THR PNS Tahun 2020, Benarkah Tidak Kena Pajak? - Klikpajak

THR PNS Tahun 2020, Benarkah Tidak Kena Pajak?

Demi menanggulangi penyebaran wabah Virus Corona yang berlangsung di Indonesia pemerintah melakukan banyak pengalihan anggaran. Sehingga ini juga memengaruhi  pencairan THR serta gaji ke-13 PNS 2020. Untuk THR PNS sendiri dicairkan pada pekan kedua Mei 2020, atau paling cepat pada 10 hari kerja sebelum Hari Raya Idul Fitri yang jatuh pada 24 Mei 2020. Sementara keputusan untuk gaji ke-13 baru akan diambil pada bulan Oktober 2020. Ngomong-ngomong soal THR PNS, benarkah tunjangan tahunan tersebut tidak kena pajak?

Perubahan Kebijakan THR PNS

Keputusan tentang pencairan THR ASN tertuang secara resmi dalam Surat Menteri Keuangan Nomor S-343/MK/.02/2020 kepada Menteri PANRB. Dalam surat tersebut, Menteri Keuangan menyatakan akan ada perubahan pemberian THR. Hal ini berlaku kepada PNS, juga bagi prajurit TNI, anggota Polri, pejabat-pejabat negara, serta bagi para penerima pensiun. 

Perubahan ini dilakukan, karena pemerintah masih memusatkan anggaran untuk menangani wabah virus Corona atau Covid-19.

Skema perubahan yang dijabarkan oleh Menteri Keuangan antara lain:

  1. Yang akan mendapatkan THR adalah PNS level eselon III ke bawah, sementara pejabat eselon I, II serta pejabat lainnya di tahun 2020 tidak mendapatkan THR. 
  2. Besaran THR tidak penuh seperti tahun-tahun sebelumnya. Besaran THR bagi ASN terdiri dari dua komponen: gaji pokok dan tunjangan melekat. Tunjangan kinerja (tukin) tidak termasuk komponen THR PNS tahun 2020.
  3. THR akan dibayarkan paling cepat sepuluh hari kerja sebelum tanggal hari raya (24 Mei 2020). Jika THR belum dapat dibayarkan sebelum hari raya, dapat dibayarkan setelah tanggal hari raya tersebut. 

Perkiraan Besaran THR PNS

THR bagi ASN meliputi gaji pokok dan tunjangan melekat. Berikut adalah pembahasan lebih lanjut terkait komponen THR tersebut:

  1. Gaji Pokok

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019, besaran gaji pokok PNS besarnya berjenjang sesuai golongan dan lama masa kerja. Sebagai gambaran besarannya adalah sebagai berikut, Golongan I dapat menerima gaji pokok antara Rp 1.560.800,00 s.d. Rp 2.686.500,00, Golongan II antara Rp 2.022.200,00 s.d.  Rp 3.820.000,00, Golongan III antara Rp 2.579.400,00 s.d. Rp 4.797.000,00, dan Golongan IV antara Rp 3.044.300,00 s.d. Rp 5.901.200,00.

  1. Tunjangan yang Melekat

PNS nantinya akan menerima tunjangan melekat yakni tunjangan anak, tunjangan suami/istri, dan tunjangan makan. 

  • Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2018, diatur besaran tunjangan makan untuk golongan I dan II adalah sebesar Rp 35.000,00, golongan III sebesar Rp 37.000,00, sementara golongan IV sebesar Rp 41.000,00,
  • Besaran tunjangan suami/ istri adalah 5% dari gaji pokok,
  • Tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok per anak, maksimal sebanyak 3 anak.

Baca Juga: Biaya Jabatan dalam Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan atas THR PNS

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, seluruh komponen dalam THR tersebut di atas tidak dikenakan potongan iuran dan atau potongan lain. Namun, THR secara umum sebenarnya adalah merupakan objek pajak penghasilan atau dengan kata lain, THR PNS tetap dipotong pajak.

Adapun dalam pelaksanaan THR PNS tahun 2020, dalam pasal 3 ayat (6) Peraturan Pemerintah (PP) No.36/2019 terkait pemberian THR yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 6 Mei 2019, disebutkan bahwa PPh atas pemberian THR tersebut akan ditanggung oleh pemerintah. 

Baca Juga: Cara Menghitung PPh 21

Semoga penjelasan di atas dapat menjawab pertanyaan tentang perkiraan besaran THR PNS dan juga bagaimana potongan pajaknya. Karena sebagai Wajib Pajak, Anda memang berhak untuk mendapatkan informasi terkait bagaimana pajak Anda dikelola oleh pemerintah. Termasuk juga dalam pengalokasiannya dalam pembayaran THR aparatur negara.

Dengan adanya transparansi dan informasi yang jelas, diharapkan para Wajib Pajak pun semakin termotivasi untuk memenuhi kewajiban pajaknya. Bagi Anda yang masing kebingungan dalam melakukan administrasi perpajakan untuk perusahaan Anda, Anda dapat memanfaatkan aplikasi KlikPajak.

Untuk tahu lebih lanjut tentang aplikasi perpajakan digital yang merupakan mitra resmi DJP, Anda dapat langsung menuju ke website resmi KlikPajak.

Aman Lapor Pajak Bersama Klikpajak

Di Klikpajak, berbagai riwayat pembayaran pajak atau bukti pelaporan pajak akan tersimpan rapi dan aman karena menggunakan teknologi cloud. Maka tidak perlu khawatir bukti bayar dan lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop.

Keamanan dan kerahasiaan data terjamin karena Klikpajak sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standar Internasional ISO yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Selain bisa menghemat waktu dan biaya karena pengelolaan pajak hanya dilakukan dalam satu platform, kelebihan Klikpajak adalah bisa menarik data langsung dari laporan keuangan pengguna aplikasi akuntansi online seperti Jurnal by Mekari – Simple Online Accounting Software.

Teknologi canggih berbasis API integration yang membuat proses pengolahan data pajak dari bagian accounting (keuangan) lebih cepat dan mudah dengan pemakain Klikpajak.id. Sehingga proses pembuatan, pembayaran, pelaporan pajak jadi makin mudah dan tepat.

Cara mendapatkan berbagai kemudahan melakukan urusan perpajakan sangat mudah. Cukup mendaftarkan alamat e-mail di www.klikpajak.id dan langsung bisa menggunakan semua fitur pajak, mulai dari buat dan kelola faktur pajak lewat e-Faktur secara simpel, menggunakan fitur e-Faktur, e-Billing dan lapor SPT Pajak secara online dengan e-Filing hanya dalam satu aplikasi Klikpajak.

Kategori : Berita Regulasi

PUBLISHED29 May 2020
Hafidh
Hafidh

SHARE THIS ARTICLE: