PPN, serta berbagai aktivitas perpajakan lainnya secara efektif menghemat banyak waktu Anda?

SKPKBT (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan)

“Jangan segan menghubungi kami, karena kami senang berbicara dengan Sobat Klikpajak. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya untuk memudahkan urusan perpajakan Anda. Klikpajak by Mekari mengerti yang Sobat Klikpajak butuhkan.”

Cukup daftarkan email Sobat Klikpajak di www.klikpajak.id dan temukan bagaimana Sobat Klikpajak dapat melakukan urusan pajak dengan sangat menyenangkan. Lebih mudah dari sekadar yang dibayangkan.

Sudah paham tentang SKPKBT, ya?

Kini saatnya Sobat Klikpajak juga dapat mengetahui pemahaman tentang berbagai aktivitas pajak mulai dari cara menghitung, bayar dan lapor pajak secara komprehensif melalui Mekari University.

Asah kemampuan Sobat Klikpajak tentang perpajakan melalui kursus online di Mekari University, gratis!

Setelah menyelesaikan kursus online pajak ini, Sobat Klikpajak akan mendapatkan sertifikat dari Mekari University yang bisa menjadi portofolio Sobat Klikpajak di bidang perpajakan.

Karena belajar pajak itu mudah!

Tak perlu bayar, kemampuan pajak bisa bertambah melalui Kursus Pajak Online bersama Mekari University.

Ingin tahu cara kelola pajak dan keuangan bisnis dengan mudah dan praktis? Klik banner di bawah ini.

 

Kategori : Berita Regulasi

PUBLISHED26 Feb 2021
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: