Penghapusan Sanksi Pidana Pajak Contoh Tindak Pidana Perpajakan

Penghapusan Sanksi Pidana Pengemplang Pajak. Sudah Tahu?

Pengemplang pajak akan terbebas dari sanksi pidana pajak? Dalam rancangan Revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP), pemerintah akan menghapus sanksi tindak pidana perpajakan bagi pengemplang pajak.

Eit, sanksi pidana pajak itu ada beberapa macam, lho!

Lebih jelasnya tentang penghapusan sanksi pidana pengemplang pajak ini, Klikpajak by Mekari akan mengulasnya untuk Sobat Klikpajak.

Klikpajak juga akan mengulas sanksi pidana pajak yang berlaku selama ini dan tindak pidana perpajakan atau tindak pidana pajak di Indonesia serta contoh kasus penggelapan pajak di Indonesia.

Kemudian tentang apa saja yang biasanya terjadi pada kasus penggelapan pajak oleh perusahaan atau kasus penyelewengan pajak, maupun yang dikategorikan kejahatan pajak hingga contoh kasus pelanggaran pajak lainnya.

Tapi sebelum itu, seperti biasanya Klikpajak.id akan selalu mengingatkan Sobat Klikpajak tentang pentingnya kelola pajak & keuangan bisnis yang efektif juga efisien guna membantu meningkatkan kinerja perusahaan.

Untuk mengetahui cara kelola pajak dan keuangan bisnis yang mudah & cepat, ikuti demo online di Klikpajak Demo Jurnal, kami dapat menyesuaikan waktu Sobat Klikpajak kapan saja dibutuhkan.

Penghapusan Sanksi Pidana Pajak Contoh Tindak Pidana Perpajakan

Klikpajak by Mekari adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Melalui Klikpajak.id, Sobat Klikpajak dapat menghitung, membayar, melaporkan pajak kapan saja dan di mana pun, serta menyimpan arsip perpajakan dengan aman dalam satu platform aplikasi pajak online berbasis web yang terintegrasi.

Dengan Klikpajak, kelola e-Faktur maupun e- Bupot juga lebih mudah dan cepat karena terintegrasi dengan fitur perpajakan online Jurnal.id.

Temukan kemudahan kelola pajak dari integrasi Klikpajak.id dan Jurnal.id di sini.

Jurnal by Mekari adalah software akuntansi online berbasis cloud dengan laporan keuangan lengkap seperti:

  • Neraca keuangan
  • Arus kas
  • Laba-rugi

Kembangkan bisnis tanpa batas dengan software akuntansi terintegrasi Jurnal by Mekari. Coba Gratis 14 hari sekarang!

Bukan hanya itu mudah kelola pajak dan keuangan perusahaan, Sobat Klikpajak juga dapat mengelola karyawan lebih mudah melalui sistem HRIS (Human resources Information System) Talenta by Mekari.

Melalui HRIS Talenta.co, segala urusan payroll dan manajemen HR (Human Resources) lebih mudah dan praktis.

Jaga bisnis tetap produktif dengan software payroll dan HRIS terautomasi Talenta by mekari. Coba Talenta Gratis sekarang!

“Serahkan semua urusan perpajakan, keuangan perusahaan dan manajemen SDM melalui support system yang lengkap dan terintegrasi untuk mendukung kinerja perusahaan serta perkembangan bisnis yang lebih baik lagi.”

Selanjutnya mengenai penghapusan sanksi pidana pengemplang pajak, Klikpajak.id juga akan mengulas tentang tindak pidana perpajakan dan contoh kasus penggelapan pajak di Indonesia atau kasus penggelapan pajak oleh perusahaan yang umumnya dilakukan dan dianggap sebagai kejahatan pajak.

Sobat Klikpajak juga akan mengetahui tentang sanksi pidana pajak yang berlaku di Indonesia dan tindak pidana perpajakan atas kasus penyelewengan pajak serta contoh kasus pelanggaran pajak lainnya.

Tindak Pidana Perpajakan & Penghapusan Sanksi Pidana Pajak

Saat ini pemerintah masih memberlakukan sanksi pidana pajak sesuai ketentuan UU KUP terhadap kasus penyelewengan pajak atau kasus penggelapan pajak oleh perusahaan atau setiap wajib pajak yang dinyatakan melanggar dan dinyatakan sebagai kejahatan pajak.

Apa itu sanksi pidana pajak?

Sanksi pidana pajak adalah sanksi pajak yang diberikan berupa hukuman pidana seperti:

  • Pidana denda
  • Pidana kenaikan beban pajak
  • Pidana kurungan atau penjara

Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana perpajakan tercantum dalam beberapa pasal KUHP, diantaranya:

  • Pasal 242 KUHP: Tindak pidana memberikan keterangan palsu di atas sumpah
  • Pasal 253 KUHP: Tindak pidana pemalsuan meterai
  • Pasal 263 KUHP: Tindak pidana pemalsuan surat
  • Pasal 322 KUHP: Tindak pidana membuka rahasia
  • Pasal 372 KUHP: Tindak pidana penggelapan
  • Pasal 387 KUHP: Tindak pidana melakukan tipu muslihat/perbuatan curang

Lalu, bagaimana penerapannya sanksi pidana pajak terhadap kasus penggelapan pajak di Indonesia?

Temukan cara kelola e-Faktur lebih mudah & cepat dengan tarik data langsung dari laporan keuangan online hanya di e-Faktur Klikpajak by Mekari. Coba & buktikan sekarang!

Selaras dengan sanksi tindak pidana perpajakan yang tercantum dalam KUHP tersebut, maka pengenaan sanksi pidana ini akan dikenakan pada Wajib Pajak ketika:

  • Diketahui sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak
  • Sengaja menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau sesuai dengan yang sebenarnya
  • Dengan sengaja menunjukkan atau memberikan dokumen palsu
  • Tidak membayar atau tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong/dipungut

Sanksi akibat tindakan yang termasuk dalam kejahatan pajak tersebut akan dikenakan sanksi pidana berupa:

  • Sanksi pidana penjara paling lama 6 tahun, atau mulai dari 10 bulan hingga 2 tahun tergantung dari pelanggaran yang dilakukan, dan;
  • Denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang

Selain sanksi pidana pajak berupa kurungan penjara dalam waktu yang ditentukan, dalam hukum perpajakan Indonesia juga diterapkan sanksi pajak berupa sanksi administratif dengan sejumlah tarif bunga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang di dalamnya memuat klaster perpajakan.

Dalam UU Cipta Kerja ini diatur pengenaan tarif bunga sanksi administrasi pajak yang besarnya ditetapkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) setiap bulannya.

Besar tarif sanksi bunga administrasi pajak mengacu pada tingkat suku bunga Bank Indonesia (BI 7-day repo reserve rate/BI-7DRRR).

Selengkapnya untuk mengetahui berapa besar tarif bunga sanksi administrasi pajak setiap bulannya, ikuti update-nya dari Klikpajak.id.

Tarif Bunga Sanksi Administrasi Pajak 2021

Penghapusan Sanksi Pidana Pajak Contoh Tindak Pidana PerpajakanIlustrasi sanksi denda pajak dan penghapusan sanksi pajak pengemplang pajak

Kasus Penggelapan Pajak oleh Perusahaan & Kasus Penggelapan Pajak di Indonesia

Bukan lagi hitungan puluhan kasus penggelapan pajak di Indonesia, tapi ada ratusan bahkan ribuan kasus penggelapan pajak, baik dilakukan oleh WP Pribadi maupun kasus penggelapan pajak oleh perusahaan.

Tentu saja, dari kasus penggelapan pajak di Indonesia tersebut telah merugikan negara dengan total hingga triliunan rupiah sepanjang Indonesia merdeka.

Pengemplang pajak berasal dari berbagai lapisan wajib pajak, mulai dari WP Pribadi hingga WP Badan perusahaan-perusahaan kecil hingga perusahaan skala besar.

Tak tanggung-tanggung, para pengemplang pajak ini berasal dari para Wajib Pajak Badan (WP Badan) perusahaan-perusahaan kelas kakap juga.

a. Contoh Kasus Penggelapan Pajak & Tindak Pidana Pajak

Salah satu contoh kasus penggelapan pajak dan tindak pidana pajak yang terjadi di Indonesia adalah seperti kasus Hambalang yang menyeret terdakwa dari beberapa petinggi PT Dutasari Citralaras.

Sebagaimana diberitakan banyak media massa, dalam kurun 2010 hingga 2021, perusahaan tersebut melakukan tindakan yang dianggap kejahatan pajak terkait laporan pajak.

Contoh lain dari contoh kasus penggelapan pajak dan tindak pidana pajak seperti yang dirilis Ditjen Pajak Kemenkeu adalah penggelapan pajak yang dilakukan oleh Direktur CV. BIS, yang merugikan negara senilai Rp2,9 miliar.

Tersangka kasus penyelewengan pajak ini berupa penyampaian SPT Masa PPN dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.

Selain itu juga ada unsur kesengajaan menggunakan/mengkreditkan Faktur Pajak Masukan yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya dalam SPT Masa PPN tersebut.

Baca juga tentang Opini: Pentingnya Membayar Pajak bagi Pelaku Usaha

b. Contoh Kasus Pelanggaran Pajak & Penyelewengan Pajak Lainnya

Adapun contoh kasus pelanggaran pajak dan penyelewengan pajak lainnya seperti yang dikutip dari laman resmi Ditjen Pajak Kemenkeu adalah dugaan tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh tersangka di Bandung dan ditangani oleh penyidik DJP c.q. Kanwil DJP Jawa Barat I.

Disebutkan, tersangka selama kurun waktu Masa Pajak Januari 2012 – Desember 2014 diduga melakukan tindak pidana perpajakan berupa:

  • Dengan sengaja tidak menyampaikan SPT
  • Sengaja menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dengan menggunakan WP PT KJ.

Penghapusan Sanksi Pidana Pajak Contoh Tindak Pidana PerpajakanIlustrasi tindak pidana perpajakan dan penghapusan sanksi pidana pajak pengemplang pajak

Tak Efektif, Sanksi Pidana Pajak Pengemplang Pajak Dihapus

Dinilai kurang efektif membuat jera kasus penyelewengan pajak, penghapusan sanksi pidana pajak para pengemplang pajak jadi opsi.

Sanksi pidana pajak berupa kurungan/penjara dari kasus penggelapan pajak di Indonesia atau kasus penggelapan pajak oleh perusahaan maupun kasus penyelewengan pajak selama ini dinilai tidak efektif menurunkan jumlah pelanggaran pidana pajak.

Selain itu, sanksi pidana penjara atas tindak pidana perpajakan selama ini juga tidak memberikan dampak signifikan terhadap penerimaan negara dari yang seharusnya terbayarkan.

Atas dasar inilah menjadi salah satu alasan dibuatnya rancangan penghapusan sanksi pidana pajak.

Jadi, penghapusan sanksi pidana perpajakan ini lebih ditekankan pada sanksi berupa pidana penjara/kurungan, bukan penghapusan sanksi pidana denda.

Penghapusan sanksi pidana pajak Ini merupakan bagian dari fasilitas yang terdapat pada amnesti pajak atau tax amnesty jilid 2 mendatang.

Hal ini sebagaimana dicuitkan pada akun media sosial resmi Ditjen Pajak Kemenkeu, yang menyebutkan bahwa Wajib Pajak (WP) yang ikut amnesti pajak mendapatkan berbagai fasilitas seperti:

  • Penghapusan sanksi pajak
  • Penghapusan sanksi pidana pajak

Ketahui dan pahami tentang Tahapan Pengenaan Sanksi Pajak: Pemeriksaan & Penyelesaiannya, UMKM Wajib Tahu

Sanksi Denda Pajak, Pengganti Sanksi Pidana Pajak

Jika sanksi pidana pajak dihapus, apakah lantas tidak akan ada sanksi apa pun bagi pengemplang pajak?

Ternyata tidak serta merta kejahatan pajak dapat melenggang begitu saja terbebas dari jerat sanksi atas tindak kasus penyelewengan pajak.

Pemerintah menekankan tetap ada tindakan yang perlu diambil untuk menegakkan keadilan di antara wajib pajak.

Sebagai ganti dari penghapusan sanksi tindak pidana pajak berupa kurungan dengan denda yang selama ini relatif rendah, akan tetap dikenakan sanksi administratif berupa pembayaran denda.

Hal ini dinilai memberikan dampak baik dalam upaya mengoptimalkan penerimaan negara.

Penjelasan lengkap terkait rencana pelaksanaan amnesti pajak jilid II selanjutnya, baca juga Tax Amnesty Jilid 2 dan Cara Mengisi Formulir Tax Amnesty.

Penghapusan Sanksi Pidana Pajak Contoh Tindak Pidana PerpajakanIlustrasi WP Badan penuhi kewajiban [ajak untuk hindari sanksi pidana pajak dan memanfaatkana penghapusan sanksi pidana pajak

Hindari Sanksi Pidana Pajak, Urus Pajak Lebih Mudah dengan Fitur Lengkap Klikpajak by Mekari

Itulah penjelasan tentang penghapusan sanksi pidana pajak bagi pengemplang pajak.

Untuk menghindari berbagai jenis sanksi pajak, penuhi kewajiban perpajakan Sobat Klikpajak dengan cara yang simpel melalui aplikasi pajak online Klikpajak by Mekari.

Apa yang akan Sobat Klikpajak dapatkan dari aplikasi pajak online berbasis web mitra resmi DJP ini?

Sobat Klikpajak dapat melakukana urusan perpajakan yang efektif & efisien melalui fitur lengkap Klikpajak by Mekari. Karena, jika ada cara praktis, kenapa harus menggunakan cara-cara yang menyita banyak waktu & banyak buang biaya?

Kami memahami bagaimana kompleksitas mengurus administrasi perpajakan perusahaan.

Oleh karena itu, Sobat Klikpajak dapat menemukan semua kemudahan mengurus dan melakukan administrasi perpajakan melalui Klikpajak yang memiliki fitur lengkap.

“Karena Klikpajak didukung dengan teknologi cloud yang memudahkan Sobat Klikpajak melakukan aktivitas perpajakan hanya dalam satu platform dan mengaksesnya di mana pun serta kapan saja Sobat Klikpajak inginkan.”

Cloud computing atau komputasi awan adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna.

Melalui teknologi cloud, Sobat Klikpajak bisa menggunakan aplikasi tanpa harus mengunduh (download) dan memasang (install) aplikasi terlebih dahulu.

Sebab sistem cloud yang berbasis web ini memudahkan Sobat Klikpajak dalam mengakses data dan informasi melalui internet secara cepat.

Baca juga Perbedaan e-Faktur Client Desktop, Web Based, Host to Host dan Penggunaannya

Melalui Klikpajak, Sobat Klikpajak dapat mengurus berbagai kewajiban perpajakan dengan mudah dan cepat karena dapat dilakukan dalam satu platfrom, sebab Klikpajak memiliki fitur lengkap.

Klikpajak by Mekari adalah cara simpel untuk melakukan berbagai aktivitas perpajakan Sobat Klikpajak, mulai dari menghitung, membayar dan cara lapor pajak dalam satu platform.

“Klikpajak akan menghitung kewajiban pajak dengan tepat dan akurat sehingga Sobat Klikpajak terhindar dari kesalahan penghitungan yang dapat menyebabkan pengenaan sanksi denda pajak.”

Tentu saja bukan hanya menghitung, membayar dan melaporkan pajak saja, fitur lengkap Klikpajak by Mekari yang semakin memudahkan aktivitas perpajakan Sobat Klikpajak mulai dari membuat Faktur Pajak elektronik hingga Bukti Potong elektronik.

Temukan kemudahan urus perpajakan lainnya dengan Klikpajak by Mekari di bawah ini:

A. Mudah Membuat Bukti Potong & Lapor SPT Masa PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Seperti diketahui, baik WP Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun Non-PKP yang melakukan transaksi yang mengharuskan membuat bukti pemotongan PPh 23/26 wajib menggunakan e-Bupot mulai 1 Oktober untuk masa pajak September 2020.

Wajib e-Bupot bagi WP PKP dan Non-PKP ini diatur dalam Kepdirjen Nomor KEP-368/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23/26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Berdasarkan PER-04/PJ/2017.

Klikpajak juga dilengkapi dengan fitur e-Bupot yang semakin memudahkan Sobat Klikpajak membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23/26 dan melaporkan SPT PPh 23/26 melalui e-Bupot dengan menarik data langsung dari laporan keuangan elektronik.

Langkah-Langkah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Keunggulan e-Bupot Klikpajak

Berikut keunggulan e-Bupot Klikpajak yang dapat membantu bisnis perusahaan:

  • Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efektif dan ramah penggunaan (user friendly).
  • Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26.
  • Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi.
  • Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah.
  • Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan aman, baik di Klikpajak dan DJP.
  • e-Bupot Klikpajak juga terintegrasi dengan sistem pembukuan akuntansi online Jurnal by Mekari, sehingga semakin mudah membuat bukti potong.
  • e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale upsesuai kebutuhan.
  • Layanan supportpajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui.
  • Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data Faktur Pajak atas transaksi yang dilakukan.

Penghapusan Sanksi Pidana Pajak Contoh Tindak Pidana Perpajakan

B. Buat e-Faktur dan Lapor SPT Masa PPN Tanpa ‘Install’ Aplikasi

Seperti diketahui, DJP telah mewajibkan pengguna e-Faktur untuk melakukan update e-Faktur 3.0 menggantikan e-Faktur 2.2 mulai 1 Oktober 2020.

Wajib Pajak (WP) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang selama ini menggunakan aplikasi e-Faktur Client Desktop DJP, harus install dan download patch terbaru untuk update e-Faktur 3.0 pada perangkat komputernya agar bisa menggunakan aplikasi yang dilengkapi dengan fitur prepopulated ini.

Dengan fitur prepopulated e-Faktur 3.0, maka DJP sudah menyiapkan data yang dibutuhkan untuk kemudian PKP tinggal mencocokkan saja saat pembuatan e-Faktur maupun pelaporan SPT Masa PPN-nya.

Perhatikan, meskipun PKP pengguna e-Faktur Client Desktop sudah update e-Faktur 3.0, tapi tetap harus berpindah ke aplikasi e-Faktur Web Based DJP di web-efaktur.pajak.go.id saat akan melaporkan SPT Masa PPN.

Karena DJP telah menutup pelaporan SPT Masa PPN di e-Filing dan e-SPT untuk melaporkan SPT Masa PPN.

DJP memindahkan platform pelaporan SPT Masa PPN ke aplikasi e-Faktur.

Jadi, ingat ya… lapor SPT Masa PPN tidak bisa lagi di e-Filing. Tapi lapor SPT Masa PPN wajib di e-Faktur.

Update sistem terbaru e-Faktur 3.0 DJP ini juga harus dilakukan pada server PJAP mitra resmi DJP, seperti Klikpajak.id.

Jadi, ketika Sobat Klikpajak menggunakan e-Faktur Klikpajak, bukan hanya dapat langsung memanfaatkan fitur prepopulated e-Faktur untuk membuat Faktur Pajaknya, tapi juga bisa lapor SPT Masa PPN di e-Faktur tanpa keluar atau pindah platform.

Ingin langsung menggunakan aplikasi e-Faktur 3.0 tanpa install aplikasinya? Langsung saja daftar dan aktifkan akun e-Faktur Sobat Klikpajak di https://my.klikpajak.id/register.

Kenapa urus Faktur Pajak lebih mudah di Klikpajak?

Melalui Klikpajak.id, Sobat Klikpajak dapat membuat berbagai macam Faktur pajak, mulai dari Faktur Pajak Pengganti, Retur, bahkan dapat menghapus draft Faktur Pajak, hingga bayar PPN dan lapor SPT Masa PPN dengan langkah-langkah yang mudah hanya dalam satu platform.

Bahkan administrasi e-Faktur semakin cepat dan praktis karena Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Sehingga Sobat Klikpajak dapat menarik data laporan keuangan yang akan dibuat Faktur Pajaknya dengan sangat mudah dan simpel.

Lihat beberapa tutorial penggunaan aplikasi e-Faktur Klikpajak berikut ini:

  1. Alur Pembuatan Faktur Pajak, Bayar PPN dan Lapor SPT Masa PPN di e-Faktur
  2. Tutorial Membuat Berbagai Jenis Faktur Pajak di e-Faktur
  3. Cara Menggunakan Prepopulated Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0
  4. Cara Lapor SPT Masa PPN Online Terbaru di e-Faktur Klikpajak

Penghapusan Sanksi Pidana Pajak Contoh Tindak Pidana Perpajakan

C. Cara Lapor Pajak di e-Filing Klikpajak, Gratis!

Melalui Klikpajak.id, Sobat Klikpajak tidak hanya dapat melakukan bayar pajak saja, tapi juga bisa melaporkan pajak yang dibayarkan.

Sobat Klikpajak dapat melaporkan pajak melalui e-Filing Klikpajak.

Melalui e-Filing Klikpajak, Sobat Klikpajak dapat melaporkan berbagai jenis SPT Tahunan/Masa PPh dengan langkah-langkah yang mudah.

“Lapor SPT di e-Filing Klikpajak juga gratis selamanya!”

Setelah menyampaikan SPT Pajak, Sobat Klikpajak akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP, yang berisi:

  • Informasi Nama Wajib Pajak (WP)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Tanggal pembuatan BPE
  • Jam pembuatan BPE
  • Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

Sobat Klikpajak juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Sebelum menyampaikan SPT pajak, terlebih dahulu Sobat Klikpajak harus melakukan daftar pajak online.

Setelah melalui tahap cara menghitung pajak penghasilan perusahaan, berikut cara lapor SPT pajak di e-Filing:

Sobat Klikpajak juga dapat mengetahui cara lapor SPT PPh Pribadi berikut ini:

Selengkapnya tutorial lapor SPT pajak lainnya:

Penghapusan Sanksi Pidana Pajak Contoh Tindak Pidana Perpajakan

D. Buat Kode Billing, Langsung Bayar Pajak dalam Satu Platform

Ingat, sebelum bayar atau setor pajak ke kas negara, Sobat Klikpajak harus membuat yang namanya Kode Billing dari DJP terlebih dahulu sebagai syarat bayar pajak.

Setelah mendapatkan Kode Billing dari DJP, selanjutnya membayar/menyetor pajak melalui ATM, internet banking atau teller bank/pos persepsi.

Pengetahuan membayar pajak online bagi perusahaan mutlak diperlukan.

Karena dengan sistem bayar pajak online ini, proses pembayaran pajak Sobat Klikpajak akan menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan lebih akurat.

“Tahukah? Kini Sobat Klikpajak dapat membuat Kode Billing sekaligus bayar billing-nya melalui virtual account bank hanya dalam satu platform di e-Billing Klikpajak.”

Klikpajak.id akan menerbitkan ID Billing Sobat Klikpajak resmi dari DJP dan Sobat Klikpajak dapat langsung membayar Pajak tanpa keluar dari platform. Karena e-Billing Klikpajak terintegrasi dengan bank persepsi yang ditunjuk DJP untuk menerima pembayaran/setoran pajak.

Melalui e-Billing Klikpajak, Sobat Klikpajak dapat membuat Kode Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan Masa Pajak yang diinginkan.

Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) akan disimpan dengan rapi dan aman pada fitur Arsip Pajak di Klikpajak.

Sistem e-Billing akan membimbing Sobat Klikpajak mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi.

Setelah pembayaran pajak selesai, Sobat Klikpajak akan langsung menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Langkah-Langkah Cara Membuat Kode Billing dan Bayar Billing di e-Billing

Perhitungan Bea Masuk dan Kalkulator Bea Masuk Bagi Importir

E. Dilengkapi Fitur ‘Multi Users dan Multi NPWP’ Unlimited, Gratis!

Klikpajak.id juga dilengkapi dengan fitur Multi Users dan Multi Company (NPWP) yang semakin membuat aktivitas perpajakan Sobat Klikpajak lebih efektif.

Fitur ‘Multi Users’ Klikpajak adalah fitur yang memungkinkan Sobat Klikpajak untuk dapat mengatur siapa saja cdan berapa banyak pengguna yang dapat mengakses akun aplikasi Klikpajak.id di bawah nama perusahaan yang sama.

Sedangkan fitur ‘Multi Company/NPWP’ adalah fitur yang memungkinkan Sobat Klikpajak untuk mengelola beberapa perusahaan dalam satu akun Klikpajak.

Lebih jelasnya, berikut cara kerja fitur Multi Users dan Multi Company.

Penghapusan Sanksi Pidana Pajak Contoh Tindak Pidana Perpajakan

Ketahui Aturan Tarif Sanksi Pajak Terbaru

Perlu diingat, aturan pengenaan sanksi denda telat lapor atau bayar pajak sudah berubah.

Terbaru, ketentuan tarif sanksi pajak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Berlaku tarif bunga sanksi administrasi pajak yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang perhitungannya mengacu pada suku bunga bank sentral Indonesia (Bank Indonesia/BI 7 days repo reserve rate).

Tarif bunga sanksi administrasi pajak yang ditetapkan Kementerian Keuangan ini digunakan sebagai dasar untuk menghitung besar sanksi pajak yang akan dikenakan pada wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan perpajakan berlaku.

“Jadi, tarif sanksi denda ini akan berbeda-beda setiap bulannya tergantung besar tarif bunga sanksi administrasi pajak yang ditetapkan Menkeu.”

Berikut dasar perhitungan sanksi denda pajak terbaru:

1. Sanksi denda terkait Surat Pemberitahuan (SPT)

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 5% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dikenakan pada Wajib Pajak (WP) yang:

  • Melakukan pembetulan SPT sendiri dan membuat utang pajak jadi lebih besar
  • Kurang bayar karena pembetulan SPT Tahunan/Masa
  • Terlambat membayar PPh Pasal 29 SPT Tahunan
  • Terlambat membayar SPT Masa

2. Sanksi denda tidak melunasi SPT kurang bayar

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 10% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Baca juga Ulasan Lengkap PPh Pasal 29: Pengertian, Subjek, Tarif, Contoh dan Cara Bayar

3. Sanksi denda tidak melunasi pajak kurang bayar dan mendapat SKPKB

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 15% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dikenakan pada WP yang tidak melunasi pajak kurang bayar dan telah mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

4. Sanksi denda tidak lapor SPT dan mengisi SPT tidak benar

Untuk sanksi denda ini tidak menggunakan tarif fluktuatif yang mengacu pada suku bunga acuan BI.

Sanksi denda tidak lapor SPT atau mengisi SPT dengan tidak benar atau tidak lengkap, maupun melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang bayar saat pengungkapan pelaporan pajak tidak benar.

5. Sanksi administratif PPh PKP kurang bayar

Sanksi administratif berupa bunga yang ditetapkan Menteri Keuangan dihitung sejak terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak hingga diterbitkannya Surat Tagihan (STP).

Temukan ketentuan terbaru tentang perpajakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 pada e-Book “Susunan dalam Satu Naskah UU Perpajakan (UU Cipta Kerja)”.

Setiap pembayaran dan pelaporan SPT pajak ada batas waktunya.

Untuk menghindari sanksi denda telat bayar pajak ataupun terlambat lapor SPT pajak, Klikpajak menyediakan kalender saku di Kalender Klikpajak.

Sobat Klikpajak dapat mengecek jadwal lapor ataupun bayar pajak kapan saja lebih mudah dan terhindar dari sanksi denda akibat terlambat bayar dan lapor pajak.

Klikpajak Dirancang untuk Memenuhi Kebutuhan Perpajakan Anda!

“Fitur lengkap Klikpajak membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Sobat Klikpajak para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Sobat Klikpajak yang berprofesi pada bagian keuangan atau sebagai tax officer di perusahaan.”

Sebagai mitra resmi DJP, Klikpajak akan membantu Sobat Klikpajak dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak Sobat Klikpajak dengan mudah.

Tinggal klik, semua urusan pajak Sobat Klikpajak selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis atau aktivitas Sobat Klikpajak dalam membuat Faktur Pajak, Bukti Pemotongan Pajak, penyampaian SPT Tahunan/Masa PPh dan PPN, serta berbagai aktivitas perpajakan lainnya secara efektif menghemat banyak waktu Sobat Klikpajak?

klikpajak support

“Jangan segan menghubungi kami, karena kami senang berbicara dengan Sobat Klikpajak. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya untuk memudahkan urusan perpajakan Sobat Klikpajak. Klikpajak by Mekari mengerti yang Sobat Klikpajak butuhkan.”

Cukup daftarkan email Sobat Klikpajak di www.klikpajak.id dan temukan bagaimana Sobat Klikpajak dapat melakukan urusan pajak dengan sangat menyenangkan. Lebih mudah dari sekadar yang dibayangkan.

Itulah tentang penghapusan sanksi pidana pajak bagi pengemplang pajak

Kini saatnya Sobat Klikpajak juga dapat mengetahui pemahaman tentang berbagai aktivitas pajak mulai dari cara menghitung, bayar dan lapor pajak secara komprehensif melalui Mekari University.

Asah kemampuan Sobat Klikpajak tentang perpajakan melalui kursus online di Mekari University, gratis!

Setelah menyelesaikan kursus online pajak ini, Sobat Klikpajak akan mendapatkan sertifikat dari Mekari University yang bisa menjadi portofolio Sobat Klikpajak di bidang perpajakan.

Karena belajar pajak itu mudah!

Tak perlu bayar, kemampuan pajak bisa bertambah melalui Kursus Pajak Online bersama Mekari University.

Jangan lupa, jika Sobat Klikpajak ingin lebih mudah melakukan pengelolaan pajak dan keuangan bisnis, gunakan aplikasi pajak online Klikpajak.id yang terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Klik banner di bawah ini untuk menjadwalkan demo online bersama tim konsultan kami.

Kategori : Berita Regulasi

PUBLISHED21 Jun 2021
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: