Penghitungan Gaji Karyawan Mendapat PPh 21 DTP, Terima THR/Bonus

Penghitungan Gaji Karyawan Mendapat PPh 21 DTP dan Terima THR/Bonus

Perhitungan gaji antara karyawan/pegawai yang peroleh insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) dengan yang tidak mendapatkan pembebasan pemotongan PPh 21 tentunya berbeda. Ketahui bagaimana penghitungan gaji karyawan yang mendapatkan PPh 21 DTP dan menerima THR dan/atau bonus.

Seperti apa perhitungannya, Klikpajak by Mekari menghadirkan Praktisi Pajak dari PT HBMS Consulting, Arnold Susanto, yang akan memberikan contoh penghitungan bagi pegawai/karyawan yang mendapatkan PPh 21 DTP dan menerima Tunjangan Hari Raya (THR) ataupun bonus dari perusahaan yang masuk dalam kategori Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) penerima insentif dampak Covid-19.

Arnold akan merincikan tahap-tahap penghitungan penghasilan karyawan yang mendapatkan insentif PPh 21 DTP dan menerima THR atau bonus dari setiap periode penerimaan gaji hingga pengisian bukti pemotongannya, diantaranya:

  • Penghitungan PPh 21 terutang atas penghasilan tetap
  • Penghitungan PPh 21 terutang atas THR
  • Besar penghasilan yang diterima karyawan pada Mei
  • Rekapitulasi penghitungan PPh 21 selama Januari-Desember
  • Penyampaian laporan realisasi PPh 21 DTP
  • Pengisian bukti potong PPh 21
  • Perbandingan rekapitulasi penghasilan Januari-Desember dengan Take Home Pay berdasarkan bukti potong

Dasar Hukum dan Ketentuan Penghitungan PPh 21 DTP

Contoh penghitungan PPh 21 DTP pegawai/karyawan yang mendapatkan insentif pajak penghasilan ditanggung pemerintah dan menerima THR serta bonus ini didasarkan pada:

  1. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 16/PJ/2016 tentang:

Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi (PER-16).

  1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/PMK.03/2020 tentang:

Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (PMK-44).

  1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.03/2020 tentang:

Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK.03/2020 (PMK-86).

Ilustrasi insentif pajak PPh 21 DTP

Contoh Soal Karyawan Mendapat PPh 21 DTP dan Menerima THR/Bonus

Tuan A (K/1) pegawai tetap di PT Z (industri makanan bayi/KLU 10791), bekerja sejak Januari 2020 menerima gaji dan tunjangan sebesar Rp16.500.000,00 dan membayar iuran pensiun sebesar Rp330.000,00. Pada bulan Mei 2020 Tn. A menerima Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar Rp16.500.000,00.

Penghasilan bruto Tuan A yang yang bersifat tetap dan teratur berupa gaji dan tunjangan sebesar Rp16.500.000,00 sebulan yang disetahunkan sebesar Rp198.000.000,00 (Rp16.500.000,00 x 12). Karena masih dibawah Rp200.000.000,00 maka Tuan A dapat memperoleh insentif PPh Pasal 21 DTP hanya atas penghasilan tetap dan teratur bulanan.

Note: Ingin mengetahui contoh penghitungan PPh 21 DTP bagi pegawai/karyawan yang bekerja Januari-Desember 2020, lihat di SINI.

a. Penghitungan PPh Pasal 21 Terutang atas Penghasilan Tetap

Penghitungan PPh 21 masa Januari-Maret 2020 mengikuti ketentuan PER-16, sebagai berikut:

Gaji dan tunjangan= Rp16.500.000
Pengurangan:
  • Biaya Jabatan/bulan
= Rp500.000
  • Biaya Pensiun/bulan
= Rp330.000
= (Rp830.000)
Penghasilan Neto Sebulan= Rp15.670.000
Penghasilan Neto Setahun:
= 12 bulan x Rp15.670.000= Rp188.040.000
= PTKP (K/1)= (Rp63.000.000)
Penghasilan Kena Pajak Setahun= Rp125.040.000
PPh Pasal 21 Terutang:
= 5% x Rp50.000.000= Rp2.500.000
= 15% x Rp75.040.000= Rp11.256.000
= Rp13.756.000
PPh Pasal 21 Terutang Sebulan:
= Rp13.756.000/12 bulan= Rp1.146.333

 

Catatan:

Penghitungan PPh 21 masa Februari dan Maret mengikuti penghitungan pada masa Januari. 

Sedangkan untuk penghitungan PPh 21 masa April dan seterusnya harus memperhatikan ketentuan insentif PPh 21 DTP sebagaimana diatur dalam PMK-86.

Karena Tn. A berhak memanfaatkan insentif maka PPh Pasal 21 DTP harus dibayarkan secara tunai oleh Pemberi Kerja pada saat pembayaran penghasilan kepada pegawai.

Rumus Menghitung Besaran THR Lebaran dan PajaknyaIlustrasi penghitungan PPh 21 DTP dan THR/bonus

b. Penghitungan PPh Pasal 21 Terutang atas THR Mei 2020

Khusus bulan Mei, dikarenakan Tn. A menerima THR maka penghitungan menjadi sebagai berikut:

Gaji dan Tunjangan setahun= Rp198.000.000
THR= Rp16.500.000
Penghasilan Bruto= Rp214.500.000
Pengurangan:
  • Biaya Jabatan setahun (max)
= Rp6.000.000
  • Biaya Pensiun setahun
= Rp3.960.000
= (Rp830.000
Penghasilan Neto setahun= Rp204.540.000
PTKP (K/1)= (Rp63.000.000)
Penghasilan Kena Pajak setahun= Rp141.540.000
PPh Pasal 21 Terutang setahun:
= 5% x Rp50.000.000= Rp2.500.000
= 15% x Rp91.540.000= Rp13.731.000
= Rp16.231.000
PPh Pasal 21 atas THR:
PPh 21 atas seluruh penghasilan= Rp16.231.000
PPh 21 atas penghasilan tetap= (Rp13.756.000)
PPh Pasal 21 atas THR= Rp2.475.000

 

Catatan:

PPh 21 atas THR harus dipotong dari Tn. A karena merupakan penghasilan tidak teratur sehingga tidak ditanggung pemerintah.

Note: Contoh penghitungan PPh 21 DTP pegawai yang resign dengan PPh 21 terutang lebih besar dari PPh 21 yang disetor selengkapnya bisa dilihat di SINI.

c. Besar Penghasilan yang Diterima pada Mei 2020

Besarnya penghasilan yang diterima Tuan A pada bulan Mei 2020 adalah:

Gaji dan Tunjangan= Rp16.500.000
THR= Rp16.500.000
Dikurangi iuran pensiun/bulan= (Rp330.000)
Dikurangi PPh Pasal 21:
  • atas penghasilan tetap
= (Rp1.146.333)
  • atas THR
= (Rp2.475.000)
Penghasilan setelah pajak= Rp29.048.667
Ditambah PPh Pasal 21 DTP = Rp1.146.333        
Jumlah yang diterima= Rp30.195.000

 

Note: Simak penjelasan Praktisi Pajak Senior, Ruston Tambunan, yang merupakan Managing Partner CITASCO dalam Opini: Mempertanyakan Kewajiban PPh Badan Atas Nama Kerja Sama Operasi

d. Rekapitulasi PPh 21 Selama Januari-Desember 2020

Rekapitulasi penghitungan PPh Pasal 21 Tn. A selama Januari-Desember 2020 adalah sebagai berikut:

e. Penyampaian Laporan Realisasi PPh 21 DTP

Pemberi Kerja harus menyampaikan laporan realisasi PPh Pasal 21 DTP melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id (Pasal 4 ayat (1) PMK-86).

Bentuk laporan realisasi PPh 21 DTP yang disampaikan PT. Z untuk masa April 2020 adalah sebagai berikut:

Catatan:

Perlu diingat bahwa tata cara pengisian kode billing PPh 21 DTP pada masa April-Juni 2020 masih mengikuti ketentuan PMK-44, sedangkan untuk masa Juli-Desember 2020 sudah mengikuti ketentuan PMK-86.

Selebihnya tata cara penyampaian laporan realisasi PPh 21 DTP April-Desember 2020 tidak berubah.

Ilustrasi gaji karyawan yang mendapat PPh 21 DTP dan THR/bonus

f. Pengisian Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Form 1721 A1)

Pada masa Desember, PT Z wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 (Formulir 1721 A1) kepada Tn. A, dengan rincian penghasilan dan penghitungan PPh 21 sebagai berikut:

g. Perbandingan Rekapitulasi Penghasilan dengan THP Berdasarkan Bukti Potong

Perbandingan antara rekapitulasi jumlah yang diterima Tn. A selama Januari-Desember 2020 dengan THP Tn. A berdasarkan Bukti Potong 1721 A1 sebagai berikut:

THP yang diterima Tn. A
  • Januari
= Rp15.023.667
  • Februari
= Rp15.023.667
  • Maret
= Rp15.023.667
  • April
= Rp16.170.000
  • Mei
= Rp30.195.000
  • Juni
= Rp16.170.000
  • Juli
= Rp16.170.000
  • Agustus
= Rp16.170.000
  • September
= Rp16.170.000
  • Oktober
= Rp16.170.000
  • November
= Rp16.170.000
  • Desember
= Rp16.170.000
= Rp204.626.000
THP berdasarkan form 1721 A1
Jumlah Penghasilan Bruto= Rp214.500.000
(angka 8 form 1721 A1)
Dikurangi iuran pensiun= (Rp3.960.000)
(angka 10 form 1721 A1)
Dikurangi PPh 21 yang telah dipotong dan dilunasi= (Rp16.231.000)
(angka 20 form 1721 A1)
= Rp194.309.000
Insentif PPh 21 DTP Tn. A= Rp10.317.000

 

Catatan:

Bila dibandingkan, THP yang diterima Tn. A secara langsung ternyata lebih besar dari THP berdasarkan form 1721 A1 yaitu sebesar Rp10.317.000,00 (Rp204.626.000,00 – Rp194.309.000,00).

Perbedaan ini disebabkan oleh insentif PPh 21 DTP yang diterima Tn. A pada tahun 2020.

Atas kenaikan jumlah THP karena insentif PPh 21 DTP ini harus dilaporkan oleh Tn. A dalam SPT Tahunan Orang Pribadi Tahun Pajak 2020 sebagai penghasilan yang bukan merupakan objek pajak (Pasal 2 ayat (7) PMK-86).

(Disclaimer)

Tentang Penulis:

Arnold Susanto merupakan konsultan pajak di PT  HBMS (Halim Bina Multi Solusi) Consulting yang bergerak di bidang pelayanan perpajakan dan bisnis manajemen.

Ingin berkonsultasi lebih lanjut seputar PPh 21 ataupun perpajakan lainnya, Anda dapat menghubungi adm@hbmsconsulting.com.

Untuk mempermudah penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan/Masa PPh Badan, Anda bisa menggunakan e-Filing Klikpajak.id.

Contoh fitur lengkap Klikpajak

Klikpajak Mengerti Kebutuhan Perpajakan Anda

“Klikpajak memiliki fitur lengkap sebagai aplikasi pajak online yang membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Anda para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Anda yang bekerja di bagian finance atau sebagai tax officer di perusahaan.”

Anda dapat memanfaatkan fitur Klikpajak by Mekari lainnya, seperti e-Faktur yang memudahkan Anda membuat dan mengelola Faktur Pajak.

Ingin mengetahui tutorial pembuatan e-Faktur dan Pelaporan SPT Masa PPN yang mudah di Klikpajak, lihat caranya di SINI.

Bahkan e-Faktur Klikpajak sudah dilengkapi dengan sistem Scan QR Code e-Faktur yang memudahkan Anda input Faktur Pajak Masukan.

Langkah-langkah cara input Faktur Pajak Masukan menggunakan Scan QR Code e-Faktur Klikpajaka, lihat di SINI.

Contoh membuat Faktur Pajak di e-Faktur Klikpajak

Anda juga bisa membuat Bukti Pemotongan PPh Pasal 23/26 di e-Bupot Klikpajak dengan langkah-langkah yang mudah dan simpel.

Maupun pembuatan ID Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah.

Salah satu keunggulan Klikpajak.id adalah dapat menarik data langsung dari laporan keuangan pengguna aplikasi akuntansi online seperti Jurnal.id.

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis Anda dalam membuat Faktur Pajak secara efektif yang dapat menghemat banyak waktu Anda?

Kami senang berbicara dengan Anda. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya. Klikpajak.id mengerti yang Anda butuhkan.

Cukup daftarkan email Anda di www.klikpajak.id dan manfaatkan kemudahan dalam mengurus perpajakan Anda mulai dari menghitung, membayar hingga melaporkan pajak hanya dalam satu platform.


PUBLISHED09 Sep 2020
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: