Memahami Tarif Cukai Sebagai Dasar Perhitungan Pajak Rokok

Memahami Tarif Cukai Sebagai Dasar Perhitungan Pajak Rokok

Belakangan ini, pemberitaan kerap diramaikan dengan informasi perihal kebijakan penggunaan Pajak Rokok untuk menutup defisit Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Meski rokok dinilai mengakibatkan dampak negatif bagi kesehatan, Pajak Rokok merupakan salah satu penyumbang pendapatan negara terbesar. Terlepas dari pro dan kontra mengenai informasi tersebut, sudahkah Anda mengenal betul mengenai perhitungan Pajak Rokok?

Bagian Dari Pajak Daerah

Sebelum merambah pada penjelasan mengenai tarif cukai, ada baiknya Anda memahami lebih dulu perihal Pajak Rokok. Pajak Rokok merupakan salah satu bagian dari Pajak Daerah, khususnya Pajak Provinsi. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, penerimaan Pajak Rokok disetorkan ke rekening kas umum daerah provinsi berdasarkan jumlah penduduk secara proporsional. Dalam Pasal 33 Ayat (1) peraturan tersebut, proporsi penerimaan Pajak Rokok adalah sebagai berikut:

  • 30% diterima oleh provinsi.
  • 70% dibagikan kepada kabupaten/kota yang termasuk dalam wilayah provinsi terkait.

Masih menurut Peraturan Pemerintah yang tadi sudah disebutkan, 50% dari penerimaan Pajak Rokok dialokasikan untuk pelayanan kesehatan masyarakat serta penegakan hukum oleh pihak berwenang. Dalam hal ini, pengalokasian Pajak Rokok untuk kepentingan pelayanan kesehatan diatur secara lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan. Namun demikian, Menteri Kesehatan tetap harus berkoordinasi dengan pihak-pihak lain yang terkait.

Barang Kena Cukai

Bagi Anda yang tergolong sebagai Pengusaha Kena Cukai tentu memahami barang-barang apa saja yang termasuk dalam kelompok Barang Kena Cukai. Di Indonesia, terdapat tiga kelompok barang yang dikategorikan sebagai barang kena cukai. Ketiga barang tersebut berupa etil alkohol atau etanol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan produk hasil tembakau.

Rokok merupakan salah satu produk hasil tembakau sehingga memenuhi persyaratan sebagai Barang Kena Cukai. Dengan demikian, selain sebagai barang konsumsi yang dikenai pajak, rokok juga dikenai sejumlah tarif cukai sebagaimana diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang. Pihak yang berwenang untuk melakukan pungutan Pajak Rokok adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Perhitungan Pajak Rokok Berdasarkan Tarif Cukai

Sebagai Barang Kena Cukai, pemungutan Pajak Rokok dilakukan secara bersamaan dengan pemungutan cukai rokok. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, tarif yang dikenakan untuk Pajak Rokok adalah sebesar 10% dari nilai cukai rokok.

Terdapat dua cara yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam perhitungan Pajak Rokok. Berikut penjelasan mengenai perhitungan Pajak Rokok beserta contoh perhitungannya.

  1. Perhitungan Pajak Rokok Berdasarkan Harga Jual Eceran (HJE)

Pengusaha rokok pada umumnya menentukan Harga Jual Eceran untuk masing-masing batang rokok yang diproduksi. Salah satu pertimbangan penentuan Harga Jual Eceran rokok adalah ongkos produksi. Untuk menghitung Pajak Rokok, Anda harus mengetahui cukai rokok terlebih dahulu. Dalam contoh perhitungan ini, anggap saja HJE rokok adalah Rp2.500,00 per batang dengan tarif cukai sebesar 40%. Dengan demikian, nominal yang harus dibayar untuk cukai sebatang rokok adalah:

40% x Rp2.500,00 = Rp1.000,00.

Sesudah mengetahui nominal cukai, Anda baru bisa melakukan perhitungan Pajak Rokok. Sebagaimana sudah dikemukakan sebelumnya, tarif Pajak Rokok adalah 10% dari nilai cukai rokok. Sehingga, nominal Pajak Rokok yang harus dibayar oleh pengusaha adalah:

10% x Rp1.000,00 = Rp10,00

  1. Perhitungan Pajak Rokok dengan Sistem Advolrum atau Kombinasi

Berbeda dengan perhitungan Pajak Rokok berdasarkan HJE, sistem advolrum menggunakan harga jual satu bungkus sebagai dasar perhitungan. Sebagai contoh, harga sebungkus rokok merek E adalah Rp20.000,00. Anggap saja tarif cukai yang dikenakan adalah sebesar 40%, sehingga nilai nominal cukai rokok merek E adalah:

40% x Rp20.000,00 = Rp8.000,00.

Tarif Pajak Rokok adalah sebesar 10% dari cukai rokok sehingga nilai Pajak Rokok merek E adalah:

10% x Rp8.000,00 = Rp800,00.

Dengan perhitungan nominal cukai dan Pajak Rokok, pengusaha bisa mengetahui harga jual rokok yang diproduksi. Sebagai contoh, harga jual rokok merek E sesudah dikenai beban pajak dan cukai adalah sebesar Rp20.800,00 dengan nominal cukai sebesar Rp8.000,oo.

Kedua contoh perhitungan di atas sekadar menunjukkan perhitungan Pajak Rokok secara sederhana. Ketentuan penggolongan tarif cukai secara lebih lengkap dapat disimak pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.

 


PUBLISHED05 Oct 2018
Novia Widya Utami
Novia Widya Utami

SHARE THIS ARTICLE: