Cara Membuat NPWP Usaha Dagang Online & Cara Bayar Pajak Siup

Cara Membuat NPWP Usaha Dagang dan Cara Mengurus Izin Usahanya

Apakah Sobat Klikpajak sedang melirik untuk terjun ke dunia bisnis dengan mendirikan Perusahaan Dagang (PD)? Agar persiapannya lancar, Klikpajak by Mekari akan menunjukkan cara membuat NPWP Usaha Dagang dan cara mengurus izin usahanya untuk Sobat Klikpajak.

Usaha Dagang (UD) dapat diartikan secara luas sebagai suatu bisnis menjual atau mendistribusikan barang dan jasa kepada konsumen dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan dan keuntungan.

Kebanyakan suatu Usaha Dagang bermula dari suatu kegiatan sampingan.

Kelola e-Faktur lebih mudah dan cepat dengan menarik data langsung dari laporan keuangan online hanya di e-Faktur Klikpajak by Mekari. Coba dan buktikan sekarang!

Tetapi karena mendapat untung yang semakin besar, jangkauan pasaran semakin luas serta tuntutan pengembangan usaha, menjadi alasan kuat seseorang untuk lebih fokus dan serius membangun suatu Usaha Dagang.

Langkah awal yang harus Sobat Klikpajak tempuh adalah mengurus perizinan Usaha Dagang dan memahami pajak untuk Usaha Dagang yang dikenakan, termasuk mengantongi NPWP usaha dagang.

Bagaimana cara membuat NPWP usaha dagang?

Sebelum itu Klikpajak.id akan kembali mengingatkan Sobat Klikpajak pentingnya kelola pajak dan keuangan bisnis yang efektif dan efisien untuk mendukung kinerja usaha.

Ingin tahu cara kelola pajak dan keuangan bisnis yang mudah dan cepat?

Ikuti demo online cara mengelola perpajakan dan keuangan perusahaan hanya di Klikpajak Demo Jurnal, kami dapat menyesuaikan waktu Sobat Klikpajak kapan saja.

Cara Membuat NPWP Usaha Dagang Online & Cara Bayar Pajak Siup

Klikpajak by Mekari adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Melalui Klikpajak.id, Sobat Klikpajak dapat menghitung, membayar, melaporkan pajak kapan saja dan di mana pun, serta menyimpan arsip perpajakan dengan aman dalam satu platform aplikasi pajak online berbasis web yang terintegrasi.

Dengan Klikpajak, kelola e-Faktur maupun e-Bupot juga lebih mudah dan cepat karena terintegrasi dengan fitur akuntansi perpajakan online Jurnal.id.

Temukan kemudahan kelola pajak dari integrasi Klikpajak dan Jurnal.id ini.

Jurnal by Mekari adalah software akuntansi online berbasis cloud dengan laporan keuangan lengkap, seperti:

  • Neraca keuangan
  • Arus kas
  • Laba-rugi

Kembangkan bisnis tanpa batas dengan software akuntansi terintegrasi Jurnal by Mekari. Coba Gratis 14 hari sekarang!

Bukan hanya itu, Sobat Klikpajak juga dapat mengelola karyawan dengan mudah melalui sistem HRIS (Human Resources Information System) Talenda by Mekari.

Melalui HRIS Talenta.co, segala urusan payroll dan manajemen HR (Human Resources) lebih mudah dan praktis.

Jaga bisnis tetap produktif dengan software payroll dan HRIS terautomasi Talenta by Mekari. Coba Talenta Gratis sekarang!

“Serahkan semua urusan perpajakan, keuangan perusahaan dan manajemen SDM melalui support system yang lengkap dan terintegrasi guna mendukung kinerja perusahaan serta perkembangan bisnis Sobat Klikpajak.”

Pahami tentang PD Sebelum Cara Membuat NPWP Usaha Dagang Online

Sebelum mulai ke langkah-langkah cara membuat NPWP usaha dagang online, ketahui detail pemahaman umum tentang usaha dagang atau PD ini dan perbedaannya dengan usaha lainnya, khususnya yang berbentuk PT (Perseroan Terbatas).

Laporan Keuangan Perusahaan Dagang: Jenis dan Contoh

a. 5 Perbedaan Perseroan Terbatas (PT) dengan Usaha Dagang

  1. Setidaknya PT dimiliki oleh 2 pendiri atau pemegang saham, sementara Usaha Dagang dimiliki oleh perseorangan.
  2. Dalam menjalankan bisnisnya, Usaha Dagang tidak memerlukan status Badan hukum, sedangkan PT wajib memiliki Badan hukum.
  3. Dalam PT fungsi antara pemegang saham dan pengurus/direksi dipisahkan. Berbeda dengan pemilik Usaha Dagang pada umumnya merangkap sebagai pengurus.
  4. Modal Usaha Dagang tidak memiliki nilai minimum, modal 100% dari sendiri. Untuk modal minimum PT adalah sebesar Rp50 juta.
  5. Tanggung jawab PT terbatas pada modal/saham yang disetor dan dimiliki. Sementara tanggung jawab Usaha dagang tidak terbatas hingga ke harta pribadi.

Cara Membuat NPWP Usaha Dagang Online & Cara Bayar Pajak Siup

b. Bagaimana Cara Mengurus Izin Usaha Dagang?

Peraturan pendirian Usaha Dagang secara umum hingga saat ini memang belum ada.

Namun dalam praktik usahanya telah diakui keberadaannya oleh masyarakat.

Apabila Sobat Klikpajak menghendaki Usaha Dagang lebih legal, pertama Sobat Klikpajak harus memenuhi langkah-langkah dan persyaratan berikut:

  1. Fotokopi/Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik/Pendiri usaha
  2. Melampirkan Izin Domisili Usaha dari kantor pemerintahan kelurahan atau kecamatan domisili usaha setempat.
  3. Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama pribadi sebagai pendiri usaha.
  4. Apabila syarat di atas telah Anda penuhi, segera ajukan Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) perseorangan kepada Dinas Koperasi setempat (Bersifat opsional karena sesuai Pasal 4 Ayat 1 Peraturan Menteri Perdagangan No. 36/M-DAG/PER/9/2007, tidak wajib dilakukan). Berkas tambahan yang wajib disiapkan diantaranya: neraca perusahaan, foto pemilik perusahaan ukuran 4×6 sebanyak 2 lembar dan izin lain yang terkait.
  5. Jika Usaha Dagang memiliki SIUP, selanjutnya siapkan pendaftaran Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
  6. Pemilik Usaha Dagang mengajukan permohonan untuk perizinan usaha kepada Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Departemen Perindustrian dan Perdagangan setempat.

Buat Kode Billing langsung bayar pajak dengan virtual account bank dalam satu platform hanya di e-Billing Klikpajak by Mekari. Coba sekarang, Gratis!

c. Tarif Pajak Usaha Dagang

Kewajiban perpajakan di Indonesia hampir mengenai seluruh Wajib Pajak tak terkecuali pengusaha Usaha Dagang (pedagang).

Sebelumnya, tarif pajak penghasilan badan UMKM ditetapkan sebesar 1% dari omzet bruto melalui Peraturan Pemerintaha Nomor 46 Tahun 2013.

Pedagang yang memiliki peredaran bruto (omzet) maksimal Rp4,8 miliar tetap bayar pajak, berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018, penghasilan usaha yang diterima oleh Wajib Pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 Miliar akan dikenai Pajak Penghasilan (PPh) bersifat Final dengan tarif 0,5% persen dari peredaran bruto.

Tujuan pemerintah memangkas tarif pajak dari 1 persen menjadi 0,5 persen adalah membantu bisnis terus berkembang dan menjaga aliran keuangan (cash flow).

Pelaku usaha akan mudah menggunakan pendapatannya sebagai modal usaha kembali.

Dengan demikian, pengenaan pembayaran pajak tidak lagi dianggap sebagai beban dan momok.

Baca Juga: Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan): Jenis, Tarif, Hitung, Bayar dan Lapor Pajak

Dengan penerapan tarif rendah ini, diharapkan dapat lebih merangsang masyarakat untuk terjun sebagai wirausaha.

Tarif baru ini diyakini akan mendongkrak kepatuhan perpajakan pelaku Usaha Dagang sekaligus meningkatkan basis Wajib Pajak.

Kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan ini mennjadikan pelaku usaha dapat menyusun laporan keuangan secara rapi, jelas dan lengkap.

Kondisi inilah yang dapat menjadi jalan para pelaku Usaha Dagang untuk memperoleh akses permodalan perbankan.

Berdasarkan penjelasan di atas, tidak ada lagi alasan bagi pengusaha dagang ‘mangkir’ dari urusan perpajakan karena berbagai alasan, seperti beban pajak tinggi dan maraknya pengemplang pajak.

Hal ini terbukti, peranan pajak untuk Usaha Dagang sangat penting bagi pembangunan dan perekonomian nasional.

Setiap pajak yang Sobat Klikpajak setorkan ke kas negara, akan digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur, jaminan kesehatan, anggaran pendidikan, pengentasan kemiskinan, dan sebagainya.

Buat e-Faktur dan Lapor SPT Masa PPN Langsung di Klikpajak by Mekari

d. Cara Membuat NPWP Usaha Dagang Online

Sama seperti cara membuat NPWP bagi wajib pajak badan lainnya, berikut adalah syarat dan cara membuat NPWP Usaha Dagang online:

Panduan Lengkap Membuat NPWP Badan: Syarat, Formulir, Cara Daftar NPWP Online

e. Cara Bayar Pajak Usaha Dagang Online

Setelah mendapatkan SIUP dan sudah melalui tahap cara membuat NPWP usaha dagang online, sekarang saatnya Sobat Klikpajak mengetahui cara bayar pajak usaha dagang.

Bagaimana cara bayar pajak usaha dagang?

Cara bayar pajak usaha dagang tidak berbeda dengan pembayaran pajak secara umum yang dilakukan oleh wajib pajak lainnya.

Sobat Klikpajak dapat membayarkan pajak usaha dagang melalui e-Bulling Klikpajak.

Ingat, sebelum menyetor pajak, harus mendapatkan Kode Billing atau ID Billing terlebih dahulu dari DJP sebagai syarat untuk membayar pajak.

Setelah mendapatkan Kode Billing dari DJP, selanjutnya membayar/menyetor pajak melalui ATM, internet banking atau teller bank/pos persepsi.

Melalui e-Billing Klikpajak, Sobat Klikpajak dapat membuat Kode Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan Masa Pajak yang diinginkan.

Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) akan disimpan dengan rapi dan aman pada fitur Arsip Pajak di Klikpajak.

Sistem e-Billing akan membimbing Sobat Klikpajak mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi.

Klikpajak.id akan menerbitkan ID Billing Sobat Klikpajak resmi dari DJP dan Sobat Klikpajak dapat langsung membayar Pajak tanpa keluar dari platform. Karena e-Billing Klikpajak terintegrasi dengan bank persepsi yang ditunjuk DJP untuk menerima pembayaran/setoran pajak.”

Setelah pembayaran pajak selesai, Sobat Klikpajak akan langsung menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Langkah-Langkah Cara Membuat Kode Billing dan Bayar Billing di e-Billing

Cara Membuat NPWP Usaha Dagang Online & Cara Bayar Pajak Siup

f. Cara Lapor Pajak Usaha Dagang

Setelah mengetahui cara bayar pajak usaha dagang, selanjutnya adalah cara lapor pajak usaha dagang.

Sobat Klikpajak dapat melaporkan pajak usaha dagang dengan lebih mudah melalui e-Filing Klikpajak.

Lapor SPT pajak penghasilan melalui e-Filing Klikpajak sangat cepat karena Sobat Klikpajak akan dipandu dengan langkah-langkah yang mudah.

Melalui e-Filing Klikpajak, Sobat Klikpajak dapat melaporkan berbagai jenis SPT Tahunan/Masa PPh dengan langkah-langkah yang mudah.

“Lapor SPT di e-Filing Klikpajak juga gratis selamanya!”

Setelah menyampaikan SPT Pajak, Sobat Klikpajak akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP, yang berisi:

  • Informasi Nama Wajib Pajak (WP)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Tanggal pembuatan BPE
  • Jam pembuatan BPE
  • Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

Sobat Klikpajak juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Sebelum menyampaikan SPT pajak, terlebih dahulu Sobat Klikpajak harus melakukan daftar pajak online.

Setelah melalui tahap cara menghitung pajak penghasilan perusahaan, berikut cara lapor SPT pajak di e-Filing:

Sobat Klikpajak juga dapat mengetahui cara lapor SPT PPh Pribadi berikut ini:

Selengkapnya tutorial lapor SPT pajak lainnya:

Cara Membuat NPWP Usaha Dagang Online & Cara Bayar Pajak Siup

Mudah Urus Pajak Lainnya Usaha Dagang di Klikpajak by Mekari

Jika bisa praktis, kenapa harus menggunakan cara-cara yang dapat menyita banyak waktu dan tenaga Sobat Klikpajak untuk urusan perpajakan?

Sobat Klikpajak dapat menemukan semua kemudahan mengurus dan melakukan administrasi perpajakan ini melalui Klikpajak.

“Karena Klikpajak didukung dengan teknologi cloud yang memudahkan Sobat Klikpajak melakukan aktivitas perpajakan hanya dalam satu platform dan mengaksesnya di mana pun serta kapan saja Sobat Klikpajak inginkan.”

Cloud computing atau komputasi awan adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna.

Melalui teknologi cloud, Sobat Klikpajak bisa menggunakan aplikasi tanpa harus mengunduh (download) dan memasang (install) aplikasi terlebih dahulu.

Sebab sistem cloud yang berbasis web ini memudahkan Sobat Klikpajak dalam mengakses data dan informasi melalui internet secara cepat.

Baca juga Perbedaan e-Faktur Client Desktop, Web Based, Host to Host dan Penggunaannya

Melalui Klikpajak, Sobat Klikpajak dapat mengurus berbagai kewajiban perpajakan dengan mudah dan cepat karena dapat dilakukan dalam satu platfrom, sebab Klikpajak memiliki fitur lengkap.

Klikpajak by Mekari adalah cara simpel untuk melakukan berbagai aktivitas perpajakan Sobat Klikpajak, mulai dari menghitung, membayar dan cara lapor pajak dalam satu platform.

“Klikpajak akan menghitung kewajiban pajak dengan tepat dan akurat sehingga Sobat Klikpajak terhindar dari kesalahan penghitungan yang dapat menyebabkan pengenaan sanksi denda pajak.”

Tentu saja bukan hanya menghitung, membayar dan melaporkan pajak saja, fitur lengkap Klikpajak by Mekari yang semakin memudahkan aktivitas perpajakan Sobat Klikpajak mulai dari membuat Faktur Pajak elektronik hingga Bukti Potong elektronik.

Temukan kemudahan urus perpajakan lainnya dengan Klikpajak by Mekari di bawah ini:

A. Mudah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT Masa PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Seperti diketahui, baik WP Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun Non-PKP yang melakukan transaksi yang mengharuskan membuat bukti pemotongan PPh 23/26 wajib menggunakan e-Bupot mulai 1 Oktober untuk masa pajak September 2020.

Wajib e-Bupot bagi WP PKP dan Non-PKP ini diatur dalam Kepdirjen Nomor KEP-368/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23/26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Berdasarkan PER-04/PJ/2017.

Klikpajak juga dilengkapi dengan fitur e-Bupot yang semakin memudahkan Sobat Klikpajak membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23/26 dan melaporkan SPT PPh 23/26 melalui e-Bupot dengan menarik data langsung dari laporan keuangan elektronik.

Langkah-Langkah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Keunggulan e-Bupot Klikpajak

Berikut keunggulan e-Bupot Klikpajak yang dapat membantu bisnis perusahaan:

  • Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efektif dan ramah penggunaan (user friendly).
  • Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26.
  • Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi.
  • Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah.
  • Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan aman, baik di Klikpajak dan DJP.
  • e-Bupot Klikpajak juga terintegrasi dengan sistem pembukuan akuntansi online Jurnal by Mekari, sehingga semakin mudah membuat bukti potong.
  • e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale upsesuai kebutuhan.
  • Layanan supportpajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui.
  • Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data Faktur Pajak atas transaksi yang dilakukan.

Cara Membuat NPWP Usaha Dagang Online & Cara Bayar Pajak Siup

B. Buat e-Faktur dan Lapor SPT Masa PPN Tanpa ‘Install’ Aplikasi

Seperti diketahui, DJP telah mewajibkan pengguna e-Faktur untuk melakukan update e-Faktur 3.0 menggantikan e-Faktur 2.2 mulai 1 Oktober 2020.

Wajib Pajak (WP) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang selama ini menggunakan aplikasi e-Faktur Client Desktop DJP, harus install dan download patch terbaru untuk update e-Faktur 3.0 pada perangkat komputernya agar bisa menggunakan aplikasi yang dilengkapi dengan fitur prepopulated ini.

Dengan fitur prepopulated e-Faktur 3.0, maka DJP sudah menyiapkan data yang dibutuhkan untuk kemudian PKP tinggal mencocokkan saja saat pembuatan e-Faktur maupun pelaporan SPT Masa PPN-nya.

Ingat, meskipun PKP pengguna e-Faktur Client Desktop sudah update e-Faktur 3.0, tapi tetap harus berpindah ke aplikasi e-Faktur Web Based DJP di web-efaktur.pajak.go.id saat akan melaporkan SPT Masa PPN.

Karena DJP telah menutup pelaporan SPT Masa PPN di e-Filing dan e-SPT. Tapi lapor SPT Masa PPN wajib di aplikasi e-Faktur.

Update sistem terbaru e-Faktur 3.0 DJP ini juga harus dilakukan pada server PJAP mitra resmi DJP, seperti Klikpajak.id.

Jadi, ketika Sobat Klikpajak menggunakan e-Faktur Klikpajak, bukan hanya dapat langsung memanfaatkan fitur prepopulated e-Faktur untuk membuat Faktur Pajaknya, tapi juga bisa lapor SPT Masa PPN di e-Faktur tanpa keluar atau pindah platform.

“Langsung saja gunakan aplikasinya, biar Klikpajak.id yang mengurus sistemnya untuk mempermudah pembuatan e-Faktur, pembayaran PPN, hingga pelaporan SPT Masa PPN Sobat Klikpajak dengan mudah hanya dalam satu langkah.”

Ingin langsung menggunakan aplikasi e-Faktur 3.0 tanpa install aplikasinya? Langsung saja daftar dan aktifkan akun e-Faktur Sobat Klikpajak di https://my.klikpajak.id/register.

Kenapa urus Faktur Pajak lebih mudah di Klikpajak?

Melalui Klikpajak.id, Sobat Klikpajak dapat membuat berbagai macam Faktur pajak, mulai dari Faktur Pajak Pengganti, Retur, bahkan dapat menghapus draft Faktur Pajak, hingga bayar PPN dan lapor SPT Masa PPN dengan langkah-langkah yang mudah hanya dalam satu platform.

Bahkan administrasi e-Faktur semakin cepat dan praktis karena Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Sehingga Sobat Klikpajak dapat menarik data laporan keuangan yang akan dibuat Faktur Pajaknya dengan sangat mudah dan simpel.

Cara Membuat NPWP Usaha Dagang Online & Cara Bayar Pajak Siup

E. Dilengkapi Fitur ‘Multi Users dan Multi NPWP’ Unlimited, Gratis!

Klikpajak.id juga dilengkapi dengan fitur Multi Users dan Multi Company (NPWP) yang semakin membuat aktivitas perpajakan Sobat Klikpajak lebih efektif.

Fitur ‘Multi Users’ Klikpajak adalah fitur yang memungkinkan Sobat Klikpajak untuk dapat mengatur siapa saja cdan berapa banyak pengguna yang dapat mengakses akun aplikasi Klikpajak.id di bawah nama perusahaan yang sama.

Sedangkan fitur ‘Multi Company/NPWP’ adalah fitur yang memungkinkan Sobat Klikpajak untuk mengelola beberapa perusahaan dalam satu akun Klikpajak.

Lebih jelasnya, berikut cara kerja fitur Multi Users dan Multi Company.

Cara Membuat NPWP Usaha Dagang Online & Cara Bayar Pajak Siup

Kemanan Data Terlindungi

Tenang, Sobat Klikpajak dapat menyimpan berbagai riwayat pembayaran atau bukti pelaporan pajak maupun aktivitas pajak lainnya dengan nyaman, karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin.

Sistem keamanan yang berlapis dan menjaga data Sobat Klikpajak dengan aman adalah menjadi komitmen utama.

Klikpajak.id sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standar Internasional ISO yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Sehingga Sobat Klikpajak tidak perlu khawatir kehilangan bukti bayar atau lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan maupun kehilangan komputer atau laptop.

data protectionKeamanan data adalah yang utama

Ketahui Aturan Tarif Sanksi Pajak Terbaru

Perlu diingat, aturan pengenaan sanksi denda telat lapor atau bayar pajak sudah berubah.

Terbaru, ketentuan tarif sanksi pajak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Berlaku tarif bunga sanksi administrasi pajak yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang perhitungannya mengacu pada suku bunga bank sentral Indonesia (Bank Indonesia/BI 7 days repo reserve rate).

Tarif bunga sanksi administrasi pajak yang ditetapkan Kementerian Keuangan ini digunakan sebagai dasar untuk menghitung besar sanksi pajak yang akan dikenakan pada wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan perpajakan berlaku.

“Jadi, tarif sanksi denda ini akan berbeda-beda setiap bulannya tergantung besar tarif bunga sanksi administrasi pajak yang ditetapkan Menkeu.”

Berikut dasar perhitungan sanksi denda pajak terbaru:

1. Sanksi denda terkait Surat Pemberitahuan (SPT)

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 5% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dikenakan pada Wajib Pajak (WP) yang:

  • Melakukan pembetulan SPT sendiri dan membuat utang pajak jadi lebih besar
  • Kurang bayar karena pembetulan SPT Tahunan/Masa
  • Terlambat membayar PPh Pasal 29 SPT Tahunan
  • Terlambat membayar SPT Masa

2. Sanksi denda tidak melunasi SPT kurang bayar

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 10% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Baca juga Ulasan Lengkap PPh Pasal 29: Pengertian, Subjek, Tarif, Contoh dan Cara Bayar

3. Sanksi denda tidak melunasi pajak kurang bayar dan mendapat SKPKB

Rumus hitungannya:

(Tarif bunga sanksi pajak + 15% : 12)

Pengenaan sanksi paling lama 24 bulan (2 tahun).

Sanksi denda ini dikenakan pada WP yang tidak melunasi pajak kurang bayar dan telah mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

4. Sanksi denda tidak lapor SPT dan mengisi SPT tidak benar

Untuk sanksi denda ini tidak menggunakan tarif fluktuatif yang mengacu pada suku bunga acuan BI.

Sanksi denda tidak lapor SPT atau mengisi SPT dengan tidak benar atau tidak lengkap, maupun melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang bayar saat pengungkapan pelaporan pajak tidak benar.

5. Sanksi administratif PPh PKP kurang bayar

Sanksi administratif berupa bunga yang ditetapkan Menteri Keuangan dihitung sejak terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak hingga diterbitkannya Surat Tagihan (STP).

Temukan ketentuan terbaru tentang perpajakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 pada e-Book “Susunan dalam Satu Naskah UU Perpajakan (UU Cipta Kerja)”.

Setiap pembayaran dan pelaporan SPT pajak ada batas waktunya.

Untuk menghindari sanksi denda telat bayar pajak ataupun terlambat lapor SPT pajak, Klikpajak menyediakan kalender saku di Kalender Klikpajak.

Sobat Klikpajak dapat mengecek jadwal lapor ataupun bayar pajak kapan saja lebih mudah dan terhindar dari sanksi denda akibat terlambat bayar dan lapor pajak.

Tim ‘Support’ Klikpajak by Mekari Selalu Siap Membantu Anda!

“Fitur lengkap Klikpajak membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Sobat Klikpajak para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Sobat Klikpajak yang berprofesi pada bagian keuangan atau sebagai tax officer di perusahaan.”

Sebagai mitra resmi DJP, Klikpajak akan membantu Sobat Klikpajak dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak Sobat Klikpajak dengan mudah.

Tinggal klik, semua urusan pajak Sobat Klikpajak selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis atau aktivitas Sobat Klikpajak dalam membuat Faktur Pajak, Bukti Pemotongan Pajak, penyampaian SPT Tahunan/Masa PPh dan PPN, serta berbagai aktivitas perpajakan lainnya secara efektif menghemat banyak waktu Sobat Klikpajak?

klikpajak support

“Jangan segan menghubungi kami, karena kami senang berbicara dengan Sobat Klikpajak. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya untuk memudahkan urusan perpajakan Sobat Klikpajak. Klikpajak by Mekari mengerti yang Sobat Klikpajak butuhkan.”

Cukup daftarkan email Sobat Klikpajak di www.klikpajak.id dan temukan bagaimana Sobat Klikpajak dapat melakukan urusan pajak dengan sangat menyenangkan. Lebih mudah dari sekadar yang dibayangkan.

Itulah cara penjelasan tentang cara membuat NPWP usaha dagang online, cara bayar pajak usaha dagang dan seputar pajak SIUP bagi usaha dagang.

Sudah tahu cara membuat NPWP usaha dagang online cara bayar pajak usaha dagang, ya?

Kini saatnya Sobat Klikpajak juga dapat mengetahui pemahaman tentang berbagai aktivitas pajak mulai dari cara menghitung, bayar dan lapor pajak secara komprehensif melalui Mekari University.

Asah kemampuan Sobat Klikpajak tentang perpajakan melalui kursus online di Mekari University, gratis!

Setelah menyelesaikan kursus online pajak ini, Sobat Klikpajak akan mendapatkan sertifikat dari Mekari University yang bisa menjadi portofolio Sobat Klikpajak di bidang perpajakan.

Karena belajar pajak itu mudah!

Tak perlu bayar, kemampuan pajak bisa bertambah melalui Kursus Pajak Online bersama Mekari University.

Jangan lupa, jika Sobat Klikpajak ingin lebih mudah melakukan pengelolaan pajak dan keuangan bisnis, gunakan aplikasi pajak online Klikpajak.id yang terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Klik banner di bawah ini untuk menjadwalkan demo online bersama tim konsultan kami.

Cara Membuat NPWP Usaha Dagang Online & Cara Bayar Pajak Siup

Kategori : Bayar Pajak

PUBLISHED30 Apr 2021
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: