Kejelasan Regulasi Objek PPN dalam Bidang Pertanian - Klikpajak

Kejelasan Regulasi Objek PPN dalam Bidang Pertanian

Sudah sejak lama Indonesia dikenal sebagai negara agraris besar yang memiliki tanah subur serta hasil bumi yang melimpah. Tentu, terdapat berbagai peran yang senantiasa ‘memutar’ roda industri segmen ini sehingga negara juga bisa mendapatkan keuntungan baik dari ekspor maupun penjualan barang pertanian tersebut. Barang hasil dari pertanian dan perkebunan kemudian masuk dalam objek PPN.

Pajak pertambahan nilai, dikenakan pada transaksi barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dilakukan di wilayah Indonesia. Mengingat komoditas hasil pertanian juga masuk dalam komoditas yang diekspor, maka mau tidak mau komoditas ini masuk ke dalam daftar objek pajak tersebut. Beban pajak kemudian akan dikenakan pada pengusaha yang telah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Pemerintah melalui dinas terkait kemudian merumuskan dan menetapkan sejumlah peraturan. Seiring berjalannya waktu, peraturan yang telah ditetapkan harus terus dikaji agar tetap relevan dan bisa menjadi aturan main setiap pelaku bisnis sektor agraria ini. Terdapat beberapa regulasi baku yang menjadi acuan dalam bidang industri pertanian terkait PPN yang berlaku.

Regulasi Mengenai Objek PPN Bidang Pertanian

Fungsi utama pemerintah adalah membuat aturan dan menjalankannya dalam rangka mensejahterakan rakyatnya. Dalam bidang perpajakan, khususnya PPN, terdapat regulasi awal yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Regulasi ini kemudian direvisi hingga menghasilkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai.

Selain kedua aturan di atas, Indonesia juga memiliki Peraturan Pemerintah dalam bidang pajak pertambahan nilai, khususnya bidang hasil pertanian. Pertama adalah PP Nomor 31 Tahun 2007. Kemudian yang kedua adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 70P/HUM/2014. Kedua regulasi akhir ini yang sedang menjadi bahasan di level kementerian.

Kedua peraturan ini menjadi pembahasan karena dianggap kurang relevan pada konteks ekonomi dan perpajakan sekarang, sehingga perlu dikaji ulang. Awal tahun ini, telah diadakan rapat guna membahas bagaimana kelanjutan berlakunya regulasi tersebut serta peraturan objek PPN bidang pertanian.

Penghapusan PPN Segmen Pertanian

Regulasi yang berlaku kini, menyebutkan bahwa beberapa komoditas hasil pertanian akan diberikan insentif bebas pajak pertambahan nilai sebesar 10%. Tentu untuk pelaku bisnis dan petani hal ini menjadi kabar baik karena kemudian pengembangan industri yang dikelolanya bisa dilakukan secara maksimal. Namun demikian hal yang sama tidak sepenuhnya berlaku untuk negara.

Penghapusan PPN diberlakukan pada beberapa komoditas hasil pertanian dan rinciannya ada pada regulasi yang berlaku tersebut. Meski demikian, tidak semua hasil pertanian dibebaskan dari pengenaan tarif PPN 10%. Pada beberapa komoditas, pajak ini tetap berlaku agar negara tetap bisa menerima pemasukan dari industri ini.

Dilema Meringankan Pengusaha dan Peningkatan Penerimaan Negara

Regulasi yang dihasilkan dari putusan Mahkamah Agung tersebut pada nyatanya menjadi kurang relevan untuk konteks perekonomian Indonesia belakangan ini. Seperti yang telah banyak diketahui, Indonesia sebagai negara sedang berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan penerimaan negara dari berbagai macam sektor.

Salah satu sektor yang memberikan pemasukan negara dalam jumlah besar adalah sektor perpajakan. Berbagai pajak yang diberlakukan di negara Indonesia, semata bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara agar bisa dialokasikan kembali pada sektor strategis dan pembangunan. Ini mengapa regulasi perpajakan menjadi semakin sering diperbincangkan dan dikaji.

Terkait dengan objek PPN yang ada di Indonesia, idealnya tentu akan semakin ditambah daftarnya agar penerimaan negara semakin meningkat. Sialnya, penambahan jumlah daftar objek pajak pertambahan nilai tentu akan berdampak pada meningkatnya beban pajak masyarakat atau pengusaha, sehingga beresiko akan mengganggu stabilitas perekonomian negara.

Di sisi lain, pengusaha atau pelaku bisnis yang beraktivitas di Indonesia telah memiliki serangkaian pajak yang harus dibayar. Mulai dari pajak penghasilan hingga pajak bumi dan bangunan, kewajiban dari pengusaha sendiri justru akan semakin bertambah jika sektor agraris yang bernilai besar juga harus dikenai PPN 10% seperti sektor lainnya.

Langkah paling awal untuk melakukan filter pada pihak yang berkewajiban atas PPN 10% sebenarnya sudah dilakukan dengan penetapan Pengusaha Kena Pajak berpenghasilan minimal Rp4,8 miliar. Hal ini menjadikan pihak yang terdaftar sebagai PKP memiliki kewajiban atas pajak pertambahan nilai untuk setiap barang kena pajak dan jasa kena pajak yang ditransaksikan.

Untuk pelaku usaha sendiri, terdapat beberapa implikasi lain yang juga harus ditanggung. Misalnya, barang hasil pertanian berupa buah dan sayur yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 termasuk dalam daftar barang yang tidak dikenakan PPN sehingga transaksinya tidak berkewajiban atas PPN. Lebih lengkap bisa dilihat pada artikel terkait di sini.

Kajian untuk Kebaikan Semua Pihak

Kajian lebih lanjut kemudian diperlukan agar regulasi yang berlaku tidak merugikan dan memberatkan satu pihak secara berlebihan. Rapat yang dilakukan pada Februari lalu oleh Menteri Keuangan masih belum memberikan hasil yang jelas atas hal ini. Sepertinya regulasi terkait objek PPN dan rinciannya memang harus melibatkan banyak pihak.

Misi peningkatan penerimaan negara dan upaya untuk meringankan beban pengusaha menjadi dua hal yang cukup unik. Di satu sisi negara harus meningkatkan penerimaan pajak dari sektor agraria yang bernilai besar. Namun disisi lain pemerintah juga tidak dapat secara sepihak membebankan pajak yang terlalu tinggi pada pengusaha, yang malah beresiko akan mengkerdilkan sektor ini sehingga gagal berkembang.

Kewajiban Pengusaha

Setidaknya sembari menunggu keputusan dari pemerintah terkait PPN bidang pertanian ini, pengusaha dan wajib pajak lainnya bisa tetap melaksanakan kewajiban perpajakannya. Membayar pajak tepat waktu dan dengan jumlah yang sesuai dengan kewajiban menjadi langkah awal untuk membantu pemerintah menjaga stabilitas ekonomi di Indonesia.

Selain menghitung dan menyetorkan pajak yang menjadi tanggung jawabnya, pengusaha dan wajib pajak juga harus melakukan satu kewajiban lain yakni pelaporan pajak menggunakan SPT. Pelaporan pajak ini sama pentingnya dengan penyetoran pajak, karena akan digunakan pemerintah untuk mendata bagaimana aktivitas ekonomi yang telah dilakukan wajib pajak selama satu tahun terakhir.

Jika kembali melihat terkait objek PPN bidang pertanian ini, memang belum ada revisi yang jelas atas peraturan yang berlaku. Artinya, regulasi yang berlaku merupakan regulasi terakhir yang ditetapkan, yakni putusan Mahkamah Agung seperti yang telah dijelaskan di bagian awal tadi. Selama proses kajian dilakukan, wajib pajak dan pengusaha bidang pertanian harus taat pada peraturan yang berlaku tersebut agar tidak melakukan pelanggaran.

Untuk itu, pemerintah melalui Dirjen Pajak menyediakan fasilitas administrasi online untuk perpajakan dengan DJP Online. DJP Online dibantu dengan mitra resmi seperti Klikpajak, kemudian ditujukan untuk memudahkan proses hitung, bayar dan lapor pajak dari wajib pajak yang ada. Klikpajak selain dapat digunakan untuk menunaikan kewajiban perpajakan juga menyediakan artikel informatif seputar perpajakan. Segera gunakan Klikpajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan dan menambah pengetahuan Anda. Daftar di sini untuk hitung, lapor, dan bayar pajak dengan aman, mudah, dan gratis!


PUBLISHED25 May 2019
Ageng Prabandaru
Ageng Prabandaru

SHARE THIS ARTICLE: