Rekonsiliasi Fiskal Penting untuk Pelaporan Pajak. Mengapa?

Mengapa Rekonsiliasi Fiskal Penting untuk Pelaporan Pajak?

Salah satu hal yang harus dilakukan Wajib Pajak (WP) adalah rekonsiliasi fiskal. Mengapa rekonsiliasi fiskal penting untuk pelaporan pajak, temukan jawabannya dalam uraian artikel ini.

Rekonsiliasi fiskal adalah langkah untuk mencocokan ketika ada hal yang berbeda antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan.

Laporan keuangan komersial, penyusunannya didasarkan atas sistem keuangan akuntansi (SAK).

Sedangkan laporan keuangan, penyusunannya berdasarkan sistem fiskal.

 

Laporan keuangan menjadi dasar dalam pembuatan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh yang akan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Namun kenyataanya, pembuatan laporan keuangan kadang tidak sesuai dengan aturan perpajakan.

Dengan begitu, diperlukan koreksi fiskal.

Lalu, apa hubungannya koreksi fiskal dengan rekonsiliasi fiskal dan mengapa rekonsiliasi fiskal penting untuk pelaporan pajak, berikut ulasan dari Klikpajak by Mekari.

Tentang Rekonsiliasi Fiskal

Dalam perpajakan, koreksi fiskal disebut juga rekonsiliasi fiskal.

Adapun laporan keuangan komersial, digunakan dalam penilaian kinerja ekonomi serta keadaan finansial sebuah perusahaan swasta.

Sedangkan laporan keuangan fiskal digunakan dalam perhitungan pajak.

Tabel berikut diharapkan membuat WP lebih mudah memahami jenis laporan keuangan untuk keperluan rekonsiliasi fiskal: 

NAMA  TUJUAN
Laporan keuangan Untuk membuat SPT PPh ke Kantor Pajak
Laporan keuangan komersial Untuk menilai kinerja ekonomi serta keadaan finansial perusahaan
Laporan keuangan fiskal Digunakan untuk perhitungan pajak
   

 

Dokumen rekonsiliasi fiskal, berupa lampiran SPT tahunan PPh, yang memuat kesesuaian data antara laba rugi komersial sebelum dikenakan pajak dan laba rugi yang didasarkan atas kebijakan pajak.

Rekonsiliasi fiskal diterapkan pada keseluruhan penyusunan laporan laba rugi yang mencakup pengeluaran atau beban, serta pendapatan.

Note: Perbedaan Koreksi Fiskal Positif dan Koreksi Fiskal Negatif

Rekonsiliasi dikenakan pada pos biaya serta penghasilan dalam laporan keuangan komersial, yang mencakup:

  • Rekonsiliasi penghasilan dikenakan PPh final
  • WP menggunakan metode pencatatan yang tidak sama dengan ketentuan pajak
  • WP mengeluarkan biaya untuk memperoleh pendapatan yang dikenakan PPh Final dan pendapatan dikenakan PPh non-final
  • Rekonsiliasi penghasilan bukan objek pajak
  • WP mengeluarkan biaya yang tidak menjadi pengurang penghasilan bruto

Rekonsiliasi Fiskal Penting untuk Pelaporan Pajak.Ilustrasi melakukan rekonsiliasi fiskal

Macam-Macam Rekonsiliasi Fiskal

Ada dua jenis rekonsiliasi fiskal, yang didasarkan atas perbedaan secara komersial dan fiskal, yakni:

1. Rekonsiliasi Fiskal Beda Tetap

Kondisi ini muncul akibat transaksi yang diakui WP sebagai pendapatan atau biaya berdasarkan standar akuntansi keuangan.

Rekonsiliasi beda tetap membedakan antara laba kena pajak dengan laba akuntansi sebelum pajak yang muncul karena transaksi yang mengacu pada Undang Undang Perpajakan dan tidak terhapus dengan sendirinya pada periode lain.

2. Rekonsiliasi Fiskal Beda Waktu

Kondisi ini muncul karena perbedaan waktu antara sistem akuntansi dan sistem perpajakan.

Dengan begitu, transaksi yang terjadi menurut akuntansi komersial dan pajak sama, tetapi beda menurut letak waktu alokasi biaya.

Berikut ini tahapan dalam melakukan rekonsiliasi fiskal: 

  • Tahu penyesuaian fiskal apa yang dibutuhkan
  • Menganalisis elemen penyesuaian supaya menentukan pengaruh elemen terhadap laba usaha dikenakan pajak
  • Memantau angka koreksi fiskal berdasar positif dan negatif
  • Menyusun laporan keuangan sesuai fiskal sebagai lampiran SPT Tahunan PPh

Berikut ini contoh kasus rekonsiliasi fiskal:

PT AAA adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang garmen, yang berdomisili di Karawang, Jawa Barat.

Informasi dan data laporan keuangan komersial PT AAA pada 2020 sebagai berikut:

Penjualan (termasuk penjualan kepada instansi pemerintah sebesar Rp1.000.000.000 dengan harga belum termasuk PPN) Rp6.250.000.000
Persediaan, 01-01-2020 Rp1.000.000.000
Pembelian Rp5.000.000.000
Persediaan, 31-12-2020 Rp3.600.000.000
Beban Operasional:  
Gaji Rp275.000.000
Beban tunjangan transportasi karyawan Rp225.000.000
Tunjangan makan karyawan Rp30.000.000
CSR perusahaan Rp100.000.000
Beban pelatihan peningkatan kualitas karyawan Rp75.000.000
Beban seragam karyawan Rp60.000.000
Beban sanksi administrasi pajak Rp25.000.000
Cadangan penghapusan piutang Rp25.000.000
Beban bunga pinjaman Rp35.000.000
Beban biaya hiburan buyer Rp57.000.000
Beban listrik dan telepon Rp120.000.000
PBB dan Bea Materai Rp15.000.000
Penyusutan aset tetap Rp200.000.000
Premi asuransi Rp50.000.000
Acara rutin tahunan keakraban karyawan  Rp25.000.000
CSR ke masyarakat lokal Rp40.000.000
Pendapatan Lain-lain:  
Sewa kendaraan bus untuk antar jemput karyawan Rp49.000.000
Keuntungan selisih kurs Rp25.000.000
Penerimaan kembali PBB yang dibebankan Rp25.000.000
Jasa giro Bank Indonesia Unggul (sebelum dipotong PPN) Rp5.250.000.000
Pendapatan bunga deposito (sebelum dipotong PPN) Rp1.000.000.000
Laba neto penjualan dari Italia (sebelum dipotong PPh negara sumber sejumlah 40 persen). Rp5.000.000.000
   

 

Data lain:

Aset Tahun Pembelian Harga pembelian
Gedung  15-08-1997 Rp2.000.000.000
Mesin produksi 12-11-2002 Rp3.000.000.000

 

  • Penyusutan fiskal dengan metode garis lurus.
  • Persediaan akhir dinilai dengan metode LIFO (Last in First Out), sedangkan apabila dinilai dengan metode FIFO (First in, First out) sebesar Rp3.500.000.000.
  • Membayar PPh pasal 22 sebesar (1,5% x Rp1.000.000.000) = Rp15.000.000
  • Membayar PPh pasal 23 sebesar (2% x Rp100.000.000) = Rp2.000.000
  • Membayar PPh pasal 25 selama 12 bulan untuk setiap masa pajak Rp25.000.000 selama tahun 2020.

Note: Koreksi Fiskal: Pengertian dan Jenis Koreksi Fiskal

Rekonsiliasi Fiskal untuk PT AAA Tahun 2020 adalah:

PT AAA

Rekonsiliasi Fiskal Tahun Pajak 2020

Keterangan Menurut Komersial Koreksi Fiskal Menurut Fiskal NOTE
Positif Negatif
Penjualan Rp6.250.000.000     Rp6.250.000.000  
Harga Pokok Produksi (HPP):          
Persediaan Awal Rp1.000.000.000     Rp1.000.000.000  
Pembelian Rp5.000.000.000     Rp5.000.000.000  
Persediaan Akhir Rp3.600.000.000 Rp600.000   Rp3.000.000.000 UU PPh Pasal 10 ayat (6)
  Rp2.400.000.000     Rp2.500.000.000  
Penghasilan Bruto Usaha Rp3.850.000.000     Rp3.750.000.000  
Beban Operasional:          
Gaji Rp275.000.000     Rp275.000.000  
Beban Tunjangan transportasi karyawan Rp225.000.000     Rp225.000.000  
Tunjangan makan karyawan Rp30.0000.000     Rp30.000.000  
CSR Perusahaan  Rp110.000.000 Rp100.000.000     UU PPh Pasal 10 ayat (1)
Beban pelatihan peningkatan kualitas karyawan Rp75.000.000     Rp75.000.000  
Beban seragam karyawan Rp60.000.000     Rp60.000.000  
Beban sanksi administrasi pajak Rp25.000.000 Rp25.000.000     UU PPh Pasal 9 ayat (1)
Cadangan penghapusan piutang Rp25.000.000 Rp25.000.000     UU PPh Pasal 9 ayat (1)
Beban bunga pinjaman Rp35.000.000     Rp35.000.000  
Beban biaya hiburan buyer Rp57.000.000 Rp57.000.000     SE-27/PJ.22/1986
Beban listrik dan telepon Rp120.000.000     Rp120.000.000  
PBB dan Bea Materai Rp15.000.000     Rp15.000.000  
Penyusutan aset tetap Rp200.000.000 Rp50.000.000   Rp150.000.000 UU PPh Pasal 11 Ayat (6)
Premi asuransi Rp50.000.000     Rp50.000.000  
Acara rutin tahunan keakraban karyawan Rp25.000.000 Rp25.000.000   Rp0 UU PPh Pasal 9 ayat (1)
CSR ke masyarakat lokal Rp40.000.000 Rp40.000.000   Rp0 UU PPh Pasal 9 ayat (1)
Total Beban Operasional Rp1.367.000.000     Rp1.035.000.000  
Penghasilan Neto Usaha Rp2.483.000.000     Rp2.715.000.000  
Penghasilan di Luar Usaha:          
Sewa kendaraan bus untuk antar jemput karyawan Rp49.000.000 Rp1.000.000   Rp50.000.000 UU PPh Pasal 23
Keuntungan selisih kurs Rp25.000.000     Rp25.000.000  
Penerimaan kembali PBB yang dibebankan Rp25.000.000     Rp25.000.000  
Jasa giro Bank Indonesia Unggul (sebelum dipotong PPN) Rp10.000.000 Rp10.000.000   Rp0 UU PPh Pasal 4 ayat (2)
Pendapatan bunga deposito (sebelum dipotong PPN) Rp5.000.000 Rp5.000.000     UU PPh Pasal 4 ayat (2)
Total Penghasilan dari Luar Usaha Rp114.000.000     Rp100.000.000  
Beban dari Luar Usaha:          
Laba Bersih Usaha dalam Negeri Rp2.593.000.000     Rp2.815.000.000  
Penghasilan dari Italia Rp1.000.000.000     Rp1.000.000.000  
Penghasilan Kena Pajak Rp3.593.000.000     Rp3.815.000.000  
           

Menghitung PPh Pasal 29 PT AAA untuk Tahun Pajak 2020

PPh Terutang (50% x 25%) x Rp3.815.000.000 (a) Rp476.875.000
Kredit pajak:  
PPh Pasal 22 Rp15.000.000
PPh Pasal 23 Rp2.000.000
PPh Pasal 24 Kredit pajak maksimal di Italia

– (Rp1.000.000.000/Rp3.815.000.000) x 94.750.000,00 = Rp12.500.000

– 40% x Rp1.000.000.000 = Rp400.000.000

Rp12.500.000
PPh Pasal 25 Rp300.000.000
Jumlah kredit pajak (b) Rp329.500.000
PPh Kurang Bayar (PPh Pasal 29) (a-b) Rp147.375.000
   

 

Agar lebih mudah membuat laporan keuangan dan melakukan administrasi perpajakan, gunakan aplikasi pajak online Klikpajak.id.

Sistem Klikpajak akan membantu Anda menghitung kewajiban perpajakan Anda dengan akurat, sehingga menghindari adanya kesalahan penghitungan yang dapat merugikan.

Klikpajak.id adalah Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) atau Application Service Provider (ASP) mitra resi Ditjen Pajak yang disahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-169/PJ/2018.

Rekonsiliasi Fiskal Penting untuk Pelaporan Pajak.Ilustrasi melakukan administrasi perpajakan dan rekonsiliasi fiskal

Administrasi Perpajakan Mudah dengan Klikpajak

Klikpajak.id memiliki fitur lengkap dan terintegrasi yang memudahkan Anda melakukan berbagai aktivitas perpajakan, mulai dari menghitung, membayar pajak, hingga melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan/Masa PPh dengan mudah.

Bukan hanya itu, melalui Klikpajak Anda juga mudah membuat e-Faktur dan melaporkan SPT Masa PPN (Pajak Pertambahan Nilai), serta membuat bukti potong dan pelaporan SPT PPh Pasal 23/26 di e-Bupot lebih mudah.

Berikut penjelasan fitur lengkap Klikpajak yang memudahkan urusan perpajakan Anda.

A. Mudah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT Masa PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Seperti diketahui, baik WP Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun Non-PKP yang melakukan transaksi yang mengharuskan membuat bukti pemotongan PPh 23/26 wajib menggunakan e-Bupot mulai 1 Oktober untuk masa pajak September 2020.

Wajib e-Bupot bagi WP PKP dan Non-PKP ini diatur dalam Kepdirjen Nomor KEP-368/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotong PPh Pasal 23/26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 Berdasarkan PER-04/PJ/2017.

Klikpajak juga dilengkapi dengan fitur e-Bupot yang semakin memudahkan Anda membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23/26 dan melaporkan SPT PPh 23/26 melalui e-Bupot dengan menarik data langsung dari laporan keuangan elektronik.

Note: Langkah-Langkah Membuat Bukti Potong dan Lapor SPT PPh Pasal 23/26 di e-Bupot

Keunggulan e-Bupot Klikpajak

Berikut keunggulan e-Bupot Klikpajak yang dapat membantu bisnis perusahaan:

  • Pengelolaan bukti pemotongan dalam jumlah banyak lebih mudah karena alur pembuatan yang efektif dan ramah penggunaan (user friendly).
  • Penghitungan pajak otomatis pada SPT Masa PPh 23/26.
  • Pengiriman bukti pemotongan pajak langsung ke lawan transaksi.
  • Bukti pemotongan serta pelaporan SPT Masa PPh 23/26 tidak perlu ditandatangani dengan tanda tangan basah.
  • Bukti pemotongan dan bukti pelaporan tersimpan aman, baik di Klikpajak dan DJP.
  • e-Bupot Klikpajak juga terintegrasi dengan sistem pembukuan akuntansi online Jurnal.id, sehingga semakin mudah membuat bukti potong.
  • e-Bupot Klikpajak juga memiliki performa yang dapat di-scale up sesuai kebutuhan.
  • Layanan support pajak yang dapat diandalkan dan tutorial dalam penggunaan aplikasi yang terus diperbarui.
  • Fitur e-Bupot Klikpajak juga menyediakan data untuk kebutuhan rekapitulasi dan rekonsiliasi data Faktur Pajak atas transaksi yang dilakukan.

Rekonsiliasi Fiskal Penting untuk Pelaporan Pajak.

B. Menggunakan Fitur e-Faktur 3.0 dan Lapor SPT Masa PPN Tanpa ‘Install’ Aplikasi

Seperti diketahui, DJP telah mewajibkan pengguna e-Faktur untuk melakukan update e-Faktur 3.0 menggantikan e-Faktur 2.2 mulai 1 Oktober 2020.

Wajib Pajak (WP) Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang selama ini menggunakan aplikasi e-Faktur Client Desktop DJP, harus install dan download patch terbaru untuk update e-Faktur 3.0 pada perangkat komputernya agar bisa menggunakan aplikasi yang dilengkapi dengan fitur prepopulated ini.

Dengan fitur prepopulated e-Faktur 3.0, maka DJP sudah menyiapkan data yang dibutuhkan untuk kemudian PKP tinggal mencocokkan saja saat pembuatan e-Faktur maupun pelaporan SPT Masa PPN-nya.

Ingat, meskipun PKP pengguna e-Faktur Client Desktop sudah update e-Faktur 3.0, tapi tetap harus berpindah ke aplikasi e-Faktur Web Based DJP di web-efaktur.pajak.go.id saat akan melaporkan SPT Masa PPN.

Karena DJP telah menutup pelaporan SPT Masa PPN di e-Filing dan e-SPT. Tapi lapor SPT Masa PPN wajib di aplikasi e-Faktur.

Update sistem terbaru e-Faktur 3.0 DJP ini juga harus dilakukan pada server PJAP mitra resmi DJP, seperti Klikpajak.id.

Jadi, ketika Anda menggunakan e-Faktur Klikpajak.id, bukan hanya dapat langsung memanfaatkan fitur prepopulated e-Faktur untuk membuat Faktur Pajaknya, tapi juga bisa lapor SPT Masa PPN di e-Faktur tanpa keluar atau pindah platform.

“Langsung saja gunakan aplikasinya, biar Klikpajak.id yang mengurus sistemnya untuk mempermudah pembuatan e-Faktur, pembayaran PPN, hingga pelaporan SPT Masa PPN Anda dengan mudah hanya dalam satu langkah.”

Ingin langsung menggunakan aplikasi e-Faktur 3.0 tanpa install aplikasinya? Langsung saja daftar dan aktifkan akun e-Faktur Anda di https://my.klikpajak.id/register.

Kenapa urus Faktur Pajak lebih mudah di Klikpajak?

Melalui Klikpajak.id, Anda dapat membuat berbagai macam Faktur pajak, mulai dari Faktur Pajak Pengganti, Retur, bahkan dapat menghapus draft Faktur Pajak, hingga bayar PPN dan lapor SPT Masa PPN dengan langkah-langkah yang mudah hanya dalam satu platform.

Bahkan administrasi e-Faktur semakin cepat dan praktis karena Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Sehingga Anda dapat menarik data laporan keuangan yang akan dibuat Faktur Pajaknya dengan sangat mudah dan simpel.

Lihat beberapa tutorial penggunaan aplikasi e-Faktur Klikpajak berikut ini:

  1. Alur Pembuatan Faktur Pajak, Bayar PPN dan Lapor SPT Masa PPN di e-Faktur
  2. Tutorial Membuat Berbagai Jenis Faktur Pajak di e-Faktur
  3. Cara Menggunakan Prepopulated Faktur Pajak Masukan di e-Faktur 3.0

Rekonsiliasi Fiskal Penting untuk Pelaporan Pajak.

C. Lapor SPT di e-Filing Klikpajak Gratis!

Anda dapat memanfaatkan fitur e-Filing Klikpajak untuk melaporkan berbagai jenis SPT Tahunan/Masa PPh dengan langkah-langkah yang mudah.

Lapor SPT juga gratis selamanya melalui e-Filing Klikpajak. Anda bisa melaporkan semua jenis SPT mulai dari SPT Tahunan Pajak Badan, SPT Masa (Bulanan) Pajak, dan SPT Tahunan Pajak Pribadi.

Setelah menyampaikan SPT Pajak, Anda akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) dari DJP, yang berisi:

  • Informasi Nama Wajib Pajak (WP)
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Tanggal pembuatan BPE
  • Jam pembuatan BPE
  • Nomor Tanda Terima Elektronik (NTTE)

Melalui Klikpajak, Anda juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor.

Cara lapor SPT PPh Badan dapat Anda lihat pada video berikut ini:

Tutorial lapor SPT PPh Pribadi dapat Anda lihat pada video berikut:

Aturan Baru Sanksi Tidak/Telat Lapor SPT Pajak

DJP telah menentukan kapan batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) maupun PPN.

WP yang tidak lapor atau terlambat melakukan pelaporan pajak, harus bersiap menghadapi sanksi atau denda keterlambatan.

Sebelumnya, pengenaan sanksi terlambat dan kurang bayar pajak sebesar 2% per bulan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) No. 6/1983 yang diubah dengan UU 16/2009.

Namun ketentuan diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menjadi disesuaikan dengan tingkat atau tarif suku bunga acuan per bulan.

Hasil penghitungan sanksi telat lapor SPT dan kurang bayar pajak terbaru pengenaan sanksi terkait pelaporan SPT jumlahnya bisa lebih rendah dibanding sanksi sebelumnya.

Note: Poin-Poin UU Cipta Kerja Klaster Perpajakan 

Berikut rincian aturan sanksi dan denda terkait pelaporan SPT pajak dalam UU Cipta Kerja:

1. Sanksi denda berdasarkan suku bunga acuan ditambah 5% dibagi 12 berlaku pada tanggal dimulai penghitungan sanksi, paling lama 24 bulan pada WP yang;

  • Melakukan pembetulan SPT sendiri dan membuat utang pajak menjadi lebih besar
  • Kurang bayar karena pembetulan SPT Tahunan/Masa
  • Terlambat membayar PPh Pasal 29 SPT tahunan
  • Terlambat membayar SPT Masa

2. Jika tidak melunasi SPT kurang bayar => Sanksi denda berdasarkan suku bunga acuan ditambah 10% dibagi 12, paling lama 24 bulan

3. Jika tidak melunasi pajak kurang bayar dan mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) => Sanksi denda berdasarkan suku bunga acuan ditambah 15% dibagi 12, paling lama 24 bulan

4. Jika tidak menyampaikan SPT atau mengisi SPT dengan tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar => Akan didenda sebesar 100% dari jumlah pajak yang kurang bayar saat pengungkapan pelaporan pajak tidak benar.

Jumlah ini lebih rendah dari yang tertulis di UU KUP, sebesar 150%.

5. Jika PPh PKP kurang bayar, sanksi administratif berupa bunga yang ditetapkan Menkeu dihitung sejak terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai diterbitkannya Surat Tagihan Pajak (STP).

Note: Aturan Baru Membuat e-Faktur dan Mengkreditkan PPN di UU Cipta Kerja

Temukan ketentuan terbaru tentang perpajakan dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 pada e-Book “Susunan dalam Satu Naskah UU Perpajakan (UU Cipta Kerja)”, berikut ini:

Ketahui Batas Waktu Bayar dan Lapor SPT Pajak

Tak perlu bingung kapan waktunya harus bayar lapor pajak untuk menghindari sanksi atau denda telat bayar dan lapor pajak.

Lebih mudah lihat semua jadwal pembayaran dan pelaporan pajak pada kalender saku di Kalender Pajak Klikpajak.

D. Bisa Membuat Kode Billing Sekaligus Bayar Pajak di e-Billing

Sebelum menyetor pajak, harus mendapatkan Kode Billing atau ID Billing terlebih dahulu dari DJP sebagai syarat untuk membayar pajak.

Setelah mendapatkan Kode Billing dari DJP, selanjutnya membayar/menyetor pajak melalui ATM, internet banking atau teller bank/pos persepsi.

Melalui e-Billing Klikpajak, Anda dapat membuat Kode Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) dengan mudah dan gratis.

Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan Masa Pajak yang diinginkan.

Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) akan disimpan dengan rapi dan aman pada fitur Arsip Pajak di Klikpajak.

Sistem e-Billing akan membimbing Anda mengisi Surat Setoran Pajak (SSP) elektronik dengan benar sesuai transaksi.

Klikpajak.id akan menerbitkan ID Billing Anda resmi dari DJP dan Anda dapat langsung membayar Pajak tanpa keluar dari platform. Karena e-Billing Klikpajak terintegrasi dengan bank persepsi yang ditunjuk DJP untuk menerima pembayaran/setoran pajak.”

Setelah pembayaran pajak selesai, Anda akan langsung menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Note: Langkah-Langkah Cara Membuat Kode Billing dan Bayar Billing di e-Billing

E. Dilengkapi Fitur ‘Multi Users dan Multi NPWP’ Unlimited dan Gratis!

Klikpajak.id juga dilengkapi dengan fitur Multi Users dan Multi Company (NPWP) yang semakin membuat aktivitas perpajakan Anda lebih efektif.

Fitur ‘Multi Users’ Klikpajak adalah fitur yang memungkinkan Anda untuk dapat mengatur siapa saja dan berapa banyak pengguna yang dapat mengakses akun aplikasi Klikpajak.id di bawah nama perusahaan yang sama.

Sedangkan fitur ‘Multi Company/NPWP’ adalah fitur yang memungkinkan Anda untuk mengelola beberapa perusahaan dalam satu akun Klikpajak.

Note: Lebih jelasnya bagaimana cara kerja fitur Multi Users dan Multi Company ini, selengkapnya lihat di SINI.

Rekonsiliasi Fiskal Penting untuk Pelaporan Pajak.

F. Terintegrasi Jurnal.id: Administrasi Perpajakan Makin Mudah dan Cepat

Agar semakin mudah dan praktis dalam melakukan administrasi perpajakan Anda, gunakan juga pembukuan dan laporan keuangan dalam aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Karena aplikasi pajak online Klikpajak.id terintegrasi dengan aplikasi akuntansi online Jurnal.id.

Anda dapat menarik data transaksi dalam laporan keuangan untuk langsung dibuatkan Faktur Pajaknya

maupun Bukti Potong Pajaknya secara langsung, dan saat diperlukan untuk melaporkan SPT pajaknya dengan cepat dalam satu platform.

Integrasi dengan Jurnal by Mekari ini merupakan teknologi canggih berbasis API integration yang membuat proses pengolahan data pajak dari bagian keuangan (accounting) lebih cepat dan mudah.

Jurnal.id adalah software akuntansi online berbasis cloud dengan laporan keuangan lengkap, seperti:

  • Neraca keuangan
  • Arus kas
  • Laba-rugi

Dan lainnya yang memudahkan Anda mengelola faktur, biaya, stok barang, cash link atau transfer langsung dalam aplikasi, hingga melihat ringkasan bisnis dari smartphone Anda.

Note: Ketahui bagaimana integrasi aplikasi akuntansi online Jurnal.id dan aplikasi pajak online Klikpajak.id ini semakin memudahkan urusan perpajakan Anda, selengkapnya temukan di SINI.

Rekonsiliasi Fiskal Penting untuk Pelaporan Pajak.

Data Anda Terlindungi

Tenang, Anda dapat menyimpan berbagai riwayat pembayaran atau bukti pelaporan pajak maupun aktivitas pajak lainnya dengan aman, karena keamanan dan kerahasiaan data terjamin.

Sebab Klikpajak.id sudah bersertifikat ISO 27001 dari Badan Standarisasi Internasional ISO (International Organization for Standardization) yang menjamin standar keamanan sistem teknologi informasi.

Sehingga Anda tidak perlu khawatir kehilangan bukti bayar atau lapor pajak hilang jika terjadi kerusakan atau kehilangan komputer maupun laptop.

Karena Klikpajak merupakan aplikasi pajak berbasis web (web based) yang didukung dengan teknologi cloud, semakin memudahkan Anda melakukan semua aktivitas perpajakan hanya dalam satu platform kapan pun dan di mana saja.

Cloud computing atau komputasi awan adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna.

Melalui teknologi cloud, Anda bisa menggunakan aplikasi tanpa harus mengunduh (download) dan memasang (install) aplikasi terlebih dahulu.

Sebab sistem cloud yang berbasis web ini memudahkan Anda dalam mengakses data dan informasi melalui internet secara cepat.

Rekonsiliasi Fiskal Penting untuk Pelaporan Pajak.Keamanan data adalah yang utama

Tim ‘Support’ Klikpajak Selalu Siap Membantu Anda!

“Fitur lengkap Klikpajak membantu mempermudah urusan perpajakan bagi Anda para pelaku usaha, konsultan pajak, maupun bagi Anda yang berprofesi pada bagian keuangan atau sebagai tax officer di perusahaan.”

Sebagai mitra resmi DJP, Klikpajak akan membantu Anda dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak Anda dengan mudah.

Tinggal klik, semua urusan pajak Anda selesai dalam sekejap!

Ingin melihat bagaimana Klikpajak dapat membantu bisnis atau aktivitas Anda dalam membuat

Faktur Pajak, Bukti Pemotongan Pajak, penyampaian SPT Tahunan/Masa PPh dan PPN, serta berbagai aktivitas perpajakan lainnya secara efektif menghemat banyak waktu Anda?

Rekonsiliasi Fiskal Penting untuk Pelaporan Pajak.

“Jangan segan menghubungi kami, karena kami senang berbicara dengan Anda. Jadwalkan demo dan kami dapat menunjukkan caranya untuk memudahkan urusan perpajakan Anda. Klikpajak.id mengerti yang Anda butuhkan.”

Cukup daftarkan email Anda di www.klikpajak.id dan temukan bagaimana Anda dapat melakukan urusan pajak dengan sangat menyenangkan. Lebih mudah dari sekadar yang Anda bayangkan.


PUBLISHED01 Jan 2021
Fitriya
Fitriya

SHARE THIS ARTICLE: