Pemutihan Pajak Kendaraan Diperpanjang hingga Akhir Tahun

Pemutihan Pajak Kendaraan Diperpanjang hingga Akhir Tahun: Jadwal dan Caranya

Kendaraan roda empat dan roda dua di Indonesia masuk kategori barang mewah sehingga dikenakan pajak. Ketahui jadwal dan cara pemutihan pajak kendaraan yang diperpanjang hingga akhir tahun ini.

Seseorang harus membayar Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) saat melakukan transaksi jual-beli kendaraan.

Dia juga dikenakan pajak pemakaian kendaraan yang harus dibayarkan setiap tahunnya atau disebut Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Dengan begitu, memiliki kendaraan kadang sebuah beban keuangan bagi pemiliknya karena harus membayar pajak setiap tahun.

Tidak jarang, ada beberapa pemilik kendaraan yang menunggak PKB atau terlambat membayarnya.

Pemutihan Pajak Kendaraan di Beberapa Kota

Akan tetapi, saat ini ada kabar gembira bagi para pemilik kendaraan bermotor karena beberapa pemerintah provinsi menerbitkan kebijakan pemutihan denda PKB.

Pemutihan ini dampak dari pandemi Virus Corona (Covid-19), yang telah membuat perekonomian menurun.

Pemutihan dilakukan dengan membebaskan denda PKB dan sanksi administratif lainnya.

Periode pemutihan PKB berbeda di setiap daerah yang memberlakukannya, namun sebagian besar berlangsung hingga akhir 2020.

Sejumlah pemerintah daerah juga ada yang memberikan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Semua ini ditujukan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat karena dampak wabah virus corona dan tetap menambah pemasukan di sektor pajak.

Seperti apa keringan berupa pemutihan pajak kenderaan ini dan bagaimana cara pengajuannya serta jadwalnya, berikut ulasan Klikpajak by Mekari.

Proses Pemutihan Pajak Kendaraan dan BBNKB

Syarat administratif untuk mengikuti pemutihan ini sama seperti standar pengurusan pajak kendaraan biasa.

Perbedaannya, hanya dihapuskan yang menunggak pajak, misalnya tunggakan pajak dua tahun menjadi cukup bayar satu tahun dan denda PKB (denda terlambat membayar pajak).

Untuk memproses pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) syarat yang harus dipersiapkan cukup Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

Selanjutnya, tinggal datangi kantor Samsat terdekat.

Note: Cara Menghitung Pajak Kendaraan, Tarif Progresifnya dan Aturan Lapor SPT Pajaknya

Sedangkan untuk bisa menikmati pembebasan BBNKB, langkah yang harus ditemmpuh adalah:

  • Siapkan dokumen asli dan fotokopi untuk STNK, KTP, BPKB dan kuitansi pembelian motor yang ditandatangani di atas meterai.
  • Datangi kantor Samsat sambil membawa ketiga dokumen asli dan fotokopi tersebut (KTP, STNK dan BPKB).

Ingat, untuk BPKB asli dan kuitansi pembelian kendaraan harus dimasukkan dalam map terpisah.

Apabila terdapat perbedaan wilayah domisili antara pemohon pemutihan BBNKB dengan wilayah dalam dokumen kendaraan, maka pemohon harus menjalani proses cabut berkas dulu.

  • Cek fisik. Kendaraan yang akan balik nama harus dibawa ke tempat cek fisik.

Setelah pemeriksaan fisik selesai, pemohon akan diberi lembaran hasil cek fisik untuk dilampirkan bersama dokumen lainnya, lalu dibawa ke loket yang sudah ditunjuk untuk pengesahan cek fisik khusus balik nama (tukar nama).

  • Daftar balik nama. Hal ini bisa dilakukan di loket pendaftaran balik nama yang terletak di dalam gedung Samsat.

Berkas yang harus disiapkan cukup dokumen asli dan fotokopi STNK, KTP, BPKB, hasil cek fisik yang telah divalidasi, dan kuitansi pembelian kendaraan yang ditandatangani di atas materai Rp6.000.

  • Setelah dokumen tersebut diperiksa, pemohon diberi formulir oleh petugas untuk diisi.
  • Langkah selanjutnya, tunggu panggilan, yang akan menginformasikan berkas sedang diproses dan dokumen asli ( BPKB dan KTP) dikembalikan.
  • Lakukan pembayaran biaya pendaftaran balik nama.
  • Pemohon akan diberikan bukti tanda terima dan biasanya pemohon akan diminta kembali lagi sekitar 2 – 5 hari.
  • Lalu datang sesuai jadwal yang sudah ditentukan ke Kantor Samsat dengan membawa lembaran tanda terima dan BPKB asli.
  • Serahkan dokumen itu ke loket pendaftaran balik nama bersama fotokopi kuitansi pembelian dan hasil pemeriksaan cek fisik kepada petugas.
  • Setelah data dicocokkan oleh petugas, BPKB akan diserahkan tanpa harus membayar biaya lagi. 

Ilustrasi pajak kendaraan bermotor

Jadwal Pemutihan Pajak Kendaraan 

Jadwal pemutihan PKB di setiap daerah rupanya berbeda-beda. Untuk itu, pemilik kendaraan sebaiknya segera meluangkan waktu bila ingin menikmati fasilitas pemutihan PKB ini.

Berikut jadwal pemutihan PKB di delapan wilayah di Indonesia:

1. Jawa Tengah 

Kebijakan pemutihan PKB berupa penghapusan denda PKB berlaku mulai 19 Oktober – 19 Desember 2020.

Asyiknya, pemutihan pajak ini tidak hanya berlaku bagi individu pemilik kendaraan, tetapi juga perusahaan pemilik transportasi umum swasta maupun pemerintah daerah.

Kebijakan ini sesuai dengan Peraturan Gubernut (Pergub) Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor Bagi Masyarakat Jawa Tengah.

Penghapusan denda pajak ini diharapkan dapat meringankan beban masyarakat di tengah pandemi Covid-19, meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor, serta mengurangi tunggakan pajak kendaraan bermotor.

Note: Pajak Nasional dan Pajak Daerah, Kenali Perbedaannya!

2. Yogyakarta

Melalui Pergub nomor 82 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Pergub DIY Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penghapusan Sanksi Administratif PKB dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memperpanjang pemutihan PKB di tengah pandemi Covid-19 sampai 31 Desember 2020.

Dispensasi denda pajak ini untuk ketiga kalinya. Untuk BBNKB yang dihapus hanya dendanya, sedangkan biayanya tetap dikenakan.

Ilustrasi denda pajak kendaraan

3. Jawa Barat

Selain denda pajak kendaraan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menerapkan pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) serta tarif pajak progresif untuk pokok tunggakan.

Ada juga pemberian potongan PKB untuk tunggakan pajak ke-5 serta diskon untuk BBNKB I. Semua insentif ini berlaku hingga 23 Desember 2020.

4. Jawa Timur

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur juga menerapkan pemutihan PKB dan pembebasan BBNKB untuk penyerahan kedua dan selanjutnya.

Kebijakan ini berlaku mulai 1 September – 28 November 2020. 

Masyarakat diharapkan memanfaatkan kesempatan ini untuk melunasi tunggakan pajak dan balik nama kendaraan jika kendaraannya masih menggunakan nama orang lain.

Note: Pajak Restoran: Pengertian, Tarif, Hitung, Bayar dan Lapor PB1

5. Bali

Bali juga memberlakukan pemutihan PKB berupa penghapusan denda PKB. Keringanan ini berlaku hingga 18 Desember 2020.

Kebijakan ini berlaku pula untuk BBNKB. Dispensasi pajak ini sesuai Pergub Bali Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif Dilakukan Terhadap Proses Pendaftaran, Penetapan dan Pembayaran.

Sebelumnya, Pemprov Bali sudah menerapkan dispensasi pajak ini pada 21 April – 28 Agustus 2020.

Masyarakat diharapkan bisa memanfaatkan kemudahan ini dengan melunasi tunggakannya.

Kebijakan ini diharapkan bisa meningkatkan pula pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan.

Ilustrasi pajak kendaraan bermotor

6. Bengkulu

Masyarakat Bengkulu bisa menikmati pemutihan PKB serta BBNKB.

Pemprov Bengkulu menerapkan kebijakan ini mulai 11 Agustus 2020 sampai 11 Desember 2020.

7. Sumatra Barat

Pemprov Sumatera Barat memberlakukan pemutihan PKB. Sanksi administratif atas keterlambatan membayar pajak dihapuskan.

Pemprov Sumatera Barat juga memberikan dispensasi untuk BBNKB serta sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ).

Pemutihan PKB ini berlaku hanya sampai 31 Oktober 2020.

Note: Samsat Online, Aplikasi Cek dan Bayar Pajak Kendaraan

8. Bangka Belitung

Masyarakat yang tinggal di Bangka Belitung, bisa juga memanfaatkan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung telah berinisiatif menerbitkan kebijakan pemutihan BBNKB, selain penghapusan sanksi administrasi PKB.

Inisiatif ini untuk meringankan masyarakat yang terdampak secara ekonomi oleh pandemi Covid-19.

Kebijakan ini dikuatkan lewat surat Pergub 66 Tahun 2020 yang ditandatangani 21 Oktober 2020, namun pemutihan berlaku per 1 November 2020 – 31 Januari 2021.

Ilustrasi antrean bayar pajak kendaraan bermotor di Samsat

Laporkan Kendaraan Anda Saat Isi SPT Pajak

Pada saat mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Anda, jangan lupa untuk mengisi bagian kolom pelaporan kepemilikan harta saat ini, termasuk kendaraan bermotor yang Anda miliki.

“Ingat, kepemilikan kendaraan bermotor yang dilaporkan pada saat mengisi SPT Pajak tidak akan membuat Anda diharuskan membayar pajak lagi hanya karena memiliki kendaraan tersebut. Artinya, Anda hanya perlu melaporkan saja kepemilikan kendaraan bermotor pada kolom ‘Harta’ saja.”

Dalam buku petunjuk pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi secara global disebutkan, kategori harta yang harus dilaporkan dalam SPT Pajak Penghasilan Pribadi adalah:

  • Dalam bentuk kas dan setara kas
  • Piutang
  • Investasi
  • Alat transportasi
  • Harta bergerak lainnya
  • Harta tidak bergerak

Sedangkan sub kategorinya secara spesifik yang harus dilaporkan dalam pengisian SPT Tahunan PPh Pribadi adalah:

  • Uang tunai
  • Tabungan saham
  • Obligasi
  • Surat utang
  • Reksadana
  • Sepeda motor
  • Mobil
  • Logam mulia
  • Peralatan elektronik
  • Tanah
  • Bangunan

Anda tidak akan dipungut bayar pajak atas kepemilikan kendaraan bermotor dalam SPT Pajak tersebut. Anda hanya diwajibkan untuk melaporkannya saja saat pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pribadi.

Sebab pajak kendaraan Anda sudah dibayar sebelumnya pada saat pembayaran pajak progresif mobil atau motor sebelum mengisi dan melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan tersebut.

Ngomong-ngomong lapor SPT Tahunan Pajak, Anda bisa melaporkan pajak secara online melalui e-Filing Klikpajak.id.

Klikpajak adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang membantu proses bayar, lapor hingga pengelolaan pajak yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-169/PJ/2018.

Ilustrasi lapor pajak online

Fitur Lengkap Klikpajak: Bayar dan Lapor Pajak dalam Satu Platform

Klikpajak.id memiliki fitur lengkap yang memudahkan urusan perpajakan Anda, mulai dari membuat e-Faktur, bukti potong, membayar pajak hingga melaporkan pajak hanya dalam satu platform.

Berikut fitur-fitur Klikpajak.id yang memudahkan Anda melakukan administrasi perpajakan menggunakan aplikasi pajak online mitra resmi DJP ini.

a. Membuat e-Faktur dan Lapor SPT Masa PPN Tanpa ‘Install’ Aplikasi

Melalui e-Faktur Klikpajak, Anda dapat memanfaatkan fitur prepopulated pada e-Faktur 3.0 tanpa harus repot-repot melakukan instalasi dengan download patch terbaru untuk update fitur DJP ini.

“Langsung gunakan aplikasinya, biar Klikpajak yang mengurus sistemnya untuk mempermudah pembuatan e-Faktur dan pelaporan SPT Masa PPN Anda.”

Karena Klikpajak merupakan aplikasi pajak berbasis web (web based) yang didukung dengan teknologi cloud.

Cloud computing atau komputasi awan adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna.

Melalui teknologi cloud, Anda bisa menggunakan aplikasi tanpa harus mengunduh (download) dan memasang (install) aplikasi terlebih dahulu.

Bahkan pembuatan dan pengelolaan e-Faktur Anda semakin cepat karena salah satu kelebihan Klikpajak adalah terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal by Mekari Simple Online Accounting Software.

Anda dapat menarik data langsung dari pembukuan atau laporan keuangan Jurnal.id tanpa harus keluar masuk platform lagi.

Tentu saja, hal ini semakin menghemat waktu Anda, bukan?

Cara Membuat e-Faktur dan Pelaporan SPT Masa PPN

Jadi, kemudahan berlipat Anda dapatkan dengan menggunakan e-Faktur Klikpajak adalah:

  • Langsung menggunakan aplikasi e-Faktur tanpainstall terlebih dahulu
  • Tidak perlu input data satu per satu secara manual saat membuat e-Faktur karena bisa langsung menarik data transaksi dari laporan keuangan ‘online’
  • Membuat e-Faktur dan menyampaikan SPT Masa PPN lebih praktis dengan sistem yang terintegrasi dengan Jurnal.id

Untuk mengetahui bagaimana cara membuat e-Faktur, bayar PPN dan melaporkan SPT Masa PPN, lihat tutorialnya di SINI.

Lebih jelasnya bagaimana cara membuat:

  • Cara membuat Faktur Keluaran
  • Membuat Faktur Pengganti
  • Cara membuat Faktur Pajak Pembatalan
  • Membuat Faktur Pajak Retur
  • Cara menghapus ‘Draft’ Faktur Pajak

Berikut panduan langkah-langkah membuat berbagai jenis Faktur Pajak melalui e-Faktur ‘Online’.

Contoh fitur membuat Faktur Pajak di e-Faktur Klikpajak

b. Anda Bisa Membuat Bukti Potong PPh 23/26 di e-Bupot Klikpajak

Klikpajak juga dilengkapi fitur e-Bupot yang memudahkan Anda menerbitkan Bukti Potong dan mengelola bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah.

Bahkan melalui fitur e-Bupot Klikpajak, Anda dapat langsung menarik data laporan keuangan elektronik yang akan dibuatkan bukti pemotongan pajaknya maupun pelaporan SPT PPh 23/26.

Wajib e-Bupot

Seperti diketahui, baik WP Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun Non-PKP yang melakukan transaksi yang mengharuskan membuat bukti pemotongan PPh 23/26 wajib menggunakan e-Bupot mulai 1 Oktober untuk masa pajak September 2020.

Wajib e-Bupot bagi WP PKP dan Non-PKP ini diatur dalam Kepdirjen Nomor KEP-368/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23/26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Berdasarkan PER-04/PJ/2017.

Note: Tutorial Langkah-Langkah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT PPh 23/26 di e-Bupot

Keunggulan e-Bupot Klikpajak

Berikut keunggulan e-Bupot Klikpajak yang dapat membantu bisnis perusahaan:

  • Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efisien dan ramah penggunaan (user friendly).
  • Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26.
  • Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi.
  • Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah.
  • Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan aman, baik di Klikpajak dan DJP.
  • e-Bupot Klikpajak juga terintegrasi dengan sistem pembukuan akuntansi online Jurnal.id, sehingga semakin mudah dalam pembuatan bukti potong.
  • e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale up sesuai kebutuhan.
  • Layanan support pajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui.
  • Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data faktur pajak atas transaksi yang dilakukan.

Contoh fitur membuat bukti potong PPh Pasal 23/26 di e-Bupot Klikpajak

c. Anda Dapat Membuat Kode Billing Sekaligus Bayar Pajak di e-Billing

Sebelum menyetor pajak, Anda perlu mendapatkan Kode Billing atau ID Billing terlebih dahulu dari DJP sebagai syarat untuk membayar pajak.

Melalui e-Billing Klikpajak, Anda dapat membuat Kode Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan masa pajak yang diinginkan.

Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) juga akan disimpan dengan rapi dan aman pada Arsip Pajak di Klikpajak.

Sistem e-Billing akan membimbing Anda mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi.

“Klikpajak akan menerbitkan ID Billing Anda resmi dari DJP dan Anda dapat langsung membayar pajak tanpa harus keluar dari platform. Karena e-Billing Klikpajak terintegrasi dengan bank persepsi yang ditunjuk DJP untuk menerima pembayaran/setoran pajak.”

Setelah pembayaran pajak selesai, Anda akan langsung menerima Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) resmi dari DJP.

Note: Langkah-langkah cara membuat Kode Billing dan Bayar Billing, selengkapnya lihat di SINI.

Contoh fitur membuat Kode Billing dan bayar billing di e-Billing Klikpajak

d. Lapor SPT Pajak di e-Filing Klikpajak Gratis!

Melalui e-Filing Klikpajak, Anda dapat melaporkan semua jenis SPT Tahunan/Masa dengan langkah-langkah yang mudah.

Lapor SPT pajak di e-Filing Klikpajak juga gratis selamanya, seperti:

  • SPT Tahunan Pajak Badan
  • SPT Masa (Bulanan) Pajak
  • SPT Tahunan Pajak Pribadi

Setelah menyampaikan SPT Pajak, Anda akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP, yang berisi:

  • Informasi Nama Wajib Pajak (WP)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Tanggal pembuatan BPE
  • Jam pembuatan BPE
  • Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

Melalui Klikpajak, Anda juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Note: Tutorial Langkah-Langkah Lapor SPT Pajak di e-Filing

Mudah Lihat Batas Waktu Bayar dan Lapor Pajak

Tak perlu bingung kapan waktunya harus membayar dan melaporkan pajak Anda tepat waktu.

Hindari sanksi atau denda telat bayar dan lapor pajak, lebih mudah lihat semua jadwal pembayaran dan pelaporan pajak pada kalender saku di Kalender Pajak Klikpajak.

Bagaimana dengan keamanan data?

Tenang, Anda dapat menyimpan berbagai riwayat pembayaran atau bukti pelaporan pajak maupun aktivitas pajak lainnya dengan nyaman, karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin.

Sebab Klikpajak sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standar Internasional ISO yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Sehingga Anda tidak perlu khawatir kehilangan bukti bayar atau lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop.

Ilustrasi keamanan data sistem keamanan teknologi cloud yang berlapis

Administrasi Perpajakan Makin Mudah karena Terhubung Jurnal.id

Agar semakin mudah dan praktis dalam melakukan administrasi perpajakan Anda, gunakan juga pembukuan dan laporan keuangan dalam aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Karena aplikasi pajak online Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Anda dapat menarik data transaksi dalam laporkan keuangan untuk langsung dibuatkan Faktur Pajaknya maupun Bukti Pemotongan pajaknya serta langsung saat diperlukan untuk melaporkan SPT pajaknya dengan cepat dalam satu platform.

Integrasi dengan Jurnal by Mekari ini merupakan teknologi canggih berbasis API integration yang membuat proses pengolahan data pajak dari bagian keuangan (accounting) lebih cepat dan mudah.

Jurnal.id adalah software akuntansi online berbasis cloud dengan laporan keuangan lengkap seperti:

  • Neraca keuangan
  • Arus kas
  • Laba-rugi

Dan lainnya yang memudahkan Anda mengelola faktur, biaya, stok barang, cash link atau transfer langsung dalam aplikasi, hingga melihat ringkasan bisnis dari smartphone Anda.

Note: Ingin mengetahui bagaimana integrasi aplikasi akuntansi online Jurnal.id dan aplikasi pajak online Klikpajak.id ini semakin mempermudah urusan Anda, selengkapnya lihat di SINI.

Contoh fitur aplikasi akuntansi online Jurnal.id yang terintegrasi dengan aplikasi pajak online Klikpajak.id

Tim ‘Support’ Klikpajak Selalu Siap Membantu Anda!

“Fitur Klikpajak membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Anda para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Anda yang berprofesi pada bagian keuangan atau sebagai tax officer di perusahaan.”

Sebagai mitra resmi DJP, Klikpajak akan membantu Anda dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak Anda.

Tinggal klik, semua urusan pajak Anda selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis atau aktivitas Anda dalam membuat Faktur Pajak, Bukti Pemotongan pajak, penyampaian SPT Tahunan/Masa PPh dan PPN, serta berbagai aktivitas perpajakan lainnya secara efektif yang dapat menghemat banyak waktu Anda?

“Jangan segan menghubungi kami, karena kami senang berbicara dengan Anda. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya untuk memudahkan Anda. Klikpajak mengerti yang Anda butuhkan.”

Cukup daftarkan email Anda di www.klikpajak.id dan temukan bagaimana Anda dapat melakukan urusan pajak dengan sangat menyenangkan. Lebih mudah dari sekadar yang Anda bayangkan.


PUBLISHED07 Nov 2020
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: