Pengenaan PPN atas Barang Hasil Pertanian beserta Implikasinya

Pengenaan PPN atas Barang Hasil Pertanian beserta Implikasinya

Indonesia merupakan negara agraris terbesar yang kaya akan kekayaan hasil pertanian, kehutanan, peternakan, perkebunan, dan perikanan. Tidak diragukan lagi jika sebagian besar masyarakat Indonesia berkegiatan usaha di bidang pertanian. Keberhasilan produksi hasil pertanian yang melimpah atau swasembada pangan pun tidak lepas dari peranan baik petani dan pemerintah. Pemerintah membuat dan menetapkan kebijakan-kebijakan demi mensukseskan pertanian Indonesia di masa mendatang. Salah satunya adalah peraturan pengenaan PPN atas barang hasil pertanian. Sudah Tahukah Anda mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan atas Barang Hasil Pertanian kepada para petani?

Pengertian Barang Hasil Pertanian

Barang hasil pertanian merupakan barang yang dihasilkan dan diambil langsung dari sumbernya dari berbagai kegiatan usaha di bidang:

  • Pertanian, perhutanan, dan perkebunan.
  • Peternakan, perburuan atau penangkapan, maupun penangkaran.
  • Perikanan, baik penangkapan atau budidaya.

Barang Hasil Pertanian yang Dibebaskan Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 atau UU PPN dikenal dua jenis fasilitas di bidang PPN yang memiliki perlakuan berbeda:

  1. Pajak terutang tidak dipungut.
  2. Pembebasan pengenaan pajak.

Bebas Pajak

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007 mengatur mengenai impor dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis serta dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, termasuk barang hasil pertanian. Barang hasil pertanian bukan Barang Kena Pajak adalah hasil produk hortikultura meliputi:

  1. Buah-buahan : mangga, salak, nanas, jeruk, pisang, duku, pepaya, semangka, manggis, cempedak, belimbing, melon, durian, rambutan, bengkoang, dan nangka.
  2. Sayuran : sayuran buah, sayuran daun, sayuran jamur, dan sayuran umbi.

Tujuan Pembebasan PPN

Bagi pemerintah, tujuan dari dibebaskannya penyerahan barang hasil pertanian dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah:

  • Mencapai keberhasilan sektor kegiatan ekonomi yang berprioritas tinggi dalam skala nasional.
  • Mendorong pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha pertanian.
  • Memperlancar perkembangan ekonomi nasional.
  • Melindungi para petani.

Barang Hasil Pertanian yang Dikenakan PPN dan Implikasinya

Mahkamah Agung pada tanggal 25 Februari 2014 menerbitkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 70P/HUM/2013 yang membatalkan Perpres Nomor 31 Tahun 2007. Putusan ini sekaligus menjadi dasar hukum pengenaan PPN.

Adapun barang hasil pertanian yang dikenakan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai beserta implikasi perpajakan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tersebut di antara lain:

  1. Barang Hasil Pertanian yaitu buah-buahan dan sayur-sayuran, termasuk barang yang tidak dikenakan PPN (bukan Barang Kena Pajak) atas penyerahan, impor maupun ekspor.
  2. Barang Hasil Pertanian lainnya yang tidak ditetapkan yaitu beras, gabah, sagu, jagung, dan kedelai termasuk barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (bukan Barang Kena Pajak) atas penyerahan, impor maupun ekspor.
  3. Barang Hasil Pertanian yang merupakan hasil perkebunan, tanaman pangan, hasil hutan, dan tanaman hias serta obat, yang semula dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai berubah menjadi terkena pemotongan PPN dengan tarif 10% atas penyerahan dan impornya dan tarif 0% atas ekspor jenis barang tertentu.
  4. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan barang hasil pertanian wajib memungut atau memotong Pajak Pertambahan Nilai. Ketentuannya bagi Pengusaha termasuk pengusaha kecil yang memiliki omzet sampai dengan Rp4,8 Miliar per tahun tidak berkewajiban memungut PPN.

Pemerintah dalam hal menerapkan kebijakan perekonomian terkait perpajakan khususnya pengenaan PPN atas barang hasil pertanian, masih terus berusaha melakukan evaluasi dan pembenahan. Bagaimanapun polemik yang timbul akibat kebijakan pengenaan perpajakan atas barang hasil pertanian ini menjadi pemacu pemerintah untuk terus meningkatkan kemajuan sektor pertanian.

Itulah beberapa penjelasan mengenai PPN atas barang pertanian. Sebagai pengusaha pertanian yang taat bayar pajak, jangan lupa untuk lapor PPN Anda setiap bulannya. Untuk mempermudah Anda dalam melaporkan pajak PPN atau PPnBM, Anda bisa memanfaatkan Klikpajak sebagai aplikasi perpajakan resmi dari Dirjen Pajak Indonesia. Dengan Klikpajak, Anda bisa lapor pajak Anda kapan dan di mana saja secara GRATIS, sehingga proses lapor pajak Anda menjadi lebih efektif dan efisien. Tunggu apalagi? Lapor pajak Anda sekarang juga di Klikpajak!


PUBLISHED30 Jan 2019
Ageng Prabandaru
Ageng Prabandaru

SHARE THIS ARTICLE: