KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) dan Fungsinya bagi Eksportir

KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) dan Fungsinya bagi Eksportir

Ada banyak bentuk insentif yang dikeluarkan pemerintah untuk mendorong pelaku industri berkembang dan meningkatkan perekonomian nasional. Kali ini Klikpajak by Mekari akan mengulas salah satu kebijakan pemerintah terkait fasilitas KITE atau Kemudahan Impor Tujuan Ekspor yang perlu dipahami fungsinya bagi eksportir.

Tentu saja, fasilitas KITE ini akan sangat dibutuhkan bagi perlaku usaha yang berorientasi ekspor.

Sebelum membahas terkait apa itu KITE, Klikpajak.id akan mengingatkan Sobat Klikpajak pentingnya mengelola pajak dan keuangan usaha agar bisnis dapat berjalan serta berkembang dengan baik.

Ingin kelola pajak dan keuangan bisnis dengan mudah?

Ikuti demo online cara mengelola perpajakan dan laporan keuangan perusahaan atau usaha dengan praktis di Klikpajak Demo Jurnal, kami dapat menyesuaikan waktu Sobat Klikpajak kapan saja.

Kembali pada topik pembahasan terkait apa itu KITE dan fungsinya bagi pelaku usaha ekspotir, untuk lebih detailnya dapat Sobat Klikpajak simak ulasan dari Klikpajak by Mekari berikut ini.

Harapannya, Sobat Klikpajak dapat memanfaatkan fasilitas KITE atau Kemudahan Impor Tujuan Ekspor ini untuk memudahkan importasi yang diperlukan guna mendukung bisnis inti Sobat Klikpajak sebagai eksportir.

Apa itu KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor)?

Tidak semua perusahaan dapat memanfaatkan fasilitas KITE.

Artinya, KITE hanya diberikan kepada perusahaan yang berorientasi ekspor.

Sebagai upaya mendukung peningkatan ekspor, fasilitas KITE ini diberikan kepada industri yang memenuhi syarat sebagai penerima KITE.

KITE merupakan salah satu fasilitas Menteri Keuangan RI, namun pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). 

Jadi, Kemudahan Impor Tujuan Ekspor atau KITE adalah perlakuan kepada barang impor atau barang rakitan yang akan diekspor dan dapat diberikan keringanan Bea Masuk (BM). 

Ketentuan mengenai KITE ini diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 tentang Kepabeanan. 

Note: Harmonized System dan Cara Mencari Tarif Kode HS (HS Code) bagi Importir-Eksportir

a. Fungsi KITE atau Kemudahan Ekspor Tujuan Ekspor

Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa KITE ini merupakan kemudahan impor untuk industri yang inti bisnisnya adalah berorientasi pada ekspor, maka fungsi KITE adalah untuk mengurangi biaya produksi eksportir.

Dengan demikian eksportir Indonesia terbantu dalam meningkatkan kapasitas produksi sehingga volume ekspor juga dapat meningkat.

Tentu saja, tidak sembarang produk dapat diimpor.

Importasi dengan fasilitas KITE ini hanya dapat untuk mengimpor bahan baku sebagai pendukung produksi yang nantinya menjadi produk jadi yang siap diekspor.

Dengan menggunakan fasilitas ini, maka barang impor yang diolah, dirakit atau dipasang pada barang yang nantinya akan diekspor bisa mendapat pembebasan atau keringanan Bea Masuk.

Fasilitas ini juga berdampak pada aspek perpajakan.

Sebab pemerintah mempermudah alur impor bahan baku untuk produksi barang jadi yang kemudian akan diekspor.

Namun setidaknya dapat mendorong peningkatan ekspor dengan nilai tambah yang lebih tinggi.

Sehingga dapat menutup neraca ekspor-impor Indonesia lebih baik.

b. Syarat Memperoleh Fasilitas KITE

Lalu, siapa saja yang bisa menikmati fasilitas KITE ini?

Tidak semua importir yang mengimpor barang dan nantinya barangnya diekspor bisa secara otomatis dapat menggunakan fasilitas ini.

Sebuah perusahaan yang ingin menggunakan fasilitas ini harus menjadi Wajib Pajak KITE.

Adapun persyaratan untuk menjadi Wajib Pajak KITE atau syarat memperoleh fasilitas KITE atau Kemudahan Impor Tujuan Ekspor ini adalah:

  1. Punya Nomor Induk Perusahaan (NIPER) dan izin usaha industri
  2. Punya jenis usaha di bidang manufaktur
  3. Punya bukti kepemilikan yang berlaku paling singkat 3 tahun atas lokasi yang akan digunakan untuk kegiatan produksi
  4. Ada tempat penyimpanan barang dan hasil produksi
  5. Menggunakan sistem informasi persediaan berbasis IT Inventori untuk pengelolaan barang berkaitan dengan dokumen kepabeanan dan dapat diakses oleh Ditjen Bea dan Cukai

Jika semua persyaratan sudah dipersiapkan, silakan mengajukan surat permohonan ke kepala Kantor Wilayah atau KPU yang mengawasi lokasi kegiatan usaha

KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) dan Fungsinya bagi EksportirIlustrasi eksportir memanfaatkan fasilitas KITE (kemudahan Impor Tujuan Ekspor)

Jenis Fasilitas KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor)

Fasilitas KITE atau Kemudahan Impor Tujuan Ekspor ini terbagi menjadi dua jenis.

Berikut adalah jenis fasilitas KITE:

1. Fasilitas Pembebasan 

Jenis KITE fasilitas pembebasan adalah Bea Masuk dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Impor tidak dipungut untuk impor bahan baku yang akan diolah dirakit, dipasang, dan hasil produksinya lalu di ekspor.

Dalam KITE Pembebasan, Bea Masuk dan pajak yang terutang pada saat impor barang dapat ditutup dengan jaminan.

Saat barang impor sudah selesai diolah dan diekspor, jaminan akan dikembalikan.

KITE Pembebasan ini awalnya diatur dalam PMK Nomor 254/PMK.04/2011, yang kemudian diubah dengan PMK Nomor 176/PMK.04/2013.

Fasilitas KITE Pembebasan ini meliputi pula PPnBM (Pajak Penjualan Bawang Mewah).

Dalam 176/PMK.04/2013 disebutkan yang dimaksud dengan pembebasan adalah tidak dipungutnya bea masuk, PPN atau PPnBM yang terutang atas impor bahan baku tersebut.

Bukan hanya itu, pengeluaran bahan baku dalam rangka subkontrak juga tidak kena PPN atau PPnBM. Begitu pula saat barang subkontrak tersebut dimasukkan kembali ke perusahaan.

Note: Insentif Pajak PPh 22 Impor: Bidang Usaha yang Bisa Ajukan, Syarat dan Caranya

2. Fasilitas Pengembalian

Jenis KITE sebagai fasilitas pengembalian adalah Bea Masuk atas impor bahan baku untuk dirakit, diolah, dipasang dan hasil produksinya diekspor.

Bea Masuk yang dimaksud adalah bea tambahan. Contohnya:

  • Bea Masuk Pembalasan
  • Bea Masuk Anti-dumping
  • Bea Safeguard
  • Bea Masuk Imbalan

KITE Pengembalian diatur dalam PMK No. 253/PMK.04/2011.

Dalam KITE Pengembalian, perusahaan diwajibkan membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor saat pengajuan PIB. Pembayaran ini nantinya dapat dimintakan pengembalian setelah dilakukan realisasi ekspor atas PIB tersebut. 

KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) dan Fungsinya bagi EksportirIlustrasi kegiatan ekspor-impor yang memanfaatkan fasilitas KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor)

KITE Tidak Berlaku untuk Lartas  

Fasilitas KITE tidak membebaskan lartas sebagaimana fasilitas Kawasan Berikat.

Lartas adalah barang yang dilarang dan/atau dibatasi pemasukan atau pengeluarannya ke dalam maupun dari daerah pabean.

Impor yang menggunakan fasilitas KITE tetap wajib memenuhi perizinan yang diperlukan, baik itu lartas border maupun lartas post border.

Dalam PMK 176/PMK.04/2013 disebutkan untuk impor bahan baku diberlakukan ketentuan umum di bidang impor, termasuk perundang-undangan yang mengatur mengenai larangan atau pembatasan impor.

Untuk impor bahan baku yang dikenakan cukai, juga diberlakukan ketentuan sesuai perundang-undangan di bidang cukai.

Hal yang sama berlaku untuk bea keluar, jika hasil produksi merupakan barang yg dikenakan bea keluar maka perusahaan harus membayar juga bea keluar atas ekspor produknya.

Note: Menghitung Bea Masuk dan Pajak Impor Belanja Online

Batas Waktu Pemberian Fasilitas KITE

Mungkin yang jadi pertanyaan Sobat Klikpajak adalah berapa lama jangka waktu perusahaan dapat menggunakan fasilitas KITE atau Kemudahaan Impor Tujuan Ekspor ini.

Sesuai ketentuan dalam kepabeanan, penggunaan fasilitas KITE hanya dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal importasi.

Jika perusahaan melakukan impor selama 1 tahun dari tanggal importasi, maka barang yang diimpor menggunakan fasilitas KITE tersebut harus segera diekspor.

Jangka waktu ini bisa dilonggarkan menjadi lebih dari 12 bulan jika perusahaan memiliki masa produksi lebih dari 12 bulan.

Tak hanya itu, perusahaan juga boleh mengajukan perpanjangan waktu lagi.

Hanya saja, harus diajukan sebelum masa waktu yang ditetapkan berakhir. 

DJBC akan mengabulkan kelonggaran waktu dalam hal:

  1. Ada penundaan ekspor dari pembeli di luar negeri
  2. Ada pembatalan ekspor atau penggantian pembeli di luar negeri
  3. Terjadi bencana alam atau hal yang diluar dugaan (force majeure).

KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) dan Fungsinya bagi EksportirIlustrasi dokumen ekspor bagi eksportir yang memanfaatkan fasilitas KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor)

Ancaman Sanksi Pelanggaran Penggunaan Fasilitas KITE

Lantaran fasilitas KITE ini adalah pembebasan atau keringanan bea masuk dan berdampak pada pajak pula, maka perusahaan yang melakukan penyalahgunaan fasilitas ini siap-siap dikenai sanksi tegas oleh pemerintah.

Apa saja sanksi bagi perusahaan yang melanggar penggunaan fasilitas KITE?

  • Pertama, perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan pembebasan atau keringanan bea masuk, maka perusahaan itu wajib membayar bea masuk yang terutang.
  • Kedua, perusahaan yang ketahuan melakukan pelanggaran juga akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar paling sedikit 100% atau paling banyak 500% dari total bea masuk yang seharusnya dibayarkan.

Contoh pelanggaran yang pernah terjadi adalah memperjualbelikan bahan baku yang diimpor menggunakan fasilitas ini, padahal seharusnya diproduksi dulu – baru kemudian diekspor ke negara-negara tujuan.

Itulah tadi penjelasan tentang KITE dan fungsinya serta ketentuan-ketentuan yang mengatur penggunaan fasilitas KITE yang dapat Sobat Klikpajak jadikan pemahaman guna menunjang kegiatan bisnis Sobat Klikpajak.

Selain dapat menikmati fasilitas KITE ini, Sobat Klikpajak juga harus memenuhi kewajiban perpajakan lainnya yanag pada akhirnya dapat menunjang kelancaran dan perkembangan bisnis Sobat Klikpajak.

Agar lebih mudah kelola perpajakan, Sobat Klikpajak dapat menggunakan aplikasi pajak online Klikpajak.id.

Klikpajak.id adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resmi Ditjen Pajak yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) dan Fungsinya bagi EksportirIlustrasi mengurus admiistrasi pemanfaatan fasilitas KITE (Kemudahan Impor Tujuran Ekspor)

Kelola Pajak Lebih Mudah & Cepat dengan Klikpajak by Mekari

Klikpajak.id memiliki fitur lengkap dan terintegrasi yang semakin memudahkan Sobat Klikpajak melakukan aktivitas perpajakan.

Klikpajak akan menghitung kewajiban pajak dengan tepat dan akurat sehingga Sobat Klikpajak terhindar dari kesalahan penghitungan yang dapat menyebabkan pengenaan sanksi denda pajak.

Bahkan, Sobat Klikpajak juga dapat kelola pajak lebih mudah dan cepat karena Klikpajak.id terhubung dengan software akuntansi online Jurnal.id.

Sehingga, dapat menarik data laporan keuangan untuk langsung dibuatkan Faktur Pajak maupun Bukti Potong pajaknya dan langsung bisa mengambil datanya saat diperlukan untuk lapor SPT Pajak dengan cepat dalam satu platform.

Integrasi dengan Jurnal by Mekari ini merupakan teknologi canggih berbasis API integration yang membuat proses pengolahan data pajak dari bagian keuangan (accounting) lebih cepat dan mudah.

Jurnal.id adalah software akuntansi online berbasis cloud dengan laporan keuangan lengkap, seperti:

  • Neraca keuangan
  • Arus kas
  • Laba-rugi

Note: Temukan kemudahan kelola pajak dari integrasi Klikpajak dan Jurnal.id di SINI.

KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) dan Fungsinya bagi Eksportir

Fitur lengkap apa saja yang membuat pengelolaan perpajakan Sobat Klikpajak lebih efektif dan efisien?

A. Mudah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT Masa PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Seperti diketahui, baik WP Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun Non-PKP yang melakukan transaksi yang mengharuskan membuat bukti pemotongan PPh 23/26 wajib menggunakan e-Bupot mulai 1 Oktober untuk masa pajak September 2020.

Wajib e-Bupot bagi WP PKP dan Non-PKP ini diatur dalam Kepdirjen Nomor KEP-368/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23/26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Berdasarkan PER-04/PJ/2017.

Klikpajak juga dilengkapi dengan fitur e-Bupot yang semakin memudahkan Sobat Klikpajak membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23/26 dan melaporkan SPT PPh 23/26 melalui e-Bupot dengan menarik data langsung dari laporan keuangan elektronik.

Note: Langkah-Langkah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Keunggulan e-Bupot Klikpajak

Berikut keunggulan e-Bupot Klikpajak yang dapat membantu bisnis perusahaan:

  • Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efektif dan ramah penggunaan (user friendly).
  • Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26.
  • Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi.
  • Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah.
  • Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan aman, baik di Klikpajak dan DJP.
  • e-Bupot Klikpajak juga terintegrasi dengan sistem pembukuan akuntansi online Jurnal.id, sehingga semakin mudah membuat bukti potong.
  • e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale up sesuai kebutuhan.
  • Layanan support pajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui.
  • Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data Faktur Pajak atas transaksi yang dilakukan.

KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) dan Fungsinya bagi Eksportir

B. Membuat e-Faktur dan Lapor SPT Masa PPN Tanpa ‘Install’ Aplikasi

Seperti diketahui, DJP telah mewajibkan pengguna e-Faktur untuk melakukan update e-Faktur 3.0 menggantikan e-Faktur 2.2 mulai 1 Oktober 2020.

Wajib Pajak (WP) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang selama ini menggunakan aplikasi e-Faktur Client Desktop DJP, harus install dan download patch terbaru untuk update e-Faktur 3.0 pada perangkat komputernya agar bisa menggunakan aplikasi yang dilengkapi dengan fitur prepopulated ini.

Dengan fitur prepopulated e-Faktur 3.0, maka DJP sudah menyiapkan data yang dibutuhkan untuk kemudian PKP tinggal mencocokkan saja saat pembuatan e-Faktur maupun pelaporan SPT Masa PPN-nya.

Ingat, meskipun PKP pengguna e-Faktur Client Desktop sudah update e-Faktur 3.0, tapi tetap harus berpindah ke aplikasi e-Faktur Web Based DJP di web-efaktur.pajak.go.id saat akan melaporkan SPT Masa PPN.

Karena DJP telah menutup pelaporan SPT Masa PPN di e-Filing dan e-SPT. Tapi lapor SPT Masa PPN wajib di aplikasi e-Faktur.

Update sistem terbaru e-Faktur 3.0 DJP ini juga harus dilakukan pada server PJAP mitra resmi DJP, seperti Klikpajak.id.

Jadi, ketika Sobat Klikpajak menggunakan e-Faktur Klikpajak, bukan hanya dapat langsung memanfaatkan fitur prepopulated e-Faktur untuk membuat Faktur Pajaknya, tapi juga bisa lapor SPT Masa PPN di e-Faktur tanpa keluar atau pindah platform.

“Langsung saja gunakan aplikasinya, biar Klikpajak.id yang mengurus sistemnya untuk mempermudah pembuatan e-Faktur, pembayaran PPN, hingga pelaporan SPT Masa PPN dengan mudah hanya dalam satu langkah.”

Ingin langsung menggunakan aplikasi e-Faktur 3.0 tanpa install aplikasinya? Langsung saja daftar dan aktifkan akun e-Faktur Sobat Klikpajak di https://my.klikpajak.id/register.

Kenapa urus Faktur Pajak lebih mudah di Klikpajak?

Sebab Sobat Klikpajak dapat membuat berbagai macam Faktur pajak, mulai dari Faktur Pajak Pengganti, Retur, bahkan dapat menghapus draft Faktur Pajak, hingga bayar PPN dan lapor SPT Masa PPN dengan langkah-langkah yang mudah hanya dalam satu platform.

Bahkan administrasi e-Faktur semakin cepat dan praktis karena Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Sehingga Sobat Klikpajak dapat menarik data laporan keuangan yang akan dibuat Faktur Pajaknya dengan sangat mudah dan simpel.

Lihat beberapa tutorial penggunaan aplikasi e-Faktur Klikpajak berikut ini:

  1. Alur Pembuatan Faktur Pajak, Bayar PPN dan Lapor SPT Masa PPN di e-Faktur
  2. Tutorial Membuat Berbagai Jenis Faktur Pajak di e-Faktur
  3. Cara Menggunakan Prepopulated Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0

KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) dan Fungsinya bagi Eksportir

C. Setor Pajak dengan Cara Praktis di e-Billing

Sebelum menyetor pajak, harus mendapatkan Kode Billing atau ID Billing terlebih dahulu dari DJP sebagai syarat untuk membayar pajak.

Setelah mendapatkan Kode Billing dari DJP, selanjutnya membayar/menyetor pajak melalui ATM, internet banking atau teller bank/pos persepsi.

Sobat Klikpajak dapat dengan mudah membuat Kode Billing dan bayar billing di e-Billing Klikpajak.

“e-Billing Klikpajak akan menerbitkan ID Billing resmi dari DJP dan Sobat Klikpajak dapat langsung membayar Pajak tanpa keluar dari platform. Karena e-Billing Klikpajak terintegrasi dengan bank persepsi yang ditunjuk DJP untuk menerima pembayaran/setoran pajak.”

Sistem e-Billing akan membimbing Sobat Klikpajak mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi.

Sobat Klikpajak bisa membuat ID Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan masa pajak yang diinginkan.

Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) juga akan disimpan dengan rapi dan aman pada Arsip Pajak di Klikpajak.

Hanya dalam satu platform, membuat Kode Billing dan bayar billing selesai dalam sekejap lewat e-Billing Klikpajak.

Setelah pembayaran pajak selesai, Sobat Klikpajak akan langsung menerima Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) resmi dari DJP.

D. Lapor SPT Pajak Online di e-Filing Klikpajak, Gratis!

Sobat Klikpajak dapat melaporkan berbagai jenis SPT Tahunan/Masa PPh dengan langkah-langkah yang mudah.

Lapor SPT juga gratis selamanya melalui e-Filing Klikpajak.

Sobat Klikpajak bisa melaporkan semua jenis SPT mulai dari SPT Tahunan Pajak Badan, SPT Masa (Bulanan) Pajak, dan SPT Tahunan Pajak Pribadi.

Setelah menyampaikan SPT Pajak, Sobat Klikpajak akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP, yang berisi:

  • Informasi Nama Wajib Pajak (WP)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Tanggal pembuatan BPE
  • Jam pembuatan BPE
  • Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

Sobat Klikpajak juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Tutorial cara lapor SPT Tahunan PPh Pribadi dan SPT Tahunan PPh Badan baca di bawah ini:

KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) dan Fungsinya bagi Eksportir

Tarf Sanksi Pajak Terbaru

Bicara sanksi pajak, besar tarif sanksi terbaru diatur dalam Undang-U No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Berikut tarif bunga sanksi administrasi pajak sebagai komponen untuk menghitung besarnya sanksi atau denda pajak:

1. Sanksi denda terkait Surat Pemberitahuan (SPT)

Rumus perhitungannya: (Tarif bunga sanksi pajak + 5% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dikenakan pada Sobat Klikpajak yang:

  • Melakukan pembetulan SPT sendiri dan membuat utang pajak jadi lebih besar
  • Kurang bayar karena pembetulan SPT Tahunan/Masa
  • Terlambat membayar PPh Pasal 29 SPT Tahunan
  • Terlambat membayar SPT Masa

2. Sanksi denda tidak melunasi SPT kurang bayar

Rumus perhitungannya: (Tarif bunga sanksi pajak + 10% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Note: Cara Mudah Bayar Pajak Online di e-Billing

3. Sanksi denda tidak melunasi pajak kurang bayar dan mendapat SKPKB

Rumus perhitungannya: (Tarif bunga sanksi pajak + 15% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dijatuhkan pada WP yang tidak mau melunasi pajak kurang bayar dan WP sudah mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

4. Sanksi denda terkait tindak pidana karena pengungkapan ketidakbenaran

Untuk tarif sanksi denda ini, tidak menggunakan tarif fluktuatif yang mengacu pada suku bunga acuan BI.

Tarif sanksi dijatuhkan karena pengungkapan ketidakbenaran atau ketidaksesuaian data dalam konteks tindak pidana perpajakan, maupun melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang bayar saat pengungkapan pelaporan pajak tidak benar.

Note: Tahapan Pengenaan Sanksi Pajak: Pemeriksaan & Penyelesaiannya, UMKM Wajib Tahu

5. Penghentian Penyidikan

Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan cuma bisa dilakukan setelah melunasi semua utang pajak yang tidak/kurang bayar/seharusnya dikembalikan.

Sobat Klikpajak juga harus menyelesaikan sanksi administrasi berupa denda sebesar 3 kali jumlah pajak yang tidak/kurang dibayar, atau yang tidak seharusnya dikembalikan.

Temukan ketentuan terbaru tentang perpajakan dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada e-Book “Susunan dalam Satu Naskah UU Perpajakan (UU Cipta Kerja)”, di bawah ini:

E. Dilengkapi Fitur ‘Multi Users dan Multi NPWP’ Unlimited dan Gratis!

Klikpajak.id juga dilengkapi dengan fitur Multi Users dan Multi Company (NPWP) yang semakin membuat aktivitas perpajakan lebih efektif.

Fitur ‘Multi Users’ Klikpajak adalah fitur yang memungkinkan Sobat Klikpajak untuk dapat mengatur siapa saja dan berapa banyak pengguna yang dapat mengakses akun aplikasi Klikpajak.id di bawah nama perusahaan yang sama.

Sedangkan fitur ‘Multi Company/NPWP’ adalah fitur yang memungkinkan Sobat Klikpajak untuk mengelola beberapa perusahaan dalam satu akun Klikpajak.

Note: Lebih jelasnya bagaimana cara kerja fitur Multi Users dan Multi Company ini, selengkapnya lihat di SINI.

KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) dan Fungsinya bagi Eksportir

Data Sobat Klikpajak Terlindungi

Tenang, Sobat Klikpajak dapat menyimpan berbagai riwayat pembayaran atau bukti pelaporan pajak maupun aktivitas pajak lainnya dengan aman, karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin.

Sebab Klikpajak.id sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standarisasi Internasional ISO (International Organization for Standardization) yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Sehingga Sobat Klikpajak tidak perlu khawatir kehilangan bukti bayar atau lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop.

Karena Klikpajak merupakan aplikasi pajak berbasis web (web based) yang didukung dengan teknologi cloud, semakin memudahkan Sobat Klikpajak melakukan semua aktivitas perpajakan hanya dalam satu platform kapan pun dan di mana saja.

Baca Juga: Perbedaan e-Faktur Client Desktop, Web Based, Host to Host dan Penggunaannya

Cloud computing atau komputasi awan adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna.

Melalui teknologi cloud, Sobat Klikpajak bisa menggunakan aplikasi tanpa harus mengunduh (download) dan memasang (install) aplikasi terlebih dahulu.

Sebab sistem cloud yang berbasis web ini memudahkan dalam mengakses data dan informasi melalui internet secara cepat.

KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) dan Fungsinya bagi EksportirKeamanan data adalah yang utama

Tim ‘Support’ Klikpajak Selalu Siap Membantu Sobat Klikpajak!

“Fitur lengkap Klikpajak membantu mempermudah urusan perpajakan bagi para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Sobat Klikpajak yang berprofesi pada bagian keuangan atau sebagai tax officer di perusahaan.”

Sebagai mitra resmi DJP, Klikpajak akan membantu dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak dengan mudah.

Tinggal klik, semua urusan pajak Sobat Klikpajak selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis atau aktivitas Sobat Klikpajak dalam membuat Faktur Pajak, Bukti Pemotongan Pajak, penyampaian SPT Tahunan/Masa PPh dan PPN, serta berbagai aktivitas perpajakan lainnya secara efektif menghemat banyak waktu Anda?

KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) dan Fungsinya bagi Eksportir

“Jangan segan menghubungi kami, karena kami senang berbicara dengan Sobat Klikpajak. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya untuk memudahkan urusan perpajakan Anda. Klikpajak.id mengerti yang Sobat Klikpajak butuhkan.”

Cukup daftarkan email Sobat Klikpajak di www.klikpajak.id dan temukan bagaimana Sobat Klikpajak dapat melakukan urusan pajak dengan sangat menyenangkan. Lebih mudah dari sekadar yang Anda bayangkan.

Kini saatnya Sobat Klikpajak juga dapat mengetahui pemahaman tentang berbagai aktivitas pajak mulai dari cara menghitung, bayar dan lapor pajak secara komprehensif melalui Mekari University.

Asah kemampuan Sobat Klikpajak tentang perpajakan melalui kursus online di Mekari University, gratis!

Setelah menyelesaikan kursus online pajak ini, Sobat Klikpajak akan mendapatkan sertifikat dari Mekari University yang bisa menjadi portofolio Sobat Klikpajak di bidang perpajakan.

Karena belajar pajak itu mudah!

Tak perlu bayar, kemampuan pajak bisa bertambah melalui Kursus Pajak Online bersama Mekari University.

Kategori : Berita Regulasi

PUBLISHED20 Feb 2021
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: