Pengertian Pajak Penghasilan Final (PPh Final), Simak di Sini

Pengertian Pajak Penghasilan Final (PPh Final)

Pengertian Pajak Penghasilan Final (PPh Final) berbeda dengan definisi dari pajak penghasilan tidak final. Perbedaan ini memengaruhi dasar penghitungan dari penghasilan yang dikenakan pajak.

Ada banyak jenis pengenaan pajak dari penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak (WP) yang didasarkan dari sumber pendapatannya dan juga jumlah penghasilan yang diperolehnya.

Secara umum, pajak penghasilan sendiri adalah pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh oleh WP Orang Pribadi maupun WP Badan/Perusahaan selama satu tahun pajak.

Lebih lengkapnya penjelasan mengenai Pajak Penghasilan (PPh) Final ini, berikut ulasan dari Klikpajak by Mekari.

 

Mengenal Pajak Penghasilan Final

Pajak Penghasilan Final atau yang juga disebut PPh Pasal 4 ayat (2) pada dasarnya merupakan pajak yang memiliki skema tarif dan cara perhitungan yang berbeda dengan pajak penghasilan non-final.

PPh Final ini langsung dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas berbagai jenis penghasilan yang diperoleh WP selama satu tahun berjalan.

Tujuan pemerintah menetapkan PPh Final adalah untuk meringankan beban WP dalam menunaikan kewajiban perpajakan.

Note: Terdampak Corona, UMKM Bisa Ajukan Bebas PPh Final

Ada dua pertimbangan yang mendasari keputusan tersebut, yaitu:

  • Penyederhanaan pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha
  • Memudahkan serta mengurangi beban administrasi  bagi wajib pajak

Mengingat pungutannya bersifat “langsung”, penghasilan yang dikenai PPh Final lantas dikecualikan dalam pajak terutang tahunan.

Namun terlepas dari hal itu, PPh Final tetap harus dilaporkan dalam SPT Tahunan.

Artinya, perhitungan PPh Final murni hanya berdasarkan penghasilan bruto dikalikan dengan tarif yang telah ditetapkan.

Tidak diakumulasikan dengan tarif progresif sesuai Undang-Undang PPh Pasal 17, biaya pengurang, dan tidak dapat dikreditkan di SPT Tahunan.

Oleh karena itu, wajib pajak yang penghasilannya telah dipotong dan menyetor sendiri PPh Final Terutang, dianggap telah melunasi pajak.

Ilustrasi menghitung pajak penghasilan final

Objek Pajak Penghasilan Final dan Tarifnya

Objek pajak penghasilan final adalah jenis penghasilan yang dikenai oleh PPh Final. Tarif PPh Final dari setiap objek pajak berbeda-beda.

Mengacu pada UU nomor 36 Tahun 2008, berikut objek PPh Final beserta tarifnya:

1. Hadiah berupa undian dikenakan tarif sebesar 25%  sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 132 Tahun 2000.

2. Bunga dari deposito dan jenis-jenis tabungan dikenakan tarif sebesar 20%. Ketentuan tarif ini diatur dalam PP 131/2000 serta turunannya Keputusan Menteri Keuangan No. 51/KMK.04/2001.

3. Bunga dari obligasi (surat dan utang negara):

  • Bunga dari obligasi dengan kupon bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Badan Usaha Tetap (BUT) dikenakan tarif 15%.
  • Bunga dari obligasi dengan kupon bagi Wajib Pajak luar negeri non BUT seusai Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dikenakan tarif 20%.

4. Bunga simpanan dari tabungan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota masing-masing dikenakan tarif 10 %, sebagaimana diatur dalam PP No. 15 Tahun 2009.

5. Dividen yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri dikenakan tarif 10% sebagaimana telah diatur dalam Pasal 17 ayat 2C.

6. Peredaran bruto (omzet penjualan) sebuah usaha di bawah Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak yang awalnya dikenakan tarif 1% menurut PP No. 46 Tahun 2013, diturunkan menjadi 0,5% melalui PP Nomor 23 Tahun 2018.

Note: Pemahaman Pajak Profesi dan Rumus Perhitungan Pajak Penghasilannya

7. Transaksi saham dan sekuritas lainnya, termasuk transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan mitra atau pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura atau usaha dikenakan tarif 0,1% sebagaimana tercantum dalam PP No. 14 Tahun 1997.

8. Transaksi penjualan saham pendiri dan saham bukan pendiri dikenakan tarif masing-masing 0,5% dan 0,1%. Ketentuan ini seperti yang tercantum dalam PP No. 14 Tahun 1997.

9. Transaksi derivatif berjangka panjang yang telah diperdagangkan di bursa efek dikenakan tarif 2,5% sebagaimana telah diatur PP No. 17 Tahun 2009.

10. Transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan termasuk usaha real estate dikenakan tarif 5% seperti tercantum dalam PP No.71 Tahun 2008.

11. Usaha jasa konstruksi dikenakan tarif 2-6%. Hal ini dijelaskan dalam PP No. 51 Tahun 2008 serta turunannya PP No. 40 Tahun 2009.

12. Wajib Pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dikenakan tarif 5%.

13. Persewaan atas tanah dan bangunan dikenakan tarif 10%  sebagaimana diatur PP No. 29 Tahun 1996 dan juga turunannya PP No. 5 Tahun 2002.

14. Pengalihan Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana oleh Wajib Pajak yang usaha pokoknya melakukan Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dikenakan tarif 1%.

Ilustrasi UMKM yang juga dikenakan tarif pajak penghasilan final

Batas Waktu Lapor dan Bayar Pajak Penghasilan Final

Masing-masing jenis pajak penghasilan harus dilaporkan dan dibayarkan sebelum tenggat waktu yang telah ditentukan pemerintah.

Berikut ketentuan pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan final:

  • PPh atas omzet penjualan (peredaran bruto) usaha harus dibayarkan setiap tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Apabila telah melakukan validasi NTPN, wajib pajak tidak perlu melaporkannya, namun cukup melampirkan laporan PPh Final 0,5% pada pelaporan SPT Tahunan badan atau pribadi (SPT 1770).
  • PPh atas hadiah undian harus dibayarkan pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak dan harus dilaporkan 20 hari setelah masa pajak berakhir.
  • PPh atas transaksi penjualan saham harus dibayarkan pada tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan dilakukannya transaksi penjualan saham. Sementaranya pelaporannya adalah tanggal 25 bulan berikutnya setelah bulan dilakukannya transaksi penjualan saham.
  • PPh atas bunga deposito atau tabungan, diskonto, SBI dan lain sebagainya harus dibayarkan pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak dan dilaporkan 20 hari setelah masa pajak berakhir.
  • PPh atas jasa konstruksi harus dibayarkan pada tanggal 10 (bagi pemotong pajak) atau tanggal 15 (bagi WP jasa konstruksi) dari bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan dilaporkan 20 hari setelah masa pajak berakhir.
  • PPh atas persewaan tanah dan/atau bangunan harus dibayarkan pada tanggal 10 (bagi pemotong pajak) atau tanggal 15 (bagi WP pengusaha persewaan) dari bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan dilaporkan 20 hari setelah masa pajak berakhir.

Itulah batas waktu pelaporan dan pembayaran masing-masing jenis pajak penghasilan. Sebaiknya, Anda melaporkan dan membayarkan pajak penghasilan tepat waktu agar tidak terkena sanksi.

Agar terhindar dari keterlambatan pembayaran dan pelaporan SPT pajak, miliki kalender saku pajak yang mudah untuk dicek kapan pun dan di mana pun Anda berada.

Lihat semua jadwal pembayaran dan pelaporan pajak di Kalender Pajak Klikpajak.

Manfaatkan Sistem ‘Cloud’ agar Mudah Urus Pajak

Untuk memudahkan Anda dalam melakukan aktivitas perpajakan seperti menghitung, membayar, melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak hingga mengarsipkan pajak, manfaatkan teknologi komputasi awan (cloud computing).

Cloud adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna.

Teknologi ini memudahkan penggunanya untuk menjalankan program tanpa harus memasang (instal) aplikasi terlebih dahulu.

Sistem cloud juga memudahkan dalam mengakses data dan informasi melalui internet secara cepat.

Klikpajak.id didukung dengan teknologi berbasis cloud atau komputasi awan yang bisa menyimpan berbagai riwayat pembayaran atau bukti pelaporan pajak Anda dengan aman.

Sehingga Anda tidak perlu khawatir lagi bukti bayar atau lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop.

Dengan mengadopsi teknologi cloud ini pula, Anda bisa urus pajak melalui aplikasi Klikpajak.id hanya dengan ponsel (smartphone).

Ilustrasi teknologi cloud yang memudahkan aktivitas perpajakan secara online

Lapor Pajak ‘Online’ Mudah di Klikpajak

Anda akan mendapatkan kemudahan cara lapor SPT Tahunan/Masa pajak dengan menggunakan aplikasi e-Filing Klikpajak karena akan dipandu dengan langkah-langkah yang mudah.

Selain itu, melaporkan seluruh jenis SPT melalui e-Filing Klikpajak gratis selamanya dan bisa dilakukan kapan saja serta di mana saja, seperti:

  • Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Badan
  • SPT Masa (Bulanan) Pajak
  • SPT Tahunan Pajak Pribadi

Note: Langkah-langkah mudah menyampaikan SPT pajak melalui e-Filing Klikpajak, bisa Anda lihat di SINI.

Setelah menyampaikan SPT Pajak, Anda akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP, yang berisi:

  • Informasi Nama Wajib Pajak (WP)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Tanggal pembuatan BPE
  • Jam pembuatan BPE
  • Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

Melalui Klikpajak, Anda juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Contoh fitur membuat Faktur Pajak Elektronik di e-Faktur Klikpajak

Fitur Lengkap Klikpajak: Buat Kode Billing, e-Faktur, Bukti Potong

“Klikpajak memiliki fitur lengkap sebagai aplikasi pajak online yang membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Anda para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Anda yang bekerja pada bagian keuangan atau sebagai tax officer di perusahaan.”

Anda dapat nyaman menggunakan aplikasi Klikpajak karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin.

Sebab Klikpajak sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standar Internasional ISO yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Apa saja fitur lengkap Klikpajak yang semakin memudahkan Anda dalam melakukan aktivitas perpajakan?

Contoh BPE yang diterbitkan Klikpajak resmi dari DJP

e-Billing Klikpajak

Sistem e-Billing akan membimbing Anda mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi.

Sebelum menyetor pajak, Anda perlu mendapatkan Kode Billing atau ID Billing terlebih dahulu dari DJP melalui e-Billing.

Anda bisa membuat ID Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan masa pajak yang diinginkan.

Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) juga akan disimpan dengan rapi dan aman pada Arsip Pajak di Klikpajak.

e-Faktur Klikpajak

Melalui fitur e-Faktur yang terintegrasi dalam satu platform, Anda dapat mengelola administrasi perpajakan mulai dari:

  • Faktur Pajak Masukan
  • Faktur Pajak Keluaran
  • Membuat Faktur Pajak Retur
  • Mengelola Faktur Pajak Masukan, Keluaran, dan Retur

Anda akan dipandu dengan langkah-langkah penggunaan fitur e-Faktur yang mudah dan sederhana.

Panduan langkah-langkah cara membuat e-Faktur dan contoh perhitungan PPN serta pelaporan SPT Masa PPN selengkapnya bisa lihat di SINI.

Fitur e-Faktur Klikpajak juga memudahkan Anda mengelola Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) dan memperoleh Surat Pemberitahuan (Pajak Pertambahan Nilai) PPN sesuai data yang diunggah ke DJP.

Note: Anda juga dapat menginput data Faktur Masukan menggunakan Scan QR Code e-Faktur Klikpajak secara gratis. Langkah-langkah input Faktur Pajak Masukan lewat handphone selengkapnya lihat di SINI.

Contoh membuat bukti potong PPh 23/26 di e-Bupot Klikpajak

e-Bupot Klikpajak

Klikpajak juga dilengkapi fitur e-Bupot yang memudahkan Anda menerbitkan Bukti Potong dan mengelola bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah.

Seperti diketahui, melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-269/PJ/2020, mulai 1 Agustus 2020 setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama seluruh Indonesia, harus membuat bukti potong pajak dan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 23/26 secara elektronik melalui aplikasi e-Bupot.

Kini, penerapan wajib e-Bupot secara nasional berlaku mulai 1 September 2020 melalui KEP-368/PJ/2020 yang menyebutkan:

“Semua wajib pajak yang telah memenuhi ketentuan Pasal 6 dari PER-04/PJ/2017 sudah langsung diwajibkan membuat SPT masa PPh Pasal 23/26 dan membuat bukti pemotongan secara elektronik melalui e-Bupot mulai September 2020.”

Keunggulan e-Bupot Klikpajak

e-Bupot Klikpajak memiliki keunggulan yang bisa Anda manfaatkan untuk membantu bisnis perusahaan, di antaranya:

  • Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efisien dan ramah penggunaan (user friendly).
  • Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26.
  • Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi.
  • Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah.
  • Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan aman, baik di PJAP dan DJP karena Klikpajak menggunakan teknologi cloud. Sehingga tak perlu khawatir bukti potong dan lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop karena Anda tetap bisa mengaksesnya di mana pun.
  • Keamanan dan kerahasiaan data terjamin karena Klikpajak sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standar Internasional ISO, yang menjadi standar keamanan sistem teknologi informasi.
  • e-Bupot Klikpajak juga terintegrasi dengan sistem pembukuan akuntansi online Jurnal.id, sehingga semakin mudah dalam pembuatan bukti potong.
  • e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale up sesuai kebutuhan.
  • Layanan support pajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui.
  • Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data faktur pajak atas transaksi yang dilakukan.

Note: Langkah-langkah membuat bukti potong PPh Pasal 23/26 dan penjelasan lengkap mengenai bukti pemotongan, baca di SINI.

Contoh fitur aplikasi akuntansi online Jurnal.id yang terintegrasi dengan support system pajak online Klikpajak.id

Terintegrasi dengan Aplikasi Akuntansi ‘Online’

Kelebihan lain Klikpajak adalah bisa menarik data langsung dari laporan keuangan pengguna aplikasi akuntansi online. Salah satunya adalah Jurnal.id.

Anda semakin mudah dalam membuat dan mengelola e-Faktur serta e-Bupot karena Klikpajak bisa menarik data langsung dari laporan keuangan pengguna aplikasi akuntansi online seperti Jurnal by Mekari – Simple Online Accounting Software.

Ini adalah teknologi canggih berbasis API integration yang membuat proses pengolahan data pajak dari bagian accounting (keuangan) lebih cepat dan mudah.

Sehingga proses pengelolaan pajak jadi makin gampang dan tepat hanya dengan Klikpajak.

Tim ‘Support’ Klikpajak Siap Membantu Anda!

Sebagai mitra resmi DJP, KlikPajak akan membantu Anda dalam menghitung, membayar hingga melaporkan kegiatan perpajakan. Tinggal klik, semua urusan pajak Anda selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis Anda dalam membuat Faktur Pajak secara efektif yang dapat menghemat banyak waktu Anda?

“Kami senang berbicara dengan Anda. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya. Klikpajak mengerti yang Anda butuhkan.”

Cukup daftarkan email Anda di www.klikpajak.id dan manfaatkan kemudahan dalam mengurus perpajakan Anda mulai dari menghitung, membayar hingga melaporkan pajak hanya dalam satu platform.


PUBLISHED20 Sep 2020
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: