Penjelasan Fungsi Distribusi Pajak di Indonesia

Pajak merupakan iuran wajib yang dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran kolektif guna meningkatkan kesejahteraan umum yang manfaatnya tidak diterima secara langsung.

Wajib pajak yang dimaksud adalah masyarakat meliputi orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan.

Lalu, apakah fungsi dari pajak itu sendiri? Pada dasarnya pajak bukan hanya berfungsi untuk membangun fasilitas bersama untuk masyarakat umum, tetapi juga berfungsi untuk banyak hal.

Artikel kali ini khusus akan menjelaskan salah satu fungsi pajak, yaitu fungsi distribusi pajak.

Apa itu Fungsi Distribusi Pajak?

Maksud dari fungsi distribusi pajak atau fungsi pemerataan ini adalah pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan pemerataan tersebut, kesenjangan antar ekonomi dan sosial di antara masyarakat tidak begitu jauh dan timpang.

Fungsi distribusi ini berarti pemerataan atas pendapatan masyarakat dan pembangunan negara.

Seperti yang Anda ketahui, Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari banyak pulau besar maupun kecil yang terpisah oleh perairan dan laut.

Keadaan geografis demikian mengakibatkan sulitnya akses dan sarana transportasi sehingga ada beberapa wilayah yang tidak mudah terjangkau.

Keadaan seperti demikian menimbulkan banyak perbedaan antar daerah. Salah satunya perbedaan dalam hal penerimaan pendapatan daerah dan masyarakat.

Perbedaan penerimaan pendapatan daerah dan masyarakat tersebut akan menimbulkan perbedaan pula dalam pemerataan pembangunan ekonomi daerah.

Pendistribusian Pajak Daerah yang ada digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum termasuk untuk membuka lapangan kerja baru.

Tujuan utamanya adalah agar terjadi pemerataan pendapatan. Dengan demikian, kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan miskin tidak terlalu menonjol.

Pajak Daerah diharapkan dapat meningkatkan pemerataan di setiap daerah karena penyaluran pajak yang baik akan meningkatkan kualitas pembangunan.

Kesimpulannya, fungsi pemerataan dalam perpajakan ini digunakan untuk membiayai segala upaya pembangunan ekonomi, meningkatkan taraf hidup dan pemerataan pendapatan semua masyarakat Indonesia.

Baca juga: Mengenal Redistribusi Pendapatan

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Distribusi Pajak

Jenis Pajak

Faktor yang pertama ialah jenis pajak. Pajak penghasilan, pajak properti, pajak penjualan, dan pajak lainnya memiliki dampak distribusi yang berbeda.

Struktur Tarif Pajak

Kemudian faktor yang kedua ialah aspek struktur tarif pajak. Tarif pajak yang lebih tinggi untuk kelompok pendapatan yang lebih tinggi akan membuat sistem lebih progresif.

Pengecualian dan Pengurangan

Pada aspek ini Pengecualian dan pengurangan pajak dapat menguntungkan kelompok tertentu dan memengaruhi distribusi beban pajak.

Elastisitas Pemintaan dan Penawaran

Elastisitas permintaan dan penawaran barang dan jasa yang dikenakan pajak memengaruhi seberapa besar beban pajak diteruskan kepada konsumen atau produsen.

Kebijakan Pemerintah

Kemudian salah satu faktor yang sangat mempengaruhi distribusi pajak ialah kebijakan pemerintah. Beberapa kebijakan pemerintah seperti subsidi, transfer tunai, dan program kesejahteraan sosial dapat mengimbangi dampak distribusi pajak.

Aspek-aspek Penting dalam Distribusi Pajak

Dalam menjalankan fungsinya, terdapat beberapa aspek-aspek penting yang perlu Anda ketahui terkait pendistribusian pajak.

1. Insidensi Pajak

Ini adalah studi tentang siapa yang sebenarnya menanggung beban pajak, terlepas dari siapa yang secara hukum berkewajiban untuk membayar pajak tersebut.

Misalnya, meskipun pajak penjualan dibebankan kepada penjual, sebagian dari beban pajak tersebut seringkali diteruskan kepada konsumen dalam bentuk harga yang lebih tinggi.

2. Distribusi Beban Pajak

Analisis ini membagi populasi ke dalam kelompok-kelompok (misalnya, berdasarkan tingkat pendapatan, kekayaan, atau konsumsi) dan menghitung proporsi pendapatan atau sumber daya lainnya yang dibayarkan oleh masing-masing kelompok dalam bentuk pajak.

3. Regresif, Proporsional, dan Progresif

Sistem pajak dapat dikategorikan berdasarkan bagaimana beban pajak berubah seiring dengan perubahan pendapatan:

• Regresif: Sistem pajak regresif membebankan persentase pendapatan yang lebih besar kepada orang berpenghasilan rendah daripada kepada orang berpenghasilan tinggi. Contohnya adalah pajak konsumsi (seperti PPN atau pajak penjualan) jika orang berpenghasilan rendah menghabiskan proporsi yang lebih besar dari pendapatan mereka untuk barang dan jasa yang dikenakan pajak.
• Proporsional: Sistem pajak proporsional membebankan persentase pendapatan yang sama kepada semua orang, tanpa memandang tingkat pendapatan mereka. Ini juga dikenal sebagai pajak tetap (flat tax).
• Progresif: Sistem pajak progresif membebankan persentase pendapatan yang lebih besar kepada orang berpenghasilan tinggi daripada kepada orang berpenghasilan rendah. Contohnya adalah pajak penghasilan dengan tarif progresif.

Pemungutan Menggunakan Tarif Pajak Progresif

Pajak yang dipungut dari penghasilan yang diterima oleh setiap wajib pajak, akan digunakan dan dikelola oleh pemerintah untuk pembangunan daerah yang membutuhkan.

Contohnya dengan pembangunan sarana prasarana atau fasilitas umum, puskesmas, rumah sakit, jalan raya, sekolah, jembatan, dan lain-lain.

Perwujudan pemberian fasilitas umum ini merupakan bentuk komitmen dan timbal balik dari pemerintah kepada wajib pajak yang telah membayar pajak. Sekecil apapun kontribusi pajak yang kita berikan, pasti akan terasa manfaatnya.

Begitu pun dengan adanya kebijakan tarif pajak progresif yang dipungut kepada masyarakat berpenghasilan tinggi tentunya akan dipungut dengan tarif yang lebih tinggi dibandingkan masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, memang dibutuhkan kesadaran dan kepatuhan pajak yang tinggi oleh setiap wajib pajak.

Pada dasarnya, pajak progresif adalah tarif pemungutan pajak yang besarannya ditentukan oleh objek Pajaknya. Sehingga makin tinggi objek pajak, makin tinggi pula tarif pajaknya.

Dengan memahami pentingnya fungsi pajak terutama fungsi distribusi pajak, diharapkan dapat memberikan dan meningkatkan rasa tanggung jawab atas kewajiban membayar pajak kepada seluruh wajib pajak.

Perlu dipahami bahwa membayar pajak ditujukan demi kepentingan bersama dan kepentingan negara. Pajak digunakan untuk membangun negara secara terus menerus dan berkesinambungan agar mampu meningkatkan kesejahteraan maasyarakat.

Klikpajak hadir sebagai solusi lapor pajak online melalui e-Filing Pajak resmi dari Ditjen Pajak.

Mekari Klikpajak adalah aplikasi penyedia jasa elektronik SPT (e-SPT) dan e-Filing pajak online yang resmi dan telah disahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sesuai Surat Keputusan Nomor KEP-193/PJ/2015.

Lapor SPT Tahunan Pribadi dan Badan Anda dengan mudah melalui aplikasi e-Filing Klikpajak. Segera penuhi segala kewajiban perpajakan Anda sebelum terlambat. Hindari sanksi administrasi karena terlambat lapor.

Simpan dengan baik kode EFIN Anda demi kelancaran pembayaran pelaporan perpajakan Anda. Daftar sekarang juga agar Anda bisa lapor SPT gratis selamanya tanpa dipungut biaya tambahan dan Anda akan memperoleh Bukti Lapor resmi seperti DJP Online.